UIAUIA
VERITASVERITASIndonesia menjunjung tinggi kebebasan hak asasi manusia, salah satunya adalah kebebasan dalam berpendapat yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemberitaan berita palsu (hoax) sering diolah sedemikian rupa sehingga menarik minat warganet untuk membaca atau membagikan tanpa mengecek kebenarannya. Media kerap merancang judul dengan sentuhan provokatif untuk memicu perdebatan demi meningkatkan jumlah pembaca. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, berfokus pada norma hukum sebagai objek kajian dan menggunakan bahan hukum primer. Pengaturan hukum terkait larangan ujaran kebencian terdapat dalam hukum pidana umum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum pidana khusus seperti Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku ujaran kebencian diatur dalam Pasal 156 dan 17 Ayat (1) KUHP, sedangkan dalam UU ITE terutama pada Pasal 2 ayat (2) yang dianggap sebagai ketentuan paling tegas dan jelas dalam menindak penyebaran kebencian.
Pengaturan hukum terhadap ujaran kebencian di Indonesia terdapat dalam hukum pidana umum seperti KUHP dan hukum pidana khusus seperti UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis serta UU Informasi dan Transaksi Elektronik.Sanksi pidana terhadap pelaku ujaran kebencian diatur dalam Pasal 156 dan 17 Ayat (1) KUHP, serta dalam UU ITE terutama pada Pasal 2 ayat (2) yang dianggap paling tegas.Ketentuan sanksi pidana lebih lanjut diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE dan Pasal 16 UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
Pertama, perlu dikaji lebih dalam bagaimana efektivitas penerapan Pasal 28 ayat (2) UU ITE dalam konteks kasus ujaran kebencian yang melibatkan tokoh publik atau pejabat negara, mengingat potensi tekanan sosial dan politik yang memengaruhi proses hukum. Kedua, penting untuk meneliti peran platform media sosial dalam proses moderasi konten, khususnya bagaimana algoritme mereka menyebarluaskan atau menekan konten berbasis kebencian, serta sejauh mana kewajiban hukum mereka dalam mencegah penyebaran hoaks secara proaktif. Ketiga, perlu dilakukan penelitian mengenai efektivitas literasi digital di masyarakat luas, khususnya di daerah terpencil, untuk melihat apakah edukasi hukum dan media mampu menurunkan angka penyebaran berita palsu secara signifikan, serta bagaimana model edukasi yang paling tepat guna. Penelitian-penelitian ini dapat mengisi celah antara regulasi hukum dan realitas sosial, serta memperkuat strategi penegakan hukum yang tidak hanya represif tetapi juga preventif dan partisipatif. Dengan demikian, pendekatan hukum bisa lebih adaptif terhadap dinamika teknologi dan budaya digital masyarakat Indonesia.
| File size | 207.95 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
UMDUMD Bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor sebagai pemegang hak jaminan resi gudang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU Sistem Resi Gudang dan Pasal 40Bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor sebagai pemegang hak jaminan resi gudang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU Sistem Resi Gudang dan Pasal 40
UMDUMD Masih banyak kekurangan dalam hal domain kebijakan, domain tata kelola, domain manajemen, dan domain Layanan SPBE. Upaya yang harus dilakukan oleh PemdaMasih banyak kekurangan dalam hal domain kebijakan, domain tata kelola, domain manajemen, dan domain Layanan SPBE. Upaya yang harus dilakukan oleh Pemda
SARI MUTIARASARI MUTIARA Namun, tantangan dalam sistem akuntansi yang kurang efektif dan pengelolaan keuangan yang tidak optimal sering kali menghambat kinerja dan pelayanan klinik.Namun, tantangan dalam sistem akuntansi yang kurang efektif dan pengelolaan keuangan yang tidak optimal sering kali menghambat kinerja dan pelayanan klinik.
SARI MUTIARASARI MUTIARA Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa sebelum sosialisasi, 98% siswa belum memahami *hate speech* berdasarkan UU No. 11 TahunPelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa sebelum sosialisasi, 98% siswa belum memahami *hate speech* berdasarkan UU No. 11 Tahun
SARI MUTIARASARI MUTIARA Kegiatan sosialisasi dan simulasi kecepatan putaran pada centrifuge berbasis Arduino ATMega 328p telah terlaksana dengan baik. Kegiatan ini mendapatkanKegiatan sosialisasi dan simulasi kecepatan putaran pada centrifuge berbasis Arduino ATMega 328p telah terlaksana dengan baik. Kegiatan ini mendapatkan
SARI MUTIARASARI MUTIARA Banyak pria transgender yang tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang mereka lakukan terhadap orang lain, sehingga jumlah korban semakinBanyak pria transgender yang tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang mereka lakukan terhadap orang lain, sehingga jumlah korban semakin
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Pasal-pasal penting seperti Pasal 28 ayat (1) mengatur tentang larangan penyebaran informasi elektronik yang menyesatkan, sementara Pasal 30 ayat (3) danPasal-pasal penting seperti Pasal 28 ayat (1) mengatur tentang larangan penyebaran informasi elektronik yang menyesatkan, sementara Pasal 30 ayat (3) dan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Hasil dan Kesimpulan: Hal ini menunjukkan kebutuhan mendesak akan kebijakan hukum pidana komprehensif yang dirancang khusus untuk secara efektif memerangiHasil dan Kesimpulan: Hal ini menunjukkan kebutuhan mendesak akan kebijakan hukum pidana komprehensif yang dirancang khusus untuk secara efektif memerangi
Useful /
BUMIGORABUMIGORA 76, slightly below the expected average of 3. Several improvements are needed in features related to usability, information quality, and interaction. 076, slightly below the expected average of 3. Several improvements are needed in features related to usability, information quality, and interaction. 0
UMDUMD Akibat hukum berupa lahirlah, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu adalah semenjak haknya dimohon baik secara lansung dengan akta pelepasanAkibat hukum berupa lahirlah, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu adalah semenjak haknya dimohon baik secara lansung dengan akta pelepasan
SARI MUTIARASARI MUTIARA Anak sekolah sering membeli jajanan sembarangan, memilih jenis makanan yang menarik dengan kualitas jajanan yang rendah yang dapat menimbulkan gangguanAnak sekolah sering membeli jajanan sembarangan, memilih jenis makanan yang menarik dengan kualitas jajanan yang rendah yang dapat menimbulkan gangguan
SARI MUTIARASARI MUTIARA Diharapkan bidan desa dapat mendampingi kader kesehatan pada saat pelaksanaan perawatan ibu post partum dan bayi baru lahir di rumah sehingga dapat meningkatkanDiharapkan bidan desa dapat mendampingi kader kesehatan pada saat pelaksanaan perawatan ibu post partum dan bayi baru lahir di rumah sehingga dapat meningkatkan