Publisher

UIN SGDUIN SGD

Journal khazanah hukumkhazanah hukum Abstract

Di Indonesia, proses pemekaran wilayah, di mana wilayah-wilayah dibagi untuk membentuk daerah otonom baru, telah menjadi aspek penting dalam tata kelola lokal, terutama dalam konteks desentralisasi. Kerangka hukum untuk pembagian wilayah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berfungsi sebagai landasan konstitusional bagi prinsip-prinsip desentralisasi dalam pelaksanaan pembagian wilayah. Studi ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kerangka hukum serta peluang dan tantangan dalam pembagian wilayah guna meningkatkan tata kelola, mengatasi ketimpangan regional, dan meningkatkan aksesibilitas layanan publik di tingkat lokal di Kabupaten Pangandaran, Indonesia. Studi kasus Kabupaten Pangandaran menunjukkan kerangka hukum yang kuat dan upaya berbagai pemangku kepentingan, termasuk kelompok masyarakat sipil, partai politik, dan pemimpin daerah, yang bekerja sama untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dan pembentukan kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran, dengan fokus utama pada metode kualitatif, untuk menganalisis isi peraturan yang mengatur pembagian wilayah dan mengeksplorasi peran masyarakat sipil dalam proses perencanaan advokasi pembagian wilayah di Indonesia. Studi ini berfokus pada Kabupaten Pangandaran, menggunakan Analisis Jaringan Sosial (SNA) untuk memetakan dan menganalisis hubungan antara aktor kunci, seperti kelompok masyarakat sipil, partai politik, dan pemimpin lokal, yang terlibat dalam advokasi otonomi daerah, guna mengungkap dinamika antara aktor-aktor tersebut, serta bagaimana mereka membentuk koalisi untuk mengadvokasi otonomi daerah. Upaya advokasi ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB (SDGs), khususnya Tujuan 16, yang mempromosikan perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat melalui pengambilan keputusan yang inklusif dan partisipatif. Melalui landasan hukum yang kuat dan jelas serta advokasi yang terkoordinasi, masyarakat sipil dan aktor politik berhasil mendorong pembentukan wilayah otonom baru, seperti Pangandaran. Hal ini tidak hanya meningkatkan tata kelola lokal tetapi juga mendorong perkembangan ekonomi dan mengurangi ketimpangan regional. Dengan menyoroti peran masyarakat sipil dalam pembentukan kebijakan, studi ini menerangi bagaimana perencanaan advokasi dapat mendorong pembangunan berkelanjutan dan tata kelola yang lebih baik dalam lanskap desentralisasi yang terus berkembang di Indonesia.

Conclusion

Kerangka hukum untuk perencanaan advokasi dalam pembagian wilayah telah memberikan dasar yang kuat bagi keterlibatan masyarakat sipil dalam membentuk kebijakan lokal.Meskipun masih ada tantangan dalam implementasinya, peluang yang tersedia dalam kerangka hukum ini dapat dimanfaatkan secara optimal melalui pembangunan kapasitas, reformasi regulasi, dan penguatan institusi.Keterlibatan masyarakat sipil yang efektif dalam kerangka hukum ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas kebijakan pembagian wilayah, tetapi juga memperkuat demokrasi lokal dan tata kelola yang baik.Upaya advokasi di Pangandaran menawarkan wawasan kritis tentang dinamika pembagian wilayah dan tata kelola lokal.Kesuksesan gerakan pembagian wilayah di Pangandaran menawarkan pelajaran berharga bagi daerah-daerah yang mencari otonomi dalam proses desentralisasi Indonesia.Dengan menunjukkan kekuatan masyarakat sipil dan pembentukan koalisi, kasus ini menggambarkan bagaimana perencanaan advokasi dapat mendorong tata kelola yang lebih responsif dan adil, akhirnya berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.Kesimpulan berikut merangkum poin-poin penting, menekankan peran koalisi advokasi, keterlibatan partai politik, dan implikasinya bagi desentralisasi di Indonesia.

Future Research

Saran penelitian lanjutan yang baru berdasarkan latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan bagian saran penelitian lanjutan dalam paper ini adalah sebagai berikut: . . 1. Mengkaji lebih lanjut peran koalisi advokasi dalam membentuk kebijakan pembagian wilayah di Indonesia, dengan fokus pada bagaimana koalisi tersebut terbentuk, strategi yang mereka gunakan, tantangan yang dihadapi, dan pengaruhnya terhadap hasil kebijakan. . . 2. Menganalisis dinamika koalisi advokasi, kolaborasi antara aktor-aktor kunci, dan kekuatan jaringan mereka dalam mendorong perubahan, khususnya dalam konteks desentralisasi di Indonesia. . . 3. Meneliti lebih dalam tentang bagaimana koalisi advokasi dapat memperkuat demokrasi lokal dan tata kelola yang baik, serta bagaimana mereka dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal. . . Dengan menggabungkan saran-saran ini, penelitian lanjutan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran koalisi advokasi dalam proses pembagian wilayah dan desentralisasi di Indonesia, serta implikasinya bagi tata kelola lokal dan pembangunan berkelanjutan.

References

1. Acta Aquatica: Jurnal Ilmu Perikanan. evaluation distribution management marine debris pangandaran coast... doi.org/10.29103/aa.v11i1.13709Acta Aquatica Jurnal Ilmu Perikanan evaluation distribution management marine debris pangandaran coast doi 10 29103 aa v11i1 13709
2. Sage Reference - The SAGE Encyclopedia of Research Design - Social Network Analysis: Methods and Applications.... doi.org/10.4135/9781071812082.n576Sage Reference The SAGE Encyclopedia of Research Design Social Network Analysis Methods and Applications doi 10 4135 9781071812082 n576

Metadata

File size	559.73 KB
Pages	27
DMCA	Report