UMDUMD

Jurnal Ilmiah Raad KerthaJurnal Ilmiah Raad Kertha

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. Embrio SPBE ini lahir dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Bahwa dalam kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Serta pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (e-government) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Menindaklanjuti Inpres tersebut, dikeluarkanlah Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Implementasi penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan belum berjalan maksimal.Masih banyak kekurangan dalam hal domain kebijakan, domain tata kelola, domain manajemen, dan domain Layanan SPBE.Upaya yang harus dilakukan oleh Pemda Kabupaten Tabanan dalam meningkatkan indeks SPBE adalah menyempurnakan peraturan kebijakan terkait SPBE serta merancang Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah, menyusun anggaran TIK dalam Rencana Induk SPBE, mengatur aplikasi tata kelola terintegrasi pada pusat data, membentuk Tim Koordinasi SPBE serta Tim Asesor Internal SPBE yang menjalankan tugasnya dengan baik, menyusun SOP yang berkaitan dengan manajemen SPBE, melaksanakan audit TIK secara berkala, serta menyempurnakan layanan SPBE yang mampu berjalan secara dua arah.

Untuk meningkatkan indeks SPBE di Pemerintah Kabupaten Tabanan, perlu ada fokus pada pengembangan dan implementasi sistem manajemen SPBE yang efektif. Hal ini mencakup pengelolaan data, keamanan, dan manajemen risiko. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa aplikasi-aplikasi yang digunakan terintegrasi dengan baik dan dapat diakses oleh masyarakat secara dua arah. Dengan demikian, layanan publik dapat ditingkatkan dan efisiensi dalam proses pemerintahan dapat dicapai. Selain itu, perlu juga dilakukan evaluasi dan perbaikan terhadap tata kelola SPBE, termasuk dalam hal perencanaan strategis dan penganggaran TIK yang terintegrasi. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Tabanan dapat mencapai indeks SPBE yang lebih maksimal.

Read online
File size201 KB
Pages8
DMCAReport

Related /

JURIS Manajemen Strategik Pengawasan Isi Siaran Televisi Swasta Siaran Jaringan Di Bali 2026More at 2026

UMDUMD Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran lahir dari semangat kebebasan berpendapat dan mendapatkan informasi seluas-luasnya bagi masyarakat. Undang-UndangUndang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran lahir dari semangat kebebasan berpendapat dan mendapatkan informasi seluas-luasnya bagi masyarakat. Undang-Undang

JURIS Penegakan Hukum Terhadap Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Serta Dengan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2026More at 2026

UMDUMD Hambatan yang mempengaruhi penyelesaian hukum kasus pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik secara perdamaian terdapat beberapa faktorHambatan yang mempengaruhi penyelesaian hukum kasus pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik secara perdamaian terdapat beberapa faktor

JURIS Hak Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia 2026More at 2026

UMDUMD Masalah yang diteliti yaitu orang asing yang berkedudukan di Indonesia mempunyai hak atas kepemilikan rumah tempat tinggal atau hunian di Indonesia danMasalah yang diteliti yaitu orang asing yang berkedudukan di Indonesia mempunyai hak atas kepemilikan rumah tempat tinggal atau hunian di Indonesia dan

JURIS EKSISTENSI LEX MERCATORIA DALAM PRAKTIK KONTRAKTUAL DAN PENYELESAIAN SENGKETA LINTAS NEGARA ANGGOTA PBB 2026More at 2026

UMDUMD Salah satu syarat untuk meligitimasi sebuah konvensi ke ranah nasional adalah melakukan ratifikasi terhadap konvensi. Kemudian mempraktekkannya ke dalamSalah satu syarat untuk meligitimasi sebuah konvensi ke ranah nasional adalah melakukan ratifikasi terhadap konvensi. Kemudian mempraktekkannya ke dalam

JURIS Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restorative Justice di Kepolisian Resort Tabanan 2026More at 2026

