WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS
West Science Law and Human RightsWest Science Law and Human RightsPenelitian ini mengkaji secara kritis konstitusionalitas ketentuan ambang batas pencalonan presiden yang diatur dalam Undang-Undang No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum. Melalui analisis yuridis, penelitian ini mengeksplorasi dasar hukum dan konstitusional dari ambang batas pencalonan presiden, yang mewajibkan persentase minimum kursi parlemen atau suara populer untuk sebuah partai politik atau koalisi agar dapat mencalonkan kandidat presiden. Analisis ini mengeksplorasi konteks historis, maksud legislatif, dan interpretasi yudisial dari ketentuan ambang batas. Penelitian ini juga menilai dampak ketentuan tersebut terhadap persaingan politik, keadilan pemilu, dan representasi demokratis di Indonesia. Penelitian ini mengidentifikasi potensi konflik konstitusional dan mengusulkan reformasi hukum untuk meningkatkan legitimasi dan inklusivitas proses pemilihan presiden. Melalui peninjauan hukum yang komprehensif, penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi pada diskusi yang sedang berlangsung tentang hukum pemilu dan tata kelola demokratis di Indonesia.
Penerapan ambang batas presiden di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang No.7/2017, mewajibkan pasangan calon harus diusung oleh partai politik atau koalisi yang telah mengamankan setidaknya 20 persen kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau 25 persen suara nasional yang sah pada pemilihan legislatif sebelumnya.Meskipun ambang batas ini bertujuan untuk merampingkan proses pemilu dengan mengurangi jumlah kandidat dan memastikan bahwa hanya mereka yang memiliki dukungan politik yang substansial yang dapat berkompetisi, ketentuan ini telah menghadapi banyak kritik karena berpotensi melanggar hak konstitusional setiap warga negara untuk berpartisipasi secara setara dalam proses politik.Ambang batas ini cenderung memperkuat dominasi partai-partai besar yang sudah mapan dan memarjinalkan partai-partai kecil, sehingga membatasi pilihan pemilih dan merusak representasi yang adil.
Berdasarkan analisis terhadap penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam mengenai dampak ambang batas presiden terhadap partisipasi politik pemilih, khususnya kelompok marginal dan partai politik kecil. Penelitian ini dapat menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif untuk mengukur tingkat keterlibatan pemilih dan persepsi mereka terhadap keadilan proses pemilu. Kedua, penelitian komparatif mengenai sistem pemilu di negara-negara lain yang memiliki ambang batas presiden dapat memberikan wawasan berharga mengenai praktik terbaik dan potensi reformasi. Studi ini dapat membandingkan efektivitas berbagai model ambang batas dan dampaknya terhadap representasi politik. Ketiga, penelitian tentang peran media sosial dan disinformasi dalam membentuk opini publik dan memengaruhi hasil pemilu menjadi semakin penting. Penelitian ini dapat menganalisis bagaimana penyebaran berita palsu dan propaganda memengaruhi perilaku pemilih dan merusak integritas proses pemilu. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan peluang dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.
| File size | 397.49 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
PERADABANPUBLISHINGPERADABANPUBLISHING Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan kerangka tata kelola keamanan data berbasis nilai bagi ekosistem pendidikan digital Muhammadiyah dan organisasiPenelitian ini berkontribusi dalam pengembangan kerangka tata kelola keamanan data berbasis nilai bagi ekosistem pendidikan digital Muhammadiyah dan organisasi
PERADABANPUBLISHINGPERADABANPUBLISHING Multicultural-informed Islamic education offers a crucial framework for addressing this challenge by integrating values of justice, equality, and dialogueMulticultural-informed Islamic education offers a crucial framework for addressing this challenge by integrating values of justice, equality, and dialogue
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Penelitian ini menunjukkan bahwa penambahan limbah plastik HDPE sebesar 0%, 20%, 25%, dan 30% dalam pembuatan bata ringan CLC berpengaruh terhadap beberapaPenelitian ini menunjukkan bahwa penambahan limbah plastik HDPE sebesar 0%, 20%, 25%, dan 30% dalam pembuatan bata ringan CLC berpengaruh terhadap beberapa
UIGMUIGM Penelitian ini menyimpulkan bahwa seluruh pasar di Kota Palembang belum memenuhi kriteria pasar sehat sesuai standar Permenkes No. Kondisi ini mengindikasikanPenelitian ini menyimpulkan bahwa seluruh pasar di Kota Palembang belum memenuhi kriteria pasar sehat sesuai standar Permenkes No. Kondisi ini mengindikasikan
UPNYKUPNYK Artikel ini mengeksplorasi hubungan kompleks antara industri ekonomi Indonesia dan sistem politiknya. Laporan ini menyoroti bagaimana organisasi industriArtikel ini mengeksplorasi hubungan kompleks antara industri ekonomi Indonesia dan sistem politiknya. Laporan ini menyoroti bagaimana organisasi industri
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS The difficulty of finding phishers who can hide their real identities and digital footprints are the main obstacle to compensating phishing victims. TheThe difficulty of finding phishers who can hide their real identities and digital footprints are the main obstacle to compensating phishing victims. The
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Amicus Curiae diajukan dalam bentuk dokumen tertulis yang berisi argumen hukum dan analisis relevan lainnya. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untukAmicus Curiae diajukan dalam bentuk dokumen tertulis yang berisi argumen hukum dan analisis relevan lainnya. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk
UADUAD Selanjutnya, agar sistem parlemen dua kamar yang digagas menjadi lebih ideal, DPR dan DPD haruslah diposisikan dalam strata yang sama dalam hal fungsiSelanjutnya, agar sistem parlemen dua kamar yang digagas menjadi lebih ideal, DPR dan DPD haruslah diposisikan dalam strata yang sama dalam hal fungsi
Useful /
UPNYKUPNYK Oleh karena itu dibutuhkan kebijakan penenggelaman kapal asing demi tercapainya kepentingan dalam menjaga keamanan nasional di suatu wilayahnya. IllegalOleh karena itu dibutuhkan kebijakan penenggelaman kapal asing demi tercapainya kepentingan dalam menjaga keamanan nasional di suatu wilayahnya. Illegal
NINETYJOURNALNINETYJOURNAL Namun, kondisi eksisting menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi belum optimal dan sistem informasi belum sepenuhnya terintegrasi. Penelitian ini bertujuanNamun, kondisi eksisting menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi belum optimal dan sistem informasi belum sepenuhnya terintegrasi. Penelitian ini bertujuan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS The relationship between medical personnel and patients in health services should be viewed as a legal relationship between humans who have equal rights.The relationship between medical personnel and patients in health services should be viewed as a legal relationship between humans who have equal rights.
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai Unit Intelijen Keuangan (UIF) memainkan peran penting dalam mengumpulkan, menganalisis,Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai Unit Intelijen Keuangan (UIF) memainkan peran penting dalam mengumpulkan, menganalisis,