CRIACRIA
Requisitoire Law EnforcementRequisitoire Law EnforcementTesis ini berfokus pada analisis perhatian pada perekrutan calon politik untuk calon Bupati dan Wakil Bupati, yang diusung oleh koalisi Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam Pilkada Demak tahun 2015. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme perekrutan calon kepala daerah untuk Demak tahun 2015, yang diusung oleh Partai Golkar dan PPP. Penelitian ini menarik dan penting untuk dilakukan mengingat kurangnya studi tentang perekrutan konstelasi politik dalam perjuangan untuk jabatan politik, pada tingkat lokal, khususnya dalam Pilkada Serentak tahun 2015. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan dua hal: pertama, apa yang membuat Partai Golkar dan PPP menominasikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Demak yang bukan dari kader partai; kedua, apa faktor yang membuat Partai Golkar membentuk koalisi dengan PPP di Demak pada Pilkada tahun 2015. Temuan menunjukkan bahwa meskipun menghadapi berbagai hambatan, rintangan, dan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing partai (baik Golkar maupun PPP), sehingga dapat dikatakan bahwa Partai Golkar dan PPP tidak berkomitmen serius untuk membawa kader mereka sebagai calon yang akan diusung dalam kontestasi Pilkada Demak tahun 2015.
Penelitian ini menemukan fakta menarik dalam menentukan perekrutan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada tahun 2015 di Demak, yang diusung oleh Partai Golkar dan PPP dari luar kader partai.Dalam konteks Partai Golkar, perekrutan masih dilakukan sesuai prosedur umum.Namun, mengingat Partai Golkar saat itu menghadapi dualisme partai, akhirnya disepakati bahwa masing-masing pihak Partai Golkar harus menurunkan nama yang telah masuk dan mencari serta memilih calon baru.Ini berarti bahwa konflik yang terjadi dalam Partai Golkar di Demak harus mengorbankan kadernya untuk diusung dan dinominasikan sebagai calon kepala daerah.Selain itu, mengingat pada tahun 2015 ada petahana yang kembali maju dalam Pilkada, Partai Golkar harus memilih calon dengan rekam jejak yang baik, figur, dan elektabilitas.Ini berarti bahwa jika hanya mengandalkan rekam jejak keanggotaan partai, jelas tidak cukup.Lebih lanjut, bahkan dalam konteks PPP Demak, konflik dualisme yang terjadi tidak sepanas Partai Golkar.Namun, partai ini juga akhirnya memilih dan menentukan calon yang akan diusung dari luar kadernya, yaitu HM Natsir.Sama seperti pertimbangan Partai Golkar Demak, kader yang ikut dalam proses perekrutan memiliki rekam jejak dan kepribadian yang kurang dibandingkan calon dari luar partai.Selain itu, pertimbangan lain adalah jika PPP Demak tidak mendukung mereka yang cukup mampu untuk bersaing dengan petahana, maka mereka akan kurang mampu dalam kompetisi politik dalam Pilkada Demak tahun 2015.
Untuk penelitian lanjutan, dapat dilakukan studi perbandingan antara pola perekrutan partai politik dengan partai lain dan dalam kondisi tertentu pada tingkat dan waktu tertentu. Selain itu, penelitian dapat fokus pada peningkatan kapasitas kader partai politik untuk menjadi calon perwakilan rakyat baik di eksekutif maupun legislatif dengan kualitas yang berkualitas. Terakhir, penelitian dapat mengeksplorasi cara-cara untuk membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam melayani masyarakat melalui partai politik tanpa batasan.
