UIAUIA
VERITASVERITASKonsinyasi merupakan tindakan penitipan uang ganti kerugian oleh lembaga Pemerintah yang memerlukan tanah untuk kepentingan umum kepada pengadilan negeri, karena terdapat kendala dalam penyaluran ganti kerugian kepada pihak yang berhak. Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 3467K/PDT/2021 menjadi salah satu model penyelesaian sengketa pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur di Kota Depok, dengan menggunakan konsinyasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Sebab pengaturan konsinyasi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum berkaitan dengan kepentingan kolektif atau publik.
Hasil analisa yang dilakukan dalam bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut.Model penyelesaian sengketa pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur pada saat proses konsinyasi, dalam hal objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti masih dipersengketakan kepemilikannya, lebih tepat melalui penyelesaian litigasi atau proses persidangan di Pengadilan.Terbukti proses mediasi yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah Jalan Tol Cinere Jagorawi, dalam hal menyelesaikan sengketa tidak terbukti dapat disepakati siapa pemilik sah atas objek tanah yang dipersengketakan.Sehingga dilanjutkan pada proses gugatan di pengadilan.DPK jo Putusan Pengadilan Tinggi jo Putusan Mahkamah Agung Bandung Nomor.3467K/PDT/2021, sebagai dasar pemberian ganti kerugian mealui proses konsinyasi.Penyelesaian sengketa pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur berdasarkan asas kepentingan umum, bertumpu pada kemakmuran rakyat, kesejahteraan umum dan kemanfaatan umum.Asas kepentingan umum, menjadi kunci dari kedudukan negara untuk menyeimbangkan hak dari seseorang yang memiliki objek tanah tertentu dengan kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa, maupun kepentingan negara.Kepentingan umum itu bukan berarti hak dari orang yang memiliki tanah sebelumnya juga diabaikan harus ada kompensasi Ganti kerugian yang dijamin oleh negara pula.Pada tahapan pelaksana ini sangat terlihat keseimbangan yang ditujukan oleh negara kepada orang yang memiliki hak atas tanah dengan kepentingan masyarakat.Musyawarah penetapan ganti kerugian adalah cara negara memberlakukan dan menghormati orang yang memiliki hak kebendaan dengan kedudukan yang seimbang.
Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, berikut adalah saran penelitian lanjutan: 1. Mengkaji lebih mendalam tentang proses konsinyasi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur, termasuk peran lembaga pertanahan, pengadilan, dan instansi pemerintah dalam mekanisme konsinyasi. 2. Menganalisis tipologi sengketa yang umum terjadi pada tahap konsinyasi, serta strategi pencegahan dan penyelesaian sengketa tersebut. 3. Meneliti lebih lanjut tentang instrumen hukum dalam penyelesaian sengketa konsinyasi, termasuk peran pengadilan dalam memberikan kepastian hukum dan menengahi sengketa terkait kepemilikan atau besaran ganti rugi.
| File size | 262.12 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | Report |
Related /
UIAUIA Strategi hukum untuk mencegah fraud dalam laporan keuangan korporasi harus ditempatkan dalam kerangka penguatan sistem hukum perusahaan yang berbasis padaStrategi hukum untuk mencegah fraud dalam laporan keuangan korporasi harus ditempatkan dalam kerangka penguatan sistem hukum perusahaan yang berbasis pada
CRIACRIA Sehingga hakim memiliki kewenangan untuk memperbanyak hukum yang hidup dalam masyarakat dan menjatuhkan hukuman pidana berdasarkan keyakinannya. HukumanSehingga hakim memiliki kewenangan untuk memperbanyak hukum yang hidup dalam masyarakat dan menjatuhkan hukuman pidana berdasarkan keyakinannya. Hukuman
UMGUMG Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar unit konveyor memiliki nilai availability dan reliability yang tinggi, namun beberapa unit masih mengalamiHasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar unit konveyor memiliki nilai availability dan reliability yang tinggi, namun beberapa unit masih mengalami
UNESAUNESA Vita Permai does not have a Company Regulation regulating leave provisions. The Supreme Court reversed the lower courts decision, ruling that Yohanes MansriVita Permai does not have a Company Regulation regulating leave provisions. The Supreme Court reversed the lower courts decision, ruling that Yohanes Mansri
UNESAUNESA Dalam kasus sengketa hubungan industrial, penyelesaian harus dilakukan melalui deliberasi antara pekerja dan pemberi kerja atau bipartit. Dalam kasus HepinDalam kasus sengketa hubungan industrial, penyelesaian harus dilakukan melalui deliberasi antara pekerja dan pemberi kerja atau bipartit. Dalam kasus Hepin
UNESAUNESA This ambiguity contrasts with the clear regulations for formal sector workers, highlighting a gap in legal protection for the informal sector. ClearerThis ambiguity contrasts with the clear regulations for formal sector workers, highlighting a gap in legal protection for the informal sector. Clearer
JURNALSYNTAXADMIRATIONJURNALSYNTAXADMIRATION Sengketa tersebut sering kali melibatkan jual-beli tanah yang dipermasalahkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis penyelesaianSengketa tersebut sering kali melibatkan jual-beli tanah yang dipermasalahkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis penyelesaian
4141 Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi terhadap prinsip dan aturan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwaPenelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi terhadap prinsip dan aturan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Useful /
ARIPAFIARIPAFI Integrasi ajaran Buddha dengan budaya lokal terwujud dalam adaptasi bahasa ritual, seni pahat relief candi, tradisi ritual seperti puja bhakti berbahasaIntegrasi ajaran Buddha dengan budaya lokal terwujud dalam adaptasi bahasa ritual, seni pahat relief candi, tradisi ritual seperti puja bhakti berbahasa
UIAUIA Indonesia menjunjung tinggi kebebasan hak asasi manusia, salah satunya adalah kebebasan dalam berpendapat yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-UndangIndonesia menjunjung tinggi kebebasan hak asasi manusia, salah satunya adalah kebebasan dalam berpendapat yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang
UMGUMG Hasil analisis menunjukkan bahwa atribut jumlah penjualan (Qty) memiliki pengaruh terbesar dalam klasifikasi dengan akurasi model mencapai 97.17%. PenelitianHasil analisis menunjukkan bahwa atribut jumlah penjualan (Qty) memiliki pengaruh terbesar dalam klasifikasi dengan akurasi model mencapai 97.17%. Penelitian
JURNALSYNTAXADMIRATIONJURNALSYNTAXADMIRATION Salah satunya adalah kebutuhan untuk mendidik pengguna tentang praktik keamanan. Selain itu, QRIS telah memberikan fondasi yang kuat untuk pengembanganSalah satunya adalah kebutuhan untuk mendidik pengguna tentang praktik keamanan. Selain itu, QRIS telah memberikan fondasi yang kuat untuk pengembangan