JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR
JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCEJOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCEPenelitian ini membahas Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 16/KPPU-M/2023 terkait keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Kadi Indonesia Manufaktur oleh Nippo Corporation. Transaksi akuisisi tersebut efektif secara yuridis pada 3 Juni 2021, namun baru diberitahukan kepada KPPU pada 18 Oktober 2021, yang melebihi batas waktu 60 hari kerja sesuai Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2020. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis prinsip hukum yang digunakan oleh KPPU dan menilai penerapan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPU menerapkan prinsip represif, yakni penindakan hukum dilakukan setelah pelanggaran terjadi. Meskipun tidak ditemukan niat buruk dari pihak Nippo Corporation, unsur pelanggaran dinilai terbukti, termasuk nilai aset yang melebihi ambang batas dan kelalaian dalam pemenuhan kewajiban administratif. Akibatnya, KPPU menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1 miliar. Temuan ini mempertegas pentingnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan notifikasi akuisisi dan menunjukkan perlunya penguatan sosialisasi serta peringatan preventif untuk mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang.
Pengaturan notifikasi keterlambatan pengambilalihan saham di Indonesia ditujukan untuk menjaga persaingan usaha yang sehat guna mencegah praktik monopoli.Pelaku usaha wajib melaporkan pengambilalihan saham pada KPPU dengan rentang waktu 30 hari kerja sejak transaksi efektif secara hukum, dengan sanksi denda hingga Rp 25 miliar jika terjadi keterlambatan.Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2023 memperkuat sistem ini melalui notifikasi elektronik, prosedur pemeriksaan yang lebih cepat, serta kejelasan mekanisme penilaian.Peraturan ini memberikan jaminan hukum kepada pelaku usaha sekaligus perlindungan terhadap konsumen.Berdasarkan Putusan KPPU Nomor 16/KPPU-M/2023, keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham oleh Nippo Corporation terhadap PT Kadi Indonesia Manufaktur terbukti secara sah telah melanggar ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo.Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.Meskipun tidak ditemukan adanya niat buruk dari pelaku usaha, pelanggaran dianggap telah terjadi karena adanya kelalaian administratif dan pemenuhan ambang batas nilai aset yang mewajibkan pelaporan.Putusan ini menggarisbawahi pentingnya pemahaman hukum oleh pelaku usaha, khususnya investor asing, serta perlunya sosialisasi yang lebih intensif oleh KPPU.Putusan KPPU Nomor 16/KPPU/M/2023 juga menegaskan pentingnya asas persaingan sehat dan efektif sebagai landasan utama dalam menilai kepatuhan administratif atas setiap transaksi penggabungan atau pengambilalihan perusahaan.Keterlambatan pemberitahuan oleh Nippo Corporation atas akuisisi PT.Kadi Indonesia Manufaktur menunjukkan adanya potensi gangguan terhadap fungsi pengawasan KPPU serta dinamika pasar yang adil dan transparan.Dalam hal ini, ketepatan waktu pemberitahuan menjadi elemen kunci untuk menjaga struktur pasar tetap kompetitif dan mencegah praktik-praktik yang dapat merugikan konsumen maupun pelaku usaha lainnya.
Berdasarkan analisis terhadap putusan ini, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas sosialisasi dan peringatan preventif yang dilakukan oleh KPPU dalam mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang. Penelitian ini dapat fokus pada strategi komunikasi dan edukasi yang digunakan oleh KPPU, serta bagaimana cara meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan notifikasi akuisisi. Kedua, penelitian juga dapat dilakukan untuk mengevaluasi implementasi prinsip-prinsip hukum yang digunakan oleh KPPU dalam menangani kasus-kasus keterlambatan notifikasi. Penelitian ini dapat menganalisis bagaimana KPPU menerapkan prinsip represif dan bagaimana hal tersebut berdampak pada kepatuhan pelaku usaha. Ketiga, penelitian lanjutan dapat berfokus pada aspek-aspek hukum persaingan usaha yang terkait dengan akuisisi saham, seperti analisis lebih mendalam mengenai penerapan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Penelitian ini dapat mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penerapan ketentuan tersebut dan menawarkan solusi-solusi praktis untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha.
