WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS
West Science Law and Human RightsWest Science Law and Human RightsPenelitian ini mengkaji secara kritis konstitusionalitas ketentuan ambang batas pencalonan presiden yang diatur dalam Undang-Undang No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum. Melalui analisis yuridis, penelitian ini mengeksplorasi dasar hukum dan konstitusional dari ambang batas pencalonan presiden, yang mewajibkan persentase minimum kursi parlemen atau suara populer untuk sebuah partai politik atau koalisi agar dapat mencalonkan kandidat presiden. Analisis ini mengeksplorasi konteks historis, maksud legislatif, dan interpretasi yudisial dari ketentuan ambang batas. Penelitian ini juga menilai dampak ketentuan tersebut terhadap persaingan politik, keadilan pemilu, dan representasi demokratis di Indonesia. Penelitian ini mengidentifikasi potensi konflik konstitusional dan mengusulkan reformasi hukum untuk meningkatkan legitimasi dan inklusivitas proses pemilihan presiden. Melalui peninjauan hukum yang komprehensif, penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi pada diskusi yang sedang berlangsung tentang hukum pemilu dan tata kelola demokratis di Indonesia.
Penerapan ambang batas presiden di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang No.7/2017, mewajibkan pasangan calon harus diusung oleh partai politik atau koalisi yang telah mengamankan setidaknya 20 persen kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau 25 persen suara nasional yang sah pada pemilihan legislatif sebelumnya.Meskipun ambang batas ini bertujuan untuk merampingkan proses pemilu dengan mengurangi jumlah kandidat dan memastikan bahwa hanya mereka yang memiliki dukungan politik yang substansial yang dapat berkompetisi, ketentuan ini telah menghadapi banyak kritik karena berpotensi melanggar hak konstitusional setiap warga negara untuk berpartisipasi secara setara dalam proses politik.Ambang batas ini cenderung memperkuat dominasi partai-partai besar yang sudah mapan dan memarjinalkan partai-partai kecil, sehingga membatasi pilihan pemilih dan merusak representasi yang adil.
Berdasarkan analisis terhadap penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam mengenai dampak ambang batas presiden terhadap partisipasi politik pemilih, khususnya kelompok marginal dan partai politik kecil. Penelitian ini dapat menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif untuk mengukur tingkat keterlibatan pemilih dan persepsi mereka terhadap keadilan proses pemilu. Kedua, penelitian komparatif mengenai sistem pemilu di negara-negara lain yang memiliki ambang batas presiden dapat memberikan wawasan berharga mengenai praktik terbaik dan potensi reformasi. Studi ini dapat membandingkan efektivitas berbagai model ambang batas dan dampaknya terhadap representasi politik. Ketiga, penelitian tentang peran media sosial dan disinformasi dalam membentuk opini publik dan memengaruhi hasil pemilu menjadi semakin penting. Penelitian ini dapat menganalisis bagaimana penyebaran berita palsu dan propaganda memengaruhi perilaku pemilih dan merusak integritas proses pemilu. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan peluang dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.
| File size | 397.49 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV Oleh karena itu, ke depan, perlu dikembangkan strategi komunikasi politik digital yang lebih inklusif, kolaboratif, dan responsif terhadap dinamika sosial-politikOleh karena itu, ke depan, perlu dikembangkan strategi komunikasi politik digital yang lebih inklusif, kolaboratif, dan responsif terhadap dinamika sosial-politik
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Regulasi internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Peraturan Umum Perlindungan Data (GDPR) di Uni Eropa, memberikan kerangka kerjaRegulasi internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Peraturan Umum Perlindungan Data (GDPR) di Uni Eropa, memberikan kerangka kerja
MANDALANURSAMANDALANURSA Penelitian ini didasarkan pada konsep literasi politik, yang mencakup kemampuan untuk memahami sistem politik, berpikir kritis tentang informasi, dan terlibatPenelitian ini didasarkan pada konsep literasi politik, yang mencakup kemampuan untuk memahami sistem politik, berpikir kritis tentang informasi, dan terlibat
USUUSU Proses ini menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat, melalui mobilisasi dan strategi komunikasi yang efektif, dapat menjadi faktor penentu dalamProses ini menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat, melalui mobilisasi dan strategi komunikasi yang efektif, dapat menjadi faktor penentu dalam
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Pelanggaran ini dapat merugikan pemilik/hak atas merek secara ekonomi karena berpotensi merusak citra produk yang diwakili merek yang digunakan pihak lainPelanggaran ini dapat merugikan pemilik/hak atas merek secara ekonomi karena berpotensi merusak citra produk yang diwakili merek yang digunakan pihak lain
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didukung oleh kuesioner mahasiswa dan wawancara dengan narasumber. Objek material dalam penelitianPenelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didukung oleh kuesioner mahasiswa dan wawancara dengan narasumber. Objek material dalam penelitian
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Integrasi teknologi ini telah meningkatkan pengumpulan intelijen, analisis prediktif, dan pengambilan keputusan operasional, meskipun terhambat oleh infrastrukturIntegrasi teknologi ini telah meningkatkan pengumpulan intelijen, analisis prediktif, dan pengambilan keputusan operasional, meskipun terhambat oleh infrastruktur
UPNYKUPNYK Laporan ini menyoroti bagaimana organisasi industri mempengaruhi pembuatan kebijakan dan tata kelola, serta menilai bagaimana faktor politik mempengaruhiLaporan ini menyoroti bagaimana organisasi industri mempengaruhi pembuatan kebijakan dan tata kelola, serta menilai bagaimana faktor politik mempengaruhi
Useful /
USUUSU Pembangunan sosial menekankan integrasi antara pertumbuhan ekonomi dan kebijakan sosial, dengan orientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, partisipasiPembangunan sosial menekankan integrasi antara pertumbuhan ekonomi dan kebijakan sosial, dengan orientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, partisipasi
USUUSU Kedua elemen tersebut tidak beroperasi secara terpisah, melainkan membentuk konfigurasi yang saling memperkuat sehingga menciptakan arena kompetisi yangKedua elemen tersebut tidak beroperasi secara terpisah, melainkan membentuk konfigurasi yang saling memperkuat sehingga menciptakan arena kompetisi yang
USUUSU Masalah paling mengkhawatirkan di abad-21 selain krisis ekonomi, krisis politik, krisis sosial adalah krisis lingkungan. Kehadiran negara menjadi sangatMasalah paling mengkhawatirkan di abad-21 selain krisis ekonomi, krisis politik, krisis sosial adalah krisis lingkungan. Kehadiran negara menjadi sangat
USUUSU Penelitian ini menunjukkan pentingnya inklusi sosial dalam pengembangan perkotaan berkelanjutan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan kelompok yang kurangPenelitian ini menunjukkan pentingnya inklusi sosial dalam pengembangan perkotaan berkelanjutan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan kelompok yang kurang