JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR
JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCEJOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCEPenelitian ini membahas Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 16/KPPU-M/2023 terkait keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Kadi Indonesia Manufaktur oleh Nippo Corporation. Transaksi akuisisi tersebut efektif secara yuridis pada 3 Juni 2021, namun baru diberitahukan kepada KPPU pada 18 Oktober 2021, yang melebihi batas waktu 60 hari kerja sesuai Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2020. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis prinsip hukum yang digunakan oleh KPPU dan menilai penerapan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPU menerapkan prinsip represif, yakni penindakan hukum dilakukan setelah pelanggaran terjadi. Meskipun tidak ditemukan niat buruk dari pihak Nippo Corporation, unsur pelanggaran dinilai terbukti, termasuk nilai aset yang melebihi ambang batas dan kelalaian dalam pemenuhan kewajiban administratif. Akibatnya, KPPU menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1 miliar. Temuan ini mempertegas pentingnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan notifikasi akuisisi dan menunjukkan perlunya penguatan sosialisasi serta peringatan preventif untuk mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang.
Pengaturan notifikasi keterlambatan pengambilalihan saham di Indonesia ditujukan untuk menjaga persaingan usaha yang sehat guna mencegah praktik monopoli.Pelaku usaha wajib melaporkan pengambilalihan saham pada KPPU dengan rentang waktu 30 hari kerja sejak transaksi efektif secara hukum, dengan sanksi denda hingga Rp 25 miliar jika terjadi keterlambatan.Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2023 memperkuat sistem ini melalui notifikasi elektronik, prosedur pemeriksaan yang lebih cepat, serta kejelasan mekanisme penilaian.Peraturan ini memberikan jaminan hukum kepada pelaku usaha sekaligus perlindungan terhadap konsumen.Berdasarkan Putusan KPPU Nomor 16/KPPU-M/2023, keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham oleh Nippo Corporation terhadap PT Kadi Indonesia Manufaktur terbukti secara sah telah melanggar ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo.Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.Meskipun tidak ditemukan adanya niat buruk dari pelaku usaha, pelanggaran dianggap telah terjadi karena adanya kelalaian administratif dan pemenuhan ambang batas nilai aset yang mewajibkan pelaporan.Putusan ini menggarisbawahi pentingnya pemahaman hukum oleh pelaku usaha, khususnya investor asing, serta perlunya sosialisasi yang lebih intensif oleh KPPU.Putusan KPPU Nomor 16/KPPU/M/2023 juga menegaskan pentingnya asas persaingan sehat dan efektif sebagai landasan utama dalam menilai kepatuhan administratif atas setiap transaksi penggabungan atau pengambilalihan perusahaan.Keterlambatan pemberitahuan oleh Nippo Corporation atas akuisisi PT.Kadi Indonesia Manufaktur menunjukkan adanya potensi gangguan terhadap fungsi pengawasan KPPU serta dinamika pasar yang adil dan transparan.Dalam hal ini, ketepatan waktu pemberitahuan menjadi elemen kunci untuk menjaga struktur pasar tetap kompetitif dan mencegah praktik-praktik yang dapat merugikan konsumen maupun pelaku usaha lainnya.
Berdasarkan analisis terhadap putusan ini, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas sosialisasi dan peringatan preventif yang dilakukan oleh KPPU dalam mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang. Penelitian ini dapat fokus pada strategi komunikasi dan edukasi yang digunakan oleh KPPU, serta bagaimana cara meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan notifikasi akuisisi. Kedua, penelitian juga dapat dilakukan untuk mengevaluasi implementasi prinsip-prinsip hukum yang digunakan oleh KPPU dalam menangani kasus-kasus keterlambatan notifikasi. Penelitian ini dapat menganalisis bagaimana KPPU menerapkan prinsip represif dan bagaimana hal tersebut berdampak pada kepatuhan pelaku usaha. Ketiga, penelitian lanjutan dapat berfokus pada aspek-aspek hukum persaingan usaha yang terkait dengan akuisisi saham, seperti analisis lebih mendalam mengenai penerapan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Penelitian ini dapat mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penerapan ketentuan tersebut dan menawarkan solusi-solusi praktis untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha.
