Publisher

WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS

Journal West Science Law and Human RightsWest Science Law and Human Rights Abstract

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan merupakan reformasi penting di Indonesia yang bertujuan meningkatkan kepatuhan pajak, mempromosikan keadilan, dan menyelaraskan kerangka pajak negara dengan standar fiskal internasional. Studi ini memberikan analisis yuridis terhadap undang-undang tersebut, memeriksa ketentuan utamanya, dampak terhadap kepatuhan pajak, pengumpulan pendapatan, dan implikasi sosio-ekonomi. Hasil menunjukkan bahwa undang-undang ini telah memperluas basis pajak, meningkatkan transparansi pajak, dan memperkenalkan langkah-langkah progresif untuk mempromosikan kesetaraan, termasuk pajak karbon dan revisi bracket pajak penghasilan. Namun, tantangan tetap ada dalam memastikan manfaat didistribusikan secara adil di seluruh kelompok pendapatan dan sektor. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mewakili langkah signifikan menuju keadilan fiskal, penyempurnaan lebih lanjut dan dukungan untuk usaha kecil diperlukan untuk sepenuhnya merealisasikan potensinya.

Conclusion

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menandai langkah kritis dalam memodernisasi sistem pajak Indonesia.Undang-undang ini berhasil memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan, dan menyelaraskan kebijakan pajak negara dengan standar global.Pencapaian kunci termasuk pengenalan langkah-langkah pajak progresif, seperti tarif pajak penghasilan yang lebih tinggi untuk orang kaya dan pajak karbon yang bertujuan untuk keberlanjutan lingkungan.Reformasi ini telah meningkatkan pengumpulan pendapatan dan berkontribusi pada keadilan fiskal dengan mendistribusikan beban pajak secara lebih adil.Namun, penelitian ini menyoroti beberapa tantangan yang harus diatasi untuk memastikan keberhasilan jangka panjang undang-undang tersebut.Sementara korporasi besar telah beradaptasi dengan baik terhadap peraturan baru, usaha kecil dan individu, terutama di daerah pedesaan, menghadapi kesulitan dalam kepatuhan karena kurangnya pemahaman dan akses ke layanan pajak digital.Selain itu, kekhawatiran tentang sifat regresif pajak tidak langsung tertentu, seperti PPN, tetap ada, menunjukkan kebutuhan untuk penyesuaian kebijakan lebih lanjut.Penyelarasan dengan standar internasional, terutama dalam hal transparansi pajak dan langkah-langkah anti-hindaran pajak, memperkuat posisi Indonesia di lanskap pajak global.Namun, upaya berkelanjutan diperlukan untuk memastikan manfaat undang-undang didistribusikan secara adil dan semua sektor ekonomi didukung dalam mematuhi peraturan baru.Reformasi masa depan harus fokus pada penyederhanaan proses kepatuhan dan mengatasi tantangan yang dihadapi UMKM untuk sepenuhnya merealisasikan tujuan keadilan fiskal dan keberlanjutan ekonomi di Indonesia.

Future Research

Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk fokus pada dampak jangka panjang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 terhadap kepatuhan pajak dan keadilan fiskal di Indonesia. Studi ini dapat mengeksplorasi tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam mematuhi peraturan baru dan mengusulkan strategi untuk meningkatkan kepatuhan mereka. Selain itu, penelitian dapat menyelidiki efektivitas langkah-langkah progresif yang diperkenalkan oleh undang-undang, seperti tarif pajak penghasilan yang lebih tinggi untuk orang kaya dan pajak karbon, dalam mencapai keadilan fiskal dan keberlanjutan lingkungan. Dengan mempertimbangkan tantangan dan peluang yang diidentifikasi dalam penelitian ini, studi lanjutan dapat mengusulkan strategi komprehensif untuk meningkatkan kepatuhan pajak, memastikan distribusi manfaat yang adil, dan mendukung semua sektor ekonomi dalam mematuhi peraturan pajak yang baru.

Metadata

File size	365.01 KB
Pages	7
DMCA	Report