UMDUMD
Jurnal Ilmiah Raad KerthaJurnal Ilmiah Raad KerthaRevolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. Embrio SPBE ini lahir dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Bahwa dalam kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Serta pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (e-government) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Menindaklanjuti Inpres tersebut, dikeluarkanlah Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Implementasi penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan belum berjalan maksimal.Masih banyak kekurangan dalam hal domain kebijakan, domain tata kelola, domain manajemen, dan domain Layanan SPBE.Upaya yang harus dilakukan oleh Pemda Kabupaten Tabanan dalam meningkatkan indeks SPBE adalah menyempurnakan peraturan kebijakan terkait SPBE serta merancang Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah, menyusun anggaran TIK dalam Rencana Induk SPBE, mengatur aplikasi tata kelola terintegrasi pada pusat data, membentuk Tim Koordinasi SPBE serta Tim Asesor Internal SPBE yang menjalankan tugasnya dengan baik, menyusun SOP yang berkaitan dengan manajemen SPBE, melaksanakan audit TIK secara berkala, serta menyempurnakan layanan SPBE yang mampu berjalan secara dua arah.
Untuk meningkatkan indeks SPBE di Pemerintah Kabupaten Tabanan, perlu ada fokus pada pengembangan dan implementasi sistem manajemen SPBE yang efektif. Hal ini mencakup pengelolaan data, keamanan, dan manajemen risiko. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa aplikasi-aplikasi yang digunakan terintegrasi dengan baik dan dapat diakses oleh masyarakat secara dua arah. Dengan demikian, layanan publik dapat ditingkatkan dan efisiensi dalam proses pemerintahan dapat dicapai. Selain itu, perlu juga dilakukan evaluasi dan perbaikan terhadap tata kelola SPBE, termasuk dalam hal perencanaan strategis dan penganggaran TIK yang terintegrasi. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Tabanan dapat mencapai indeks SPBE yang lebih maksimal.
| File size | 201 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
FHUKIFHUKI Keputusan ini memicu perdebatan tentang batas wewenang MK dan implikasinya terhadap prinsip pemisahan kekuasaan dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuanKeputusan ini memicu perdebatan tentang batas wewenang MK dan implikasinya terhadap prinsip pemisahan kekuasaan dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan
FHUKIFHUKI Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun perlindungan hukum bagi pembeli dalam transaksi aset perusahaan di atas HGB telah tersedia, efektivitasnya sangatPenelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun perlindungan hukum bagi pembeli dalam transaksi aset perusahaan di atas HGB telah tersedia, efektivitasnya sangat
SARI MUTIARASARI MUTIARA Tujuan kegiatan penyuluhan ini adalah untuk mengetahui hubungan pengetahuan dan dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat pasien diabetes mellitusTujuan kegiatan penyuluhan ini adalah untuk mengetahui hubungan pengetahuan dan dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat pasien diabetes mellitus
UNUSIAUNUSIA Di era digital saat ini, transaksi jual-beli lewat e-commerce telah menimbulkan dinamika dalam implementasi hukum perikatan. Artikel ini mengulas dinamikaDi era digital saat ini, transaksi jual-beli lewat e-commerce telah menimbulkan dinamika dalam implementasi hukum perikatan. Artikel ini mengulas dinamika
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), KUHP, serta peraturan OJK seperti POJK No. 12/POJK. 03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), KUHP, serta peraturan OJK seperti POJK No. 12/POJK. 03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan
UntikaUntika Dalam konteks tersebut, netralitas yang menjadi bagian penting dalam rangka menjamin pemilu yang berintegritas merupakan tersendiri dalam hukum tantanganDalam konteks tersebut, netralitas yang menjadi bagian penting dalam rangka menjamin pemilu yang berintegritas merupakan tersendiri dalam hukum tantangan
UntikaUntika Artinya bahwa konstitusi negara harus mengambarkan dan mencerminkan jiwa bangsa secara konseptual maupun secara kontekstual. Metode yang digunakan dalamArtinya bahwa konstitusi negara harus mengambarkan dan mencerminkan jiwa bangsa secara konseptual maupun secara kontekstual. Metode yang digunakan dalam
UntikaUntika Namun anak luar kawin tetap bisa mewaris apabila bapak biologisnya mengakuinya. Undang-Undang Perkawinan juga menyatakan hal yang sama mengenai hubunganNamun anak luar kawin tetap bisa mewaris apabila bapak biologisnya mengakuinya. Undang-Undang Perkawinan juga menyatakan hal yang sama mengenai hubungan
Useful /
PROSPECTPUBLISHINGPROSPECTPUBLISHING Program ASA BERGENDING adalah sebuah inisiatif community development berbasis gender dan lingkungan yang menyasar penyintas Kekerasan Dalam Rumah TanggaProgram ASA BERGENDING adalah sebuah inisiatif community development berbasis gender dan lingkungan yang menyasar penyintas Kekerasan Dalam Rumah Tangga
PROSPECTPUBLISHINGPROSPECTPUBLISHING Implementasi program ini menerapkan skema Biodiversity Conservation Based on Local Community for Sustainability Model dimana proses konservasi ikan BelidaImplementasi program ini menerapkan skema Biodiversity Conservation Based on Local Community for Sustainability Model dimana proses konservasi ikan Belida
SARI MUTIARASARI MUTIARA Bencana banjir sering terjadi saat musim hujan. Banjir disebabkan oleh berbagai faktor, seperti hujan, kerusakan retensi Daerah Aliran Sungai (DAS), kesalahanBencana banjir sering terjadi saat musim hujan. Banjir disebabkan oleh berbagai faktor, seperti hujan, kerusakan retensi Daerah Aliran Sungai (DAS), kesalahan
SINOMICSJOURNALSINOMICSJOURNAL Namun, secara parsial, pertumbuhan ekonomi dan upah minimum memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, sedangkanNamun, secara parsial, pertumbuhan ekonomi dan upah minimum memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, sedangkan