UIAUIA
VERITASVERITASIndonesia menjunjung tinggi kebebasan hak asasi manusia, salah satunya adalah kebebasan dalam berpendapat yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemberitaan berita palsu (hoax) sering diolah sedemikian rupa sehingga menarik minat warganet untuk membaca atau membagikan tanpa mengecek kebenarannya. Media kerap merancang judul dengan sentuhan provokatif untuk memicu perdebatan demi meningkatkan jumlah pembaca. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, berfokus pada norma hukum sebagai objek kajian dan menggunakan bahan hukum primer. Pengaturan hukum terkait larangan ujaran kebencian terdapat dalam hukum pidana umum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum pidana khusus seperti Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku ujaran kebencian diatur dalam Pasal 156 dan 17 Ayat (1) KUHP, sedangkan dalam UU ITE terutama pada Pasal 2 ayat (2) yang dianggap sebagai ketentuan paling tegas dan jelas dalam menindak penyebaran kebencian.
Pengaturan hukum terhadap ujaran kebencian di Indonesia terdapat dalam hukum pidana umum seperti KUHP dan hukum pidana khusus seperti UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis serta UU Informasi dan Transaksi Elektronik.Sanksi pidana terhadap pelaku ujaran kebencian diatur dalam Pasal 156 dan 17 Ayat (1) KUHP, serta dalam UU ITE terutama pada Pasal 2 ayat (2) yang dianggap paling tegas.Ketentuan sanksi pidana lebih lanjut diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE dan Pasal 16 UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
Pertama, perlu dikaji lebih dalam bagaimana efektivitas penerapan Pasal 28 ayat (2) UU ITE dalam konteks kasus ujaran kebencian yang melibatkan tokoh publik atau pejabat negara, mengingat potensi tekanan sosial dan politik yang memengaruhi proses hukum. Kedua, penting untuk meneliti peran platform media sosial dalam proses moderasi konten, khususnya bagaimana algoritme mereka menyebarluaskan atau menekan konten berbasis kebencian, serta sejauh mana kewajiban hukum mereka dalam mencegah penyebaran hoaks secara proaktif. Ketiga, perlu dilakukan penelitian mengenai efektivitas literasi digital di masyarakat luas, khususnya di daerah terpencil, untuk melihat apakah edukasi hukum dan media mampu menurunkan angka penyebaran berita palsu secara signifikan, serta bagaimana model edukasi yang paling tepat guna. Penelitian-penelitian ini dapat mengisi celah antara regulasi hukum dan realitas sosial, serta memperkuat strategi penegakan hukum yang tidak hanya represif tetapi juga preventif dan partisipatif. Dengan demikian, pendekatan hukum bisa lebih adaptif terhadap dinamika teknologi dan budaya digital masyarakat Indonesia.
| File size | 207.95 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
UIAUIA Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya harmonisasi antara norma hukum positif dengan praktik penegakan hukum di lapangan. Oleh karena itu, diperlukanHal ini disebabkan oleh belum optimalnya harmonisasi antara norma hukum positif dengan praktik penegakan hukum di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan
UIAUIA DPK jo Putusan Pengadilan Tinggi jo Putusan Mahkamah Agung Bandung Nomor. 3467K/PDT/2021, sebagai dasar pemberian ganti kerugian mealui proses konsinyasi.DPK jo Putusan Pengadilan Tinggi jo Putusan Mahkamah Agung Bandung Nomor. 3467K/PDT/2021, sebagai dasar pemberian ganti kerugian mealui proses konsinyasi.
UIAUIA Keterlambatan atau kegagalan dalam menjalankan perintah undang-undang tersebut dapat berimplikasi pada pelanggaran administratif, bahkan pidana, sebagaimanaKeterlambatan atau kegagalan dalam menjalankan perintah undang-undang tersebut dapat berimplikasi pada pelanggaran administratif, bahkan pidana, sebagaimana
MEDIAPUBLIKASIMEDIAPUBLIKASI Abstrak- Merupakan sebuah fenomena besar penyelenggaraan Pemilu di negara-negara maju dan berkembang, Pemilu merupakan sebuah sarana kedaulatan rakyatAbstrak- Merupakan sebuah fenomena besar penyelenggaraan Pemilu di negara-negara maju dan berkembang, Pemilu merupakan sebuah sarana kedaulatan rakyat
UNESAUNESA Beside it,, based on Article 43 paragraph (2) of PP 35/2021, the Plaintiff is entitled to Severance Pay, Service Period Award Money, and Compensation MoneyBeside it,, based on Article 43 paragraph (2) of PP 35/2021, the Plaintiff is entitled to Severance Pay, Service Period Award Money, and Compensation Money
ANDREWLAWCENTERANDREWLAWCENTER Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial berdasarkanPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial berdasarkan
STMIKJAYAKARTASTMIKJAYAKARTA Penyajian informasi dalam bentuk web akan memudahkan pihak kementerian untuk mengaksesnya. Sistem Informasi Geografis berbasis web berhasil dibangun untukPenyajian informasi dalam bentuk web akan memudahkan pihak kementerian untuk mengaksesnya. Sistem Informasi Geografis berbasis web berhasil dibangun untuk
STMIKJAYAKARTASTMIKJAYAKARTA Konsep FSA pada VM diterapkan dengan cara FSA membaca setiap simbol masukan yang diberikan menjadi suatu bahasa yang dikenali oleh FSA. Penerapan konsepKonsep FSA pada VM diterapkan dengan cara FSA membaca setiap simbol masukan yang diberikan menjadi suatu bahasa yang dikenali oleh FSA. Penerapan konsep
Useful /
UIAUIA Berdasarkan analisa yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan pertanggungjawaban pidana pengedar narkotika golongan I pada UU KUHP baruBerdasarkan analisa yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan pertanggungjawaban pidana pengedar narkotika golongan I pada UU KUHP baru
UMGUMG Penelitian ini memberikan solusi berbasis data untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan stok dan kepuasan pelanggan. Penelitian ini berhasil mengidentifikasiPenelitian ini memberikan solusi berbasis data untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan stok dan kepuasan pelanggan. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi
STMIKJAYAKARTASTMIKJAYAKARTA Pada penelitian ini penulis menganalisa aspek dari web layanan Customer Service yang ada pada PT Tratana yaitu dengan menganalisa sistem layanan primaPada penelitian ini penulis menganalisa aspek dari web layanan Customer Service yang ada pada PT Tratana yaitu dengan menganalisa sistem layanan prima
STMIKJAYAKARTASTMIKJAYAKARTA Namun, sebagian netizen menyalahgunakannya dengan menyebarkan ujaran kebencian yang menimbulkan konflik. UU ITE Pasal 28 ayat 2 diharapkan mampu meminimalkanNamun, sebagian netizen menyalahgunakannya dengan menyebarkan ujaran kebencian yang menimbulkan konflik. UU ITE Pasal 28 ayat 2 diharapkan mampu meminimalkan