UIAUIA
VERITASVERITASPasal 610 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana pengedar narkotika golongan I. Terdapat perbedaan pengaturan penjara dibandingkan ketentuan Pasal 114 ayat 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tiada norma pidana penjara seumur hidup bagi pengedar narkotika golongan I pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, berdampak pada penegakan hukum penyalahgunaan narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana penjara dalam Pasal 610 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 lebih ringan dibandingkan pengaturan dalam Pasal 114 ayat 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, khususnya pada Narkotika Golongan I. Seharusnya keberadaan pidana penjara pada pasal 610 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023, lebih berat dibandingkan dengan Pasal 114 ayat 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, hal ini dikarenakan keberadaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai lex specialis dari segenap kebijakan hukum pidana nasional, dibandingkan pengaturan yang sebelumnya telah ada pada Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009. Saran yang dikemukakan bahwa pembentuk undang-undang perlu melakukan Perubahan pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023. Adapun revisi yang dimaksud dikhususkan pada norma Pasal 610 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023, khususnya pidana penjara bagi pengedar narkotika golongan I, yang saat ini belum mencantumkan pidana penjara seumur hidup.
Berdasarkan analisa yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan pertanggungjawaban pidana pengedar narkotika golongan I pada UU KUHP baru dan Undang Undang Narkotika, disimpulkan bahwa pidana penjara dalam UU KUHP baru lebih ringan dibandingkan pengaturan dalam Undang Undang Narkotika, khususnya pada Narkotika Golongan I.Seharusnya pengaturan tindak pidana penjara pada UU KUHP baru, lebih berat dibandingkan dengan ketentuan Undang Undang Narkotika, hal ini dikarenakan UU KUHP baru sebagai lex genaris dari segenap kebijakan hukum pidana nasional, dibandingkan pengaturan yang sebelumnya telah ada pada Undang Undang Narkotika.Konsekuensi yuridis perbedaan pengaturan penegakan hukum pidana penjara pengedar narkotika golongan I pada UU KUHP baru dibandingkan dengan Undang Undang Narkotika akan menyebabkan penegakan hukum Narkotika Golongan I semakin tidak maksimal.
Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan yang ada, penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada beberapa aspek penting. Pertama, perlu dilakukan studi komparatif mendalam mengenai efektivitas berbagai model penegakan hukum narkotika di berbagai negara, dengan mempertimbangkan perbedaan sistem hukum dan budaya. Kedua, penelitian dapat mengkaji dampak psikologis dan sosial terhadap keluarga dan komunitas yang terdampak oleh penyalahgunaan narkotika, serta mengembangkan program rehabilitasi yang lebih efektif dan berpusat pada pemulihan. Ketiga, penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi potensi pemanfaatan teknologi, seperti kecerdasan buatan (AI), dalam mendeteksi dan mencegah peredaran narkotika secara lebih efisien, sambil tetap memperhatikan aspek privasi dan hak asasi manusia. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya pemberantasan narkotika di Indonesia, tidak hanya dari segi hukum dan penegakan hukum, tetapi juga dari segi sosial, psikologis, dan teknologi.
| File size | 243.43 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
UIAUIA Upaya pencegahan tidak cukup dilakukan melalui mekanisme audit internal semata, tetapi harus diperkuat dengan regulasi yang mengikat secara yuridis, termasukUpaya pencegahan tidak cukup dilakukan melalui mekanisme audit internal semata, tetapi harus diperkuat dengan regulasi yang mengikat secara yuridis, termasuk
UBHARAJAYAUBHARAJAYA Salah satu bidang hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana yang berisi ketentuan yang mengatur perbuatan yang dilarang disertai dengan sanksiSalah satu bidang hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana yang berisi ketentuan yang mengatur perbuatan yang dilarang disertai dengan sanksi
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Berdasarkan hasil penelitian didapatkan data bahwa Kepala Desa berperan secara eksekutif melaksanakan setiap peraturan desa yang dirumuskan bersama antaraBerdasarkan hasil penelitian didapatkan data bahwa Kepala Desa berperan secara eksekutif melaksanakan setiap peraturan desa yang dirumuskan bersama antara
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Semua kebutuan tersebut dapat dipenuhi dengan menggunakan perantara perdagangan elektronik atau online marketplace. Hal menarik yang dapat dikaji berkaitanSemua kebutuan tersebut dapat dipenuhi dengan menggunakan perantara perdagangan elektronik atau online marketplace. Hal menarik yang dapat dikaji berkaitan
PUBMEDIAPUBMEDIA Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi hukum harus menyeluruh, mencakup dimensi substansi hukum, struktur institusional, dan sumber daya manusiaHasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi hukum harus menyeluruh, mencakup dimensi substansi hukum, struktur institusional, dan sumber daya manusia
GREENATIONPUBLISHERGREENATIONPUBLISHER Hermeneutika mendorong hakim untuk melakukan interpretasi yang kritis dan rasional, dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Berdasarkan analisis,Hermeneutika mendorong hakim untuk melakukan interpretasi yang kritis dan rasional, dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Berdasarkan analisis,
UNESAUNESA Dalam kasus sengketa hubungan industrial, penyelesaian harus dilakukan melalui deliberasi antara pekerja dan pemberi kerja atau bipartit. Dalam kasus HepinDalam kasus sengketa hubungan industrial, penyelesaian harus dilakukan melalui deliberasi antara pekerja dan pemberi kerja atau bipartit. Dalam kasus Hepin
CRIACRIA Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Kepolisian adalah dalam bentuk pengaburan identitas pelapor dan tidak menampilkan saksi di persidangan. UpayaBentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Kepolisian adalah dalam bentuk pengaburan identitas pelapor dan tidak menampilkan saksi di persidangan. Upaya
Useful /
UIAUIA The research uses a normative juridical method with statutory, case, and conceptual approaches. The findings indicate that while the revised article containsThe research uses a normative juridical method with statutory, case, and conceptual approaches. The findings indicate that while the revised article contains
UMGUMG Dataset yang digunakan berjumlah 9. 081 transaksi dengan preprocessing mencakup pembersihan data, pelabelan kategori, serta seleksi fitur menggunakan WeightDataset yang digunakan berjumlah 9. 081 transaksi dengan preprocessing mencakup pembersihan data, pelabelan kategori, serta seleksi fitur menggunakan Weight
UMGUMG Cluster terbaik ditetapkan pada Cluster 0 yang memiliki kedekatan dengan komponen utama (PC1) dengan nilai sebesar 128918767. Jadi dapat disimpulkan bahwaCluster terbaik ditetapkan pada Cluster 0 yang memiliki kedekatan dengan komponen utama (PC1) dengan nilai sebesar 128918767. Jadi dapat disimpulkan bahwa
STIE AMKOPSTIE AMKOP Pengadaan koleksi hanya dilakukan melalui pembelian langsung ke toko buku atau penerbit, serta sumbangan (partisipasi mahasiswa). Kendala yang dihadapiPengadaan koleksi hanya dilakukan melalui pembelian langsung ke toko buku atau penerbit, serta sumbangan (partisipasi mahasiswa). Kendala yang dihadapi