| File size | 132.67 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
UMCUMC Upaya ini juga dilakukan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara perempuan dan laki-laki dalam skala rumah tangga, mendorong sinergi antara suami danUpaya ini juga dilakukan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara perempuan dan laki-laki dalam skala rumah tangga, mendorong sinergi antara suami dan
STIE TDNSTIE TDN menerapkan akad Ijarah Muntahiyah Bi Tamlik (IMBT), bukan ijarah murni. Penerapan IMBT ini selaras dengan ketentuan Fatwa DSN–MUI No. 27/2002 dan PSAKmenerapkan akad Ijarah Muntahiyah Bi Tamlik (IMBT), bukan ijarah murni. Penerapan IMBT ini selaras dengan ketentuan Fatwa DSN–MUI No. 27/2002 dan PSAK
MKRIMKRI Riset ini bertujuan untuk memperoleh dua hal: implikasi Putusan MK Nomor 36/PUU‑XV/2017 terhadap penggunaan hak angket, serta memberikan batas konstitusionalRiset ini bertujuan untuk memperoleh dua hal: implikasi Putusan MK Nomor 36/PUU‑XV/2017 terhadap penggunaan hak angket, serta memberikan batas konstitusional
UIN SGDUIN SGD Hal ini tidak hanya meningkatkan tata kelola lokal tetapi juga mendorong perkembangan ekonomi dan mengurangi ketimpangan regional. Dengan menyoroti peranHal ini tidak hanya meningkatkan tata kelola lokal tetapi juga mendorong perkembangan ekonomi dan mengurangi ketimpangan regional. Dengan menyoroti peran
STIE TDNSTIE TDN Untuk memperkuat efektivitas pengawasan, DPS perlu meningkatkan kompetensi dan memperkuat sinergi dengan manajemen bank. DSN-MUI dan OJK diharapkan dapatUntuk memperkuat efektivitas pengawasan, DPS perlu meningkatkan kompetensi dan memperkuat sinergi dengan manajemen bank. DSN-MUI dan OJK diharapkan dapat
PUBMEDIAPUBMEDIA Konsumen yang mengalami kerugian dapat menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen yang mengalami kerugian dapat menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Penelitian ini juga menilai dampak ketentuan tersebut terhadap persaingan politik, keadilan pemilu, dan representasi demokratis di Indonesia. PenelitianPenelitian ini juga menilai dampak ketentuan tersebut terhadap persaingan politik, keadilan pemilu, dan representasi demokratis di Indonesia. Penelitian
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Penguatan demokrasi sangat krusial untuk menciptakan negara yang berdaulat dan adil, yang ditentukan oleh faktor-faktor utama seperti supremasi hukum yangPenguatan demokrasi sangat krusial untuk menciptakan negara yang berdaulat dan adil, yang ditentukan oleh faktor-faktor utama seperti supremasi hukum yang
Useful /
CRIACRIA Arrangements for the implementation of Electronic Transactions (Article 17 Paragraph (3)). Regulations regarding Electronic Contracts for Electronic TransactionsArrangements for the implementation of Electronic Transactions (Article 17 Paragraph (3)). Regulations regarding Electronic Contracts for Electronic Transactions
DWCUDWCU Bagian kedua adalah deskripsi dari praktik-praktik: paguyuban rahasia; ahli-ahli religius; ritus-ritus dan perayaan-perayaan umum; ritus-ritus pribadi;Bagian kedua adalah deskripsi dari praktik-praktik: paguyuban rahasia; ahli-ahli religius; ritus-ritus dan perayaan-perayaan umum; ritus-ritus pribadi;
DWCUDWCU Bahkan para teolog dapat belajar banyak dari seniman. Jika pada masa lalu seniman diminta untuk memenuhi pesanan teolog, sekarang saatnya seniman bekerjaBahkan para teolog dapat belajar banyak dari seniman. Jika pada masa lalu seniman diminta untuk memenuhi pesanan teolog, sekarang saatnya seniman bekerja
DWCUDWCU Hal ini dilakukan karena penelitian semacam ini sudah pernah dilakukan dan telah teruji dalam studi perbandingan lintas agama. Kami mengembangkan limaHal ini dilakukan karena penelitian semacam ini sudah pernah dilakukan dan telah teruji dalam studi perbandingan lintas agama. Kami mengembangkan lima