WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS
West Science Law and Human RightsWest Science Law and Human RightsThis study explores the complexities of personal data privacy in the context of social media platforms, and existing regulatory frameworks. Through a multidisciplinary analytical approach, this study evaluates the relationship between users privacy rights, data management practices by platforms, and corporate legal liability. As a theoretical framework, the theory of privacy rights, data governance theory, and the concept of platforms responsibility are used to analyze this problem. The results of the study revealed that there is a significant gap between the business model of platforms that rely on data extraction and user privacy expectations. Also identified are the limitations of current regulations in the face of rapid technological dynamics. This research contributes to the literature by introducing an integrated privacy governance model, which seeks to accommodate the needs of a more adaptive regulatory stakeholder. These findings have important implications for policy development, industry practices, and improved digital literacy for users.
The research confirms that data privacy on social media platforms is a complex issue requiring a multidimensional approach.The findings point to significant gaps between platform practices and user privacy expectations, evolving regulatory frameworks that often lag behind technological innovation, and the potential of multi-stakeholder governance.Platform responsibilities need to be redefined to include not only legal compliance but also ethical obligations to users and society.
Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk menguji efektivitas model tata kelola privasi terintegrasi yang diusulkan dalam berbagai konteks regulasi dan budaya. Selain itu, studi komparatif yang lebih mendalam diperlukan untuk memahami bagaimana berbagai yurisdiksi menyeimbangkan antara inovasi teknologi dan perlindungan privasi pengguna, dengan fokus pada dampak implementasi peraturan seperti GDPR dan CCPA. Terakhir, penelitian di masa depan harus mengeksplorasi pengembangan alat dan teknik teknis yang dapat memberdayakan pengguna untuk memiliki kontrol yang lebih besar atas data pribadi mereka, serta meningkatkan literasi digital mereka agar dapat membuat keputusan yang lebih tepat terkait privasi di platform media sosial. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang tantangan dan peluang dalam melindungi privasi data di era digital, serta berkontribusi pada pengembangan kebijakan dan praktik yang lebih efektif dan berpusat pada pengguna.
| File size | 338.23 KB |
| Pages | 6 |
| DMCA | Report |
Related /
STAI YPBWISTAI YPBWI Fenomena sharenting telah menjadi bagian integral bagi orang tua milenial untuk mendokumentasikan momen anak di dunia maya.meskipun demikian, sangat pentingFenomena sharenting telah menjadi bagian integral bagi orang tua milenial untuk mendokumentasikan momen anak di dunia maya.meskipun demikian, sangat penting
ISHAISHA Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melalui Pasal 412, mengatur sanksi pidana bagi kohabitasi dengan tujuan menegakkanUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melalui Pasal 412, mengatur sanksi pidana bagi kohabitasi dengan tujuan menegakkan
UTPUTP Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa pada era digital saat ini sudah banyak sekali modus-modus penyalahgunaan data pribadi. Santri sebagaiBerdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa pada era digital saat ini sudah banyak sekali modus-modus penyalahgunaan data pribadi. Santri sebagai
STIH PMSTIH PM Oleh karena itu, penguatan implementasi konstitusi dan adaptasinya adalah faktor kunci dalam menjaga demokrasi. Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapatOleh karena itu, penguatan implementasi konstitusi dan adaptasinya adalah faktor kunci dalam menjaga demokrasi. Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat
FHUKIFHUKI 27 Tahun 2022 (UU PDP) menetapkan rumah sakit sebagai Pengendali Data yang memiliki pertanggungjawaban hukum ketat untuk menjamin kerahasiaan dan keamanan27 Tahun 2022 (UU PDP) menetapkan rumah sakit sebagai Pengendali Data yang memiliki pertanggungjawaban hukum ketat untuk menjamin kerahasiaan dan keamanan
PUBLINEPUBLINE Namun, perkembangan IoT juga membawa tantangan serius, terutama terkait keamanan siber, privasi data, dan kesiapan infrastruktur jaringan di berbagai wilayah.Namun, perkembangan IoT juga membawa tantangan serius, terutama terkait keamanan siber, privasi data, dan kesiapan infrastruktur jaringan di berbagai wilayah.
UTBUTB Bahan hukum diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan ditarik kesimpulan secara induktif. Hasil penelitianBahan hukum diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan ditarik kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Tantangan utama terletak pada pemahaman dan kemauan individu untuk menginternalisasi serta mempraktikkan nilai-nilai Pancasila secara nyata dalam meresponsTantangan utama terletak pada pemahaman dan kemauan individu untuk menginternalisasi serta mempraktikkan nilai-nilai Pancasila secara nyata dalam merespons
Useful /
UMTUMT Selain itu, diskon juga berhubungan positif dan signifikan dengan Pembelian Tidak Terencana karena konsumen mudah tergoda melakukan pembelian tidak terencanaSelain itu, diskon juga berhubungan positif dan signifikan dengan Pembelian Tidak Terencana karena konsumen mudah tergoda melakukan pembelian tidak terencana
FHUKIFHUKI Studi ini menunjukkan bahwa MDP berperan strategis dalam menjaga keseimbangan antara penegakan etika profesi dan hukum pidana di sektor kesehatan. Namun,Studi ini menunjukkan bahwa MDP berperan strategis dalam menjaga keseimbangan antara penegakan etika profesi dan hukum pidana di sektor kesehatan. Namun,
FHUKIFHUKI Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme sanksi administrasi, peningkatan kapasitas pengawasan, harmonisasi kewenanan pusat‑daerah, dan partisipasiOleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme sanksi administrasi, peningkatan kapasitas pengawasan, harmonisasi kewenanan pusat‑daerah, dan partisipasi
FHUKIFHUKI Dengan pendekatan sosio‑legal yang menggabungkan analisis normatif hukum dan penelitian lapangan empiris, studi ini meneliti pelaksanaan hak maternitasDengan pendekatan sosio‑legal yang menggabungkan analisis normatif hukum dan penelitian lapangan empiris, studi ini meneliti pelaksanaan hak maternitas