WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS
West Science Law and Human RightsWest Science Law and Human RightsTransisi Vietnam dari ekonomi terencana terpusat ke sistem berorientasi pasar telah menyebabkan perubahan mendasar dalam struktur tata kelola administratif. Makalah ini mengkaji pergeseran paradigma dari kontrol langsung negara menuju model tata kelola masyarakat dan menganalisis bagaimana reformasi ini memengaruhi pengembangan perusahaan swasta dan otonomi masyarakat. Melalui analisis kualitatif terhadap dokumen kebijakan, kerangka hukum, dan perspektif ahli, penelitian ini mengeksplorasi mekanisme yang mendasari transisi Vietnam dari perizinan pra-emptive (tiền kiểm) ke pengawasan pasca-audit (hậu kiểm) sambil mengadopsi pendekatan negara pembangunan (nhà nước kiến tạo phát triển). Studi ini mengungkapkan bahwa meskipun kemajuan signifikan telah dicapai dalam mengurangi intervensi langsung negara, realisasi penuh tata kelola masyarakat memerlukan pelembagaan mekanisme partisipatif yang lebih mendalam, kerangka hukum yang ditingkatkan untuk regulasi mandiri, dan otonomi masyarakat yang diperkuat melalui sumber hukum administratif yang beragam serta kebebasan berserikat yang kuat. Temuan ini berkontribusi pada pemahaman transformasi negara dalam ekonomi transisional dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk menyeimbangkan panduan negara dengan tata kelola mandiri masyarakat dalam konteks pembangunan.
Penelitian ini mengkaji transisi Vietnam dari kontrol negara menuju model tata kelola masyarakat, menunjukkan bagaimana reformasi administratif berupaya menyeimbangkan pengurangan intervensi langsung negara dengan peningkatan pengembangan perusahaan swasta dan otonomi masyarakat.Studi ini menemukan kemajuan signifikan dalam pergeseran dari perizinan pra-emptive ke pengawasan pasca-audit, pengembangan asosiasi bisnis sebagai mitra tata kelola, dan penerapan model negara pembangunan yang memberikan panduan negara sambil memungkinkan mekanisme pasar.Namun, tantangan masih ada terkait kapasitas administratif, masalah koordinasi antarpemerintah, dan batasan politik terhadap otonomi masyarakat sipil, yang menghambat realisasi penuh tujuan reformasi.
Penelitian selanjutnya dapat memperdalam pemahaman kita tentang bagaimana reformasi administratif di Vietnam diterapkan di tingkat lokal dan sektoral. Daripada hanya melihat perbedaan, studi dapat menelusuri bagaimana jaringan informal dan dinamika kekuasaan setempat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan penerapan reformasi, khususnya terkait pengawasan pasca-audit dan pengembangan regulasi mandiri oleh asosiasi bisnis. Misalnya, bagaimana konsep politik sehari-hari memodifikasi kebijakan dari pusat saat diimplementasikan di berbagai daerah. Selain itu, penting untuk meneliti lebih lanjut mekanisme akuntabilitas dalam tata kelola masyarakat. Mengingat adanya keterbatasan kerangka hukum dan potensi bias kepentingan sektoral, bagaimana kita dapat merancang atau memperkuat cara agar regulasi mandiri oleh asosiasi bisnis benar-benar melayani kepentingan publik yang lebih luas dan mendorong persaingan yang sehat? Penelitian bisa mengeksplorasi model hibrida yang menggabungkan pengawasan negara dengan mekanisme akuntabilitas internal yang kuat. Terakhir, dengan mempertimbangkan perubahan teknologi yang pesat, studi baru dapat menyelidiki bagaimana teknologi digital, seperti platform e-governance atau alat partisipatif daring, dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas administratif pemerintah dan pada saat yang sama memberdayakan organisasi masyarakat sipil serta asosiasi bisnis. Ini termasuk melihat potensi teknologi untuk mengatasi tantangan koordinasi, meningkatkan transparansi, dan memungkinkan partisipasi yang lebih efektif dalam proses tata kelola.
| File size | 410.89 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
NEWINERANEWINERA Dengan faktor pendukung ini, pemahaman publik telah meningkat, sehingga jumlah kasus radikalisme di Kota Makassar telah berkurang. Perbedaan pemahamanDengan faktor pendukung ini, pemahaman publik telah meningkat, sehingga jumlah kasus radikalisme di Kota Makassar telah berkurang. Perbedaan pemahaman
JOURNALSJOURNALS Program edukasi tentang E-waste memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan pengetahuan, sikap, dan dukungan peserta terhadap pengelolaanProgram edukasi tentang E-waste memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan pengetahuan, sikap, dan dukungan peserta terhadap pengelolaan
STPMATARAMSTPMATARAM Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Tehnik penentuan informan dengan tehnik purposive sumpling. Tehnik pengumpulanJenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Tehnik penentuan informan dengan tehnik purposive sumpling. Tehnik pengumpulan
NEWINERANEWINERA 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Undang‑Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, serta data sekunder dari12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Undang‑Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, serta data sekunder dari
ALFARABIALFARABI Berpartisipasi aktif dalam organisasi kemahasiswaan adalah cara strategis untuk mengembangkan potensi diri secara ilmiah. Penelitian ini menggunakan pendekatanBerpartisipasi aktif dalam organisasi kemahasiswaan adalah cara strategis untuk mengembangkan potensi diri secara ilmiah. Penelitian ini menggunakan pendekatan
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan pengawasan, akuntabilitas di antara para pelaku usaha digital, dan penerapan mekanisme pengaduan konsumenPenelitian ini menekankan pentingnya peningkatan pengawasan, akuntabilitas di antara para pelaku usaha digital, dan penerapan mekanisme pengaduan konsumen
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Disimpulkan bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan sosial, perlu dilakukan penguatan kelembagaan, harmonisasi peraturan perundang-undangan,Disimpulkan bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan sosial, perlu dilakukan penguatan kelembagaan, harmonisasi peraturan perundang-undangan,
MEDIAPUBLIKASIMEDIAPUBLIKASI Tidak terjaminnya hak perlindungan hukum bagi setiap warga negara dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, yang merupakan tujuan negara Indonesia.Tidak terjaminnya hak perlindungan hukum bagi setiap warga negara dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, yang merupakan tujuan negara Indonesia.
Useful /
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS The scope includes communities with low digital literacy, remote areas, the elderly, and informal sector workers. The methods used are literature study,The scope includes communities with low digital literacy, remote areas, the elderly, and informal sector workers. The methods used are literature study,
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Perlindungan terhadap konsumen yang menjadi korban overclaim telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-UndangPerlindungan terhadap konsumen yang menjadi korban overclaim telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, di mana data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, observasi, danMetode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, di mana data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, observasi, dan
UYPUYP The results of this assistance shows that TPST has been able to manage kitchen waste of up to 11 tons/month to be converted into pellet fish feed productsThe results of this assistance shows that TPST has been able to manage kitchen waste of up to 11 tons/month to be converted into pellet fish feed products