| File size | 694.09 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Penelitian normatif merupakan suatu metode berfokus pada analisis yang dikonsepsikan dan dikembangkan dengan cara menelaah kaidah-kaidah, norma-norma,Penelitian normatif merupakan suatu metode berfokus pada analisis yang dikonsepsikan dan dikembangkan dengan cara menelaah kaidah-kaidah, norma-norma,
UNIRAYAUNIRAYA Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer. Data primer adalah data yang masih mentah atau data yang belum melalui proses pengolahan yangPengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer. Data primer adalah data yang masih mentah atau data yang belum melalui proses pengolahan yang
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Kami menggunakan metode penelitian yaitu dengan pendekatan kualitatif yang artinya memberikan penjelasan mengenai kedudukan ahli waris berbentuk naratif.Kami menggunakan metode penelitian yaitu dengan pendekatan kualitatif yang artinya memberikan penjelasan mengenai kedudukan ahli waris berbentuk naratif.
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Faktor penghambat tersebut meliputi aspek internal seperti komunikasi, pengawasan, dan keuangan, serta aspek eksternal seperti peran masyarakat, budayaFaktor penghambat tersebut meliputi aspek internal seperti komunikasi, pengawasan, dan keuangan, serta aspek eksternal seperti peran masyarakat, budaya
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Kedua kriteria tersebut menandakan adanya kekayaan negara pada perusahaan BUMN sehingga tunduk sepenuhnya pada ketentuan hukum BUMN menurut Undang-UndangKedua kriteria tersebut menandakan adanya kekayaan negara pada perusahaan BUMN sehingga tunduk sepenuhnya pada ketentuan hukum BUMN menurut Undang-Undang
UNIRAYAUNIRAYA Namun, penyelesaian ini dinilai belum efektif karena kurangnya kepastian hukum akibat belum dibukukannya ketentuan adat tersebut, yang berpotensi menyebabkanNamun, penyelesaian ini dinilai belum efektif karena kurangnya kepastian hukum akibat belum dibukukannya ketentuan adat tersebut, yang berpotensi menyebabkan
STIMSUKMAMEDANSTIMSUKMAMEDAN Metode kuantitatif digunakan dalam penelitian ini, dengan uji penyimpangan asumsi klasik dan regresi linear sebagai alat analisis. Hasil regresi data primer,Metode kuantitatif digunakan dalam penelitian ini, dengan uji penyimpangan asumsi klasik dan regresi linear sebagai alat analisis. Hasil regresi data primer,
IAIN GORONTALOIAIN GORONTALO Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa dampak positif maupun negatif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak positif diperoleh jikaPerkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa dampak positif maupun negatif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak positif diperoleh jika
Useful /
UNISMUH PALUUNISMUH PALU Berdasarkan hasil penelitian ini yang menunjukkan hasil uji Laboratorium Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, dapat disimpulkan bahwa beras yang beredarBerdasarkan hasil penelitian ini yang menunjukkan hasil uji Laboratorium Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, dapat disimpulkan bahwa beras yang beredar
KEMENSOSKEMENSOS Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis hubungan antara tingkat stres dan strategi koping keluarga korban bencana. Hasil penelitianTujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis hubungan antara tingkat stres dan strategi koping keluarga korban bencana. Hasil penelitian
UNIRAYAUNIRAYA Bedasarkan simpulan diatas, maka penulis menyarankan agar para tergugat tidak mengulangi lagi perbuatannya dan hukuman pidana yang dijatuhkan oleh majelisBedasarkan simpulan diatas, maka penulis menyarankan agar para tergugat tidak mengulangi lagi perbuatannya dan hukuman pidana yang dijatuhkan oleh majelis
UNISSULAUNISSULA Metode yang digunakan yaitu metode campuran berbasis sequential exploratory design. Sampel yang dilibatkan sebanyak 21 siswa kelas VIII A SMP Al-FattahMetode yang digunakan yaitu metode campuran berbasis sequential exploratory design. Sampel yang dilibatkan sebanyak 21 siswa kelas VIII A SMP Al-Fattah