APPIHIAPPIHI

Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan PolitikDemokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik

Penelitian ini menganalisis peran strategis Non-Governmental Intermediary (NGI) dalam menjembatani petani dan pemerintah guna mengakselerasi pelaksanaan Reforma Agraria (RA) di Indonesia. Ketimpangan agraria yang tajam, didorong oleh warisan kolonial, penguasaan lahan oleh korporasi/elit, dan lambatnya RA akibat kompleksitas birokrasi, tumpang tindih kewenangan, serta kesenjangan informasi, menimbulkan kebutuhan mendesak akan mekanisme kolaborasi baru. NGI mengisi kekosongan ini dengan menjalankan peran multidimensi: Fasilitator Dialog untuk mengurangi asimetri informasi; Pendamping Teknis melalui Pemetaan Partisipatif dan penyusunan berkas administrasi yang valid; Mediator Konflik Agraria berbasis komunitas; Pengawas Independen untuk akuntabilitas; dan Advokat Kebijakan. Diusulkan Model Kelembagaan Baru berbasis Hybrid Governance yang mengintegrasikan negara, NGI, dan komunitas petani, didukung oleh Integrasi Teknologi untuk data spasial partisipatif. Model ini harus diwujudkan melalui Institutionalized Partnership (MoU/Perpres) untuk memastikan legitimasi dan keberlanjutan. Tantangan utama mencakup resistensi birokrasi, stigma NGO, dan konflik kepentingan elite lokal, namun penguatan peran NGI membuka peluang melalui akuntabilitas publik yang meningkat dan inovasi teknis. Kesimpulannya, percepatan RA bergantung pada pengakuan legal formal dan peningkatan kapasitas NGI sebagai aktor resmi dalam kerangka kelembagaan RA.

Ketimpangan agraria dan hambatan birokrasi yang kompleks menghalangi percepatan reforma agraria, sementara Non‑Governmental Intermediary (NGI) berperan strategis sebagai perantara komunikasi, pendamping teknis, dan fasilitator kelembagaan.Model kelembagaan baru yang menggabungkan hybrid governance, pengakuan formal peran NGO, integrasi teknologi pemetaan partisipatif, dan kemitraan institusional dapat mengatasi hambatan tersebut.Keberhasilan reforma agraria pada akhirnya bergantung pada penerapan model kolaboratif ini, yang menyatukan legitimasi negara dengan kapasitas teknis dan advokasi NGI.

Penelitian pertama dapat mengevaluasi efektivitas platform digital pemetaan partisipatif dalam meningkatkan akurasi klaim lahan dan mempercepat proses verifikasi di berbagai provinsi Indonesia, dengan membandingkan waktu penyelesaian dan tingkat kepuasan petani antara wilayah yang menggunakan platform tersebut dan wilayah kontrol. Penelitian kedua dapat menyelidiki mekanisme untuk mengurangi risiko elite capture serta stigma terhadap NGO melalui model tata kelola berbasis komunitas, misalnya dengan menguji penerapan komite pengawas lokal yang melibatkan perwakilan petani, pemerintah, dan NGO dalam proses pengambilan keputusan agraria. Penelitian ketiga dapat menilai dampak model pendanaan berkelanjutan, seperti kemitraan publik‑swasta atau skema dana hibah jangka panjang, terhadap kapasitas operasional NGI dan hasil jangka panjang reforma agraria, dengan mengukur perubahan jumlah klaim yang berhasil diselesaikan dan peningkatan kualitas layanan selama periode lima tahun.

  1. The Role Of Civil Society In Sustainable Agrarian Policy Advocacy | Journal of Social Research. role... doi.org/10.55324/josr.v3i8.2161The Role Of Civil Society In Sustainable Agrarian Policy Advocacy Journal of Social Research role doi 10 55324 josr v3i8 2161
  2. Civil Society Organization Participation in Comprehensive Agrarian Reform Program Implementation | Philippine... philssj.org/index.php/main/article/view/121Civil Society Organization Participation in Comprehensive Agrarian Reform Program Implementation Philippine philssj index php main article view 121
  3. Implementasi dan Tantangan Hukum Agraria dalam Sistem Hukum Nasional: Analisis Komprehensif Terhadap... jurnal.stikes-ibnusina.ac.id/index.php/Intellektika/article/view/1984Implementasi dan Tantangan Hukum Agraria dalam Sistem Hukum Nasional Analisis Komprehensif Terhadap jurnal stikes ibnusina ac index php Intellektika article view 1984
  4. Peran Non-Governmental Intermediary dalam Menjembatani Petani dan Pemerintah: Model Kelembagaan Baru... doi.org/10.62383/demokrasi.v2i4.1398Peran Non Governmental Intermediary dalam Menjembatani Petani dan Pemerintah Model Kelembagaan Baru doi 10 62383 demokrasi v2i4 1398
Read online
File size517.24 KB
Pages19
DMCAReport

Related /

JURIS Analisis Sistem Antrian Pelayanan Registrasi Mahasiswa di BAAK Universitas Tridinanti Palembang 2025More at 2025

LPPMUNSERALPPMUNSERA Salah satu faktor penyebabnya bisa karena kurangnya server (petugas pelayanan). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kebutuhan jumlah server yang sebaiknyaSalah satu faktor penyebabnya bisa karena kurangnya server (petugas pelayanan). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kebutuhan jumlah server yang sebaiknya

