APPIHIAPPIHI
Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum IndonesiaAmandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum IndonesiaSalah satu organ Perseroan Terbatas yang seringkali menjadi penjamin atas utang suatu perusahaan adalah Direksi. Dalam praktiknya, ketika sebuah perseroan tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya untuk membayar utang, seringkali penjamin dipailitkan bersamaan dengan debitor. Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU menyatakan bahwa apabila Debitor memiliki dua atau lebih Kreditor dan mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim mengenai penerapan pembuktian sederhana dalam Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg serta bagaimana implikasinya terhadap Direksi perseroan yang berkedudukan sebagai personal guarantee atas utang perseroannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum mayoritas Majelis Hakim pemeriksa perkara belum sepenuhnya sesuai apabila ditinjau dari UUKPKPU, sebab majelis hakim hanya mementingkan pemenuhan syarat formal tanpa memperhatikan asas-asas dalam kepailitan yang akan berdampak luas terhadap para pihak yang terkait. Selain itu, implikasi yuridis yang ditimbulkan dari putusan tersebut yaitu Direksi perseroan sebagai personal guarantee tetap bertanggung jawab secara pribadi atas utang perseroan, sehingga menyebabkan kepailitan atas dirinya dan juga perseroannya.
Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 20/Pdt.Smg memutuskan bahwa permohonan pailit telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo.Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU, tetapi kurang memperhatikan aspek keadilan yang berdampak luas terhadap pihak terkait.Direksi perseroan sebagai personal guarantee tetap bertanggung jawab secara pribadi atas utang perseroan, sehingga pailit bersama perseroannya.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada standarisasi penafsiran hakim terkait konsep pembuktian sederhana untuk mengurangi inkonsistensi putusan. Studi tentang efektivitas mekanisme alternatif penyelesaian utang, seperti restrukturisasi melalui PKPU, perlu dikembangkan untuk melindungi kepentingan konsumen dalam sektor properti. Penelitian juga disarankan untuk menggali lebih dalam tentang tanggung jawab hukum direksi dalam pemberian jaminan perorangan, termasuk pelonggaran terhadap aspek etika bisnis sebagai bagian dari analisis yuridis.
- Efektivitas Kedudukan Direksi sebagai Personal Guarantee dalam Hal Kepailitan Perseroan Dikaitkan dengan... journal.appihi.or.id/index.php/Amandemen/article/view/1299Efektivitas Kedudukan Direksi sebagai Personal Guarantee dalam Hal Kepailitan Perseroan Dikaitkan dengan journal appihi index php Amandemen article view 1299
- PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MENGANALISIS JAMINAN KEBENDAAN SEBAGAI PENGAMAN PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN... jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/ACTA-V1N2A10PRINSIP KEHATI HATIAN DALAM MENGANALISIS JAMINAN KEBENDAAN SEBAGAI PENGAMAN PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN jurnal fh unpad ac index php acta article view ACTA V1N2A10
- Perbedaan Tanggung Jawab Direksi Sebagai Personal Guarantee Dan Penyebab Kerugian Perseroan Terbatas... journal.uii.ac.id/JON/article/view/25443Perbedaan Tanggung Jawab Direksi Sebagai Personal Guarantee Dan Penyebab Kerugian Perseroan Terbatas journal uii ac JON article view 25443
- EKSEKUSI JAMINAN PERORANGAN (BORGTOCHT) DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI KEPAILITAN (ANALISIS... doi.org/10.24123/jmta.v1i1.1838EKSEKUSI JAMINAN PERORANGAN BORGTOCHT DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI KEPAILITAN ANALISIS doi 10 24123 jmta v1i1 1838
| File size | 461.46 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
