UIAUIA
VERITASVERITASThe amendment of Article 28 in the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) through Law No. 1 of 2024 is a response to public criticism regarding the misuse of vague legal provisions to suppress freedom of expression. This study aims to examine the extent to which the amendment clarifies the boundary between legitimate expression and the spread of hate speech or hoaxes. The research uses a normative juridical method with statutory, case, and conceptual approaches. The findings indicate that while the revised article contains improved legal phrasing, the potential for multiple interpretations remains due to the lack of clear definitions for several key terms. This paper also compares the revised provision with Constitutional Court Decision No. 76/PUU-XV/2017 and the Ministry of Communication and Informatics 2024 Digital Ethics Guidelines as a non-regulatory educational approach. Case studies such as Jerinx SID and Bintang Emons satire demonstrate that legal amendments alone are insufficient without reform in law enforcement practices. Therefore, harmonization between regulation, enforcement, and the protection of human rights is essential to ensure that the amendment delivers not only textual change but also substantive justice.
The revision of Article 28 in Law No.1 of 2024 represents a response to public criticism regarding the ambiguity of previous regulations.While the amendment aims to clarify the boundaries between freedom of expression and the spread of hate speech or hoaxes, the potential for multiple interpretations persists due to the lack of precise definitions for key terms.Ultimately, achieving substantive justice requires not only textual changes to the law but also harmonization between regulation, law enforcement, and the protection of human rights.
Further research should investigate the practical implementation of the revised Article 28 in UU ITE, focusing on how law enforcement agencies interpret and apply the new provisions in real-world cases. Additionally, a comparative study could be conducted with other countries that have successfully addressed the issue of online hate speech and hoaxes, identifying best practices and lessons learned that could be adapted to the Indonesian context. Finally, research is needed to assess the effectiveness of non-regulatory approaches, such as digital literacy programs and ethical guidelines, in fostering a more responsible and informed online environment, and to determine how these approaches can be integrated with legal frameworks to create a comprehensive strategy for combating online harms. These studies should involve qualitative data collection through interviews with law enforcement officials, legal experts, and members of the public, as well as quantitative analysis of case law and online content to provide a nuanced understanding of the challenges and opportunities in regulating online speech.
| File size | 177.81 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
IJBLEIJBLE This study aims to examine the Constitutional Courts legal reasoning and to analyze the juridical implications of the decision for the protection of freedomThis study aims to examine the Constitutional Courts legal reasoning and to analyze the juridical implications of the decision for the protection of freedom
UNBARIUNBARI Berdasarkan beberapa kasus terkait, putusan pengadilan umumnya tidak mencakup kewajiban ganti rugi atau restitusi bagi korban, melainkan hanya menjatuhkanBerdasarkan beberapa kasus terkait, putusan pengadilan umumnya tidak mencakup kewajiban ganti rugi atau restitusi bagi korban, melainkan hanya menjatuhkan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Hasil menunjukkan bahwa UU ITE menyediakan dasar hukum untuk menangani kejahatan elektronik tetapi kurang spesifik dalam menangani kasus kelalaian institusionalHasil menunjukkan bahwa UU ITE menyediakan dasar hukum untuk menangani kejahatan elektronik tetapi kurang spesifik dalam menangani kasus kelalaian institusional
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganPenelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Penelitian ini merekomendasikan penguatan unit layanan terpadu, peningkatan kapasitas SDM hukum siber, harmonisasi regulasi teknis, dan edukasi preventifPenelitian ini merekomendasikan penguatan unit layanan terpadu, peningkatan kapasitas SDM hukum siber, harmonisasi regulasi teknis, dan edukasi preventif
NEOLECTURANEOLECTURA Perkembangan era digital yang cepat telah mengubah perilaku masyarakat secara signifikan, khususnya dalam cara melakukan transaksi di Indonesia. SeiringPerkembangan era digital yang cepat telah mengubah perilaku masyarakat secara signifikan, khususnya dalam cara melakukan transaksi di Indonesia. Seiring
DINASTIREVDINASTIREV Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan data primer, sekunder, dan tersier. PendekatanMetode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan data primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan
STMIKJAYAKARTASTMIKJAYAKARTA Dengan adanya sistem informasi administrasi persuratan ini dapat membantu Biro Kepegawaian dan Organisasi dalam proses pengadministrasian persuratan danDengan adanya sistem informasi administrasi persuratan ini dapat membantu Biro Kepegawaian dan Organisasi dalam proses pengadministrasian persuratan dan
Useful /
UIAUIA Pengaturan hukum terkait larangan ujaran kebencian terdapat dalam hukum pidana umum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum pidana khususPengaturan hukum terkait larangan ujaran kebencian terdapat dalam hukum pidana umum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum pidana khusus
UIAUIA Hasil analisa yang dilakukan dalam bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut. Model penyelesaian sengketa pengadaan tanah untukHasil analisa yang dilakukan dalam bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut. Model penyelesaian sengketa pengadaan tanah untuk
UMGUMG Atribut ini memiliki distribusi yang lebih terpusat dalam satu Cluster, dalam arti memiliki pola yang konsisten dengan nilai DBI mencapai 0. 049, memilikiAtribut ini memiliki distribusi yang lebih terpusat dalam satu Cluster, dalam arti memiliki pola yang konsisten dengan nilai DBI mencapai 0. 049, memiliki
UMGUMG Penelitian ini memberikan solusi berbasis data untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan stok dan kepuasan pelanggan. Penelitian ini berhasil mengidentifikasiPenelitian ini memberikan solusi berbasis data untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan stok dan kepuasan pelanggan. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi