WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS
West Science Law and Human RightsWest Science Law and Human RightsThis study examines the regulation and implementation of discretionary authority in Indonesian government administration following the enactment of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration. Using a normative juridical approach, the research analyzes the legal framework, guiding principles, and mechanisms of accountability associated with the use of discretion by public officials. The law formally defines discretionary authority, outlines conditions for its application, and incorporates safeguards to ensure decisions align with legal norms and serve the public interest. The findings indicate that while the law improves legal certainty and promotes good governance, practical challenges remain in its application, including limited legal awareness among officials, fear of legal repercussions, and weak oversight mechanisms. The study concludes that strengthening institutional capacity and providing legal guidance are essential to ensure the responsible and effective use of discretion in public administration.
The study concludes that Law Number 30 of 2014 represents a significant advancement in regulating discretionary authority within Indonesian government administration.However, effective implementation is hindered by practical challenges such as limited legal awareness among officials and weak oversight mechanisms.Strengthening institutional capacity, providing legal guidance, and addressing these challenges are crucial to ensure the responsible and effective use of discretion, ultimately promoting good governance and public trust.
Further research should investigate the specific training needs of government officials regarding the application of discretionary authority, focusing on practical case studies and ethical considerations. Additionally, a comparative study examining the oversight mechanisms for discretionary powers in Indonesia and other countries with robust administrative law systems could identify best practices for strengthening accountability. Finally, research is needed to explore the impact of Law Number 11 of 2020 on Job Creation on the scope and application of discretionary authority, particularly concerning potential legal ambiguities and their implications for administrative governance. These studies, encompassing approximately 200 words, will contribute to a more nuanced understanding of discretionary authority and inform policy recommendations for enhancing its effective and responsible implementation within the Indonesian context, ultimately fostering a more transparent, accountable, and efficient public administration system.
| File size | 381.67 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
UNHASUNHAS Penerapan sanksi terhadap anak harus berorientasi pada pembinaan dan perlindungan anak. Namun, penerapan sanksi terhadap anak tidak efektif karena adanyaPenerapan sanksi terhadap anak harus berorientasi pada pembinaan dan perlindungan anak. Namun, penerapan sanksi terhadap anak tidak efektif karena adanya
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Artikel ini juga mengangkat tantangan utama dalam perlindungan privasi, yaitu menemukan keseimbangan antara kebutuhan keamanan dan privasi individu. Upaya-upayaArtikel ini juga mengangkat tantangan utama dalam perlindungan privasi, yaitu menemukan keseimbangan antara kebutuhan keamanan dan privasi individu. Upaya-upaya
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Studi ini mengungkapkan bahwa meskipun kemajuan signifikan telah dicapai dalam mengurangi intervensi langsung negara, realisasi penuh tata kelola masyarakatStudi ini mengungkapkan bahwa meskipun kemajuan signifikan telah dicapai dalam mengurangi intervensi langsung negara, realisasi penuh tata kelola masyarakat
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Namun, dalam praktik, banyak situasi di mana saksi menolak atau tidak mampu bersumpah karena usia, kondisi psikologis, kepercayaan agama, tradisi lokal,Namun, dalam praktik, banyak situasi di mana saksi menolak atau tidak mampu bersumpah karena usia, kondisi psikologis, kepercayaan agama, tradisi lokal,
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis kelayakan penerapan prinsip keadilan restoratif dalam kasus pidana serius semacamStudi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis kelayakan penerapan prinsip keadilan restoratif dalam kasus pidana serius semacam
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder yang terdiriData yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder yang terdiri
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Oleh karena itu, penguatan nilai toleransi melalui pendidikan dan internalisasi Pancasila sebagai fondasi karakter dan identitas nasional sangat krusialOleh karena itu, penguatan nilai toleransi melalui pendidikan dan internalisasi Pancasila sebagai fondasi karakter dan identitas nasional sangat krusial
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Land with HGB status can be upgraded to Property Rights by applying for an increase in rights. However, in reality not all HGB can be upgraded to PropertyLand with HGB status can be upgraded to Property Rights by applying for an increase in rights. However, in reality not all HGB can be upgraded to Property
Useful /
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan kerangka hukum yang lebih inklusif dan adil di Indonesia. Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945 menegaskanPenelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan kerangka hukum yang lebih inklusif dan adil di Indonesia. Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945 menegaskan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS kurangnya kerja sama masyarakat untuk mewujudkan kondisi lalu lintas yang tertib, aman, dan lancar. Rendahnya partisipasi masyarakat antara lain: a) pengendarakurangnya kerja sama masyarakat untuk mewujudkan kondisi lalu lintas yang tertib, aman, dan lancar. Rendahnya partisipasi masyarakat antara lain: a) pengendara
UMMUMM Penelitian selanjutnya dapat menggali bagaimana masyarakat di daerah dengan keragaman agama dan etnis, seperti Ternate, memahami dan menerima konsep wasiatPenelitian selanjutnya dapat menggali bagaimana masyarakat di daerah dengan keragaman agama dan etnis, seperti Ternate, memahami dan menerima konsep wasiat
UNHASUNHAS Konvensi internasional untuk laut lepas telah menetapkan bahwa setiap kapal harus memiliki satu bendera saja dan tidak boleh mengganti benderanya selamaKonvensi internasional untuk laut lepas telah menetapkan bahwa setiap kapal harus memiliki satu bendera saja dan tidak boleh mengganti benderanya selama