ISKIISKI
Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi IndonesiaJurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi IndonesiaRevisi Undang-Undang Penyiaran 2024, khususnya Pasal 50B ayat 2 (c) yang melarang jurnalisme investigasi eksklusif, memicu kontroversi di kalangan pemangku kepentingan media dan demokrasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan (1) menganalisis perspektif pemangku kepentingan terhadap pasal tersebut, (2) mengeksplorasi perbedaan dan kesamaan pandangan dalam konteks kekuatan demokratis, dan (3) mensintesis isu mendasar untuk memberikan rekomendasi pemantapan demokrasi. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi dokumen dari media nasional dan dokumen resmi, temuan menunjukkan polarisasi antara pihak pembuat kebijakan yang mengedepankan perlindungan dengan pihak media yang melihatnya sebagai ancaman kebebasan pers. Dalam perspektif kekuatan demokratis, tingkat makro-institusi dianggap paling rentan akibat ketidakjelasan regulasi dan tumpang tindih wewenang, yang berpotensi mengganggu pengawasan demokratis dan fungsi kontrol media.
Pasal 50B ayat 2 (c) UU Penyiaran berpotensi mengancam ketahanan demokratis Indonesia.Revisi regulasi diperlukan untuk mengklarifikasi batasan regulasi media tanpa mengorbankan kebebasan pers.Perlu diperkuat koordinasi institusional antara KPI dan Dewan Pers untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dalam pengawasan isi investigasi.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada analisis dampak jangka panjang revisi regulasi terhadap ekosistem media digital di Indonesia. Studi tambahan diperlukan untuk membandingkan regulasi penyiaran Indonesia dengan negara-negara lain dengan konteks demokratis serupa. Selain itu, perlu eksplorasi peran organisasi masyarakat sipil dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan pers dan tanggung jawab media di era keterbukaan informasi. Penelitian juga disarankan mengevaluasi efektivitas mekanisme koordinasi antarlembaga dalam menyelesaikan konflik regulasi media.
- Freedom of the Press Regulations in Indonesia and Sweden: Limited but Free | Jurnal Komunikasi Ikatan... doi.org/10.25008/jkiski.v6i2.609Freedom of the Press Regulations in Indonesia and Sweden Limited but Free Jurnal Komunikasi Ikatan doi 10 25008 jkiski v6i2 609
- Jurisdictional overlap: The juxtaposition of institutional independence and collaboration in police wrongdoing... onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/rego.12532Jurisdictional overlap The juxtaposition of institutional independence and collaboration in police wrongdoing onlinelibrary wiley doi 10 1111 rego 12532
- Legalization of press control under democratic backsliding: The case of post-national security law Hong... journals.sagepub.com/doi/10.1177/01634437221140525Legalization of press control under democratic backsliding The case of post national security law Hong journals sagepub doi 10 1177 01634437221140525
- Defending the watchdogs: How citizens and courts protect the press: Journal of Human Rights: Vol 22 ,... doi.org/10.1080/14754835.2022.2151834Defending the watchdogs How citizens and courts protect the press Journal of Human Rights Vol 22 doi 10 1080 14754835 2022 2151834
- Clashes and agreements between regulatory agencies and courts: The influence on regulatory governance... journals.sagepub.com/doi/10.1177/00208523231210478Clashes and agreements between regulatory agencies and courts The influence on regulatory governance journals sagepub doi 10 1177 00208523231210478
| File size | 474.49 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
NEWINERANEWINERA Penelitian ini dilakukan di Subdit Kamneg Ditintelkam Polda Sulawesi Selatan, yang dilaksanakan dari Februari hingga Maret 2025. Informan dalam penelitianPenelitian ini dilakukan di Subdit Kamneg Ditintelkam Polda Sulawesi Selatan, yang dilaksanakan dari Februari hingga Maret 2025. Informan dalam penelitian
JOURNALSJOURNALS Permasalahan limbah elektronik (e-waste) menjadi isu lingkungan global yang mendesak, khususnya di negara-negara berkembang. Kegiatan pengabdian internasionalPermasalahan limbah elektronik (e-waste) menjadi isu lingkungan global yang mendesak, khususnya di negara-negara berkembang. Kegiatan pengabdian internasional
STPMATARAMSTPMATARAM Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan situs Sejarah Wadu Paa, meliputi sumber daya alam, keamanan,Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan situs Sejarah Wadu Paa, meliputi sumber daya alam, keamanan,
NEWINERANEWINERA 11/2012, namun terdapat kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya. Kendala utama meliputi distribusi ruang pemeriksaan ramah anak yang tidak merata,11/2012, namun terdapat kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya. Kendala utama meliputi distribusi ruang pemeriksaan ramah anak yang tidak merata,
ALFARABIALFARABI Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan Biro Kemahasiswaan STITNU Al Farabi Pangandaran telah menjadi acuan bagi organisasi intra kampus. KualitasPenelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan Biro Kemahasiswaan STITNU Al Farabi Pangandaran telah menjadi acuan bagi organisasi intra kampus. Kualitas
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Temuan penelitian menunjukkan bahwa penanganan kasus DAY6 oleh promotor Mecimapro belum sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip perlindungan konsumen yangTemuan penelitian menunjukkan bahwa penanganan kasus DAY6 oleh promotor Mecimapro belum sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, partisipasi publik yang bermakna, serta reformasi hukum dan kebijakan berbasis hak asasi manusia agarOleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, partisipasi publik yang bermakna, serta reformasi hukum dan kebijakan berbasis hak asasi manusia agar
MEDIAPUBLIKASIMEDIAPUBLIKASI Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan dengan memperjelas definisi pungli danPemerintah telah membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan dengan memperjelas definisi pungli dan
Useful /
ISKIISKI Hasil menunjukkan bahwa aplikasi e-HDW memfasilitasi pemantauan gizi secara real-time dan meningkatkan kolaborasi lintas sektor, berkontribusi pada penurunanHasil menunjukkan bahwa aplikasi e-HDW memfasilitasi pemantauan gizi secara real-time dan meningkatkan kolaborasi lintas sektor, berkontribusi pada penurunan
ISKIISKI Penelitian ini menunjukkan bahwa bahasa tidak sekadar sarana komunikasi, melainkan arena kekuasaan yang membentuk identitas, norma, dan subyektivitas,Penelitian ini menunjukkan bahwa bahasa tidak sekadar sarana komunikasi, melainkan arena kekuasaan yang membentuk identitas, norma, dan subyektivitas,
ISKIISKI Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada perbedaan dalam menggunakan bahasa sebagai simbol komunikasi antara laki-laki dan perempuan dalam mengungkapkan minatPenelitian ini menyimpulkan bahwa ada perbedaan dalam menggunakan bahasa sebagai simbol komunikasi antara laki-laki dan perempuan dalam mengungkapkan minat
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Kemudian dalam penegakan hukumnya, diharapkan dalam pengaturannya nanti dipertegas mengenai peranan hakim yang dapat menentukan sebuah perkara pidana dapatKemudian dalam penegakan hukumnya, diharapkan dalam pengaturannya nanti dipertegas mengenai peranan hakim yang dapat menentukan sebuah perkara pidana dapat