UNESUNES

Jurnal Sakato Ekasakti Law ReviewJurnal Sakato Ekasakti Law Review

Pada penyidikan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati seseorang, untuk keperluan pembuktian penyidik mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan luka terhadap tubuh korban atau pemeriksaan mayat (autopsi) sebagaimana diatur dalam Pasal 134 KUHAP. Penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban. Namun dalam pelaksanaannya sering terjadi penolakan oleh pihak keluarga untuk dilakukannya autopsi, sebagaimana yang terjadi pada perkara tindak pidana dengan berkas Perkara Nomor: BP/B/127/XII/2023/SPKT/III/Res-Pessel. Dalam perkara tindak pidana tersebut keluarga korban berkeberatan untuk dilakukan bedah mayat (autopsi), yang dapat dijadikan bukti pada rekam medis untuk dituangkan dalam bukti surat yang disebut visum et repertum.

Hubungan autopsi dengan penerapan unsur tindak pidana penganiayaan adalah sebagai syarat menentukan Pasal yang dilanggar oleh pelaku tindak pidana dan sebagai dasar pemeriksaan saksi ahli pada saat pembuktian di persidangan atas keadaan mayat korban yang dituangkan dalam surat hasil visum et repertum sebagai alat bukti.Akibat hukum atas penolakan dilakukannya pemeriksaan autopsi pada penyidikan tindak pidana penganiayaan adalah tidak terpenuhinya alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, serta mempengaruhi penerapan Pasal yang dilanggar oleh pelaku tindak pidana.

Penelitian lanjutan dapat mengkaji lebih dalam tentang efektivitas alternatif pembuktian dalam kasus penganiayaan ketika autopsi ditolak, termasuk penggunaan teknologi forensik non-invasif. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi faktor-faktor budaya atau agama yang memengaruhi penolakan autopsi dan bagaimana penyidik dapat mengatasi hambatan tersebut. Terakhir, penelitian dapat memfokuskan pada pengembangan protokol komunikasi antara penyidik dan keluarga korban untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya autopsi dalam proses hukum.

  1. Akibat Hukum Atas Penolakan Dilakukannya Autopsi Pada Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan | Jurnal... doi.org/10.31933/kk1enp36Akibat Hukum Atas Penolakan Dilakukannya Autopsi Pada Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Jurnal doi 10 31933 kk1enp36
Read online
File size267.95 KB
Pages12
DMCAReport

Related /

ads-block-test