JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR

JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCEJOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE

Tindak pidana pencabulan sampai saat ini masih menjadi suatu permasalahan yang sangat sulit dihilangkan. Sasaran utama tindak pidana pencabulan seringkali terjadi pada anak di bawah umur. Tindak pidana pencabulan yang terjadi dapat menimbulkan dampak jangka panjang bagi anak sebagai korban baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif, dengan cara mengkaji atau menelaah peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan masalah hukum yang dihadapi. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dalam kasus Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bajawa adalah dengan mempertimbangkan aspek-aspek yuridis dan non-yuridisnya. (2) Mengenai konsekuensi hukum apabila Restitusi tidak mampu dibayar oleh Terdakwa sejauh ini belum diatur secara khusus baik di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maupun Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Jika tidak adanya ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pidana pengganti Restitusi maka akan adanya kemungkinan kecil bagi Anak Korban untuk menerima haknya.

Majelis Hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan non‑yuridis dalam menjatuhkan hukuman pencabulan anak, dengan prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi semua pihak.Restitusi dianggap penting sebagai bentuk pemulihan bagi korban, namun sering tidak terpenuhi karena ketidakmampuan finansial terdakwa.Oleh karena itu diperlukan mekanisme yang lebih efektif untuk menjamin pemenuhan hak anak korban serta keadilan dalam penegakan hukum.

Penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi secara empiris sejauh mana pemberian restitusi berkontribusi pada pemulihan psikologis dan sosial anak korban, dengan mengumpulkan data longitudinal dari kasus‑kasus yang telah menerima restitusi. Selanjutnya, studi perbandingan dapat meneliti alternatif sanksi pengganti (misalnya kerja sosial atau program rehabilitasi) bagi terdakwa yang tidak mampu membayar restitusi, untuk menilai efektivitas dan keadilan alternatif tersebut. Akhirnya, penelitian komparatif antar provinsi atau negara dapat mengidentifikasi variasi implementasi kebijakan restitusi, mengungkap faktor‑faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaannya, serta memberikan rekomendasi kebijakan nasional yang lebih konsisten dan responsif terhadap kebutuhan anak korban.

  1. Perlindungan Hukum dengan Pemberian Restitusi terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan |... doi.org/10.55606/jass.v6i2.1975Perlindungan Hukum dengan Pemberian Restitusi terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan doi 10 55606 jass v6i2 1975
Read online
File size266.83 KB
Pages11
DMCAReport

Related /

JURIS The Role of Family in Shaping Social Values in the Digital Era 2026More at 2026

JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Pola komunikasi terbuka dan mediasi aktif terbukti meningkatkan internalisasi nilai keluarga, sedangkan pendekatan yang menekankan prinsip nilai umum mempersiapkanPola komunikasi terbuka dan mediasi aktif terbukti meningkatkan internalisasi nilai keluarga, sedangkan pendekatan yang menekankan prinsip nilai umum mempersiapkan

JURIS Brand dan Public Relation Sebuah Kajian Konseptual dalam Konteks Indonesia 2026More at 2026

JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Temuan awal menunjukkan bahwa sinergi brand-PR di Indonesia memerlukan pendekatan partisipatif, konsistensi pesan, dan pemanfaatan media digital, denganTemuan awal menunjukkan bahwa sinergi brand-PR di Indonesia memerlukan pendekatan partisipatif, konsistensi pesan, dan pemanfaatan media digital, dengan

JURIS Persimpangan Etika Materialisme dan Branding dalam Iklan Televisi Produk Konsumen 2026More at 2026

JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Praktik ini seringkali mengabaikan prinsip-prinsip etika periklanan seperti kejujuran, tanggung jawab sosial, dan representasi yang adil, terutama terhadapPraktik ini seringkali mengabaikan prinsip-prinsip etika periklanan seperti kejujuran, tanggung jawab sosial, dan representasi yang adil, terutama terhadap

JURIS Analisis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Penjualan Mobil Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Kepolisian Republik Indonesia 2026More at 2026

JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan dan pertimbangan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan penjualan mobil yang dilakukan oleh oknumPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan dan pertimbangan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan penjualan mobil yang dilakukan oleh oknum

JURIS Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kelurahan Lasiana Kota Kupang 2026More at 2026

JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Dalam mendorong wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena adanya faktor penghambat rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar PajakDalam mendorong wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena adanya faktor penghambat rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak

JURIS Analisis Kriminologi Kejahatan Pencabulan Sesama Jenis Homoseksual yang Dilakukan Oknum Pendamping Paskibraka terhadap Anak Studi Kasus di Kepolisian Resor Sikka 2026More at 2026

JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Pencabulan sering didefinisikan dalam KUHP sebagai tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan serta norma kesusilaan, yang semuanya dalamPencabulan sering didefinisikan dalam KUHP sebagai tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan serta norma kesusilaan, yang semuanya dalam

JURIS Implikasi Pemekaran Wilayah Kecamatan Terhadap Pelayanan Publik Di Kecamatan Congkar Kabupaten Manggarai Timur 2026More at 2026

JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Pemekaran Kecamatan Congkar dari Kecamatan Sambi Rampas telah memberikan dampak positif yang nyata dalam berbagai aspek pelayanan publik.meskipun demikian,Pemekaran Kecamatan Congkar dari Kecamatan Sambi Rampas telah memberikan dampak positif yang nyata dalam berbagai aspek pelayanan publik.meskipun demikian,

JURIS Analisis Yuridis Dugaan Keterlambatan Notifikasi Akuisisi Oleh Nippo Corporation Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 16 KPPU M 2023 2026More at 2026

JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Putusan KPPU Nomor 16/KPPU/M/2023 juga menegaskan pentingnya asas persaingan sehat dan efektif sebagai landasan utama dalam menilai kepatuhan administratifPutusan KPPU Nomor 16/KPPU/M/2023 juga menegaskan pentingnya asas persaingan sehat dan efektif sebagai landasan utama dalam menilai kepatuhan administratif

Useful /

JURIS Framework Pembelajaran Adaptif Berbasis Sosial Media pada Pembelajaran Berbasis Teknologi Lingkup Perguruan Tinggi 2025More at 2025

JURNALDIDAKTIKAJURNALDIDAKTIKA Penelitian lanjutan diperlukan untuk memasuki tahap Development, Implementation, dan Evaluation guna menguji efektivitas framework dalam meningkatkan kualitasPenelitian lanjutan diperlukan untuk memasuki tahap Development, Implementation, dan Evaluation guna menguji efektivitas framework dalam meningkatkan kualitas

JURIS Pedagogical Content Knowledge Validation of Basic Teaching Ability for Mathematics Education Preservice Teacher 2025More at 2025

JURNALDIDAKTIKAJURNALDIDAKTIKA Jika ini dibiarkan, hal ini akan berdampak pada kualitas lulusan pendidikan matematika. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitianJika ini dibiarkan, hal ini akan berdampak pada kualitas lulusan pendidikan matematika. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian

JURIS A Conceptual Review of the Philosophy of Islamic Education 2025More at 2025

IAIN KENDARIIAIN KENDARI The findings are expected to make theoretical and practical contributions to the development of a more contextual and transformative Islamic educationThe findings are expected to make theoretical and practical contributions to the development of a more contextual and transformative Islamic education

JURIS Penguatan Program Parenting dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat tentang Pentingnya Tumbuh Kembang Anak Usia Dini di Dusun Sumber Lingkungan Banjarjo Kanigoro Blitar Jawa Timur 2023More at 2023

IMADIKLUSIMADIKLUS Namun, masih banyak orang tua yang kurang memahami pentingnya pertumbuhan serta tidak menyadari adanya keterlambatan perkembangan pada anak mereka. PenyuluhanNamun, masih banyak orang tua yang kurang memahami pentingnya pertumbuhan serta tidak menyadari adanya keterlambatan perkembangan pada anak mereka. Penyuluhan

ads-block-test