UTBUTB

KeadilanKeadilan

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan yang disamarkan dalam bentuk perjanjian menghadirkan persoalan serius dalam sistem hukum Indonesia, bentuk kontrak yang tampak sah sering kali menjadi alat bagi pelaku untuk menyembunyikan niat jahat, kondisi ini menimbulkan kebingungan di kalangan aparat penegak hukum dalam menentukan apakah suatu perkara termasuk wanprestasi atau telah memenuhi unsur delik penipuan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis normatif bagaimana karakteristik penipuan berkedok perjanjian serta bagaimana harmonisasi hukum pidana dan perdata dapat diterapkan dalam penyelesaiannya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan yurisprudensi, hasil kajian menunjukkan bahwa perbedaan mendasar antara wanprestasi dan penipuan terletak pada waktu timbulnya niat jahat, jika niat tidak baik telah ada sejak awal perjanjian maka tindakan tersebut memenuhi unsur penipuan dan patut ditangani secara pidana, sebaliknya jika niat buruk muncul setelah kontrak berjalan maka tergolong wanprestasi. Temuan utama dalam tulisan ini adalah pentingnya pedoman normatif dan model koordinatif antar aparat penegak hukum agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap hubungan perdata ataupun pembiaran terhadap kejahatan yang terbungkus legalitas kontraktual, harmonisasi ini tidak hanya dibutuhkan demi kepastian hukum, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap korban dan pemulihan fungsi hukum sebagai sarana keadilan.

Penipuan yang disamarkan dalam bentuk perjanjian menunjukkan bagaimana instrumen hukum dapat disalahgunakan untuk melindungi niat jahat pelaku.Perbedaan utama antara wanprestasi dan penipuan terletak pada niat yang muncul sebelum atau setelah terbentuknya perjanjian, di mana niat jahat sejak awal mengindikasikan delik penipuan.Ketidakharmonisan antara pendekatan hukum pidana dan perdata sering kali mengakibatkan tumpang tindih kewenangan dan ketidakpastian hukum, sehingga diperlukan model harmonisasi yang menjembatani perbedaan karakter kedua hukum tersebut.

Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian mendalam mengenai efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan (alternative dispute resolution) dalam kasus penipuan berkedok perjanjian, dengan fokus pada perlindungan hak-hak korban dan pemulihan kerugian secara optimal. Kedua, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengidentifikasi dan merumuskan indikator-indikator yang jelas dan terukur untuk membedakan antara wanprestasi dan penipuan dalam konteks perjanjian, sehingga dapat meminimalkan kesalahan klasifikasi perkara oleh aparat penegak hukum. Ketiga, studi komparatif mengenai model harmonisasi hukum pidana dan perdata dalam menangani kasus penipuan di negara-negara lain dapat memberikan wawasan berharga bagi pengembangan sistem hukum di Indonesia, khususnya dalam hal pembentukan pedoman normatif dan mekanisme koordinasi antarlembaga penegak hukum. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya menciptakan sistem hukum yang lebih adil, efisien, dan responsif terhadap dinamika masyarakat, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para pihak yang terlibat dalam hubungan kontraktual.

  1. PENIPUAN DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA | SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah. penipuan perdata sentri... doi.org/10.55681/sentri.v1i3.283PENIPUAN DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA SENTRI Jurnal Riset Ilmiah penipuan perdata sentri doi 10 55681 sentri v1i3 283
  2. Mediasi Penal sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan | Jurnal Penegakan... journal.umy.ac.id/index.php/jphk/article/view/8731Mediasi Penal sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan Jurnal Penegakan journal umy ac index php jphk article view 8731
  3. Harmonisasi Regulasi di Indonesia: Simplikasi dan Sinkronisasi untuk Peningkatan Efektivitas Hukum |... ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/7997Harmonisasi Regulasi di Indonesia Simplikasi dan Sinkronisasi untuk Peningkatan Efektivitas Hukum ejournal warmadewa ac index php juinhum article view 7997
Read online
File size282.77 KB
Pages15
DMCAReport

Related /

JURIS Sistem Bagi Hasil Partelon Petani Padi Di Palengaan Kabupaten Pamekasan Perspektif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 2026More at 2026

STAIN KEPRISTAIN KEPRI Muzaraah adalah kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap, di mana benih pertanian ditanggung oleh pemilik lahan dan penggarap sebagai penerima jasaMuzaraah adalah kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap, di mana benih pertanian ditanggung oleh pemilik lahan dan penggarap sebagai penerima jasa

JURIS Tinjauan Aturan Usia Minimal Pernikahan di Indonesia 2026More at 2026

UMPRUMPR Penelitian ini menggunakan metode normatif-yuridis dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil tinjauan menunjukkan bahwa meskipun regulasiPenelitian ini menggunakan metode normatif-yuridis dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil tinjauan menunjukkan bahwa meskipun regulasi

JURIS Sistem Otomatisasi Perpindahan Sumber Daya Listrik PLN Genset Berbasis IoT Dengan Mikrokontroler ESP32 Arduino 2026More at 2026

