UNBARIUNBARI

Legalitas: Jurnal HukumLegalitas: Jurnal Hukum

Adanya inkonsistensi antara Pasal 453 dan 454 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Pasal 1169 dan 1170 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan, yang secara normatif merupakan pengulangan tetapi mengandung implikasi terhadap kejelasan status hukum regulasi sebelumnya, khususnya yang berkaitan dengan keberadaan dan kewenangan Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS). Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami dan menganalisis secara mendalam terkait implikasi yuridis dari inkonsistensi norma antara Pasal 453 dan 454 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Pasal 1169 dan Pasal 1170 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 terhadap sistem pengawasan rumah sakit di Indonesia, serta mengetahui, memahami dan menganalisis upaya harmonisasi hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan disharmoni antara Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan pendekatan secara yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

Penelitian menemukan adanya inkonsistensi signifikan antara UU No.28/2024, khususnya terkait eksistensi dan kewenangan BPRS, yang menciptakan kekosongan yuridis.Legislasi belum mencapai harmonisasi penuh, sehingga menimbulkan dualisme norma yang membebani pemerintah daerah, manajemen rumah sakit, dan masyarakat.Ketidakkonsistenan ini mengganggu kepastian hukum, menghambat efektivitas pengawasan, serta melemahkan perlindungan hak pasien.

Penelitian selanjutnya dapat mengkaji seberapa efektif regulasi transisi, seperti Permenkes yang dirancang untuk menjaga fungsi BPRS selama masa peralihan, terhadap kepastian hukum dan operasional rumah sakit. Selanjutnya, diperlukan studi empiris untuk mengukur dampak kekosongan regulasi pada kepatuhan rumah sakit dan keselamatan pasien, termasuk analisis data insiden klinis sebelum dan sesudah perubahan regulasi. Akhirnya, perbandingan antara model pengawasan eksternal (BPRS) dan internal (DPRS, SPI) dalam konteks Indonesia dapat memberikan insight tentang kelebihan, kelemahan, dan potensi integrasi keduanya untuk meningkatkan akuntabilitas serta kualitas layanan kesehatan secara berkelanjutan.

Read online
File size326.76 KB
Pages16
DMCAReport

Related /

JURIS Kedudukan Artificial Intelligence AI di dalam Hukum Perdata Serta Pertanggungjawaban Pengguna Atas Penyalahgunaannya 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Selain dampak positif yang diberikan kepada masyarakat, dampak negatif juga tidak dapat dihindari sehingga mengenai pertanggungjawaban kecerdasan buatanSelain dampak positif yang diberikan kepada masyarakat, dampak negatif juga tidak dapat dihindari sehingga mengenai pertanggungjawaban kecerdasan buatan

JURIS Disharmonisasi Antara Pasal 610 Kitab Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana KUHP Baru dan Pasal 12 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tidak Pidana Korupsi 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, penafsiran ganda, dan melemahkan efektivitas pemberantasan korupsi. Kedua, penyelesaian disharmonisasiKondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, penafsiran ganda, dan melemahkan efektivitas pemberantasan korupsi. Kedua, penyelesaian disharmonisasi

JURIS Teori Pemberlakuan Hukum Islam dan Implikasinya terhadap Pembentukan Hukum Positif di Indonesia 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Pada masa kolonial, teori Receptio in Complexu menempatkan hukum Islam sebagai pedoman hidup masyarakat Muslim, namun kemudian digantikan oleh teori ReceptiePada masa kolonial, teori Receptio in Complexu menempatkan hukum Islam sebagai pedoman hidup masyarakat Muslim, namun kemudian digantikan oleh teori Receptie

JURIS Kritik Prinsip Keadilan Restoratif Terhadap Pasal 7 dan Pasal 9 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Perundungan 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengaturan dan pedoman penerapan keadilan restoratif yang lebih substantif agar pertanggungjawaban pidana anak pelakuOleh karena itu, diperlukan penguatan pengaturan dan pedoman penerapan keadilan restoratif yang lebih substantif agar pertanggungjawaban pidana anak pelaku

JURIS Analisis Cacat Informed Consent dalam Praktik Kedokteran dan Implikasinya terhadap Pertanggungjawaban Hukum Tenaga Medis dalam Perspektif Hukum Kesehatan Indonesia 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Penguatan informed consent memerlukan pendekatan multilevel mencakup harmonisasi kebijakan, peningkatan pendidikan tenaga kesehatan, pemanfaatan teknologi,Penguatan informed consent memerlukan pendekatan multilevel mencakup harmonisasi kebijakan, peningkatan pendidikan tenaga kesehatan, pemanfaatan teknologi,

JURIS Reformasi Konstitusi dan Dinamika Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak-hak dasar warga negara dan menjadi landasan supremasi hukum yang memastikan keadilan dan nondiskriminasi.Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak-hak dasar warga negara dan menjadi landasan supremasi hukum yang memastikan keadilan dan nondiskriminasi.

JURIS Opportunities and Challenges in the Development of A Sustainable Capital City of Nusantara 2024More at 2024

LEMHANNASLEMHANNAS Selain itu, mobilitas populasi ke IKN Nusantara dan daerah sekitarnya menciptakan peluang untuk pertumbuhan tenaga kerja dan pengembangan perkotaan. DiSelain itu, mobilitas populasi ke IKN Nusantara dan daerah sekitarnya menciptakan peluang untuk pertumbuhan tenaga kerja dan pengembangan perkotaan. Di

JURIS Praktik Rujuk Dan Thalak Di Lingkungan Masyarakat Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Adat 2023More at 2023

DINASTIREVDINASTIREV Pelaksanaan praktik ini seringkali tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan adat yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan pemahamanPelaksanaan praktik ini seringkali tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan adat yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan pemahaman

Useful /

JURIS Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian 2026More at 2026

UAIUAI Ketidak harmonisan keluarga ini disebabkan oleh adanya pergeseran nilai istri kurang memahami esensi tujuan pernikahan dan perkawinan. Pasangan suami berkeluargaKetidak harmonisan keluarga ini disebabkan oleh adanya pergeseran nilai istri kurang memahami esensi tujuan pernikahan dan perkawinan. Pasangan suami berkeluarga

JURIS Pemahaman Identitas dan Toleransi Keberagaman Budaya Mahasiswa Sastra Inggris UAI Melalui Puisi Multikultural Kesusasteraan Inggris Sebuah Kajian Multikulturalisme 2026More at 2026

UAIUAI Dengan menggunakan teori Identitas oleh Stuart Hall sebagai kajian multikulturalisme dan teori intrinsik puisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikanDengan menggunakan teori Identitas oleh Stuart Hall sebagai kajian multikulturalisme dan teori intrinsik puisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

JURIS Strengthening Digital Transformation of Mass Media for National Resilience 2025More at 2025

LEMHANNASLEMHANNAS Adopting a qualitative descriptive approach with secondary data analysis, this study utilizes a PESTLE-SWOT framework to assess the role of digital mediaAdopting a qualitative descriptive approach with secondary data analysis, this study utilizes a PESTLE-SWOT framework to assess the role of digital media

JURIS Democratic Consolidation an Indonesian Unity Perspective 2025More at 2025

LEMHANNASLEMHANNAS Penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan praktis untuk menjembatani kesenjangan yang teridentifikasi. Konsolidasi demokrasi dapat secara signifikanPenelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan praktis untuk menjembatani kesenjangan yang teridentifikasi. Konsolidasi demokrasi dapat secara signifikan

ads-block-test