UNESUNES
Jurnal Sakato Ekasakti Law ReviewJurnal Sakato Ekasakti Law ReviewPasal 16 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Notaris wajib bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, termasuk dalam penerbitan covernote. Sebagaimana kasus yang terjadi pada putusan nomor 42/Pdt.G/2018/PN.Mks dan putusan nomor 82/Pdt.G/2022/PN.Jmr yang mana kedua putusan tersebut muncul akibat adanya kegagalan dari sebuah covernote yang diterbitkan oleh Notaris, sehingga merugikan pihak bank selaku kreditur. Pertanggungjawaban hukum terhadap Notaris atas penerbitan covernote adalah pertanggungjawaban administratif dan pertanggungjawaban secara perdata karena ditolaknya gugatan Notaris terhadap pembatalan covernote yang telah diterbitkannya. Sedangkan pada putusan nomor 82/Pdt.G/2022/PN.Jmr adalah pertanggungjawaban secara perdata sebagaimana putusan Hakim menyatakan bahwa covernote dan PPJB yang diterbitkan oleh Notaris tidak memiliki kekuatan hukum.
Mks, Notaris dipertanggungjawabkan secara administratif dan perdata karena mengeluarkan covernote ganda yang merugikan BPR Dana Niaga Mandiri serta ditolaknya gugatan Notaris sehingga Surat Pernyataan Damai beserta perjanjian ganti rugi tetap sah dan berlaku.Jmr, Notaris dipertanggungjawabkan secara perdata karena covernote dan PPJB yang diterbitkan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga Notaris dan debitur wajib mengganti jaminan atau membayar kerugian kepada kreditur.Pertimbangan Hakim mencerminkan penegakan tanggung jawab Notaris.pada putusan pertama gugatan pembatalan covernote dan Surat Kesepakatan Damai ditolak, sementara pada putusan kedua gugatan penggugat dikabulkan dengan pembatalan covernote dan PPJB, menegaskan kewajiban Notaris menanggung kerugian.
Pertama, penelitian selanjutnya dapat mendalami faktor-faktor yang memicu praktik penerbitan covernote berganda oleh Notaris dan kegagalan pemenuhan jaminan, misalnya melalui studi kualitatif dengan wawancara mendalam kepada Notaris, pegawai kantor notaris, dan perwakilan bank, sehingga diperoleh model pencegahan risiko yang dapat diimplementasikan pada standar prosedur kerja Notaris. Kedua, studi lanjutan dapat mengevaluasi efektivitas berbagai mekanisme pengawasan administratif yang diterapkan oleh Majelis Pengawas Notaris, termasuk proses pelaporan dan sanksi, serta dampaknya terhadap tingkat kepatuhan Notaris dalam penerbitan covernote, dengan melakukan analisis komparatif kasus selama lima sampai sepuluh tahun terakhir. Ketiga, penelitian berikutnya dapat mengembangkan analisis empiris tentang persepsi, harapan, dan kerentanan yang dirasakan oleh pihak bank, debitur, dan Notaris terhadap penggunaan covernote dibandingkan akta autentik sebagai dasar pencairan kredit, serta menilai potensi digitalisasi dokumen kenotariatan untuk meningkatkan transparansi, keamanan, dan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan. Ide-ide ini akan memperkaya pemahaman, menawarkan solusi kebijakan, dan meminimalkan kerugian di masa depan.
| File size | 244.71 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
STTS ABDA AGUNGSTTS ABDA AGUNG Data dianalisis melalui pendekatan hermeneutik filosofis untuk menemukan sintesis antara iman Kristen dan nilai-nilai dialogis dalam pendidikan. TemuanData dianalisis melalui pendekatan hermeneutik filosofis untuk menemukan sintesis antara iman Kristen dan nilai-nilai dialogis dalam pendidikan. Temuan
UntikaUntika Tujuan artikel ini adalah untuk mengidentifikasi dan memahami ketentuan hukum yang mengatur Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah negara berdasarkan Undang‑UndangTujuan artikel ini adalah untuk mengidentifikasi dan memahami ketentuan hukum yang mengatur Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah negara berdasarkan Undang‑Undang
UNESUNES Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers menjelaskan Kemerdekaan Pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsipMenurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers menjelaskan Kemerdekaan Pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip
UNESUNES Namun dalam pelaksanaannya sering terjadi penolakan oleh pihak keluarga untuk dilakukannya autopsi, sebagaimana yang terjadi pada perkara tindak pidanaNamun dalam pelaksanaannya sering terjadi penolakan oleh pihak keluarga untuk dilakukannya autopsi, sebagaimana yang terjadi pada perkara tindak pidana
UNESUNES Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder selanjutnyaPendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder selanjutnya
UNUKALTIMUNUKALTIM Dengan demikian, tujuan pendidikan tercapai secara efektif, meningkatkan koordinasi antar tenaga pengajar, dan sinergi dalam pelaksanaan program pendidikan.Dengan demikian, tujuan pendidikan tercapai secara efektif, meningkatkan koordinasi antar tenaga pengajar, dan sinergi dalam pelaksanaan program pendidikan.
UNESUNES Dengan kasus yang sama diatas, adanya disparitas pada putusan hakim pada dua perkara diatas. Hakim dalam memutuskan suatu perkara mempunyai keyakinan sertaDengan kasus yang sama diatas, adanya disparitas pada putusan hakim pada dua perkara diatas. Hakim dalam memutuskan suatu perkara mempunyai keyakinan serta
ISDIKKIERAHAISDIKKIERAHA Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dan perilaku yang diamati. Prosedur pengumpulan data dilakukanPenelitian ini bersifat kualitatif dengan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dan perilaku yang diamati. Prosedur pengumpulan data dilakukan
Useful /
UMSBUMSB Arlinda memiliki modal sosial yang merupakan hasil akumulasi dari modal simboliknya, sehingga mampu melanggengkan kekuasaannya di Darubiah. KepemimpinanArlinda memiliki modal sosial yang merupakan hasil akumulasi dari modal simboliknya, sehingga mampu melanggengkan kekuasaannya di Darubiah. Kepemimpinan
UntikaUntika Berlakunya asas ini memberi konsekwensi terhadap model penegakan hukum Pidana Korporasi di Indonesia. Pasal 49 mengatur bahwa pertanggungjawaban pidanaBerlakunya asas ini memberi konsekwensi terhadap model penegakan hukum Pidana Korporasi di Indonesia. Pasal 49 mengatur bahwa pertanggungjawaban pidana
UMSBUMSB Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi PBK memerlukan harmonisasi antara kebijakan pusat dan fleksibilitas lokal. Implementasi PenganggaranTemuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi PBK memerlukan harmonisasi antara kebijakan pusat dan fleksibilitas lokal. Implementasi Penganggaran
UPN VeteranUPN Veteran Penelitian menunjukkan bahwa baik Motivasi Pelayanan Publik maupun Role Stress berpengaruh signifikan terhadap Komitmen Organisasi dan Kinerja Pegawai.Penelitian menunjukkan bahwa baik Motivasi Pelayanan Publik maupun Role Stress berpengaruh signifikan terhadap Komitmen Organisasi dan Kinerja Pegawai.