ISKIISKI
Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi IndonesiaJurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi IndonesiaRevisi Undang-Undang Penyiaran 2024, khususnya Pasal 50B ayat 2 (c) yang melarang jurnalisme investigasi eksklusif, memicu kontroversi di kalangan pemangku kepentingan media dan demokrasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan (1) menganalisis perspektif pemangku kepentingan terhadap pasal tersebut, (2) mengeksplorasi perbedaan dan kesamaan pandangan dalam konteks kekuatan demokratis, dan (3) mensintesis isu mendasar untuk memberikan rekomendasi pemantapan demokrasi. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi dokumen dari media nasional dan dokumen resmi, temuan menunjukkan polarisasi antara pihak pembuat kebijakan yang mengedepankan perlindungan dengan pihak media yang melihatnya sebagai ancaman kebebasan pers. Dalam perspektif kekuatan demokratis, tingkat makro-institusi dianggap paling rentan akibat ketidakjelasan regulasi dan tumpang tindih wewenang, yang berpotensi mengganggu pengawasan demokratis dan fungsi kontrol media.
Pasal 50B ayat 2 (c) UU Penyiaran berpotensi mengancam ketahanan demokratis Indonesia.Revisi regulasi diperlukan untuk mengklarifikasi batasan regulasi media tanpa mengorbankan kebebasan pers.Perlu diperkuat koordinasi institusional antara KPI dan Dewan Pers untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dalam pengawasan isi investigasi.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada analisis dampak jangka panjang revisi regulasi terhadap ekosistem media digital di Indonesia. Studi tambahan diperlukan untuk membandingkan regulasi penyiaran Indonesia dengan negara-negara lain dengan konteks demokratis serupa. Selain itu, perlu eksplorasi peran organisasi masyarakat sipil dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan pers dan tanggung jawab media di era keterbukaan informasi. Penelitian juga disarankan mengevaluasi efektivitas mekanisme koordinasi antarlembaga dalam menyelesaikan konflik regulasi media.
- Freedom of the Press Regulations in Indonesia and Sweden: Limited but Free | Jurnal Komunikasi Ikatan... doi.org/10.25008/jkiski.v6i2.609Freedom of the Press Regulations in Indonesia and Sweden Limited but Free Jurnal Komunikasi Ikatan doi 10 25008 jkiski v6i2 609
- Jurisdictional overlap: The juxtaposition of institutional independence and collaboration in police wrongdoing... onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/rego.12532Jurisdictional overlap The juxtaposition of institutional independence and collaboration in police wrongdoing onlinelibrary wiley doi 10 1111 rego 12532
- Legalization of press control under democratic backsliding: The case of post-national security law Hong... journals.sagepub.com/doi/10.1177/01634437221140525Legalization of press control under democratic backsliding The case of post national security law Hong journals sagepub doi 10 1177 01634437221140525
- Defending the watchdogs: How citizens and courts protect the press: Journal of Human Rights: Vol 22 ,... doi.org/10.1080/14754835.2022.2151834Defending the watchdogs How citizens and courts protect the press Journal of Human Rights Vol 22 doi 10 1080 14754835 2022 2151834
- Clashes and agreements between regulatory agencies and courts: The influence on regulatory governance... journals.sagepub.com/doi/10.1177/00208523231210478Clashes and agreements between regulatory agencies and courts The influence on regulatory governance journals sagepub doi 10 1177 00208523231210478
| File size | 474.49 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
UNEJUNEJ Negara Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia seluruh individu, termasuk korban bencana, sebagaimana tercermin dalamNegara Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia seluruh individu, termasuk korban bencana, sebagaimana tercermin dalam
UNEJUNEJ Keseimbangan ini penting dalam melaksanakan prinsip dan ketentuan UNDROP, yang menekankan perlindungan hak atas tanah, air, dan sumber daya alam. PenelitianKeseimbangan ini penting dalam melaksanakan prinsip dan ketentuan UNDROP, yang menekankan perlindungan hak atas tanah, air, dan sumber daya alam. Penelitian
UINSIUINSI Keterbatasan utama terletak pada pengumpulan dana wakaf yang tidak memadai serta kurangnya kepercayaan pemangku kepentingan terhadap mekanisme keuanganKeterbatasan utama terletak pada pengumpulan dana wakaf yang tidak memadai serta kurangnya kepercayaan pemangku kepentingan terhadap mekanisme keuangan
UINSIUINSI Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa analisis dokumen berbasis literatur untuk mengkaji kontribusi fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK dalamPenelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa analisis dokumen berbasis literatur untuk mengkaji kontribusi fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK dalam
UINSIUINSI Diperlukan juga kehendak politik yang berkelanjutan dan pengaruh internasional. Terbukti bahwa perlindungan hak asasi manusia dalam konteks reformasi peradilanDiperlukan juga kehendak politik yang berkelanjutan dan pengaruh internasional. Terbukti bahwa perlindungan hak asasi manusia dalam konteks reformasi peradilan
UMMUMM As a result, the study deepens the understanding of the contributions and relevance of Islamic law in formulating policies that regulate homosexualityAs a result, the study deepens the understanding of the contributions and relevance of Islamic law in formulating policies that regulate homosexuality
UMMUMM Penelitian ini juga merumuskan dan membentuk model perlindungan hukum hak upah pekerja di perusahaan yang bangkrut berdasarkan keadilan sosial di IndonesiaPenelitian ini juga merumuskan dan membentuk model perlindungan hukum hak upah pekerja di perusahaan yang bangkrut berdasarkan keadilan sosial di Indonesia
UNEJUNEJ By leveraging the roles of shamans, indigenous communities can still strive to reclaim and defend their cultural and communal rights. The study underscoresBy leveraging the roles of shamans, indigenous communities can still strive to reclaim and defend their cultural and communal rights. The study underscores
Useful /
ISKIISKI Analisis juga mengungkap keterbatasan konektivitas institusional di antara komunitas akademik Indonesia, dengan posisi pekerja migran yang kembali sebagaiAnalisis juga mengungkap keterbatasan konektivitas institusional di antara komunitas akademik Indonesia, dengan posisi pekerja migran yang kembali sebagai
UGMUGM Hasil ini menunjukkan bahwa strategi harga perlu mempertimbangkan pola perubahan harga (naik/turun) selain amplitudo dan frekuensinya. Rekomendasi bagiHasil ini menunjukkan bahwa strategi harga perlu mempertimbangkan pola perubahan harga (naik/turun) selain amplitudo dan frekuensinya. Rekomendasi bagi
UGMUGM Konsumen suku Bugis dan generasi Y lebih aktif mengadu dibanding kelompok lain. Perbedaan signifikan ditemukan antara suku Jawa, Sunda, Batak, dan Malay.Konsumen suku Bugis dan generasi Y lebih aktif mengadu dibanding kelompok lain. Perbedaan signifikan ditemukan antara suku Jawa, Sunda, Batak, dan Malay.
UMMUMM Mahkamah Agung telah menerapkan transformasi digital sejak 2018 dengan sistem e-court, namun menghadapi hambatan hukum terkait persidangan elektronik.Mahkamah Agung telah menerapkan transformasi digital sejak 2018 dengan sistem e-court, namun menghadapi hambatan hukum terkait persidangan elektronik.