HK PUBLISHINGHK PUBLISHING
Journal of CitizenshipJournal of CitizenshipUpaya pemerintah selama ini yang telah dilakukan berbagai cara agar menghasilkan pelayanan yang lebih cepat, tepat, serta transparan. Salah satu unsur yang ada dalam organisasi pemerintahan daerah adalah protokol. Tugas pokok dan fungsi yang dapat menjadikan sebuah kegiatan dapat berjalan dengan baik, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana .
Berdasarkan hasil penelitian dilapangan mengenai Evaluasi Kebijakan Tugas Pokok dan Fungsi pada Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang dapat disimpulkan bahwa belum optimal dan sangat perlu diperbaiki terutama pada indikator pemerataan dan ketepatan.Adapun beberapa masalah yang terjadi dikarenakan pegawai masih belum mengetahui tugas pokok dan fungsinya sehingga masih terdapat kegiatan yang tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan pimpinan.
Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan kemampuan dan kompetensi pegawai protokol, serta penambahan anggaran dan fasilitas untuk mendukung tugas pokok dan fungsi protokol. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi dan monitoring secara teratur untuk memastikan bahwa kebijakan tugas pokok dan fungsi protokol dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah.
| File size | 249.87 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
UMMUUMMU Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai universal seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dapat membimbing birokrat dalam pengambilanHasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai universal seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dapat membimbing birokrat dalam pengambilan
DINASTIREVDINASTIREV Kedudukan wakil kepala daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia masih menimbulkan persoalan hukum dan tata kelola pemerintahan, khususnya terkaitKedudukan wakil kepala daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia masih menimbulkan persoalan hukum dan tata kelola pemerintahan, khususnya terkait
TRILOGITRILOGI Sistem ini memungkinkan pengguna mengendalikan peralatan rumah tangga seperti lampu dan kipas angin melalui aplikasi Serial Bluetooth terminal. Hasil pengujianSistem ini memungkinkan pengguna mengendalikan peralatan rumah tangga seperti lampu dan kipas angin melalui aplikasi Serial Bluetooth terminal. Hasil pengujian
UNESUNES Namun dalam pelaksanaannya sering terjadi penolakan oleh pihak keluarga untuk dilakukannya autopsi, sebagaimana yang terjadi pada perkara tindak pidanaNamun dalam pelaksanaannya sering terjadi penolakan oleh pihak keluarga untuk dilakukannya autopsi, sebagaimana yang terjadi pada perkara tindak pidana
BALIDWIPABALIDWIPA Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan lingkungan sangat luas, sehingga diperlukan pembatasan yang jelas. Dengan kewenanganKewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan lingkungan sangat luas, sehingga diperlukan pembatasan yang jelas. Dengan kewenangan
CASSRCASSR Dengan menggunakan perspektif negara-masyarakat, artikel ini berargumen bahwa pemilihan kepala daerah telah melihat munculnya dinamika politik baru danDengan menggunakan perspektif negara-masyarakat, artikel ini berargumen bahwa pemilihan kepala daerah telah melihat munculnya dinamika politik baru dan
UNSUNS Berdasarkan konstitusi UUD 1945, Indonesia dapat melepaskan diri dari kutukan sumber daya alam melalui pengaturan dan pengelolaan produksi migas sebagaiBerdasarkan konstitusi UUD 1945, Indonesia dapat melepaskan diri dari kutukan sumber daya alam melalui pengaturan dan pengelolaan produksi migas sebagai
UIBUIB di Indonesia perundang-undangan senantiasa mengalami perkembangan termasuk dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebelumnya Undang-Undang tentangdi Indonesia perundang-undangan senantiasa mengalami perkembangan termasuk dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebelumnya Undang-Undang tentang
Useful /
UMMUUMMU Penulis menawarkan dalam rangka memberikan kepastian hukum maka pengaturan perbuatan tercela dalam Perkap 10/2016 diperlukan perbaikan pengaturan, khususnyaPenulis menawarkan dalam rangka memberikan kepastian hukum maka pengaturan perbuatan tercela dalam Perkap 10/2016 diperlukan perbaikan pengaturan, khususnya
UNSUNS Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan peran berbagai pihak baik pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam bersinergi untuk mengembangkanPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan peran berbagai pihak baik pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam bersinergi untuk mengembangkan
UNSUNS Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menunjukkan peranan serta pengaruh kebijakan dan politik hukum pemerintah daerah dalam melindungi dan mengembangkanPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menunjukkan peranan serta pengaruh kebijakan dan politik hukum pemerintah daerah dalam melindungi dan mengembangkan
UNSUNS Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan pengelolaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua berdasarkan prinsip keadilan sosial.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan pengelolaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua berdasarkan prinsip keadilan sosial.