CRIACRIA
Requisitoire Law EnforcementRequisitoire Law EnforcementInternet media as part of information technology has shown its role in various aspects of life, including as a means of conducting business transactions. E-commerce is a modern business that changes conventional/traditional transaction methods into transactions with non-face, non-sign, paperless and borderless characteristics. Trade through e-commerce transactions has its own advantages, therefore the Government should immediately complete the consumer protection law which regulates legal protection for business actors in e-commerce transactions, so that consumers and business actors have a balanced bargaining position. The purpose of this research is to find out the mechanism in the business to business concept, legal relations to business actors in business to business, and legal protection for business actors in business to business. The research conducted is normative legal research with a normative juridical legal approach using secondary data that processes data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Based on the research results it is understood that E-commerce can provide benefits for business people because by creating an online sales site, sellers can easily meet their consumers, even consumers often come by themselves. In this legal relationship there are rights and obligations of each party. Like transactions in general, the implementation of e-commerce involves two parties including sellers and buyers, each of the transaction actors has rights and obligations that must be carried out with full awareness.
From the discussion that has been explained, it can be concluded as following.E-commerce can provide benefits for business people because by creating an online sales site, sellers can easily meet their customers, even consumers often come by themselves.Advertising with the help of the internet besides reducing expenses can also be updated anytime and anywhere.The existence of e-commerce today is more than a necessity for business people but has become a necessity for those seeking the convenience of shopping.Busy working consumers are the most promising market because of the limited time they have while the need for an item continues to make online shopping the best alternative.In this legal relationship, there are rights and obligations of each party.Like transactions in general, the implementation of e-commerce involves two parties including sellers and buyers, each of the transaction actors has rights and obligations that must be carried out with full awareness.11 of 2008 can be described as the need for the existence of a Reliability Certification Agency to certify parties who will carry out electronic transactions (Article 10).Arrangements for the implementation of Electronic Transactions (Article 17 Paragraph (3)).Regulations regarding Electronic Contracts for Electronic Transactions (Article 18 Paragraph (1)).Settlement of Disputes over Electronic Transactions (Article 18 Paragraph (3)).Electronic System as a system for implementing Electronic Transactions (Article 19).Arrangements regarding Electronic Agents as intermediaries in conducting Electronic Transactions (Articles 21 and 22).
Berdasarkan penelitian ini, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menganalisis efektivitas implementasi hukum perlindungan konsumen dalam konteks e-commerce, khususnya dalam menangani sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hukum yang ada benar-benar memberikan perlindungan yang memadai bagi konsumen. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan model bisnis e-commerce yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial, dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti keberlanjutan lingkungan, etika bisnis, dan dampak sosial terhadap masyarakat. Ketiga, penelitian dapat mengeksplorasi potensi pemanfaatan teknologi blockchain untuk meningkatkan keamanan dan transparansi transaksi e-commerce, serta mengurangi risiko penipuan dan fraud. Dengan demikian, dapat tercipta ekosistem e-commerce yang lebih aman, terpercaya, dan inklusif bagi semua pihak.
| File size | 129.93 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIRESDINASTIRES 140/2021, regulasi Bappebti, Panduan Aset Digital Komisi Sekuritas Malaysia, dan keputusan Dewan Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia. Temuan menunjukkan140/2021, regulasi Bappebti, Panduan Aset Digital Komisi Sekuritas Malaysia, dan keputusan Dewan Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia. Temuan menunjukkan
DINASTIRESDINASTIRES Hasil studi menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan model pluralisme agama dengan pembatasan melalui pengakuan resmi enam agama untuk mengelola keragamanHasil studi menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan model pluralisme agama dengan pembatasan melalui pengakuan resmi enam agama untuk mengelola keragaman
DINASTIRESDINASTIRES Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem perlindungan hukum dan sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat. Kesimpulan menunjukkan bahwa validitas hukumOleh karena itu, diperlukan penguatan sistem perlindungan hukum dan sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat. Kesimpulan menunjukkan bahwa validitas hukum
DINASTIRESDINASTIRES Temuan jelas menunjukkan bahwa kerangka hukum saat ini tidak memadai untuk mengatasi kompleksitas dan risiko transaksi online, e-commerce lintas batas,Temuan jelas menunjukkan bahwa kerangka hukum saat ini tidak memadai untuk mengatasi kompleksitas dan risiko transaksi online, e-commerce lintas batas,
DINASTIRESDINASTIRES Jenis penelitian yang digunakan adalah Normatif Juridical dengan pendekatan kasus, peraturan, dan perbandingan. Sumber data berasal dari materi hukum primerJenis penelitian yang digunakan adalah Normatif Juridical dengan pendekatan kasus, peraturan, dan perbandingan. Sumber data berasal dari materi hukum primer
DINASTIRESDINASTIRES Temuan ini menekankan pentingnya memperkuat kapasitas hukum melalui penyebaran dan peningkatan literasi hukum kesehatan. Selain itu, standarisasi penerapanTemuan ini menekankan pentingnya memperkuat kapasitas hukum melalui penyebaran dan peningkatan literasi hukum kesehatan. Selain itu, standarisasi penerapan
DINASTIRESDINASTIRES The results show that Tengtokung is conducted through a series of customary ceremonies involving community leaders, religious figures, and the familiesThe results show that Tengtokung is conducted through a series of customary ceremonies involving community leaders, religious figures, and the families
DINASTIRESDINASTIRES Berdasarkan hasil analisis beberapa alternatif dan didukung oleh temuan empiris, rekayasa paling rasional yang harus diterapkan adalah memendekkan masaBerdasarkan hasil analisis beberapa alternatif dan didukung oleh temuan empiris, rekayasa paling rasional yang harus diterapkan adalah memendekkan masa
Useful /
NURISNURIS 021 terhadap X3 dan 0. 007 terhadap Y, yang mengindikasikan kontribusi yang sangat minimal dan tidak relevan dalam menjelaskan preferensi terhadap produk.021 terhadap X3 dan 0. 007 terhadap Y, yang mengindikasikan kontribusi yang sangat minimal dan tidak relevan dalam menjelaskan preferensi terhadap produk.
NURISNURIS Analisis margin of safety menunjukkan tingkat keamanan penjualan yang baik. Dengan demikian, BEP terbukti efektif digunakan sebagai alat perencanaan labaAnalisis margin of safety menunjukkan tingkat keamanan penjualan yang baik. Dengan demikian, BEP terbukti efektif digunakan sebagai alat perencanaan laba
DINASTIRESDINASTIRES Oleh karena itu, pertanggungjawaban direktur tidak hanya berfungsi sebagai jaminan hukum bagi pemegang saham, kreditor, dan pihak ketiga, tetapi juga sebagaiOleh karena itu, pertanggungjawaban direktur tidak hanya berfungsi sebagai jaminan hukum bagi pemegang saham, kreditor, dan pihak ketiga, tetapi juga sebagai
DINASTIRESDINASTIRES Perkawinan campuran di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perkawinan dipahamiPerkawinan campuran di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perkawinan dipahami