WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS
West Science Law and Human RightsWest Science Law and Human RightsPenelitian ini mengkaji secara kritis konstitusionalitas ketentuan ambang batas pencalonan presiden yang diatur dalam Undang-Undang No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum. Melalui analisis yuridis, penelitian ini mengeksplorasi dasar hukum dan konstitusional dari ambang batas pencalonan presiden, yang mewajibkan persentase minimum kursi parlemen atau suara populer untuk sebuah partai politik atau koalisi agar dapat mencalonkan kandidat presiden. Analisis ini mengeksplorasi konteks historis, maksud legislatif, dan interpretasi yudisial dari ketentuan ambang batas. Penelitian ini juga menilai dampak ketentuan tersebut terhadap persaingan politik, keadilan pemilu, dan representasi demokratis di Indonesia. Penelitian ini mengidentifikasi potensi konflik konstitusional dan mengusulkan reformasi hukum untuk meningkatkan legitimasi dan inklusivitas proses pemilihan presiden. Melalui peninjauan hukum yang komprehensif, penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi pada diskusi yang sedang berlangsung tentang hukum pemilu dan tata kelola demokratis di Indonesia.
Penerapan ambang batas presiden di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang No.7/2017, mewajibkan pasangan calon harus diusung oleh partai politik atau koalisi yang telah mengamankan setidaknya 20 persen kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau 25 persen suara nasional yang sah pada pemilihan legislatif sebelumnya.Meskipun ambang batas ini bertujuan untuk merampingkan proses pemilu dengan mengurangi jumlah kandidat dan memastikan bahwa hanya mereka yang memiliki dukungan politik yang substansial yang dapat berkompetisi, ketentuan ini telah menghadapi banyak kritik karena berpotensi melanggar hak konstitusional setiap warga negara untuk berpartisipasi secara setara dalam proses politik.Ambang batas ini cenderung memperkuat dominasi partai-partai besar yang sudah mapan dan memarjinalkan partai-partai kecil, sehingga membatasi pilihan pemilih dan merusak representasi yang adil.
Berdasarkan analisis terhadap penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam mengenai dampak ambang batas presiden terhadap partisipasi politik pemilih, khususnya kelompok marginal dan partai politik kecil. Penelitian ini dapat menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif untuk mengukur tingkat keterlibatan pemilih dan persepsi mereka terhadap keadilan proses pemilu. Kedua, penelitian komparatif mengenai sistem pemilu di negara-negara lain yang memiliki ambang batas presiden dapat memberikan wawasan berharga mengenai praktik terbaik dan potensi reformasi. Studi ini dapat membandingkan efektivitas berbagai model ambang batas dan dampaknya terhadap representasi politik. Ketiga, penelitian tentang peran media sosial dan disinformasi dalam membentuk opini publik dan memengaruhi hasil pemilu menjadi semakin penting. Penelitian ini dapat menganalisis bagaimana penyebaran berita palsu dan propaganda memengaruhi perilaku pemilih dan merusak integritas proses pemilu. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan peluang dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.
| File size | 397.49 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
APPISIAPPISI Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika politik hukum Islam tercermin dalam akomodasi nilai-nilai syariah ke dalam peraturan perundang-undangan nasional,Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika politik hukum Islam tercermin dalam akomodasi nilai-nilai syariah ke dalam peraturan perundang-undangan nasional,
STIKES AISYIYAH PALEMBANGSTIKES AISYIYAH PALEMBANG Kualitas udara ambien di Kota Palembang menunjukkan konsentrasi SO₂ dan NO₂ yang mendekati baku mutu nasional namun masih berada di bawah ambang batas.Kualitas udara ambien di Kota Palembang menunjukkan konsentrasi SO₂ dan NO₂ yang mendekati baku mutu nasional namun masih berada di bawah ambang batas.
DOKICTIDOKICTI Hal ini dikarenakan mereka tidak melakukan akad yang baru, bahkan mereka juga tidak mengikuti ketentuan syariat yang mengharuskan mantan istri untuk menikahHal ini dikarenakan mereka tidak melakukan akad yang baru, bahkan mereka juga tidak mengikuti ketentuan syariat yang mengharuskan mantan istri untuk menikah
DOKICTIDOKICTI Upaya pencegahan illegal fishing oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Bengkulu belum dilakukan secara massif. hanya dilakukan sosialisasiUpaya pencegahan illegal fishing oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Bengkulu belum dilakukan secara massif. hanya dilakukan sosialisasi
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan sebagai landasan etis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan sebagai landasan etis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
UNTAG SMDUNTAG SMD Tes merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Prestasi adalahTes merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Prestasi adalah
LENTERADUALENTERADUA Sampel yang diuji adalah sampel air sumur dan air PDAM yang terdapat di Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini memiliki tiga parameter yaitu fisika meliputiSampel yang diuji adalah sampel air sumur dan air PDAM yang terdapat di Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini memiliki tiga parameter yaitu fisika meliputi
UMTSUMTS Indikator utama yang tidak terpenuhi meliputi kepastian hukum, akuntabilitas rendah, transparansi yang tidak merata, kurangnya profesionalisme, dan minimnyaIndikator utama yang tidak terpenuhi meliputi kepastian hukum, akuntabilitas rendah, transparansi yang tidak merata, kurangnya profesionalisme, dan minimnya
Useful /
APPISIAPPISI Locus reformasi yang tepat bukan berada pada UU 2/2002, melainkan pada UU 9/1998, melalui penyisipan Pasal 13A yang mengunci penggunaan kekuatan pada ambangLocus reformasi yang tepat bukan berada pada UU 2/2002, melainkan pada UU 9/1998, melalui penyisipan Pasal 13A yang mengunci penggunaan kekuatan pada ambang
APPISIAPPISI Temuan menunjukkan bahwa KUHP yang baru memperkuat perlindungan tersangka melalui perekaman interogasi wajib, pemberitahuan bantuan hukum, bantuan advokat,Temuan menunjukkan bahwa KUHP yang baru memperkuat perlindungan tersangka melalui perekaman interogasi wajib, pemberitahuan bantuan hukum, bantuan advokat,
APPISIAPPISI Data diperoleh melalui observasi, wawancara, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen terkait pelayanan administrasiData diperoleh melalui observasi, wawancara, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen terkait pelayanan administrasi
STIALANSTIALAN Untuk mengintegrasikan nilai religiusitas dengan kepemimpinan adaptif, perlu dilakukan upaya-upaya yang lebih signifikan, seperti melakukan kajian khususUntuk mengintegrasikan nilai religiusitas dengan kepemimpinan adaptif, perlu dilakukan upaya-upaya yang lebih signifikan, seperti melakukan kajian khusus