WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS

West Science Law and Human RightsWest Science Law and Human Rights

Transisi Vietnam dari ekonomi terencana terpusat ke sistem berorientasi pasar telah menyebabkan perubahan mendasar dalam struktur tata kelola administratif. Makalah ini mengkaji pergeseran paradigma dari kontrol langsung negara menuju model tata kelola masyarakat dan menganalisis bagaimana reformasi ini memengaruhi pengembangan perusahaan swasta dan otonomi masyarakat. Melalui analisis kualitatif terhadap dokumen kebijakan, kerangka hukum, dan perspektif ahli, penelitian ini mengeksplorasi mekanisme yang mendasari transisi Vietnam dari perizinan pra-emptive (tiền kiểm) ke pengawasan pasca-audit (hậu kiểm) sambil mengadopsi pendekatan negara pembangunan (nhà nước kiến tạo phát triển). Studi ini mengungkapkan bahwa meskipun kemajuan signifikan telah dicapai dalam mengurangi intervensi langsung negara, realisasi penuh tata kelola masyarakat memerlukan pelembagaan mekanisme partisipatif yang lebih mendalam, kerangka hukum yang ditingkatkan untuk regulasi mandiri, dan otonomi masyarakat yang diperkuat melalui sumber hukum administratif yang beragam serta kebebasan berserikat yang kuat. Temuan ini berkontribusi pada pemahaman transformasi negara dalam ekonomi transisional dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk menyeimbangkan panduan negara dengan tata kelola mandiri masyarakat dalam konteks pembangunan.

Penelitian ini mengkaji transisi Vietnam dari kontrol negara menuju model tata kelola masyarakat, menunjukkan bagaimana reformasi administratif berupaya menyeimbangkan pengurangan intervensi langsung negara dengan peningkatan pengembangan perusahaan swasta dan otonomi masyarakat.Studi ini menemukan kemajuan signifikan dalam pergeseran dari perizinan pra-emptive ke pengawasan pasca-audit, pengembangan asosiasi bisnis sebagai mitra tata kelola, dan penerapan model negara pembangunan yang memberikan panduan negara sambil memungkinkan mekanisme pasar.Namun, tantangan masih ada terkait kapasitas administratif, masalah koordinasi antarpemerintah, dan batasan politik terhadap otonomi masyarakat sipil, yang menghambat realisasi penuh tujuan reformasi.

Penelitian selanjutnya dapat memperdalam pemahaman kita tentang bagaimana reformasi administratif di Vietnam diterapkan di tingkat lokal dan sektoral. Daripada hanya melihat perbedaan, studi dapat menelusuri bagaimana jaringan informal dan dinamika kekuasaan setempat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan penerapan reformasi, khususnya terkait pengawasan pasca-audit dan pengembangan regulasi mandiri oleh asosiasi bisnis. Misalnya, bagaimana konsep politik sehari-hari memodifikasi kebijakan dari pusat saat diimplementasikan di berbagai daerah. Selain itu, penting untuk meneliti lebih lanjut mekanisme akuntabilitas dalam tata kelola masyarakat. Mengingat adanya keterbatasan kerangka hukum dan potensi bias kepentingan sektoral, bagaimana kita dapat merancang atau memperkuat cara agar regulasi mandiri oleh asosiasi bisnis benar-benar melayani kepentingan publik yang lebih luas dan mendorong persaingan yang sehat? Penelitian bisa mengeksplorasi model hibrida yang menggabungkan pengawasan negara dengan mekanisme akuntabilitas internal yang kuat. Terakhir, dengan mempertimbangkan perubahan teknologi yang pesat, studi baru dapat menyelidiki bagaimana teknologi digital, seperti platform e-governance atau alat partisipatif daring, dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas administratif pemerintah dan pada saat yang sama memberdayakan organisasi masyarakat sipil serta asosiasi bisnis. Ini termasuk melihat potensi teknologi untuk mengatasi tantangan koordinasi, meningkatkan transparansi, dan memungkinkan partisipasi yang lebih efektif dalam proses tata kelola.

Read online
File size410.89 KB
Pages13
DMCAReport

Related /

ads-block-test