UIAUIA
VERITASVERITASKonsinyasi merupakan tindakan penitipan uang ganti kerugian oleh lembaga Pemerintah yang memerlukan tanah untuk kepentingan umum kepada pengadilan negeri, karena terdapat kendala dalam penyaluran ganti kerugian kepada pihak yang berhak. Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 3467K/PDT/2021 menjadi salah satu model penyelesaian sengketa pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur di Kota Depok, dengan menggunakan konsinyasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Sebab pengaturan konsinyasi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum berkaitan dengan kepentingan kolektif atau publik.
Hasil analisa yang dilakukan dalam bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut.Model penyelesaian sengketa pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur pada saat proses konsinyasi, dalam hal objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti masih dipersengketakan kepemilikannya, lebih tepat melalui penyelesaian litigasi atau proses persidangan di Pengadilan.Terbukti proses mediasi yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah Jalan Tol Cinere Jagorawi, dalam hal menyelesaikan sengketa tidak terbukti dapat disepakati siapa pemilik sah atas objek tanah yang dipersengketakan.Sehingga dilanjutkan pada proses gugatan di pengadilan.DPK jo Putusan Pengadilan Tinggi jo Putusan Mahkamah Agung Bandung Nomor.3467K/PDT/2021, sebagai dasar pemberian ganti kerugian mealui proses konsinyasi.Penyelesaian sengketa pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur berdasarkan asas kepentingan umum, bertumpu pada kemakmuran rakyat, kesejahteraan umum dan kemanfaatan umum.Asas kepentingan umum, menjadi kunci dari kedudukan negara untuk menyeimbangkan hak dari seseorang yang memiliki objek tanah tertentu dengan kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa, maupun kepentingan negara.Kepentingan umum itu bukan berarti hak dari orang yang memiliki tanah sebelumnya juga diabaikan harus ada kompensasi Ganti kerugian yang dijamin oleh negara pula.Pada tahapan pelaksana ini sangat terlihat keseimbangan yang ditujukan oleh negara kepada orang yang memiliki hak atas tanah dengan kepentingan masyarakat.Musyawarah penetapan ganti kerugian adalah cara negara memberlakukan dan menghormati orang yang memiliki hak kebendaan dengan kedudukan yang seimbang.
Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, berikut adalah saran penelitian lanjutan: 1. Mengkaji lebih mendalam tentang proses konsinyasi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur, termasuk peran lembaga pertanahan, pengadilan, dan instansi pemerintah dalam mekanisme konsinyasi. 2. Menganalisis tipologi sengketa yang umum terjadi pada tahap konsinyasi, serta strategi pencegahan dan penyelesaian sengketa tersebut. 3. Meneliti lebih lanjut tentang instrumen hukum dalam penyelesaian sengketa konsinyasi, termasuk peran pengadilan dalam memberikan kepastian hukum dan menengahi sengketa terkait kepemilikan atau besaran ganti rugi.
| File size | 262.12 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | Report |
Related /
STTSETIASTTSETIA Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, terdapat kenaikan pemahaman peserta sebanyak 19,79% setelah berpartisipasi dalam program, dengan tingkat kepuasanBerdasarkan evaluasi yang dilakukan, terdapat kenaikan pemahaman peserta sebanyak 19,79% setelah berpartisipasi dalam program, dengan tingkat kepuasan
DEWANSENGKETADEWANSENGKETA Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam melestarikan hukum adat Jambi sekaligus mendukung harmonisasi dengan hukum formal yang berlaku di Indonesia.Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam melestarikan hukum adat Jambi sekaligus mendukung harmonisasi dengan hukum formal yang berlaku di Indonesia.
4141 Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sibolga adalah tempat kapal-kapal perikanan bersandar untuk mengurus izin berlayar dan membongkar hasil tangkapan.Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sibolga adalah tempat kapal-kapal perikanan bersandar untuk mengurus izin berlayar dan membongkar hasil tangkapan.
ARIPAFIARIPAFI Ekspresi simbolik seperti relief dan arsitektur Candi Borobudur mencerminkan akulturasi ini dengan memadukan narasi Buddhis dan elemen lokal, berfungsiEkspresi simbolik seperti relief dan arsitektur Candi Borobudur mencerminkan akulturasi ini dengan memadukan narasi Buddhis dan elemen lokal, berfungsi
UNIRAYAUNIRAYA Penyelesaian secara adat atas setiap perkara yang terjadi di masyarakat masih dianggap sebagai solusi terbaik oleh hampir semua orang di desa Orahili FauPenyelesaian secara adat atas setiap perkara yang terjadi di masyarakat masih dianggap sebagai solusi terbaik oleh hampir semua orang di desa Orahili Fau
IAIN SUIAIN SU Penerapan prinsip ekonomi syariah dalam pertanian padi di Desa Ngalian memberikan dampak positif melalui praktik ketuhanan, keadilan, dan kebebasan. KetuhananPenerapan prinsip ekonomi syariah dalam pertanian padi di Desa Ngalian memberikan dampak positif melalui praktik ketuhanan, keadilan, dan kebebasan. Ketuhanan
UNIRAYAUNIRAYA Sus/2015/PT. Mdn. Dalam putusan ini, pelaku dikenai hukuman penjara selama 5 bulan karena diduga melanggar Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Republik IndonesiaSus/2015/PT. Mdn. Dalam putusan ini, pelaku dikenai hukuman penjara selama 5 bulan karena diduga melanggar Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia
UNDIKSHAUNDIKSHA Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi hak asasi manusia bagi kaum minoritas yang berdasarkan pada sila ke 5. Penelitian ini menggunakanPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi hak asasi manusia bagi kaum minoritas yang berdasarkan pada sila ke 5. Penelitian ini menggunakan
Useful /
POLTEK KAMPARPOLTEK KAMPAR Selain itu, aktivitas ekonomi wajib berorientasi pada kemaslahatan publik melalui mekanisme musyawarah yang partisipatif dan inklusif guna mencegah dominasiSelain itu, aktivitas ekonomi wajib berorientasi pada kemaslahatan publik melalui mekanisme musyawarah yang partisipatif dan inklusif guna mencegah dominasi
POLTEK KAMPARPOLTEK KAMPAR Responden mengakui bahwa mereka harus mengalokasikan dana yang jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya untuk memperoleh kuantitas kebutuhan yang sama,Responden mengakui bahwa mereka harus mengalokasikan dana yang jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya untuk memperoleh kuantitas kebutuhan yang sama,
UNTADUNTAD Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini melibatkan wawancara mendalam dengan tiga pedagang yang mengalami proses relokasi ke MallMenggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini melibatkan wawancara mendalam dengan tiga pedagang yang mengalami proses relokasi ke Mall
POLTEKKES SMGPOLTEKKES SMG Responden terdiri dari 6 pasien anak di bawah 5 tahun dan mengalami masalah bersihan jalan napas maupun pola napas tidak efektif. Manajemen jalan napasResponden terdiri dari 6 pasien anak di bawah 5 tahun dan mengalami masalah bersihan jalan napas maupun pola napas tidak efektif. Manajemen jalan napas