UIAUIA
VERITASVERITASPasal 610 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana pengedar narkotika golongan I. Terdapat perbedaan pengaturan penjara dibandingkan ketentuan Pasal 114 ayat 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tiada norma pidana penjara seumur hidup bagi pengedar narkotika golongan I pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, berdampak pada penegakan hukum penyalahgunaan narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana penjara dalam Pasal 610 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 lebih ringan dibandingkan pengaturan dalam Pasal 114 ayat 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, khususnya pada Narkotika Golongan I. Seharusnya keberadaan pidana penjara pada pasal 610 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023, lebih berat dibandingkan dengan Pasal 114 ayat 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, hal ini dikarenakan keberadaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai lex specialis dari segenap kebijakan hukum pidana nasional, dibandingkan pengaturan yang sebelumnya telah ada pada Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009. Saran yang dikemukakan bahwa pembentuk undang-undang perlu melakukan Perubahan pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023. Adapun revisi yang dimaksud dikhususkan pada norma Pasal 610 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023, khususnya pidana penjara bagi pengedar narkotika golongan I, yang saat ini belum mencantumkan pidana penjara seumur hidup.
Berdasarkan analisa yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan pertanggungjawaban pidana pengedar narkotika golongan I pada UU KUHP baru dan Undang Undang Narkotika, disimpulkan bahwa pidana penjara dalam UU KUHP baru lebih ringan dibandingkan pengaturan dalam Undang Undang Narkotika, khususnya pada Narkotika Golongan I.Seharusnya pengaturan tindak pidana penjara pada UU KUHP baru, lebih berat dibandingkan dengan ketentuan Undang Undang Narkotika, hal ini dikarenakan UU KUHP baru sebagai lex genaris dari segenap kebijakan hukum pidana nasional, dibandingkan pengaturan yang sebelumnya telah ada pada Undang Undang Narkotika.Konsekuensi yuridis perbedaan pengaturan penegakan hukum pidana penjara pengedar narkotika golongan I pada UU KUHP baru dibandingkan dengan Undang Undang Narkotika akan menyebabkan penegakan hukum Narkotika Golongan I semakin tidak maksimal.
Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan yang ada, penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada beberapa aspek penting. Pertama, perlu dilakukan studi komparatif mendalam mengenai efektivitas berbagai model penegakan hukum narkotika di berbagai negara, dengan mempertimbangkan perbedaan sistem hukum dan budaya. Kedua, penelitian dapat mengkaji dampak psikologis dan sosial terhadap keluarga dan komunitas yang terdampak oleh penyalahgunaan narkotika, serta mengembangkan program rehabilitasi yang lebih efektif dan berpusat pada pemulihan. Ketiga, penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi potensi pemanfaatan teknologi, seperti kecerdasan buatan (AI), dalam mendeteksi dan mencegah peredaran narkotika secara lebih efisien, sambil tetap memperhatikan aspek privasi dan hak asasi manusia. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya pemberantasan narkotika di Indonesia, tidak hanya dari segi hukum dan penegakan hukum, tetapi juga dari segi sosial, psikologis, dan teknologi.
| File size | 243.43 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
UIAUIA Upaya pencegahan tidak cukup dilakukan melalui mekanisme audit internal semata, tetapi harus diperkuat dengan regulasi yang mengikat secara yuridis, termasukUpaya pencegahan tidak cukup dilakukan melalui mekanisme audit internal semata, tetapi harus diperkuat dengan regulasi yang mengikat secara yuridis, termasuk
UIAUIA This situation complicates the KPKs ability to effectively carry out its mandate. Consequently, restoring the KPK to its original independent status isThis situation complicates the KPKs ability to effectively carry out its mandate. Consequently, restoring the KPK to its original independent status is
UIAUIA Thus, it can be concluded that there is no synchronization and alignment of regulatory direction between Law Number 17 of 2023 concerning Health and LawThus, it can be concluded that there is no synchronization and alignment of regulatory direction between Law Number 17 of 2023 concerning Health and Law
UIAUIA The prevalence of corruption in Indonesia remains a significant issue despite existing legal frameworks and enforcement efforts. The current penaltiesThe prevalence of corruption in Indonesia remains a significant issue despite existing legal frameworks and enforcement efforts. The current penalties
UIAUIA Model penyelesaian sengketa pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur pada saat proses konsinyasi, dalam hal objek pengadaan tanah yang akan diberikanModel penyelesaian sengketa pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur pada saat proses konsinyasi, dalam hal objek pengadaan tanah yang akan diberikan
UIAUIA Pemberitaan berita palsu (hoax) sering diolah sedemikian rupa sehingga menarik minat warganet untuk membaca atau membagikan tanpa mengecek kebenarannya.Pemberitaan berita palsu (hoax) sering diolah sedemikian rupa sehingga menarik minat warganet untuk membaca atau membagikan tanpa mengecek kebenarannya.
UIAUIA Oleh karena itu, diperlukan pembaruan kebijakan hukum pidana yang menegaskan batas tanggung jawab korporasi dan pengurusnya, serta memastikan keseragamanOleh karena itu, diperlukan pembaruan kebijakan hukum pidana yang menegaskan batas tanggung jawab korporasi dan pengurusnya, serta memastikan keseragaman
UNESAUNESA Sus-PHI/2023 mengenai gugatan, tidak dikabulkan oleh Mahkamah Agung, tetapi Hakim tidak memberikan penjelasan dan dasar hukum yang digunakan sebagai acuanSus-PHI/2023 mengenai gugatan, tidak dikabulkan oleh Mahkamah Agung, tetapi Hakim tidak memberikan penjelasan dan dasar hukum yang digunakan sebagai acuan
Useful /
UnwahasUnwahas Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai PT Se-Kabupaten Grobogan. Teknik pengambilan sampel adalahJenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai PT Se-Kabupaten Grobogan. Teknik pengambilan sampel adalah
ARIPAFIARIPAFI Integrasi ajaran Buddha dengan budaya lokal terwujud dalam adaptasi bahasa ritual, seni pahat relief candi, tradisi ritual seperti puja bhakti berbahasaIntegrasi ajaran Buddha dengan budaya lokal terwujud dalam adaptasi bahasa ritual, seni pahat relief candi, tradisi ritual seperti puja bhakti berbahasa
UNESAUNESA Pendekatan ini meningkatkan kreativitas siswa, pemahaman konsep, pemikiran kritis, dan hasil belajar secara keseluruhan. Berbagai media pembelajaran, terutamaPendekatan ini meningkatkan kreativitas siswa, pemahaman konsep, pemikiran kritis, dan hasil belajar secara keseluruhan. Berbagai media pembelajaran, terutama
UNESAUNESA Domestic workers in Indonesia are still considered relevant, playing an important role in household management. They are entitled to rights, includingDomestic workers in Indonesia are still considered relevant, playing an important role in household management. They are entitled to rights, including