| File size | 694.09 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR (2) Dalam upaya penanggulangan dilakukanlah upaya restorative justice agar pelaku yang melakukan tindak pidana untuk tidak menjalani proses pidana, dan(2) Dalam upaya penanggulangan dilakukanlah upaya restorative justice agar pelaku yang melakukan tindak pidana untuk tidak menjalani proses pidana, dan
JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Menggunakan pendekatan regresi linear berganda, studi ini menemukan bahwa baik risiko sistematis maupun tingkat suku bunga tidak berdampak signifikan secaraMenggunakan pendekatan regresi linear berganda, studi ini menemukan bahwa baik risiko sistematis maupun tingkat suku bunga tidak berdampak signifikan secara
JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha, dan tempat yangBangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha, dan tempat yang
JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang didukung pendekatan pendekatan sosio-legal,Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang didukung pendekatan pendekatan sosio-legal,
JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Rendahnya kesadaran masyarakat dan kurangnya komunikasi antar pihak terkait menjadi faktor penghambat tercapainya tujuan kebijakan. Perlu adanya penguatanRendahnya kesadaran masyarakat dan kurangnya komunikasi antar pihak terkait menjadi faktor penghambat tercapainya tujuan kebijakan. Perlu adanya penguatan
JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Saran yang diajukan meliputi peningkatan peran keluarga dalam membentuk kepribadian, serta perbaikan ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang PerlindunganSaran yang diajukan meliputi peningkatan peran keluarga dalam membentuk kepribadian, serta perbaikan ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan
NUSAMANDIRINUSAMANDIRI Kondisi ekonomi pasca pandemi berdampak signifikan terhadap pembudidaya ikan air tawar di Desa Bugel, Kecamatan Padarincang, terutama penurunan penjualanKondisi ekonomi pasca pandemi berdampak signifikan terhadap pembudidaya ikan air tawar di Desa Bugel, Kecamatan Padarincang, terutama penurunan penjualan
STIABENGKULUSTIABENGKULU Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas kewirausahaan masyarakat berbasis UMKM di Desa Kota Pari, Kabupaten DeliKegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas kewirausahaan masyarakat berbasis UMKM di Desa Kota Pari, Kabupaten Deli
Useful /
JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Petugas penyuluhan berperan penting dalam mendorong petani mengadopsi teknologi baru dengan tujuan meningkatkan produktivitas, pendapatan, status sosial,Petugas penyuluhan berperan penting dalam mendorong petani mengadopsi teknologi baru dengan tujuan meningkatkan produktivitas, pendapatan, status sosial,
JRTPPIJRTPPI 416 tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001. Namun, tingkat pH air tanah yang tidak terkekang yang diukur antara 3,04 dan 6,05, yang tidak416 tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001. Namun, tingkat pH air tanah yang tidak terkekang yang diukur antara 3,04 dan 6,05, yang tidak
NUSAMANDIRINUSAMANDIRI Hasil kegiatan menunjukkan bahwa website yang dikembangkan telah berhasil dihosting dan dirilis, serta menampilkan informasi lengkap mengenai profil perusahaan,Hasil kegiatan menunjukkan bahwa website yang dikembangkan telah berhasil dihosting dan dirilis, serta menampilkan informasi lengkap mengenai profil perusahaan,
ITNYITNY Besarnya nilai laju erosi sangat dipengaruhi oleh faktor kemiringan lereng dan faktor vegetasi yang bisa memperbaiki struktur tanah menjadi lebih stabil.Besarnya nilai laju erosi sangat dipengaruhi oleh faktor kemiringan lereng dan faktor vegetasi yang bisa memperbaiki struktur tanah menjadi lebih stabil.