WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS
West Science Law and Human RightsWest Science Law and Human RightsJuvenile justice is a significant aspect of any criminal justice system, especially in countries where childrens rights are enshrined in law. In Indonesia, the juvenile criminal justice system has evolved considerably, with a focus on rehabilitation and protection of the childs welfare. This article delves into Indonesias juvenile criminal laws, specifically Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System, which introduced a more restorative approach to dealing with child offenders. The paper explores how Indonesia balances punishment with rehabilitation, analyzing the effectiveness of this system compared to global standards. By examining case studies, legal frameworks, and rehabilitation programs, the study evaluates how well these laws serve the interests of both society and juvenile offenders. The article also discusses challenges such as inconsistencies in implementation, socio-economic disparities, and public perceptions of juvenile justice. Finally, recommendations are provided to enhance the efficiency and fairness of juvenile criminal law in Indonesia.
11 of 2012 represents a significant shift towards restorative justice in handling juvenile offenders.The implementation of this law has shown positive results in reducing recidivism and promoting rehabilitation, particularly through diversion programs.However, challenges remain in ensuring consistent implementation across all regions and addressing public perceptions regarding the effectiveness of restorative justice.
Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengeksplorasi efektivitas program restoratif keadilan di berbagai konteks sosial dan ekonomi di Indonesia, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, akses terhadap layanan hukum, dan dukungan komunitas. Selain itu, studi komparatif dapat dilakukan untuk membandingkan pendekatan Indonesia terhadap keadilan juvenil dengan negara-negara lain yang telah berhasil menerapkan sistem restoratif, guna mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang dapat diadopsi. Terakhir, penelitian perlu difokuskan pada pengembangan strategi untuk meningkatkan kesadaran publik dan mengubah persepsi negatif terhadap keadilan restoratif, melalui kampanye edukasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, aparat penegak hukum, dan lembaga pendidikan, sehingga tercipta dukungan yang lebih luas untuk pendekatan ini dalam sistem peradilan pidana anak.
| File size | 391.79 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
ENDLESS JOURNALENDLESS JOURNAL Data were collected through in-depth interviews with Community Counselors and family members, non-participant observation, and document analysis. The dataData were collected through in-depth interviews with Community Counselors and family members, non-participant observation, and document analysis. The data
AMSIRAMSIR Hal ini menggarisbawahi pentingnya literasi media dan praktik jurnalisme yang bertanggung jawab untuk mengurangi dampak negatif dari paparan berita kriminal,Hal ini menggarisbawahi pentingnya literasi media dan praktik jurnalisme yang bertanggung jawab untuk mengurangi dampak negatif dari paparan berita kriminal,
UNIRAYAUNIRAYA Ran merupakan salah satu tindak pidana penangkapan ikan melawan hukum yang diadili oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Ranai. Pelaku divonis denda sebesarRan merupakan salah satu tindak pidana penangkapan ikan melawan hukum yang diadili oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Ranai. Pelaku divonis denda sebesar
DINASTIREVDINASTIREV Penerapan perjanjian waralaba dalam konteks modern dapat dilakukan secara online dan diakui sah secara hukum serta memiliki kekuatan pembuktian berdasarkanPenerapan perjanjian waralaba dalam konteks modern dapat dilakukan secara online dan diakui sah secara hukum serta memiliki kekuatan pembuktian berdasarkan
DINASTIREVDINASTIREV Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai kewajiban yang menunjukkan tekadnya untuk memberikan perlindungan dan jaminan yang kuat kepada investorPemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai kewajiban yang menunjukkan tekadnya untuk memberikan perlindungan dan jaminan yang kuat kepada investor
DINASTIREVDINASTIREV Sistem peradilan pidana di Indonesia harus ditegakkan dengan baik untuk mewujudkan hal ini. Namun, efektivitas penegakan hukum terkadang tidak pasti, menyebabkanSistem peradilan pidana di Indonesia harus ditegakkan dengan baik untuk mewujudkan hal ini. Namun, efektivitas penegakan hukum terkadang tidak pasti, menyebabkan
DINASTIREVDINASTIREV SBY juncto. Perkara Nomor 106 PK/TUN/2021, dimana dalam perkara tersebut gugatan Penggugat dikabulkan kemudian SK Bupati terkait dibatalkan oleh PTUN.SBY juncto. Perkara Nomor 106 PK/TUN/2021, dimana dalam perkara tersebut gugatan Penggugat dikabulkan kemudian SK Bupati terkait dibatalkan oleh PTUN.
UNIRAYAUNIRAYA Tindak Pidana Ketenagakerjaan merupakan tindakan yang diperbuat pekerja/buruh maupun pengusaha yang bersifat melawan hukum dengan melawan ketentuan perjanjianTindak Pidana Ketenagakerjaan merupakan tindakan yang diperbuat pekerja/buruh maupun pengusaha yang bersifat melawan hukum dengan melawan ketentuan perjanjian
Useful /
JURNALFKIPUNTADJURNALFKIPUNTAD Meanwhile, the relationship between critical thinking and learning outcomes was shown to be insignificant (r= 0. 225;α= 0. 173). These findings suggestMeanwhile, the relationship between critical thinking and learning outcomes was shown to be insignificant (r= 0. 225;α= 0. 173). These findings suggest
JURNALFKIPUNTADJURNALFKIPUNTAD The study results in Grade VII of junior high school concluded a relationship between interest and critical thinking ability, with a correlation valueThe study results in Grade VII of junior high school concluded a relationship between interest and critical thinking ability, with a correlation value
AMSIRAMSIR Pembagian harta bersama akibat perceraian di Indonesia didasarkan pada prinsip keadilan dan kesetaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 119 KUHPerdata sertaPembagian harta bersama akibat perceraian di Indonesia didasarkan pada prinsip keadilan dan kesetaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 119 KUHPerdata serta
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS The establishment of legal certainty is one of the goals of land registration. Both Article 19 of the UUPA and Article 3 of Government Regulation No. 24The establishment of legal certainty is one of the goals of land registration. Both Article 19 of the UUPA and Article 3 of Government Regulation No. 24