UMDUMD Hal ini terjadi karena belum semua personel fungsi reskrim mengikuti pendidikan kejuruan fungsi teknis reserse dan ketrampilan pendukung, termasuk dalamHal ini terjadi karena belum semua personel fungsi reskrim mengikuti pendidikan kejuruan fungsi teknis reserse dan ketrampilan pendukung, termasuk dalam

JURIS Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara ASN Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar 2026More at 2026

UMDUMD Sanksi terhadap ASN yang melakukan tindak pidana korupsi diatur dalam peraturan pemerintah dan undang-undang, namun belum sepenuhnya memenuhi cita-citaSanksi terhadap ASN yang melakukan tindak pidana korupsi diatur dalam peraturan pemerintah dan undang-undang, namun belum sepenuhnya memenuhi cita-cita

JURIS Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Sistem Hukum Pembuktian Di Indonesia 2026More at 2026

UMDUMD Asas praduga tidak bersalah merupakan ketentuan yang menganggap seseorang yang menjalani proses peradilan tetap tidak bersalah hingga ada putusan pengadilanAsas praduga tidak bersalah merupakan ketentuan yang menganggap seseorang yang menjalani proses peradilan tetap tidak bersalah hingga ada putusan pengadilan

JURIS Beyond Compliance Implementing the Electronic Based Government System as a Digital Governance Transformation Process in East Kalimantan Province 2026More at 2026

KEMENDAGRIKEMENDAGRI Secara konseptual, SPBE sebenarnya dimaksudkan sebagai instrumen untuk mentransformasi tata kelola pemerintahan menuju pemerintah digital yang terpadu,Secara konseptual, SPBE sebenarnya dimaksudkan sebagai instrumen untuk mentransformasi tata kelola pemerintahan menuju pemerintah digital yang terpadu,

Useful /

JURIS Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel yang Berakibat Gugatan Uni Eropa di World Trade Organization 2026More at 2026

UMDUMD Indonesia masih memiliki beberapa alternatif melalui ketentuan WTO sendiri, khususnya pengecualian pada Pasal XX (g) dan juga Indonesia harus dapat memberikanIndonesia masih memiliki beberapa alternatif melalui ketentuan WTO sendiri, khususnya pengecualian pada Pasal XX (g) dan juga Indonesia harus dapat memberikan

JURIS Dari Kepatuhan Menuju Kapabilitas Tata Kelola Evaluasi Efektivitas Kebijakan Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2026More at 2026

KEMENDAGRIKEMENDAGRI Peningkatan manajemen risiko memerlukan pergeseran dari pendekatan kepatuhan administratif ke pendekatan reflektif dan terintegrasi. Kebijakan perlu lebihPeningkatan manajemen risiko memerlukan pergeseran dari pendekatan kepatuhan administratif ke pendekatan reflektif dan terintegrasi. Kebijakan perlu lebih

JURIS Factors Associated with Human Immunodeficiency Virus Acquired Immunodeficiency Syndrome HIV AIDS Related Mortality at Dr Sardjito Hospital in Indonesia 2025More at 2025

ACTAMEDINDONESACTAMEDINDONES Kesimpulan: Pekerjaan, jumlah CD4 , dan stadium klinis secara kritis memengaruhi mortalitas pada ODHA yang menjalani terapi ART, dengan stadium klinisKesimpulan: Pekerjaan, jumlah CD4 , dan stadium klinis secara kritis memengaruhi mortalitas pada ODHA yang menjalani terapi ART, dengan stadium klinis

JURIS Patients with Systemic Lupus Erythematosus with Anxiety or Depression Clinical Characteristics Food Intake and Gut Microbiota Profile 2025More at 2025

ACTAMEDINDONESACTAMEDINDONES Pasien SLE dengan kecemasan menunjukkan proporsi Bacteroides yang jauh lebih tinggi dan tingkat C3 yang lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak memilikiPasien SLE dengan kecemasan menunjukkan proporsi Bacteroides yang jauh lebih tinggi dan tingkat C3 yang lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak memiliki

ads-block-test