WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS
West Science Law and Human RightsWest Science Law and Human RightsJuvenile justice is a significant aspect of any criminal justice system, especially in countries where childrens rights are enshrined in law. In Indonesia, the juvenile criminal justice system has evolved considerably, with a focus on rehabilitation and protection of the childs welfare. This article delves into Indonesias juvenile criminal laws, specifically Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System, which introduced a more restorative approach to dealing with child offenders. The paper explores how Indonesia balances punishment with rehabilitation, analyzing the effectiveness of this system compared to global standards. By examining case studies, legal frameworks, and rehabilitation programs, the study evaluates how well these laws serve the interests of both society and juvenile offenders. The article also discusses challenges such as inconsistencies in implementation, socio-economic disparities, and public perceptions of juvenile justice. Finally, recommendations are provided to enhance the efficiency and fairness of juvenile criminal law in Indonesia.
11 of 2012 represents a significant shift towards restorative justice in handling juvenile offenders.The implementation of this law has shown positive results in reducing recidivism and promoting rehabilitation, particularly through diversion programs.However, challenges remain in ensuring consistent implementation across all regions and addressing public perceptions regarding the effectiveness of restorative justice.
Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengeksplorasi efektivitas program restoratif keadilan di berbagai konteks sosial dan ekonomi di Indonesia, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, akses terhadap layanan hukum, dan dukungan komunitas. Selain itu, studi komparatif dapat dilakukan untuk membandingkan pendekatan Indonesia terhadap keadilan juvenil dengan negara-negara lain yang telah berhasil menerapkan sistem restoratif, guna mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang dapat diadopsi. Terakhir, penelitian perlu difokuskan pada pengembangan strategi untuk meningkatkan kesadaran publik dan mengubah persepsi negatif terhadap keadilan restoratif, melalui kampanye edukasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, aparat penegak hukum, dan lembaga pendidikan, sehingga tercipta dukungan yang lebih luas untuk pendekatan ini dalam sistem peradilan pidana anak.
| File size | 391.79 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
UHBUHB Yk. Data were collected from statutory instruments, court documents, and judicial reasoning, and analyzed through both normative and sociological lenses.Yk. Data were collected from statutory instruments, court documents, and judicial reasoning, and analyzed through both normative and sociological lenses.
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Local examination is one of the procedural instruments in civil procedural law that serves as a means for judges to directly observe the disputed object.Local examination is one of the procedural instruments in civil procedural law that serves as a means for judges to directly observe the disputed object.
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS This research contributes to the literature by introducing an integrated privacy governance model, which seeks to accommodate the needs of a more adaptiveThis research contributes to the literature by introducing an integrated privacy governance model, which seeks to accommodate the needs of a more adaptive
IRSCIRSC Saat ini, perusahaan dianggap sebagai subjek hukum yang dapat dikenai sanksi pidana dan perdata. Penelitian ini menganalisis regulasi lingkungan terkaitSaat ini, perusahaan dianggap sebagai subjek hukum yang dapat dikenai sanksi pidana dan perdata. Penelitian ini menganalisis regulasi lingkungan terkait
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS This research aims to understand the Legal Protection of Intellectual Property Rights in the Digital Industry: A Review of Legal Developments and ImplementationThis research aims to understand the Legal Protection of Intellectual Property Rights in the Digital Industry: A Review of Legal Developments and Implementation
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma itu sendiri terkait dengan prinsip, norma, aturanPenelitian normatif adalah penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma itu sendiri terkait dengan prinsip, norma, aturan
UNHASUNHAS Namun, aktivitas pemanfaatan hutan saat ini masih terpengaruh oleh berbagai masalah seperti konflik penggunaan lahan, kepemilikan yang tumpang tindih,Namun, aktivitas pemanfaatan hutan saat ini masih terpengaruh oleh berbagai masalah seperti konflik penggunaan lahan, kepemilikan yang tumpang tindih,
UNHASUNHAS Kebijakan perizinan perlu difungsikan sebagai instrumen untuk memastikan pemantauan pascatambang, penanganan limbah, dan mendorong aktivitas pertambanganKebijakan perizinan perlu difungsikan sebagai instrumen untuk memastikan pemantauan pascatambang, penanganan limbah, dan mendorong aktivitas pertambangan
Useful /
JURNALFKIPUNTADJURNALFKIPUNTAD The questionnaire on learning interest consisted of 20 statements, while the critical thinking test consisted of 10 essay questions. All instruments underwentThe questionnaire on learning interest consisted of 20 statements, while the critical thinking test consisted of 10 essay questions. All instruments underwent
PENERBITPENERBIT Hasil perawatan menunjukkan dua pola, yaitu (1) Pasien yang menjalani 3 kali terapi dan 2 kali latihan fisik cenderung sembuh, (2) Pasien yang menjalaniHasil perawatan menunjukkan dua pola, yaitu (1) Pasien yang menjalani 3 kali terapi dan 2 kali latihan fisik cenderung sembuh, (2) Pasien yang menjalani
UNHASUNHAS Amerika Serikat memiliki salah satu pasar mata uang kripto terbesar di dunia, tetapi belum memiliki kejelasan mengenai status hukum mata uang kripto diAmerika Serikat memiliki salah satu pasar mata uang kripto terbesar di dunia, tetapi belum memiliki kejelasan mengenai status hukum mata uang kripto di
UNSUNS Pengelolaan sumur tua sulit dijalankan tanpa mencerminkan nilai keadilan sosial guna mencapai keadilan ekonomi yang diperlukan bagi keadilan sosial ituPengelolaan sumur tua sulit dijalankan tanpa mencerminkan nilai keadilan sosial guna mencapai keadilan ekonomi yang diperlukan bagi keadilan sosial itu