JURIS Analisis Yuridis atas Pelanggaran Bersifat Mendesak sebagai Dasar Pemutusan Hubungan Kerja dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan 2025More at 2025

APPIHIAPPIHI Secara substansial, ketentuan ini memiliki kemiripan dengan norma “kesalahan berat dalam Pasal 158 UU Ketenagakerjaan yang telah dibatalkan MahkamahSecara substansial, ketentuan ini memiliki kemiripan dengan norma “kesalahan berat dalam Pasal 158 UU Ketenagakerjaan yang telah dibatalkan Mahkamah

JURIS Manajemen Konflik di Lembaga dan Organisasi Analisis Tren Kategori dan Strategi Penyelesaian 2025More at 2025

APPIHIAPPIHI Kedua, strategi penyelesaian konflik menekankan pentingnya komunikasi efektif, kolaborasi, mediasi, serta kepemimpinan partisipatif dalam menciptakan solusiKedua, strategi penyelesaian konflik menekankan pentingnya komunikasi efektif, kolaborasi, mediasi, serta kepemimpinan partisipatif dalam menciptakan solusi

JURIS Pembiayaan Berkelanjutan Pendidikan Indonesia Integrasi Kemitraan Dana Abadi dan Wakaf 2025More at 2025

UNIBAUNIBA Integrasi ketiga model pembiayaan pendidikan ini dapat memperkuat sistem pendidikan nasional. Pemerintah perlu memperkuat regulasi, transparansi, dan tataIntegrasi ketiga model pembiayaan pendidikan ini dapat memperkuat sistem pendidikan nasional. Pemerintah perlu memperkuat regulasi, transparansi, dan tata

JURIS Urgensi Sertifikasi Halal dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan 2024More at 2024

IAFORISIAFORIS Dengan adanya pendampingan sertifikasi halal yang dilakukan oleh pemerintah secara gratis hal ini berpengaruh terhadap banyaknya produk halal yang ada.Dengan adanya pendampingan sertifikasi halal yang dilakukan oleh pemerintah secara gratis hal ini berpengaruh terhadap banyaknya produk halal yang ada.

JURIS Pengelolaan Tanah Wakaf Secara Produktif Menurut Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Analisis Terhadap Kinerja Nazhir Dalam Pengembangan Wakaf Produktif 2023More at 2023

STAIN MADINASTAIN MADINA Pengelolaan wakaf produktif memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat dan memerlukan pengelolaan yang efektif. Kinerja nazhir menjadiPengelolaan wakaf produktif memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat dan memerlukan pengelolaan yang efektif. Kinerja nazhir menjadi

JURIS Strategi Baznas dalam Pemberdayaan Zakat Produktif Bagi UKM di Kota Padang Panjang Studi Perubahan Mustahiq Menjadi Muzakki 2021More at 2021

STAIHWDURISTAIHWDURI Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriftif analitis, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data ada tiga, yaituPenelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriftif analitis, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data ada tiga, yaitu

JURIS Pengembangan Dakwah di Majelis Taklim Desa Balai Makam Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis 2021More at 2021

STAIHWDURISTAIHWDURI Untuk dapat melakukan pengembangan dan peningkatan dakwah, majelis taklim harus dapat melakukan pembaruan dan inovasi terhadap peningkatan kualitas sumberUntuk dapat melakukan pengembangan dan peningkatan dakwah, majelis taklim harus dapat melakukan pembaruan dan inovasi terhadap peningkatan kualitas sumber

Useful /

JURIS Pelatihan dan Pendampingan Pemasaran Berbasis E Commerce Membuat Akun di E Commerce Dengan Baik Untuk Menigkatkan Penjualan Produk Lokal 2025More at 2025

STIABENGKULUSTIABENGKULU Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bengkulu Tengah melalui pelatihanKegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bengkulu Tengah melalui pelatihan

JURIS Analisis Spasial Kesesuaian Fungsi Kawasan Sub Daerah Aliran Sungai Aek Pohon Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mandailing Natal Studi Kasus Kecamatan Panyabungan 2025More at 2025

USIUSI Pemanfaatan lahan Sub DAS Aek Pohon di Kecamatan Panyabungan didominasi oleh sektor pertanian (82,9% luas), meliputi sawah, perkebunan, ladang, kolam,Pemanfaatan lahan Sub DAS Aek Pohon di Kecamatan Panyabungan didominasi oleh sektor pertanian (82,9% luas), meliputi sawah, perkebunan, ladang, kolam,

JURIS Kontribusi Persepsi Terhadap Dukungan Organisasi Dan Resiliensi Karyawan Terhadap Keterikatan Kerja 2023More at 2023

UIN SUSKAUIN SUSKA Persepsi terhadap dukungan organisasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keterikatan kerja yang termasuk ke dalam kelompok sumber daya pekerjaan.Persepsi terhadap dukungan organisasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keterikatan kerja yang termasuk ke dalam kelompok sumber daya pekerjaan.

JURIS Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah 2022More at 2022

POLINEMAPOLINEMA Artinya korupsi dan rent‑seeking activities di pemerintahan berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi pengeluaran pemerintah. Perilaku oportunistik politisiArtinya korupsi dan rent‑seeking activities di pemerintahan berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi pengeluaran pemerintah. Perilaku oportunistik politisi

ads-block-test