HK PUBLISHINGHK PUBLISHING
Journal of CitizenshipJournal of CitizenshipUpaya pemerintah selama ini yang telah dilakukan berbagai cara agar menghasilkan pelayanan yang lebih cepat, tepat, serta transparan. Salah satu unsur yang ada dalam organisasi pemerintahan daerah adalah protokol. Tugas pokok dan fungsi yang dapat menjadikan sebuah kegiatan dapat berjalan dengan baik, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana .
Berdasarkan hasil penelitian dilapangan mengenai Evaluasi Kebijakan Tugas Pokok dan Fungsi pada Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang dapat disimpulkan bahwa belum optimal dan sangat perlu diperbaiki terutama pada indikator pemerataan dan ketepatan.Adapun beberapa masalah yang terjadi dikarenakan pegawai masih belum mengetahui tugas pokok dan fungsinya sehingga masih terdapat kegiatan yang tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan pimpinan.
Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan kemampuan dan kompetensi pegawai protokol, serta penambahan anggaran dan fasilitas untuk mendukung tugas pokok dan fungsi protokol. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi dan monitoring secara teratur untuk memastikan bahwa kebijakan tugas pokok dan fungsi protokol dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah.
| File size | 249.87 KB |
| Pages | 14 |
| Short Link | https://juris.id/p-10z |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
BPKBPK The journey of fixed asset accounting in Indonesia, especially in the local government, has undergone many developments. Starting from the Local FinancialThe journey of fixed asset accounting in Indonesia, especially in the local government, has undergone many developments. Starting from the Local Financial
PPISHKPPISHK This study aims to explore the leadership of Indah Putri Indriani as a regent within the North Luwu Regency Government in the process of compassionateThis study aims to explore the leadership of Indah Putri Indriani as a regent within the North Luwu Regency Government in the process of compassionate
LPKIALPKIA Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan teknologi digital dalam pengelolaan arsip elektronik pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintahan Daerah KabupatenHasil penelitian menunjukan bahwa penerapan teknologi digital dalam pengelolaan arsip elektronik pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintahan Daerah Kabupaten
UMMUMM Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang secara kontroversial mengubah persyaratan pencalonan kepala daerah dari berbasis kursi atau suaraPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang secara kontroversial mengubah persyaratan pencalonan kepala daerah dari berbasis kursi atau suara
UNESUNES Hubungan autopsi dengan penerapan unsur tindak pidana penganiayaan adalah sebagai syarat menentukan Pasal yang dilanggar oleh pelaku tindak pidana danHubungan autopsi dengan penerapan unsur tindak pidana penganiayaan adalah sebagai syarat menentukan Pasal yang dilanggar oleh pelaku tindak pidana dan
UNISTIUNISTI Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Balai KSDA Sumatera Selatan melakukan tahapan penggajian ASN dan PPNPN dimulai dariBerdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Balai KSDA Sumatera Selatan melakukan tahapan penggajian ASN dan PPNPN dimulai dari
UNTANUNTAN Penulisan ini dilakukan di lingkungan Dinas Pendidikan SD Negeri 007 Teluk Sebong. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada analisa kedisiplinan guruPenulisan ini dilakukan di lingkungan Dinas Pendidikan SD Negeri 007 Teluk Sebong. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada analisa kedisiplinan guru
UADUAD 10/2016 menimbulkan problematika hukum karena sekaligus melindungi demokrasi dengan mencegah penyalahgunaan jabatan incumbent, namun juga menghambat pelaksanaan10/2016 menimbulkan problematika hukum karena sekaligus melindungi demokrasi dengan mencegah penyalahgunaan jabatan incumbent, namun juga menghambat pelaksanaan
Useful /
UMMUMM Data primer diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dialog dengan pihak terkait, termasuk pengelola wisata dan pejabat pemerintah.Data primer diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dialog dengan pihak terkait, termasuk pengelola wisata dan pejabat pemerintah.
UMMUMM Untuk meningkatkan efektivitas transisi ini, intervensi strategis diperlukan. Ini meliputi perluasan infrastruktur perbankan syariah, pengenalan produkUntuk meningkatkan efektivitas transisi ini, intervensi strategis diperlukan. Ini meliputi perluasan infrastruktur perbankan syariah, pengenalan produk
UNESUNES Jmr, Notaris dipertanggungjawabkan secara perdata karena covernote dan PPJB yang diterbitkan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga NotarisJmr, Notaris dipertanggungjawabkan secara perdata karena covernote dan PPJB yang diterbitkan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga Notaris
RESCOLLACOMMRESCOLLACOMM Hasil tinjauan mengidentifikasi beragam model yang diterapkan, antara lain data reanalisis, model pelacakan partikel Lagrangian, ODCM, model LagrangianHasil tinjauan mengidentifikasi beragam model yang diterapkan, antara lain data reanalisis, model pelacakan partikel Lagrangian, ODCM, model Lagrangian