APPIHIAPPIHI
Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum IndonesiaAmandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum IndonesiaSalah satu organ Perseroan Terbatas yang seringkali menjadi penjamin atas utang suatu perusahaan adalah Direksi. Dalam praktiknya, ketika sebuah perseroan tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya untuk membayar utang, seringkali penjamin dipailitkan bersamaan dengan debitor. Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU menyatakan bahwa apabila Debitor memiliki dua atau lebih Kreditor dan mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim mengenai penerapan pembuktian sederhana dalam Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg serta bagaimana implikasinya terhadap Direksi perseroan yang berkedudukan sebagai personal guarantee atas utang perseroannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum mayoritas Majelis Hakim pemeriksa perkara belum sepenuhnya sesuai apabila ditinjau dari UUKPKPU, sebab majelis hakim hanya mementingkan pemenuhan syarat formal tanpa memperhatikan asas-asas dalam kepailitan yang akan berdampak luas terhadap para pihak yang terkait. Selain itu, implikasi yuridis yang ditimbulkan dari putusan tersebut yaitu Direksi perseroan sebagai personal guarantee tetap bertanggung jawab secara pribadi atas utang perseroan, sehingga menyebabkan kepailitan atas dirinya dan juga perseroannya.
Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 20/Pdt.Smg memutuskan bahwa permohonan pailit telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo.Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU, tetapi kurang memperhatikan aspek keadilan yang berdampak luas terhadap pihak terkait.Direksi perseroan sebagai personal guarantee tetap bertanggung jawab secara pribadi atas utang perseroan, sehingga pailit bersama perseroannya.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada standarisasi penafsiran hakim terkait konsep pembuktian sederhana untuk mengurangi inkonsistensi putusan. Studi tentang efektivitas mekanisme alternatif penyelesaian utang, seperti restrukturisasi melalui PKPU, perlu dikembangkan untuk melindungi kepentingan konsumen dalam sektor properti. Penelitian juga disarankan untuk menggali lebih dalam tentang tanggung jawab hukum direksi dalam pemberian jaminan perorangan, termasuk pelonggaran terhadap aspek etika bisnis sebagai bagian dari analisis yuridis.
- Efektivitas Kedudukan Direksi sebagai Personal Guarantee dalam Hal Kepailitan Perseroan Dikaitkan dengan... journal.appihi.or.id/index.php/Amandemen/article/view/1299Efektivitas Kedudukan Direksi sebagai Personal Guarantee dalam Hal Kepailitan Perseroan Dikaitkan dengan journal appihi index php Amandemen article view 1299
- PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MENGANALISIS JAMINAN KEBENDAAN SEBAGAI PENGAMAN PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN... jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/ACTA-V1N2A10PRINSIP KEHATI HATIAN DALAM MENGANALISIS JAMINAN KEBENDAAN SEBAGAI PENGAMAN PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN jurnal fh unpad ac index php acta article view ACTA V1N2A10
- Perbedaan Tanggung Jawab Direksi Sebagai Personal Guarantee Dan Penyebab Kerugian Perseroan Terbatas... journal.uii.ac.id/JON/article/view/25443Perbedaan Tanggung Jawab Direksi Sebagai Personal Guarantee Dan Penyebab Kerugian Perseroan Terbatas journal uii ac JON article view 25443
- EKSEKUSI JAMINAN PERORANGAN (BORGTOCHT) DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI KEPAILITAN (ANALISIS... doi.org/10.24123/jmta.v1i1.1838EKSEKUSI JAMINAN PERORANGAN BORGTOCHT DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI KEPAILITAN ANALISIS doi 10 24123 jmta v1i1 1838
| File size | 461.46 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