APPIHIAPPIHI Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan perbaikan mekanisme legislasi agar penyusunan undang-undang di masa mendatang lebih partisipatif, transparan,Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan perbaikan mekanisme legislasi agar penyusunan undang-undang di masa mendatang lebih partisipatif, transparan,
APPIHIAPPIHI Dalam kasus Pageant Miss Beauty Jatim 2022, MoU berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, serta pelanggarannya dapatDalam kasus Pageant Miss Beauty Jatim 2022, MoU berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, serta pelanggarannya dapat
UNESUNES melaksanakan kegiatan literasi atau edukasi terhadap pencegahan berita pers yang memicu konflik masyarakat. b. Menghilangkan adanya kesempatan dalam penyebaranmelaksanakan kegiatan literasi atau edukasi terhadap pencegahan berita pers yang memicu konflik masyarakat. b. Menghilangkan adanya kesempatan dalam penyebaran
UNESUNES Akibat hukum atas penolakan dilakukannya pemeriksaan autopsi pada penyidikan tindak pidana penganiayaan adalah tidak terpenuhinya alat bukti sebagaimanaAkibat hukum atas penolakan dilakukannya pemeriksaan autopsi pada penyidikan tindak pidana penganiayaan adalah tidak terpenuhinya alat bukti sebagaimana
UNESUNES Hasil pembahasan dan analisis disimpulkan bahwa terhadap peristiwa yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan danHasil pembahasan dan analisis disimpulkan bahwa terhadap peristiwa yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
UNESUNES B/2023/PN Lbp adalah dengan memperhatikan fakta-fakta hukum mendakwa terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1e, 2e KUHPidana. PertimbanganB/2023/PN Lbp adalah dengan memperhatikan fakta-fakta hukum mendakwa terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1e, 2e KUHPidana. Pertimbangan
UNESUNES Sebagaimana kasus yang terjadi pada putusan nomor 42/Pdt. G/2018/PN. Mks dan putusan nomor 82/Pdt. G/2022/PN. Jmr yang mana kedua putusan tersebut munculSebagaimana kasus yang terjadi pada putusan nomor 42/Pdt. G/2018/PN. Mks dan putusan nomor 82/Pdt. G/2022/PN. Jmr yang mana kedua putusan tersebut muncul
ISDIKKIERAHAISDIKKIERAHA Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Alay di pasar jual beli Ternate berupa penghilangan huruf tertentu dari kata. Penelitian ini dilakukanHasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Alay di pasar jual beli Ternate berupa penghilangan huruf tertentu dari kata. Penelitian ini dilakukan
Useful /
APPIHIAPPIHI Kegiatan ekspor dan impor harus mengacu pada tiga prinsip dasar hukum perdagangan internasional. kebebasan berkontrak, pacta sunt servanda, dan penggunaanKegiatan ekspor dan impor harus mengacu pada tiga prinsip dasar hukum perdagangan internasional. kebebasan berkontrak, pacta sunt servanda, dan penggunaan
APPIHIAPPIHI BBPOM Gorontalo melaksanakan perlindungan hukum melalui dua jalur, yaitu preventif berupa sosialisasi, edukasi, dan inspeksi rutin, serta represif berupaBBPOM Gorontalo melaksanakan perlindungan hukum melalui dua jalur, yaitu preventif berupa sosialisasi, edukasi, dan inspeksi rutin, serta represif berupa
APPIHIAPPIHI Amandemen 1999–2002 menjadi bukti bahwa konstitusi dapat diperbaiki tanpa mengorbankan kontinuitas negara. Dengan demikian, amandemen dipandang sebagaiAmandemen 1999–2002 menjadi bukti bahwa konstitusi dapat diperbaiki tanpa mengorbankan kontinuitas negara. Dengan demikian, amandemen dipandang sebagai
UINSAIZUUINSAIZU Pendekatan ini menonjolkan dinamisasi tafsir untuk menyelesaikan paradoks dalam ajaran Islam. Implementasinya menunjukkan upaya untuk menjembatani kesenjanganPendekatan ini menonjolkan dinamisasi tafsir untuk menyelesaikan paradoks dalam ajaran Islam. Implementasinya menunjukkan upaya untuk menjembatani kesenjangan