JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR

JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCEJOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE

Pembahasan dalam penelitian ini mengenai evaluasi kebijakan pengelolaan sampah kawasan dan timbulan di Kota Tangerang Selatan. Pada kebijakan ini masih banyak ditemukan kendala -kendala dilapangan baik itu kinerja atau Fasilitas yang kurang memadai. Capaian tujuan kebijakan belum optimal disebabkan dari pihak terkait hingga faktor eksternal, masyarakat yang kurang sadar dalam pengelolaan sampah dan dampak bahaya sampah. Penelitian ini bertujuan menelisik implementasi pengelolaan sampah kawasan dan timbulan di Kota Tangerang Selatan. Evaluasi kebijakan yang dianalisis dari berbagai aspek yaitu: a) Efektivitas, evaluasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan. Evaluasi kebijakan dilakukan setelah kebijakan public tersebut di implementasikan. Hal ini untuk menguji kebijakan yang telah dibuat berhasil atau tidak. b) Efisiensi, hal ini untuk menunjukkan perbandingan terbaik antara suatu kegiatan dengan hasilnya. Efisiensi ini merupakan ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi sumber daya manusia dan biaya untuk mencapai hasil kebijakan yang dijalankan. c) Ketepatan, untuk mengukur seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan menumbuhkan adanya masalah. d) Perataan, kebijakan yang dibuat dan dijalankan yang oreantasinya pada pemerataan, artinya adalah kebijakan yang secara adil didistribusikan. e) Responsivitas, criteria ini berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, frepensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu. Criteria ini sangat penting karena analisis yang dapat memuaskan criteria lainya. f) Ketepatan, criteria ini secara dekat berhubungan dengan rasionalitas dan substantive. Karena ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan suatu criteria individu tetapi dua atau lebih secara bersama -sama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengelolaan sampah telah diatur regulasinya, namun pelaksanannya belum berjalan dengan maksimal. Upaya penanganan sampah di Kota Tangerang Selatan tidak cukup hanya mengandalkan pembentukan Bank-bank Sampah dan pelibatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengelolah dan juga memilah sampah yang bisa diurai dan tidak di urai. Selain itu persoalan sampah yang di hilir tidak akan selesai jika hulunya tidak menjalankan regulasi yang ada. Pemerintah harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memilah sampah organik dan anorganik mulai dari rumah, memilah sampah dari mulai dari kawasan timbulan dan sumber, Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuang Akhir (TPA).

Kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan telah berjalan, namun belum mencapai hasil yang maksimal karena kendala di lapangan seperti kurangnya sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai.Rendahnya kesadaran masyarakat dan kurangnya komunikasi antar pihak terkait menjadi faktor penghambat tercapainya tujuan kebijakan.Perlu adanya penguatan sumber daya manusia, anggaran, sanksi tegas bagi pelanggar, serta sosialisasi yang lebih intensif mengenai pengelolaan sampah dan prinsip 3R, serta implementasi regulasi yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dilakukan. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam mengenai efektivitas berbagai model pengelolaan sampah yang telah diterapkan di kota-kota lain, seperti sistem daur ulang terpadu atau teknologi pengolahan sampah menjadi energi, untuk kemudian diadaptasi dan diterapkan di Kota Tangerang Selatan. Kedua, penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada analisis perilaku masyarakat terkait pemilahan sampah di tingkat rumah tangga, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dan strategi untuk meningkatkan kesadaran serta motivasi masyarakat dalam memilah sampah. Ketiga, penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai peran sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil dalam pengelolaan sampah, serta potensi kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan inklusif. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan, serta mewujudkan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi masyarakat.

  1. Further Dissecting the Black Box of Citizen Participation: When Does Citizen Involvement Lead to Good... onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540-6210.2011.02417.xFurther Dissecting the Black Box of Citizen Participation When Does Citizen Involvement Lead to Good onlinelibrary wiley doi 10 1111 j 1540 6210 2011 02417 x
Read online
File size150.86 KB
Pages8
DMCAReport

Related /

JURIS Hubungan Antara Risiko Sistematis Tingkat Suku Bunga dan Return Saham dalam Portofolio Investasi Analisis pada Bank BUMN yang Terdaftar di BEI 2026More at 2026

JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Investor tampaknya masih mempertimbangkan faktor lain seperti stabilitas pendapatan, kepercayaan terhadap institusi, serta ekspektasi pertumbuhan jangkaInvestor tampaknya masih mempertimbangkan faktor lain seperti stabilitas pendapatan, kepercayaan terhadap institusi, serta ekspektasi pertumbuhan jangka

JURIS Implementasi Electronic Medical Record Di Rumah Sakit X Kabupaten Kudus 2026More at 2026

JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, data diperoleh dari delapan informan kunci melalui wawancara, observasi, dan telaahMenggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, data diperoleh dari delapan informan kunci melalui wawancara, observasi, dan telaah

JURIS Implementasi Teori Double Movement Fazlur Rahman terhadap Bagian Ahli Waris Nonmuslim 2026More at 2026