UMGUMG Sistem ini memberikan solusi praktis untuk meningkatkan kontinuitas daya listrik dan mengurangi ketergantungan operator manual. Penelitian ini berhasilSistem ini memberikan solusi praktis untuk meningkatkan kontinuitas daya listrik dan mengurangi ketergantungan operator manual. Penelitian ini berhasil

JURIS Analisis Kewajiban Hukum Warga Negara Asing yang Menjalankan Bisnis di Indonesia Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2026More at 2026

PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban hukum warga negara asing yang menjalankan kegiatan bisnis di Indonesia berdasarkan Undang-UndangPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban hukum warga negara asing yang menjalankan kegiatan bisnis di Indonesia berdasarkan Undang-Undang

JURIS Status Kepesertaan JKN Nonaktif Sebagai Dasar Penolakan Pasien Analisis Yuridis terhadap Undang Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2026More at 2026

PUBMEDIAPUBMEDIA Status kepesertaan JKN nonaktif secara yuridis tidak dapat dijadikan dasar hukum yang sah untuk menolak pasien, terutama apabila penolakan tersebut menghambatStatus kepesertaan JKN nonaktif secara yuridis tidak dapat dijadikan dasar hukum yang sah untuk menolak pasien, terutama apabila penolakan tersebut menghambat

JURIS Integrasi Aplikasi Blynk ke Raspberry Pi Pico untuk Realtime Monitoring BPM dan SpO2 2025More at 2025

UMGUMG Dengan adanya alat ini, masyarakat dapat melakukan deteksi dini kondisi kesehatan kardiovaskular secara mandiri sebelum memutuskan untuk mendapatkan pemeriksaanDengan adanya alat ini, masyarakat dapat melakukan deteksi dini kondisi kesehatan kardiovaskular secara mandiri sebelum memutuskan untuk mendapatkan pemeriksaan

JURIS Aplikasi Blynk IoT Untuk Monitoring Parameter Vital Pada Inkubator Bayi 2025More at 2025

UMGUMG Sistem ini dinilai layak digunakan sebagai perangkat pendukung yang meningkatkan kecepatan respons medis dan keamanan pemantauan inkubator. PenelitianSistem ini dinilai layak digunakan sebagai perangkat pendukung yang meningkatkan kecepatan respons medis dan keamanan pemantauan inkubator. Penelitian

JURIS Dinamika Check Balance Antar Lembaga Negara di Indonesia Pada Masa Periode Kedua Presiden Jokowi 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Reformasi kelembagaan yang komprehensif menjadi sangat penting untuk memperkuat independensi lembaga legislatif dan yudikatif serta memperluas ruang partisipasiReformasi kelembagaan yang komprehensif menjadi sangat penting untuk memperkuat independensi lembaga legislatif dan yudikatif serta memperluas ruang partisipasi

Useful /

JURIS Fenomena Hoaks Bidang Kesehatan Sebagai Kejahatan di Dunia Mayantara 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini menyoroti fenomena hoaks bidang kesehatan sebagai masalah global yang tidak hanya terjadi di Indonesia. Hoaks ini bukan sekadar ketidaktahuanPenelitian ini menyoroti fenomena hoaks bidang kesehatan sebagai masalah global yang tidak hanya terjadi di Indonesia. Hoaks ini bukan sekadar ketidaktahuan

JURIS Peran Satuan Brigade Mobil dalam Penanganan Demonstrasi Massa Studi Kasus Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur 2025More at 2025

UMPRUMPR Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas pelatihan Brimob, penguatan peralatan operasional, serta pengembangan pendekatan humanis dan kolaboratifPenelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas pelatihan Brimob, penguatan peralatan operasional, serta pengembangan pendekatan humanis dan kolaboratif

JURIS Implementasi Undang Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 dalam Penyelesaian Masalah Ancaman Pemerasan Melalui VCS di Media Sosial Studi Kasus Palangka Raya 2025More at 2025

UMPRUMPR Permasalahan muncul ketika aktifitas ini tidak lagi menjadi sesuatu yang seharusnya bersifat privasi namun disebarluaskan ke publik melalui media sosial.Permasalahan muncul ketika aktifitas ini tidak lagi menjadi sesuatu yang seharusnya bersifat privasi namun disebarluaskan ke publik melalui media sosial.

JURIS Pola Asuh Permisif dan Otoriter Orang Tua terhadap Perilaku Seks Bebas pada Remaja di SMK Prima Bakti Citra Raya 2025More at 2025

UMSUMS Hasil penelitian: Menunjukkan nilai (p = 0. 014 < 0. 05), perbedaan tersebut terlihat dari pola asuh permisif yang lebih rendah 0. 813 dibandingkan polaHasil penelitian: Menunjukkan nilai (p = 0. 014 < 0. 05), perbedaan tersebut terlihat dari pola asuh permisif yang lebih rendah 0. 813 dibandingkan pola

ads-block-test