WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS
West Science Law and Human RightsWest Science Law and Human RightsPenelitian ini mengkaji secara kritis konstitusionalitas ketentuan ambang batas pencalonan presiden yang diatur dalam Undang-Undang No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum. Melalui analisis yuridis, penelitian ini mengeksplorasi dasar hukum dan konstitusional dari ambang batas pencalonan presiden, yang mewajibkan persentase minimum kursi parlemen atau suara populer untuk sebuah partai politik atau koalisi agar dapat mencalonkan kandidat presiden. Analisis ini mengeksplorasi konteks historis, maksud legislatif, dan interpretasi yudisial dari ketentuan ambang batas. Penelitian ini juga menilai dampak ketentuan tersebut terhadap persaingan politik, keadilan pemilu, dan representasi demokratis di Indonesia. Penelitian ini mengidentifikasi potensi konflik konstitusional dan mengusulkan reformasi hukum untuk meningkatkan legitimasi dan inklusivitas proses pemilihan presiden. Melalui peninjauan hukum yang komprehensif, penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi pada diskusi yang sedang berlangsung tentang hukum pemilu dan tata kelola demokratis di Indonesia.
Penerapan ambang batas presiden di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang No.7/2017, mewajibkan pasangan calon harus diusung oleh partai politik atau koalisi yang telah mengamankan setidaknya 20 persen kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau 25 persen suara nasional yang sah pada pemilihan legislatif sebelumnya.Meskipun ambang batas ini bertujuan untuk merampingkan proses pemilu dengan mengurangi jumlah kandidat dan memastikan bahwa hanya mereka yang memiliki dukungan politik yang substansial yang dapat berkompetisi, ketentuan ini telah menghadapi banyak kritik karena berpotensi melanggar hak konstitusional setiap warga negara untuk berpartisipasi secara setara dalam proses politik.Ambang batas ini cenderung memperkuat dominasi partai-partai besar yang sudah mapan dan memarjinalkan partai-partai kecil, sehingga membatasi pilihan pemilih dan merusak representasi yang adil.
Berdasarkan analisis terhadap penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam mengenai dampak ambang batas presiden terhadap partisipasi politik pemilih, khususnya kelompok marginal dan partai politik kecil. Penelitian ini dapat menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif untuk mengukur tingkat keterlibatan pemilih dan persepsi mereka terhadap keadilan proses pemilu. Kedua, penelitian komparatif mengenai sistem pemilu di negara-negara lain yang memiliki ambang batas presiden dapat memberikan wawasan berharga mengenai praktik terbaik dan potensi reformasi. Studi ini dapat membandingkan efektivitas berbagai model ambang batas dan dampaknya terhadap representasi politik. Ketiga, penelitian tentang peran media sosial dan disinformasi dalam membentuk opini publik dan memengaruhi hasil pemilu menjadi semakin penting. Penelitian ini dapat menganalisis bagaimana penyebaran berita palsu dan propaganda memengaruhi perilaku pemilih dan merusak integritas proses pemilu. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan peluang dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.
| File size | 397.49 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
ITSCIENCEITSCIENCE Pengabdian ini berhasil mengembangkan model pendampingan hukum yang efektif dalam memperbaiki akses pendidikan anak korban banjir di Aceh Tamiang. ModelPengabdian ini berhasil mengembangkan model pendampingan hukum yang efektif dalam memperbaiki akses pendidikan anak korban banjir di Aceh Tamiang. Model
YAYASANBHZYAYASANBHZ Temuan menunjukkan bahwa legislasi cepat sering mengabaikan prinsip demokrasi, seperti partisipasi publik dan transparansi, sehingga menghasilkan undang-undangTemuan menunjukkan bahwa legislasi cepat sering mengabaikan prinsip demokrasi, seperti partisipasi publik dan transparansi, sehingga menghasilkan undang-undang
IAIQHIAIQH Pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila dan membentuk karakter bangsa yang kuat di tengah arus globalisasi.Pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila dan membentuk karakter bangsa yang kuat di tengah arus globalisasi.
UNIVET BANTARAUNIVET BANTARA Permasalahan pendidikan karakter banyak terjadi pada anak sekolah dasar, hal ini terjadi akibat kurangnya pemahaman peserta didik terhadap sikap benarPermasalahan pendidikan karakter banyak terjadi pada anak sekolah dasar, hal ini terjadi akibat kurangnya pemahaman peserta didik terhadap sikap benar
UINSAUINSA Era digital membawa perubahan transformatif dalam lanskap politik elektoral di seluruh dunia. Termasuk Indonesia, sebagai negara demokrasi yang dinamis,Era digital membawa perubahan transformatif dalam lanskap politik elektoral di seluruh dunia. Termasuk Indonesia, sebagai negara demokrasi yang dinamis,
UNDIKSHAUNDIKSHA Semakin banyak orang yang mengimplementasikan nilai – nilai yang terkandung didalam pancasila, maka semakin banyak pula orang yang menghargai individuSemakin banyak orang yang mengimplementasikan nilai – nilai yang terkandung didalam pancasila, maka semakin banyak pula orang yang menghargai individu
UNDIKSHAUNDIKSHA Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: Proses akulturasi budaya selain dalam perayaan Cap Go Meh Kota Bogor dengan tetap menampilkan kesenianBerdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: Proses akulturasi budaya selain dalam perayaan Cap Go Meh Kota Bogor dengan tetap menampilkan kesenian
UNNESUNNES Studi ini menyelidiki penggabungan prinsip-prinsip Miranda ke dalam perundang-undangan Indonesia, dengan fokus pada relevansinya dalam memberikan bantuanStudi ini menyelidiki penggabungan prinsip-prinsip Miranda ke dalam perundang-undangan Indonesia, dengan fokus pada relevansinya dalam memberikan bantuan
Useful /
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS The protection of patient autonomy rights is a fundamental principle in biomedical ethics and serves as the moral foundation for health service provision.The protection of patient autonomy rights is a fundamental principle in biomedical ethics and serves as the moral foundation for health service provision.
UNDIKSHAUNDIKSHA Keterampilan mengasuh anak merupakan kemampuan orang tua dalam membesarkan dan mendidik anak yang sangat memengaruhi perkembangan karakter anak di masaKeterampilan mengasuh anak merupakan kemampuan orang tua dalam membesarkan dan mendidik anak yang sangat memengaruhi perkembangan karakter anak di masa
RADEN FATAHRADEN FATAH Kapitalisasi Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) berpengaruh positif signifikan terhadap outstanding sukuk sebab koefisien kapitalisasi Indeks SahamKapitalisasi Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) berpengaruh positif signifikan terhadap outstanding sukuk sebab koefisien kapitalisasi Indeks Saham
RADEN FATAHRADEN FATAH Selain itu, pengembangan usaha minimarket belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip etika bisnis Islam, karena pelaku usaha cenderung mengutamakan keuntunganSelain itu, pengembangan usaha minimarket belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip etika bisnis Islam, karena pelaku usaha cenderung mengutamakan keuntungan