Publisher

APPIHIAPPIHI

Journal Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan PolitikDemokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Abstract

Penelitian ini menganalisis peran strategis Non-Governmental Intermediary (NGI) dalam menjembatani petani dan pemerintah guna mengakselerasi pelaksanaan Reforma Agraria (RA) di Indonesia. Ketimpangan agraria yang tajam, didorong oleh warisan kolonial, penguasaan lahan oleh korporasi/elit, dan lambatnya RA akibat kompleksitas birokrasi, tumpang tindih kewenangan, serta kesenjangan informasi, menimbulkan kebutuhan mendesak akan mekanisme kolaborasi baru. NGI mengisi kekosongan ini dengan menjalankan peran multidimensi: Fasilitator Dialog untuk mengurangi asimetri informasi; Pendamping Teknis melalui Pemetaan Partisipatif dan penyusunan berkas administrasi yang valid; Mediator Konflik Agraria berbasis komunitas; Pengawas Independen untuk akuntabilitas; dan Advokat Kebijakan. Diusulkan Model Kelembagaan Baru berbasis Hybrid Governance yang mengintegrasikan negara, NGI, dan komunitas petani, didukung oleh Integrasi Teknologi untuk data spasial partisipatif. Model ini harus diwujudkan melalui Institutionalized Partnership (MoU/Perpres) untuk memastikan legitimasi dan keberlanjutan. Tantangan utama mencakup resistensi birokrasi, stigma NGO, dan konflik kepentingan elite lokal, namun penguatan peran NGI membuka peluang melalui akuntabilitas publik yang meningkat dan inovasi teknis. Kesimpulannya, percepatan RA bergantung pada pengakuan legal formal dan peningkatan kapasitas NGI sebagai aktor resmi dalam kerangka kelembagaan RA.

Conclusion

Ketimpangan agraria dan hambatan birokrasi yang kompleks menghalangi percepatan reforma agraria, sementara Non‑Governmental Intermediary (NGI) berperan strategis sebagai perantara komunikasi, pendamping teknis, dan fasilitator kelembagaan.Model kelembagaan baru yang menggabungkan hybrid governance, pengakuan formal peran NGO, integrasi teknologi pemetaan partisipatif, dan kemitraan institusional dapat mengatasi hambatan tersebut.Keberhasilan reforma agraria pada akhirnya bergantung pada penerapan model kolaboratif ini, yang menyatukan legitimasi negara dengan kapasitas teknis dan advokasi NGI.

Future Research

Penelitian pertama dapat mengevaluasi efektivitas platform digital pemetaan partisipatif dalam meningkatkan akurasi klaim lahan dan mempercepat proses verifikasi di berbagai provinsi Indonesia, dengan membandingkan waktu penyelesaian dan tingkat kepuasan petani antara wilayah yang menggunakan platform tersebut dan wilayah kontrol. Penelitian kedua dapat menyelidiki mekanisme untuk mengurangi risiko elite capture serta stigma terhadap NGO melalui model tata kelola berbasis komunitas, misalnya dengan menguji penerapan komite pengawas lokal yang melibatkan perwakilan petani, pemerintah, dan NGO dalam proses pengambilan keputusan agraria. Penelitian ketiga dapat menilai dampak model pendanaan berkelanjutan, seperti kemitraan publik‑swasta atau skema dana hibah jangka panjang, terhadap kapasitas operasional NGI dan hasil jangka panjang reforma agraria, dengan mengukur perubahan jumlah klaim yang berhasil diselesaikan dan peningkatan kualitas layanan selama periode lima tahun.

References

1. The Role Of Civil Society In Sustainable Agrarian Policy Advocacy | Journal of Social Research. role... doi.org/10.55324/josr.v3i8.2161The Role Of Civil Society In Sustainable Agrarian Policy Advocacy Journal of Social Research role doi 10 55324 josr v3i8 2161
2. Civil Society Organization Participation in Comprehensive Agrarian Reform Program Implementation | Philippine... philssj.org/index.php/main/article/view/121Civil Society Organization Participation in Comprehensive Agrarian Reform Program Implementation Philippine philssj index php main article view 121
3. Implementasi dan Tantangan Hukum Agraria dalam Sistem Hukum Nasional: Analisis Komprehensif Terhadap... jurnal.stikes-ibnusina.ac.id/index.php/Intellektika/article/view/1984Implementasi dan Tantangan Hukum Agraria dalam Sistem Hukum Nasional Analisis Komprehensif Terhadap jurnal stikes ibnusina ac index php Intellektika article view 1984
4. Peran Non-Governmental Intermediary dalam Menjembatani Petani dan Pemerintah: Model Kelembagaan Baru... doi.org/10.62383/demokrasi.v2i4.1398Peran Non Governmental Intermediary dalam Menjembatani Petani dan Pemerintah Model Kelembagaan Baru doi 10 62383 demokrasi v2i4 1398

Metadata

File size	517.24 KB
Pages	19
DMCA	Report