STAIHITKEDIRISTAIHITKEDIRI 2554 /Pdt. G /2011 /PA JS regarding the obligation of a will for non-Muslim heirs. Then, how does Fazlur Rahmans double movement theory answer the issue2554 /Pdt. G /2011 /PA JS regarding the obligation of a will for non-Muslim heirs. Then, how does Fazlur Rahmans double movement theory answer the issue

JURIS Tinjauan Terhadap Upaya Ahli Waris Perempuan Dalam Memperoleh Hak Waris Pada Sistem Waris Adat Bali 2025More at 2025

IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Sistem kekerabatan memengaruhi suatu aturan dalam hukum adat. Di Bali pembagian harta waris berdasarkan oleh sistem kekerabatan patrilineal, dimana dariSistem kekerabatan memengaruhi suatu aturan dalam hukum adat. Di Bali pembagian harta waris berdasarkan oleh sistem kekerabatan patrilineal, dimana dari

JURIS Kedudukan Hak Waris Bagi Wanita Yang Telah Pindah Agama Dalam Sistem Hukum Waris Adat Bali Studi Putusan Nomor 2826 K Pdt 2017 2025More at 2025

IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Oleh karenanya, apabila seseorang anak memilih untuk pindah agama maka akibat hukum yang akan didapat adalah ahli waris atau anak tersebut tidak memilikiOleh karenanya, apabila seseorang anak memilih untuk pindah agama maka akibat hukum yang akan didapat adalah ahli waris atau anak tersebut tidak memiliki

JURIS Dinamika Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Pendekatan Kualitatif Dalam Mengeksplorasi Persepsi Dan Sikap Wajib Pajak 2025More at 2025

IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Faktor-faktor ini, yang terintegrasi dengan aspek psikologis, memberikan pemahaman mendalam tentang perilaku kepatuhan wajib pajak. Strategi kebijakanFaktor-faktor ini, yang terintegrasi dengan aspek psikologis, memberikan pemahaman mendalam tentang perilaku kepatuhan wajib pajak. Strategi kebijakan

JURIS Disparitas Keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang Dibuat Notaris di Luar Wilayah Jabatan Studi Putusan Nomor 206 Pdt G 2020 PN Dpk Putusan Nomor 23 Pdt 2022 PT Bdg dan Putusan Nomor 3039 K P 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Pertimbangan hakim pada Putusan PN Depok Nomor 206/Pdt. G/2020/PN Dpk yang dikuatkan dengan Putusan PT Bandung Nomor 23/Pdt/2022/PT Bdg sudah tepat karenaPertimbangan hakim pada Putusan PN Depok Nomor 206/Pdt. G/2020/PN Dpk yang dikuatkan dengan Putusan PT Bandung Nomor 23/Pdt/2022/PT Bdg sudah tepat karena

JURIS Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol dalam Perspektif Hak Menguasai Negara 2020More at 2020

UNISMAUNISMA Pemerintah menghadapi kesulitan dalam pembangunan jalan tol karena keterbatasan tanah negara yang dikuasai langsung. Untuk memperoleh tanah, pemerintahPemerintah menghadapi kesulitan dalam pembangunan jalan tol karena keterbatasan tanah negara yang dikuasai langsung. Untuk memperoleh tanah, pemerintah

Useful /

JURIS Resesi Ekonomi Dan Implikasinya Dari Perspektif Hukum Bisnis 2025More at 2025

IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Pada akhirnya hukum juga harus mampu memberikan definisi dan status yang jelas mengenai akibat interaksi sosial serta mengakomodasi (accomodation) keseimbanganPada akhirnya hukum juga harus mampu memberikan definisi dan status yang jelas mengenai akibat interaksi sosial serta mengakomodasi (accomodation) keseimbangan

JURIS Analisis Hukum Bisnis Tentang Kerugian Keuangan Pada Badan Usaha Milik Negara BUMN 2025More at 2025

IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Keuangan Negara pada BUMN terwujud bila seluruh atau mayoritas modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga perusahaan tersebut tundukKeuangan Negara pada BUMN terwujud bila seluruh atau mayoritas modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga perusahaan tersebut tunduk

JURIS Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Karawang Ditinjau dari Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Kekerasan seksual terhadap anak adalah segala bentuk perbuatan yang mengeksploitasi anak secara seksual, yang melanggar hukum, norma kesusilaan yang diaturKekerasan seksual terhadap anak adalah segala bentuk perbuatan yang mengeksploitasi anak secara seksual, yang melanggar hukum, norma kesusilaan yang diatur

JURIS Model Hukum Responsif Digital Berbasis Progressive Web App Untuk Transformasi Penanganan Kekerasan Seksual Anak Pengembangan Aplikasi Lindaa Lindungi Anak Anak 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan dan membangun model hukum responsif digital untuk penanganan kekerasan seksual terhadap anak melalui pengembanganPenelitian ini bertujuan untuk merumuskan dan membangun model hukum responsif digital untuk penanganan kekerasan seksual terhadap anak melalui pengembangan

ads-block-test