UNESUNES
Jurnal Sakato Ekasakti Law ReviewJurnal Sakato Ekasakti Law ReviewPasal 16 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Notaris wajib bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, termasuk dalam penerbitan covernote. Sebagaimana kasus yang terjadi pada putusan nomor 42/Pdt.G/2018/PN.Mks dan putusan nomor 82/Pdt.G/2022/PN.Jmr yang mana kedua putusan tersebut muncul akibat adanya kegagalan dari sebuah covernote yang diterbitkan oleh Notaris, sehingga merugikan pihak bank selaku kreditur. Pertanggungjawaban hukum terhadap Notaris atas penerbitan covernote adalah pertanggungjawaban administratif dan pertanggungjawaban secara perdata karena ditolaknya gugatan Notaris terhadap pembatalan covernote yang telah diterbitkannya. Sedangkan pada putusan nomor 82/Pdt.G/2022/PN.Jmr adalah pertanggungjawaban secara perdata sebagaimana putusan Hakim menyatakan bahwa covernote dan PPJB yang diterbitkan oleh Notaris tidak memiliki kekuatan hukum.
Mks, Notaris dipertanggungjawabkan secara administratif dan perdata karena mengeluarkan covernote ganda yang merugikan BPR Dana Niaga Mandiri serta ditolaknya gugatan Notaris sehingga Surat Pernyataan Damai beserta perjanjian ganti rugi tetap sah dan berlaku.Jmr, Notaris dipertanggungjawabkan secara perdata karena covernote dan PPJB yang diterbitkan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga Notaris dan debitur wajib mengganti jaminan atau membayar kerugian kepada kreditur.Pertimbangan Hakim mencerminkan penegakan tanggung jawab Notaris.pada putusan pertama gugatan pembatalan covernote dan Surat Kesepakatan Damai ditolak, sementara pada putusan kedua gugatan penggugat dikabulkan dengan pembatalan covernote dan PPJB, menegaskan kewajiban Notaris menanggung kerugian.
Pertama, penelitian selanjutnya dapat mendalami faktor-faktor yang memicu praktik penerbitan covernote berganda oleh Notaris dan kegagalan pemenuhan jaminan, misalnya melalui studi kualitatif dengan wawancara mendalam kepada Notaris, pegawai kantor notaris, dan perwakilan bank, sehingga diperoleh model pencegahan risiko yang dapat diimplementasikan pada standar prosedur kerja Notaris. Kedua, studi lanjutan dapat mengevaluasi efektivitas berbagai mekanisme pengawasan administratif yang diterapkan oleh Majelis Pengawas Notaris, termasuk proses pelaporan dan sanksi, serta dampaknya terhadap tingkat kepatuhan Notaris dalam penerbitan covernote, dengan melakukan analisis komparatif kasus selama lima sampai sepuluh tahun terakhir. Ketiga, penelitian berikutnya dapat mengembangkan analisis empiris tentang persepsi, harapan, dan kerentanan yang dirasakan oleh pihak bank, debitur, dan Notaris terhadap penggunaan covernote dibandingkan akta autentik sebagai dasar pencairan kredit, serta menilai potensi digitalisasi dokumen kenotariatan untuk meningkatkan transparansi, keamanan, dan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan. Ide-ide ini akan memperkaya pemahaman, menawarkan solusi kebijakan, dan meminimalkan kerugian di masa depan.
| File size | 244.71 KB |
| Pages | 13 |
| Short Link | https://juris.id/p-1a2 |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
JOIVJOIV TETRA yang digunakan beroperasi pada frekuensi 806‑821 MHz dan 851‑866 MHz dengan lebar pita 15 MHz atau 600 kanal, sementara kebutuhan kanalTETRA yang digunakan beroperasi pada frekuensi 806‑821 MHz dan 851‑866 MHz dengan lebar pita 15 MHz atau 600 kanal, sementara kebutuhan kanal
UDBUDB Rumah sakit merupakan tempat pemberi pelayanan kesehatan yang harus memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada pasien. Perhitungan efisiensiRumah sakit merupakan tempat pemberi pelayanan kesehatan yang harus memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada pasien. Perhitungan efisiensi
APPIHIAPPIHI Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU, tetapi kurang memperhatikan aspek keadilan yang berdampak luas terhadap pihak terkait. Direksi perseroan sebagai personal guaranteePasal 8 ayat (4) UUKPKPU, tetapi kurang memperhatikan aspek keadilan yang berdampak luas terhadap pihak terkait. Direksi perseroan sebagai personal guarantee
IAIN CURUPIAIN CURUP Motivasi kajian adalah orientasi kebijakan yang eksploitif dan antroposentris, yang mengabaikan ekuitas antargenerasi serta keadilan ekologi. Metode yangMotivasi kajian adalah orientasi kebijakan yang eksploitif dan antroposentris, yang mengabaikan ekuitas antargenerasi serta keadilan ekologi. Metode yang
UntikaUntika (2) Pemberian sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 seperti pemotongan tunjangan dan teguran. (3) Pelaksanaan sanksi kedisiplinan oleh(2) Pemberian sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 seperti pemotongan tunjangan dan teguran. (3) Pelaksanaan sanksi kedisiplinan oleh
UntikaUntika Proses peradilan pidana yang berakhir pada pemenjaraan pelaku tindak pidana berdampak pada kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan di kabupaten Jember.Proses peradilan pidana yang berakhir pada pemenjaraan pelaku tindak pidana berdampak pada kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan di kabupaten Jember.
IPBIPB Penelitian ini menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat lokal melalui integrasi pengetahuan dan praktik tradisional mereka ke dalam kerangka tataPenelitian ini menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat lokal melalui integrasi pengetahuan dan praktik tradisional mereka ke dalam kerangka tata
IAIN SUIAIN SU Keempatnya berpengaruh pada budaya akademik dalam sistem pendidikan dayah yang meliputi budaya belajar, memberi pendapat, pengembangan keilmuan, dan berorganisasi.Keempatnya berpengaruh pada budaya akademik dalam sistem pendidikan dayah yang meliputi budaya belajar, memberi pendapat, pengembangan keilmuan, dan berorganisasi.
Useful /
IPBIPB Identifikasi tipologi keberlanjutan pada tingkat desa mendukung perencanaan tata ruang dan alokasi sumber daya yang terarah, memungkinkan pemerintah daerahIdentifikasi tipologi keberlanjutan pada tingkat desa mendukung perencanaan tata ruang dan alokasi sumber daya yang terarah, memungkinkan pemerintah daerah
IPBIPB Hasil overlay menunjukkan adanya perubahan signifikan pada LULC, yaitu berkurangnya kawasan hutan bercampur sebesar 528,2 ha dan lahan pertanian sebesarHasil overlay menunjukkan adanya perubahan signifikan pada LULC, yaitu berkurangnya kawasan hutan bercampur sebesar 528,2 ha dan lahan pertanian sebesar
IPBIPB Pengalokasian dan pengelolaan lahan yang tepat tidak hanya meningkatkan produksi padi lokal dan ketahanan pangan hingga tahun 2033, tetapi juga memperkuatPengalokasian dan pengelolaan lahan yang tepat tidak hanya meningkatkan produksi padi lokal dan ketahanan pangan hingga tahun 2033, tetapi juga memperkuat
IPBIPB Bidang penelitian sampah telah berkembang pesat selama lima belas tahun terakhir, mencakup aspek perilaku manusia dan aspek fisik sampah. Theory of PlannedBidang penelitian sampah telah berkembang pesat selama lima belas tahun terakhir, mencakup aspek perilaku manusia dan aspek fisik sampah. Theory of Planned