UMDUMD
Jurnal Ilmiah CakrawartiJurnal Ilmiah CakrawartiPemilihan umum merupakan alat atau sarana dalam pelaksanaan demokrasi yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2. Pemilihan umum diyakini hanya sebagai salah satu instrument untuk mendorong proses demokrasi. Karena demokrasi yang semakin matang akan mengurangi ketidakadilan dan membuat kehidupan masyarakat semakin terjamin kebebasannya dan mendorong terciptanya tatanan yang lebih adil. Namun demikian, demokrasi yang dilaksanakan melalui pemilihan umum di Indonesia saat ini bukanlah demokrasi dan pemilihan umum yang sangat cocok untuk Indonesia. Indonesia memiliki sebuah mekanisme berdemokrasi ala Indonesia dan hanya ada di Indonesia. Demokrasi Indonesia sudah sangat nyata tertuang dalam sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Untuk itu diperlukan kesadaran oleh pemimpin negeri dan anggota dewan terpilih untuk dapat memahami dan mendalami nilai-nilai dan roh dari demokrasi ala Indonesia. Sehingga demokrasi Indonesia semakin dekat dengan jiwa dan raga rakyat Indonesia.
D, 2014, Pengantar Ilmu Politik, Penerbit Ruzz Media. . Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa demokrasi Pancasila merupakan sebuah ideologi terbuka yang memiliki sifat inklusif, tidak totaliter, dan tidak dapat dipakai untuk melegitimasi kekuasaan pada sekelompok orang.Ideologi Pancasila ini dikembangkan dari nilai-nilai yang ada pada realitas Bangsa Indonesia dan mampu mengakomodasikan berbagai idealisme yang berkembang dalam masyarakat yang majemuk.Demokrasi Pancasila berada di tengah-tengah antara ideologi terbuka dan ideologi tertutup, tidak berpihak pada golongan tertentu dan memiliki ciri menyeluruh.Demokrasi Pancasila merupakan solusi bijak bagi Bangsa Indonesia untuk masa yang akan datang, dimana bentuk demokrasi tersebut tersurat dalam salah satu sila dalam sila-sila Pancasila yaitu sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.Tujuan dari kerakyatan adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia.Demokrasi adalah alat untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti yang tertulis pada sila kelima Pancasila.
Untuk lebih memahami seperti apa Demokrasi ala Indonesia yang kemudian menjadi Demokrasi Pancasila, maka penulis ingin mengungkap sebuah fakta tentang ideologi yang berkembang di dunia. Ideologi tertutup memiliki sifat dogmatis dan apriori, sedangkan ideologi terbuka memiliki sifat inklusif, tidak totaliter, dan tidak dapat dipakai untuk melegitimasi kekuasaan pada sekelompok orang. Demokrasi Pancasila merupakan sebuah ideologi terbuka yang dikembangkan dari nilai-nilai yang ada pada realitas Bangsa Indonesia dan mampu mengakomodasikan berbagai idealisme yang berkembang dalam masyarakat yang majemuk. Demokrasi Pancasila berada di tengah-tengah antara ideologi terbuka dan ideologi tertutup, tidak berpihak pada golongan tertentu dan memiliki ciri menyeluruh. Demokrasi Pancasila merupakan solusi bijak bagi Bangsa Indonesia untuk masa yang akan datang, dimana bentuk demokrasi tersebut tersurat dalam salah satu sila dalam sila-sila Pancasila yaitu sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Tujuan dari kerakyatan adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia. Demokrasi adalah alat untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti yang tertulis pada sila kelima Pancasila.
| File size | 192.73 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
STAIDDIMAKASSARSTAIDDIMAKASSAR Hadis‑hadis tersebut tidak hanya memberi legitimasi religius bagi kritik, tetapi juga menekankan penyampaian yang beradab, penuh hikmah, serta menghindariHadis‑hadis tersebut tidak hanya memberi legitimasi religius bagi kritik, tetapi juga menekankan penyampaian yang beradab, penuh hikmah, serta menghindari
STIALANMAKASSARSTIALANMAKASSAR Namun, kenyataan menunjukkan bahwa kebijakan pemberdayaan MSME bergeser dari semangat Ekonomi Kerakyatan. Kebijakan yang ada cenderung memprioritaskanNamun, kenyataan menunjukkan bahwa kebijakan pemberdayaan MSME bergeser dari semangat Ekonomi Kerakyatan. Kebijakan yang ada cenderung memprioritaskan
IJBLEIJBLE Crowdfunding mencerminkan prinsip demokrasi ekonomis, namun implementasinya di bidang komersial menghadapi tantangan hukum dan peraturan yang signifikan,Crowdfunding mencerminkan prinsip demokrasi ekonomis, namun implementasinya di bidang komersial menghadapi tantangan hukum dan peraturan yang signifikan,
RCRSRCRS Namun, struktur kebijakan ini lebih menonjolkan model elit yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi, sehingga kurang mengakomodasi kepentingan perguruanNamun, struktur kebijakan ini lebih menonjolkan model elit yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi, sehingga kurang mengakomodasi kepentingan perguruan
APPIHIAPPIHI Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara dilakukan secara tergesa-gesa dan tidak sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan menurutPembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara dilakukan secara tergesa-gesa dan tidak sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan menurut
UNESUNES Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers menjelaskan Kemerdekaan Pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsipMenurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers menjelaskan Kemerdekaan Pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip
UNTAGUNTAG Selain itu, perwakilan masyarakat juga telah diberikan kesempatan seluas-luasnya, tetapi masalah partisipasi masyarakat yang menjadi faktor utama timbulSelain itu, perwakilan masyarakat juga telah diberikan kesempatan seluas-luasnya, tetapi masalah partisipasi masyarakat yang menjadi faktor utama timbul
STAIBSLLGSTAIBSLLG Selain itu, penolakan terhadap penerapan hukum Syariah dianggap sebagai bentuk resistensi politik terhadap Islam, yang justru memicu munculnya dilemmaSelain itu, penolakan terhadap penerapan hukum Syariah dianggap sebagai bentuk resistensi politik terhadap Islam, yang justru memicu munculnya dilemma
Useful /
UMDUMD Pemerintah mendorong dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam pola partisipatif ini, sehingga masyarakat semakin berdaya dan ikutPemerintah mendorong dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam pola partisipatif ini, sehingga masyarakat semakin berdaya dan ikut
MIFTAHUL ULUMMIFTAHUL ULUM Tujuannya memperkuat nilai-nilai religius, karakter sosial, dan semangat toleransi. Kegiatan dua hari ini melibatkan kolaborasi mahasiswa, guru, siswa,Tujuannya memperkuat nilai-nilai religius, karakter sosial, dan semangat toleransi. Kegiatan dua hari ini melibatkan kolaborasi mahasiswa, guru, siswa,
MIFTAHUL ULUMMIFTAHUL ULUM Keilmuan yang diperoleh dari kegiatan ini perlu diterapkan secara berkelanjutan dalam kehidupan masyarakat di Kelurahan Pondok Labu dan dijadikan sumberKeilmuan yang diperoleh dari kegiatan ini perlu diterapkan secara berkelanjutan dalam kehidupan masyarakat di Kelurahan Pondok Labu dan dijadikan sumber
UNESUNES Pada penyidikan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati seseorang, untuk keperluan pembuktian penyidik mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaanPada penyidikan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati seseorang, untuk keperluan pembuktian penyidik mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan