STAIDDIMAKASSARSTAIDDIMAKASSAR
Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi IslamAl-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi IslamKritik terhadap penguasa merupakan bagian penting dalam tradisi Islam yang berakar pada prinsip amar maruf nahi munkar. Hadis-hadis Nabi SAW secara eksplisit menekankan kewajiban umat untuk menegur penguasa yang zalim, bahkan menyebutnya sebagai bentuk jihad terbaik. Artikel ini membahas kritik terhadap penguasa melalui metode kajian tematik hadis (mawḍūī), dengan menghimpun dan menganalisis hadis-hadis yang relevan, serta mengaitkannya dengan konsep demokrasi dan keadilan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam tidak melarang rakyat untuk mengkritik penguasa, tetapi justru mendorongnya sebagai wujud tanggung jawab moral. Kritik instrumen menjaga keadilan, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, serta dipandang sebagai memastikan terwujudnya kemaslahatan umat. Namun demikian, hadis-hadis Nabi juga menekankan pentingnya etika dalam menyampaikan kritik, yaitu dilakukan dengan hikmah, menghindari fitnah, serta menjaga stabilitas sosial. Dalam bingkai modern, nilai-nilai hadis tentang kritik terhadap rakyat dan penguasa sangat mekanisme kontrol kekuasaan, serta dengan gagasan keadilan sosial yang menjadi tujuan utama syariat Islam. Dengan demikian, kritik terhadap penguasa dalam Islam dapat dipahami sebagai bagian dari jihad moral yang selaras dengan prinsip demokrasi partisipatoris dan cita-cita keadilan sosial.
Penelitian ini menunjukkan bahwa Islam menyediakan landasan normatif yang kuat bagi rakyat untuk mengkritik penguasa yang zalim, sebagaimana tercermin dalam hadis-hadis tentang jihad melawan tirani, amar maruf nahi munkar, dan etika menasihati pemimpin.Hadis‑hadis tersebut tidak hanya memberi legitimasi religius bagi kritik, tetapi juga menekankan penyampaian yang beradab, penuh hikmah, serta menghindari fitnah demi menjaga stabilitas sosial.Dengan demikian, praktik kritik berdasarkan hadis selaras dengan prinsip demokrasi partisipatoris dan keadilan sosial, menjadikannya kewajiban moral umat Islam dalam konteks modern.
Penelitian selanjutnya dapat menyelidiki bagaimana komunitas Muslim di Indonesia secara aktual mengaplikasikan prinsip kritik terhadap penguasa yang bersumber dari hadis melalui media sosial, dengan mengukur frekuensi, bentuk, dan dampaknya terhadap kebijakan publik (pertanyaan penelitian: bagaimana praktik digital kritik hadis‑berbasis berperan dalam partisipasi politik?). Selanjutnya, studi komparatif antara mekanisme akuntabilitas dalam demokrasi modern dan mekanisme kritik berbasis hadis di negara‑negara mayoritas Muslim dapat mengidentifikasi persamaan serta perbedaan dalam menegakkan keadilan sosial (pertanyaan penelitian: apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas kritik hadis dibandingkan institusi demokratis?). Ketiga, diperlukan pengembangan kerangka normatif yang mengintegrasikan etika hadis dengan standar hukum kontemporer untuk melindungi kebebasan berekspresi di era digital, sehingga dapat memberikan pedoman praktis bagi pembuat kebijakan (pertanyaan penelitian: bagaimana menyusun regulasi yang mengakomodasi nilai‑nilai hadis sekaligus menjamin hak kebebasan berpendapat?). Analisis kualitatif wawancara dengan ulama, aktivis, dan pembuat kebijakan dapat memperkaya pemahaman tentang tantangan implementasi etika kritik dalam konteks pluralistik Indonesia.
| File size | 352.8 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Penerapan konsep ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia telah memicu perdebatan yang cukup signifikan, karena konsep ini tidakPenerapan konsep ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia telah memicu perdebatan yang cukup signifikan, karena konsep ini tidak
PENACCELERATIONPENACCELERATION These ethical foundations are derived from the Quran and hadith, which instill the values of fairness, transparency and legitimacy in economic transactions.These ethical foundations are derived from the Quran and hadith, which instill the values of fairness, transparency and legitimacy in economic transactions.
DINASTIREVDINASTIREV Hambatan struktural maupun kultural, seperti rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi, terbatasnya akses informasi, lemahnya kapasitasHambatan struktural maupun kultural, seperti rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi, terbatasnya akses informasi, lemahnya kapasitas
DINASTIREVDINASTIREV Rekonstruksi ambang batas maksimal koalisi menjadi solusi strategis untuk mengatasi masalah ini, dengan mendorong kemandirian partai, memperkuat oposisi,Rekonstruksi ambang batas maksimal koalisi menjadi solusi strategis untuk mengatasi masalah ini, dengan mendorong kemandirian partai, memperkuat oposisi,
APPIHIAPPIHI Hal ini terlihat dari minimnya partisipasi publik, kurangnya transparansi dalam pembahasan, serta tidak tercerminnya prinsip demokrasi yang seharusnyaHal ini terlihat dari minimnya partisipasi publik, kurangnya transparansi dalam pembahasan, serta tidak tercerminnya prinsip demokrasi yang seharusnya
STIAPANCAMARGAPALUSTIAPANCAMARGAPALU Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi kebijakan keamanan di wilayah konflik serta kontribusi akademik dalam kajian manajemen kinerja sektorTemuan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi kebijakan keamanan di wilayah konflik serta kontribusi akademik dalam kajian manajemen kinerja sektor
PERADABANPUBLISHINGPERADABANPUBLISHING Secara teoretis, temuan ini memperkuat argumen bahwa perlindungan lingkungan merupakan bagian integral dari tujuan syariat, sebagaimana ditekankan olehSecara teoretis, temuan ini memperkuat argumen bahwa perlindungan lingkungan merupakan bagian integral dari tujuan syariat, sebagaimana ditekankan oleh
STAIBSLLGSTAIBSLLG Partai Solidaritas Indonesia dianggap oleh sebagian kelompok pendukung sebagai semangat baru dalam mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat. Namun, pendekatanPartai Solidaritas Indonesia dianggap oleh sebagian kelompok pendukung sebagai semangat baru dalam mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat. Namun, pendekatan
Useful /
UNRIKAUNRIKA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara independen yang bertugas untuk menindak pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Dalam menjalankanKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara independen yang bertugas untuk menindak pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Dalam menjalankan
APPIHIAPPIHI Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kasus peredaran kosmetik ilegal di Pasar Tradisional DesaPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kasus peredaran kosmetik ilegal di Pasar Tradisional Desa
APPIHIAPPIHI MoU dalam hukum perdata Indonesia memiliki kedudukan sebagai perjanjian pendahuluan yang mengikat secara hukum, bukan sekadar kesepakatan moral, asalkanMoU dalam hukum perdata Indonesia memiliki kedudukan sebagai perjanjian pendahuluan yang mengikat secara hukum, bukan sekadar kesepakatan moral, asalkan
APPIHIAPPIHI Penelitian ini juga menekankan pentingnya penguatan kebijakan dan kolaborasi lintas lembaga untuk mengintegrasikan keadilan restoratif secara lebih efektifPenelitian ini juga menekankan pentingnya penguatan kebijakan dan kolaborasi lintas lembaga untuk mengintegrasikan keadilan restoratif secara lebih efektif