UNRIKAUNRIKA Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki jenjang kebijakan publik yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undanganSebagai negara hukum, Indonesia memiliki jenjang kebijakan publik yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan
DAARULHUDADAARULHUDA Penyebab korupsi berasal dari faktor internal individu dan faktor eksternal seperti sistem birokrasi yang lemah. Penanggulangan korupsi harus dilakukanPenyebab korupsi berasal dari faktor internal individu dan faktor eksternal seperti sistem birokrasi yang lemah. Penanggulangan korupsi harus dilakukan
DAARULHUDADAARULHUDA Namun, fenomena keterlibatan PNS dalam tindak pidana korupsi masih memengaruhi menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Upaya pemberantasan korupsiNamun, fenomena keterlibatan PNS dalam tindak pidana korupsi masih memengaruhi menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Upaya pemberantasan korupsi
DAARULHUDADAARULHUDA 19 Tahun 2019 dalam mengungkap korupsi sistemik menghadapi tantangan multidimensi. Pembentukan Dewan Pengawas dan perubahan status kelembagaan KPK berpotensi19 Tahun 2019 dalam mengungkap korupsi sistemik menghadapi tantangan multidimensi. Pembentukan Dewan Pengawas dan perubahan status kelembagaan KPK berpotensi
IAPAIAPA Akhirnya, ada akuntabilitas terbatas untuk mempertanggungjawabkan individu dan institusi, yang menyebabkan budaya impunitas, karena pejabat terus melakukanAkhirnya, ada akuntabilitas terbatas untuk mempertanggungjawabkan individu dan institusi, yang menyebabkan budaya impunitas, karena pejabat terus melakukan
UNSULTRAUNSULTRA Kolaborasi multipihak antara pemerintah, petani, pengusaha lokal, dan investor terbukti penting dalam memperkuat tata kelola yang transparan, akuntabel,Kolaborasi multipihak antara pemerintah, petani, pengusaha lokal, dan investor terbukti penting dalam memperkuat tata kelola yang transparan, akuntabel,
UNIRAYAUNIRAYA Debasement, yaitu metode penyalahgunaan kekuasaan yang mengakibatkan kerugian moneter negara, merupakan salah satu metode pencemaran nama baik yang seringDebasement, yaitu metode penyalahgunaan kekuasaan yang mengakibatkan kerugian moneter negara, merupakan salah satu metode pencemaran nama baik yang sering
UNISSULAUNISSULA The Village Law also guarantees citizens participation to be actively involved in monitoring village development. Article 82 of the Village Law expresslyThe Village Law also guarantees citizens participation to be actively involved in monitoring village development. Article 82 of the Village Law expressly
Useful /
BPKBPK Based on the SWOT analysis conducted, the most suitable strategy for the Jombang Regional Revenue Agency is a combination of strengths and opportunitiesBased on the SWOT analysis conducted, the most suitable strategy for the Jombang Regional Revenue Agency is a combination of strengths and opportunities
STKIP PERSADASTKIP PERSADA > 0, IRR 9,02 % > DR 6 %, PI sebesar 1,84 dapat disimpulkan bahwa usaha DAM secara ekonomi menjanjikan keuntungan, dan pengembalian modal usaha dapat dicapai> 0, IRR 9,02 % > DR 6 %, PI sebesar 1,84 dapat disimpulkan bahwa usaha DAM secara ekonomi menjanjikan keuntungan, dan pengembalian modal usaha dapat dicapai
UNISSULAUNISSULA Pengaturan dalam Labor Cluster RUU Cipta Kerja saat ini berpotensi menjauhkan kesejahteraan pekerja dari tujuan Negara Kesejahteraan yang termuat dalamPengaturan dalam Labor Cluster RUU Cipta Kerja saat ini berpotensi menjauhkan kesejahteraan pekerja dari tujuan Negara Kesejahteraan yang termuat dalam
UNISSULAUNISSULA Peace in islam is recommended because if there is peace among disputants, they will avoid from hostility. If it does not work, it can be passed by al-tahkimPeace in islam is recommended because if there is peace among disputants, they will avoid from hostility. If it does not work, it can be passed by al-tahkim