WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS
West Science Law and Human RightsWest Science Law and Human RightsThis study examines the regulation and implementation of discretionary authority in Indonesian government administration following the enactment of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration. Using a normative juridical approach, the research analyzes the legal framework, guiding principles, and mechanisms of accountability associated with the use of discretion by public officials. The law formally defines discretionary authority, outlines conditions for its application, and incorporates safeguards to ensure decisions align with legal norms and serve the public interest. The findings indicate that while the law improves legal certainty and promotes good governance, practical challenges remain in its application, including limited legal awareness among officials, fear of legal repercussions, and weak oversight mechanisms. The study concludes that strengthening institutional capacity and providing legal guidance are essential to ensure the responsible and effective use of discretion in public administration.
The study concludes that Law Number 30 of 2014 represents a significant advancement in regulating discretionary authority within Indonesian government administration.However, effective implementation is hindered by practical challenges such as limited legal awareness among officials and weak oversight mechanisms.Strengthening institutional capacity, providing legal guidance, and addressing these challenges are crucial to ensure the responsible and effective use of discretion, ultimately promoting good governance and public trust.
Further research should investigate the specific training needs of government officials regarding the application of discretionary authority, focusing on practical case studies and ethical considerations. Additionally, a comparative study examining the oversight mechanisms for discretionary powers in Indonesia and other countries with robust administrative law systems could identify best practices for strengthening accountability. Finally, research is needed to explore the impact of Law Number 11 of 2020 on Job Creation on the scope and application of discretionary authority, particularly concerning potential legal ambiguities and their implications for administrative governance. These studies, encompassing approximately 200 words, will contribute to a more nuanced understanding of discretionary authority and inform policy recommendations for enhancing its effective and responsible implementation within the Indonesian context, ultimately fostering a more transparent, accountable, and efficient public administration system.
| File size | 381.67 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
UNSURUNSUR Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara memiliki peran strategis sebagai fasilitator, katalisator, dan akselerator dalam membangun ekosistem syariah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara memiliki peran strategis sebagai fasilitator, katalisator, dan akselerator dalam membangun ekosistem syariah.
FHUKIFHUKI Studi ini menunjukkan bahwa MDP berperan strategis dalam menjaga keseimbangan antara penegakan etika profesi dan hukum pidana di sektor kesehatan. Namun,Studi ini menunjukkan bahwa MDP berperan strategis dalam menjaga keseimbangan antara penegakan etika profesi dan hukum pidana di sektor kesehatan. Namun,
FHUKIFHUKI Indonesias Personal Data Protection Law (Law No. 27/2022) establishes a comprehensive regulatory framework governing the processing of personal and healthIndonesias Personal Data Protection Law (Law No. 27/2022) establishes a comprehensive regulatory framework governing the processing of personal and health
UntikaUntika Kemajuan teknologi kecerdasan buatan (AI) telah menciptakan tantangan baru di area hukum pidana, terutama mengenai kejahatan siber yang menargetkan perempuanKemajuan teknologi kecerdasan buatan (AI) telah menciptakan tantangan baru di area hukum pidana, terutama mengenai kejahatan siber yang menargetkan perempuan
IAIN CURUPIAIN CURUP Melalui pendekatan yuridis normatif, studi ini mengeksplorasi titik temu dan potensi konflik antara prinsip-prinsip maqāṣid syarīah, prinsip-prinsipMelalui pendekatan yuridis normatif, studi ini mengeksplorasi titik temu dan potensi konflik antara prinsip-prinsip maqāṣid syarīah, prinsip-prinsip
NEWINERANEWINERA Pemerintah Desa Maridan telah mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik. Langkah-langkah ini termasuk penerapan prosedurPemerintah Desa Maridan telah mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik. Langkah-langkah ini termasuk penerapan prosedur
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Pancasila sebagai dasar filosofis dan etis negara memiliki peran fundamental dalam menjaga harmoni sosial dan memperkuat persatuan bangsa Indonesia diPancasila sebagai dasar filosofis dan etis negara memiliki peran fundamental dalam menjaga harmoni sosial dan memperkuat persatuan bangsa Indonesia di
UNISSULAUNISSULA Implementasi mediasi pidana sebagai wujud nilai-nilai Pancasila memiliki beberapa implikasi positif. Sistem peradilan pidana adalah jaringan pengadilanImplementasi mediasi pidana sebagai wujud nilai-nilai Pancasila memiliki beberapa implikasi positif. Sistem peradilan pidana adalah jaringan pengadilan
Useful /
UntikaUntika Adapun hasil penelitian ini pertama, mekanisme penyelesaian perkara pidana berbasis kearifan lokal di kabupaten jember dilakukan melalui mediasi yang dilakukanAdapun hasil penelitian ini pertama, mekanisme penyelesaian perkara pidana berbasis kearifan lokal di kabupaten jember dilakukan melalui mediasi yang dilakukan
UntikaUntika Untuk meningkatkan efektivitas penanganan KDRT, perlu penguatan kerja sama antara pemerintahan desa dan lembaga hukum serta pelatihan bagi kepala desaUntuk meningkatkan efektivitas penanganan KDRT, perlu penguatan kerja sama antara pemerintahan desa dan lembaga hukum serta pelatihan bagi kepala desa
UntikaUntika Kelompok tani, yang selama ini diposisikan sebagai unit produksi pertanian, ternyata memiliki potensi sebagai agen informal dalam mengawasi pelaksanaanKelompok tani, yang selama ini diposisikan sebagai unit produksi pertanian, ternyata memiliki potensi sebagai agen informal dalam mengawasi pelaksanaan
4141 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh ROA, PER, dan EPS terhadap harga saham perusahaan kosmetik dan barang keperluan rumah tangga periodeTujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh ROA, PER, dan EPS terhadap harga saham perusahaan kosmetik dan barang keperluan rumah tangga periode