WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS
West Science Law and Human RightsWest Science Law and Human RightsThe relationship between medical personnel and patients in health services should be viewed as a legal relationship between humans who have equal rights. There are two basic human rights in health services, the right to autonomy and the right to information. The results of the study indicate that the protection of patients autonomy rights is one of the principles in biomedical ethics used as the moral basis for the provision of health services. The form of protection of patients autonomy rights in health services is realized through regulations related to Informed Consent in Law Number 17 of 2023 Concerning Health and Minister of Health Regulation Number 290 of 2008 Concerning Consent to Medical Actions. Meanwhile, regulations related to the protection of patients autonomy rights for high-risk health care actions have not met legal certainty because the health care actions are not classified as high-risk.
The protection of patient autonomy rights is a fundamental principle in biomedical ethics and serves as the moral foundation for health service provision.Indonesian legislation has established regulations to safeguard these rights within health services.However, a lack of clarity regarding the classification of high-risk health care actions hinders the fulfillment of legal certainty in protecting patient autonomy in such cases.
Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengidentifikasi dan merumuskan kriteria yang jelas dan terukur untuk menentukan kategori tindakan medis berisiko tinggi, dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu dan pemangku kepentingan terkait. Studi komparatif dapat dilakukan dengan menganalisis regulasi dan praktik perlindungan hak otonomi pasien di negara-negara lain yang telah memiliki sistem klasifikasi risiko yang mapan, untuk mengadopsi dan menyesuaikan praktik terbaik yang relevan dengan konteks hukum dan budaya Indonesia. Selain itu, penelitian perlu menggali lebih dalam mengenai efektivitas mekanisme Informed Consent yang ada dalam melindungi hak otonomi pasien, termasuk mengevaluasi pemahaman pasien terhadap informasi yang diberikan dan kualitas interaksi antara tenaga medis dan pasien, serta merancang model Informed Consent yang lebih partisipatif dan berpusat pada pasien.
| File size | 416.42 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS contribution of land for development that will be used for public and social services as well as green open areas. Finding out how land consolidation iscontribution of land for development that will be used for public and social services as well as green open areas. Finding out how land consolidation is
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Instrumen hukum internasional seperti UDHR, ICCPR, ECHR, dan GDPR menunjukkan upaya global dalam menetapkan standar yang lebih komprehensif untuk perlindunganInstrumen hukum internasional seperti UDHR, ICCPR, ECHR, dan GDPR menunjukkan upaya global dalam menetapkan standar yang lebih komprehensif untuk perlindungan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Infrastruktur lalu lintas, seperti rambu-rambu, marka jalan, dan lampu lalu lintas, mendukung kepolisian dalam mengatur dan mengendalikan arus lalu lintas.Infrastruktur lalu lintas, seperti rambu-rambu, marka jalan, dan lampu lalu lintas, mendukung kepolisian dalam mengatur dan mengendalikan arus lalu lintas.
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Sebagai ketentuan konstitusional, Pasal 28I Ayat (4) mewajibkan negara—terutama pemerintah—untuk menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhanSebagai ketentuan konstitusional, Pasal 28I Ayat (4) mewajibkan negara—terutama pemerintah—untuk menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Through a normative juridical approach, the research analyzes legal provisions, regulatory structures, and institutional mechanisms that govern environmentalThrough a normative juridical approach, the research analyzes legal provisions, regulatory structures, and institutional mechanisms that govern environmental
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Integrasi teknologi ini telah meningkatkan pengumpulan intelijen, analisis prediktif, dan pengambilan keputusan operasional, meskipun terhambat oleh infrastrukturIntegrasi teknologi ini telah meningkatkan pengumpulan intelijen, analisis prediktif, dan pengambilan keputusan operasional, meskipun terhambat oleh infrastruktur
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Kertas kerja ini mengeksplorasi kerangka hukum dan mekanisme penegakan hukum terkait pertambangan ilegal di Indonesia, dengan fokus pada implikasi untukKertas kerja ini mengeksplorasi kerangka hukum dan mekanisme penegakan hukum terkait pertambangan ilegal di Indonesia, dengan fokus pada implikasi untuk
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Indonesia, one of the worlds largest greenhouse gas emitters and a country endowed with rich natural resources, is at the center of global climate action.Indonesia, one of the worlds largest greenhouse gas emitters and a country endowed with rich natural resources, is at the center of global climate action.
Useful /
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Land with HGB status can be upgraded to Property Rights by applying for an increase in rights. However, in reality not all HGB can be upgraded to PropertyLand with HGB status can be upgraded to Property Rights by applying for an increase in rights. However, in reality not all HGB can be upgraded to Property
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Amicus Curiae belum diatur secara jelas di Indonesia, namun pada prinsipnya diterima berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yangAmicus Curiae belum diatur secara jelas di Indonesia, namun pada prinsipnya diterima berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Selain itu, peningkatan kinerja dan profesionalisme penegak hukum, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sosialisasi rezim anti-pencucian uang, danSelain itu, peningkatan kinerja dan profesionalisme penegak hukum, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sosialisasi rezim anti-pencucian uang, dan
UNNESUNNES Data will be analyzed using Pearson Product Moment involving 395 subjects selected through quota sampling. The results showed that there was a relationshipData will be analyzed using Pearson Product Moment involving 395 subjects selected through quota sampling. The results showed that there was a relationship