WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS
West Science Law and Human RightsWest Science Law and Human RightsThe relationship between medical personnel and patients in health services should be viewed as a legal relationship between humans who have equal rights. There are two basic human rights in health services, the right to autonomy and the right to information. The results of the study indicate that the protection of patients autonomy rights is one of the principles in biomedical ethics used as the moral basis for the provision of health services. The form of protection of patients autonomy rights in health services is realized through regulations related to Informed Consent in Law Number 17 of 2023 Concerning Health and Minister of Health Regulation Number 290 of 2008 Concerning Consent to Medical Actions. Meanwhile, regulations related to the protection of patients autonomy rights for high-risk health care actions have not met legal certainty because the health care actions are not classified as high-risk.
The protection of patient autonomy rights is a fundamental principle in biomedical ethics and serves as the moral foundation for health service provision.Indonesian legislation has established regulations to safeguard these rights within health services.However, a lack of clarity regarding the classification of high-risk health care actions hinders the fulfillment of legal certainty in protecting patient autonomy in such cases.
Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengidentifikasi dan merumuskan kriteria yang jelas dan terukur untuk menentukan kategori tindakan medis berisiko tinggi, dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu dan pemangku kepentingan terkait. Studi komparatif dapat dilakukan dengan menganalisis regulasi dan praktik perlindungan hak otonomi pasien di negara-negara lain yang telah memiliki sistem klasifikasi risiko yang mapan, untuk mengadopsi dan menyesuaikan praktik terbaik yang relevan dengan konteks hukum dan budaya Indonesia. Selain itu, penelitian perlu menggali lebih dalam mengenai efektivitas mekanisme Informed Consent yang ada dalam melindungi hak otonomi pasien, termasuk mengevaluasi pemahaman pasien terhadap informasi yang diberikan dan kualitas interaksi antara tenaga medis dan pasien, serta merancang model Informed Consent yang lebih partisipatif dan berpusat pada pasien.
| File size | 416.42 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
STIKBARSTIKBAR Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan lansia secara keseluruhan. Dengan demikian, intervensi yang terfokus pada peningkatan persepsi,Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan lansia secara keseluruhan. Dengan demikian, intervensi yang terfokus pada peningkatan persepsi,
PERADABANPUBLISHINGPERADABANPUBLISHING Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan kerangka tata kelola keamanan data berbasis nilai bagi ekosistem pendidikan digital Muhammadiyah dan organisasiPenelitian ini berkontribusi dalam pengembangan kerangka tata kelola keamanan data berbasis nilai bagi ekosistem pendidikan digital Muhammadiyah dan organisasi
PERADABANPUBLISHINGPERADABANPUBLISHING The study concludes that majority authoritarianism poses a significant challenge to Islamic education in plural societies like Indonesia. Multicultural-informedThe study concludes that majority authoritarianism poses a significant challenge to Islamic education in plural societies like Indonesia. Multicultural-informed
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Hasil penelitian diharapkan dapat lebih efektif dalam mewujudkan ensiklik di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif,Hasil penelitian diharapkan dapat lebih efektif dalam mewujudkan ensiklik di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif,
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Penelitian ini mengkaji secara kritis konstitusionalitas ketentuan ambang batas pencalonan presiden yang diatur dalam Undang-Undang No. 7/2017 tentangPenelitian ini mengkaji secara kritis konstitusionalitas ketentuan ambang batas pencalonan presiden yang diatur dalam Undang-Undang No. 7/2017 tentang
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Hukum internasional terkait pencucian uang telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, dimulai dengan Konvensi Wina tentang Narkotika dan ZatHukum internasional terkait pencucian uang telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, dimulai dengan Konvensi Wina tentang Narkotika dan Zat
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Pasca-Pemilu 2024, polarisasi di masyarakat akibat perebutan kekuasaan masih terasa, sehingga peran partai politik dan pemerintah sangat krusial dalamPasca-Pemilu 2024, polarisasi di masyarakat akibat perebutan kekuasaan masih terasa, sehingga peran partai politik dan pemerintah sangat krusial dalam
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS 21 of 2024 represents a significant legislative effort to address critical issues in social assistance distribution and online gambling in Indonesia. It21 of 2024 represents a significant legislative effort to address critical issues in social assistance distribution and online gambling in Indonesia. It
Useful /
POLTEKKES DENPASARPOLTEKKES DENPASAR Conclusion: The study concludes that a CHSE-based parenting health education textbook is suitable for implementation in kids club management and recommendsConclusion: The study concludes that a CHSE-based parenting health education textbook is suitable for implementation in kids club management and recommends
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS The difficulty of finding phishers who can hide their real identities and digital footprints are the main obstacle to compensating phishing victims. TheThe difficulty of finding phishers who can hide their real identities and digital footprints are the main obstacle to compensating phishing victims. The
MAHARDIKAMAHARDIKA The purpose of this study was to analyze the relationship between ventilation and waste management with the incidence of ARI in Banjarsari Wetan VillageThe purpose of this study was to analyze the relationship between ventilation and waste management with the incidence of ARI in Banjarsari Wetan Village
MAHARDIKAMAHARDIKA The quintuple helix model requires assessing the need for vector control capabilities through policy requirements, reforms and adjustments to the policyThe quintuple helix model requires assessing the need for vector control capabilities through policy requirements, reforms and adjustments to the policy