WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS
West Science Law and Human RightsWest Science Law and Human RightsPencucian uang telah menjadi masalah global yang kompleks dan menantang, terutama karena sifat lintas batasnya yang menuntut kerjasama internasional yang efektif dalam penanganannya. Penerapan hukum internasional adalah kunci dalam memerangi secara menyeluruh peredaran hasil kejahatan. Hukum internasional terkait pencucian uang telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, dimulai dengan Konvensi Wina tentang Narkotika dan Zat Psikotropika tahun 1988, dan berbagai instrumen hukum internasional lainnya telah dirumuskan untuk mendefinisikan pencucian uang, mengkriminalisasi pelakunya, serta memperkuat kerjasama antar negara. Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen hukum internasional terkait pencucian uang dan menerapkannya dalam regulasi nasional. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme adalah dasar hukum utama di Indonesia. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai Unit Intelijen Keuangan (UIF) memainkan peran penting dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi terkait pencucian uang kepada pihak-pihak yang berwenang.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum internasional dalam menangani pencucian uang adalah langkah penting menuju sistem keuangan yang lebih aman dan stabil.Dengan kerjasama internasional yang kuat, penegakan hukum yang tegas, dan implementasi rekomendasi FATF tentang Pencucian Uang di Indonesia, pencucian uang dapat diminimalkan dan dampaknya pada masyarakat dapat dikurangi.Namun, penerapan rezim hukum internasional dalam menangani pencucian uang juga memiliki beberapa kekurangan, seperti tidak dapat diatur oleh hukum nasional, hukum keuangan, hukum perlindungan hak asasi manusia, dan hukum keamanan nasional.Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, upaya-upaya seperti kerjasama internasional, implementasi perjanjian ekstradisi, dan peningkatan modus operandi PPATK telah dimulai.Selain itu, peningkatan kinerja dan profesionalisme penegak hukum, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sosialisasi rezim anti-pencucian uang, dan perbaikan ketentuan-ketentuan dalam pencucian uang juga diperlukan untuk mengurangi distorsi ekonomi dan ketidakstabilan.
Untuk penelitian lanjutan, dapat diusulkan beberapa ide penelitian baru, seperti: . . 1. Bagaimana meningkatkan efektivitas penerapan hukum internasional dalam menangani pencucian uang di Indonesia, dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan internasional, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penerapannya?. . 2. Bagaimana meningkatkan kerjasama internasional dalam penanganan pencucian uang, terutama dalam hal pertukaran informasi dan koordinasi penegakan hukum, serta bagaimana memperkuat kapasitas negara-negara dalam memerangi pencucian uang?. . 3. Bagaimana meningkatkan kesadaran publik tentang pencucian uang dan risikonya, serta bagaimana mendorong adopsi standar internasional yang lebih ketat dalam memerangi pencucian uang?.
- The Jurisdiction of the Prosecutor's Office is to Confiscate Assets and Eradicate the Crime of Money... doi.org/10.55927/mudima.v4i1.7836The Jurisdiction of the Prosecutors Office is to Confiscate Assets and Eradicate the Crime of Money doi 10 55927 mudima v4i1 7836
- Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal | Journal of Judicial Review.... journal.uib.ac.id/index.php/jjr/article/view/5953Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal Journal of Judicial Review journal uib ac index php jjr article view 5953
- Analisis Terhadap Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang (Perspektif Economic Analysis of Law) |... doi.org/10.18196/ijclc.v3i1.12343Analisis Terhadap Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Economic Analysis of Law doi 10 18196 ijclc v3i1 12343
| File size | 441.86 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Dimulai dari sistem perizinan, pemanfaatan sumber daya alam, kebijakan terhadap para pekerja tambang dan beberapa hal lainnya baik perusahaan nasionalDimulai dari sistem perizinan, pemanfaatan sumber daya alam, kebijakan terhadap para pekerja tambang dan beberapa hal lainnya baik perusahaan nasional
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Implementasi solusi ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang adil, transparan, dan berintegritas, serta memberikan kontribusi positif bagiImplementasi solusi ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang adil, transparan, dan berintegritas, serta memberikan kontribusi positif bagi
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Kami melakukan penelitian yaitu bertujuan untuk mendalami kedudukan ahli waris perempuan pada sistem waris adat di Bali dan untuk mengetahui dan menganalisaKami melakukan penelitian yaitu bertujuan untuk mendalami kedudukan ahli waris perempuan pada sistem waris adat di Bali dan untuk mengetahui dan menganalisa
UIGMUIGM Penelitian ini menyimpulkan bahwa infrastruktur fisik di Kotabaru berkontribusi pada pengembangan kota kreatif dan mendukung munculnya kreativitas sertaPenelitian ini menyimpulkan bahwa infrastruktur fisik di Kotabaru berkontribusi pada pengembangan kota kreatif dan mendukung munculnya kreativitas serta
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana paradigma yang salah terhadap diri sendiri dan orang lain dapat menyebabkan individualisme dan egoismePenelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana paradigma yang salah terhadap diri sendiri dan orang lain dapat menyebabkan individualisme dan egoisme
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Temuan menyoroti kebutuhan akan pendekatan yang seimbang untuk memastikan konsistensi hukum dan mendorong tata kelola daerah yang inklusif serta efektif.Temuan menyoroti kebutuhan akan pendekatan yang seimbang untuk memastikan konsistensi hukum dan mendorong tata kelola daerah yang inklusif serta efektif.
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Penelitian ini membahas kewenangan Amicus Curiae dalam menyediakan informasi tambahan, memperkaya pertimbangan hakim, dan mengawasi jalannya persidanganPenelitian ini membahas kewenangan Amicus Curiae dalam menyediakan informasi tambahan, memperkaya pertimbangan hakim, dan mengawasi jalannya persidangan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Demokrasi yang kuat akan menciptakan partisipasi publik yang lebih luas dalam proses pembangunan melalui mekanisme demokratis yang transparan dan akuntabel.Demokrasi yang kuat akan menciptakan partisipasi publik yang lebih luas dalam proses pembangunan melalui mekanisme demokratis yang transparan dan akuntabel.
Useful /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Dampak dari adanya tumpang tindih tersebut berakibat pada tersebarnya pihak penegak hukum dan kesulitannya dalam penyediaan sarana dan prasarana bagi penegakanDampak dari adanya tumpang tindih tersebut berakibat pada tersebarnya pihak penegak hukum dan kesulitannya dalam penyediaan sarana dan prasarana bagi penegakan
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Metodeyang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data primer yang diperoleh dilapangan.Metodeyang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data primer yang diperoleh dilapangan.
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Masa pandemi covid-19 telah melahirkan problematika berkepanjangan multi sector termasuk sector ekonomi yang kemudian mengakibatkan terjadinya resesi ekonomiMasa pandemi covid-19 telah melahirkan problematika berkepanjangan multi sector termasuk sector ekonomi yang kemudian mengakibatkan terjadinya resesi ekonomi
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Ensuring effective implementation and addressing several identified challenges are essential for maximizing the programmes impact. The inclusivity of theEnsuring effective implementation and addressing several identified challenges are essential for maximizing the programmes impact. The inclusivity of the