WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS

West Science Law and Human RightsWest Science Law and Human Rights

This study investigates the enforcement of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, with a specific focus on addressing the phenomenon of illegal mining and its contribution to environmental degradation in Indonesia. Through a normative juridical approach, the research analyzes legal provisions, regulatory structures, and institutional mechanisms that govern environmental law enforcement. The findings reveal that although the law provides comprehensive tools—including administrative, civil, and criminal sanctions—its enforcement is often hindered by institutional fragmentation, weak monitoring systems, limited public participation, and political interference. Illegal mining continues to thrive in various regions, causing severe environmental damage such as deforestation, water pollution, and soil erosion. The study highlights the urgent need for inter-agency coordination, integrated reform, and empowerment. Strengthening these areas is critical to realizing environmental justice and sustainability through effective legal implementation.

The study concludes that Law Number 32 of 2009 provides a comprehensive legal framework for addressing illegal mining and environmental damage, yet its enforcement is significantly hampered by systemic weaknesses.These weaknesses include institutional fragmentation, inadequate monitoring, and limited public involvement.Effective enforcement necessitates strengthened inter-agency coordination, improved regulatory oversight, and increased community participation to achieve environmental justice and sustainability.

Further research should investigate the effectiveness of various enforcement mechanisms, such as the implementation of stricter penalties and the use of technology for monitoring illegal mining activities. Additionally, a comparative study examining successful environmental law enforcement strategies in other countries could provide valuable insights for Indonesia. Finally, research is needed to explore the socio-economic factors driving illegal mining and to develop alternative livelihood options for communities dependent on these activities, ensuring a just transition towards sustainable practices. These studies should be conducted with a focus on practical solutions that can be implemented by policymakers and local communities, contributing to a more effective and equitable environmental governance system in Indonesia.

  1. STRATEGI INOVATIF MANAJEMEN DAN BISNIS DI ERA DIGITAL: ANALISIS PENGARUH TEKNOLOGI TERKINI TERHADAP KEBERLANJUTAN... ojs.unida.info/Jvs/article/view/11069STRATEGI INOVATIF MANAJEMEN DAN BISNIS DI ERA DIGITAL ANALISIS PENGARUH TEKNOLOGI TERKINI TERHADAP KEBERLANJUTAN ojs unida Jvs article view 11069
Read online
File size356.04 KB
Pages7
DMCAReport

Related /

JURIS Inequality In Person Data Protection For Vulnerable Communities In The Digital 2026More at 2026

WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS This study aims to analyze the inequality of personal data protection for vulnerable groups in the context of digital transformation. The scope includesThis study aims to analyze the inequality of personal data protection for vulnerable groups in the context of digital transformation. The scope includes

JURIS Collaborative Governance Dalam Upaya Peningkatan Ketahanan Pangan Melalui Urban Farming Di Kota Bandung 2026More at 2026

UNAIM WAMENAUNAIM WAMENA Fokus penelitian adalah collaborative governance antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait dalam menyediakan kebutuhan pangan melalui peningkatanFokus penelitian adalah collaborative governance antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait dalam menyediakan kebutuhan pangan melalui peningkatan

JURIS From State Control to Societal Governance Fostering Private Enterprise and Societal Autonomy in Vietnam s Administrative Reforms 2025More at 2025

WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Transisi Vietnam dari ekonomi terencana terpusat ke sistem berorientasi pasar telah menyebabkan perubahan mendasar dalam struktur tata kelola administratif.Transisi Vietnam dari ekonomi terencana terpusat ke sistem berorientasi pasar telah menyebabkan perubahan mendasar dalam struktur tata kelola administratif.

JURIS Discretionary Authority in Government Administration after Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration 2025More at 2025

WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS The law formally defines discretionary authority, outlines conditions for its application, and incorporates safeguards to ensure decisions align with legalThe law formally defines discretionary authority, outlines conditions for its application, and incorporates safeguards to ensure decisions align with legal

JURIS The environmental pollution by corporate criminal action phenomenon 2025More at 2025

IRSCIRSC Penelitian ini menganalisis regulasi lingkungan terkait perusahaan yang mencemari. UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan menyebutkanPenelitian ini menganalisis regulasi lingkungan terkait perusahaan yang mencemari. UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan menyebutkan

JURIS Efforts to Handle and Prevent Trademark Infringement in E Commerce Business in Indonesia 2025More at 2025

WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Pelanggaran ini dapat merugikan pemilik/hak atas merek secara ekonomi karena berpotensi merusak citra produk yang diwakili merek yang digunakan pihak lainPelanggaran ini dapat merugikan pemilik/hak atas merek secara ekonomi karena berpotensi merusak citra produk yang diwakili merek yang digunakan pihak lain

JURIS Legal Framework and Law Enforcement of Illegal Mining in Indonesia A Normative Jurisdictional Analysis of the Implications of Environmental Law and Criminal Law 2025More at 2025

WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Kertas kerja ini menyoroti kelemahan dalam sistem hukum, seperti penegakan hukum yang lemah, denda yang tidak memadai, dan tantangan yang ditimbulkan olehKertas kerja ini menyoroti kelemahan dalam sistem hukum, seperti penegakan hukum yang lemah, denda yang tidak memadai, dan tantangan yang ditimbulkan oleh

JURIS The Legal Framework for Carbon Trading Examining its Juridical Implications for Civil Liability and Environmental Responsibility in Indonesia 2025More at 2025

WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Indonesia, one of the worlds largest greenhouse gas emitters and a country endowed with rich natural resources, is at the center of global climate action.Indonesia, one of the worlds largest greenhouse gas emitters and a country endowed with rich natural resources, is at the center of global climate action.

Useful /

JURIS Police Authority and the Role of Traffic Infrastructure in Law Enforcement Against Traffic Violations in Badung District 2025More at 2025

WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Kewenangan kepolisian dan peran infrastruktur lalu lintas sangat penting dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Badung. KepolisianKewenangan kepolisian dan peran infrastruktur lalu lintas sangat penting dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Badung. Kepolisian

JURIS Digital Education and the Challenge of Personal Data Protection An International Human Rights Law Perspective on State Obligations 2025More at 2025

WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Untuk menilai kepatuhan negara terhadap kewajibannya dalam mencegah, menangani, dan memperbaiki pelanggaran privasi data pendidikan, penelitian ini menciptakanUntuk menilai kepatuhan negara terhadap kewajibannya dalam mencegah, menangani, dan memperbaiki pelanggaran privasi data pendidikan, penelitian ini menciptakan

JURIS Pengaruh Brand Ambassador Dan Brand Image Terhadap Minat Beli Yang Berdampak Pada Keputusan Pembelian 2022More at 2022

ISNJBENGKALISISNJBENGKALIS Populasi penelitian yaitu konsumen Scarlett yang totalnya tidak diketahui secara pasti. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dan diperolehPopulasi penelitian yaitu konsumen Scarlett yang totalnya tidak diketahui secara pasti. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dan diperoleh

JURIS Faktor Faktor Yang mempengaruhi Pengangguran Dan Inflikasi Terhadap Indeks Pembangunan Di Indonesia 2020More at 2020

ISNJBENGKALISISNJBENGKALIS Pengangguran di Indonesia yang telah mencapai puluhan juta orang merupakan suatu masalah yang mendesak yang harus segera dipecahkan karena dampak pengangguranPengangguran di Indonesia yang telah mencapai puluhan juta orang merupakan suatu masalah yang mendesak yang harus segera dipecahkan karena dampak pengangguran

ads-block-test