WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS

West Science Law and Human RightsWest Science Law and Human Rights

Studi ini memeriksa tanggung jawab pidana atas pelanggaran data pribadi di Indonesia melalui analisis normatif yuridis studi kasus yang melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan platform e-commerce selama periode 2023–2024. Penelitian fokus pada keterkaitan antara Undang-Undang Informasi Elektronik dan Transaksi (UU ITE) dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) untuk menentukan bagaimana regulasi tersebut mengatur perlindungan data pribadi serta pelaksanaan sanksi pidana. Hasil menunjukkan bahwa UU ITE menyediakan dasar hukum untuk menangani kejahatan elektronik tetapi kurang spesifik dalam menangani kasus kelalaian institusional dan tanggung jawab perusahaan, sementara UU PDP memberikan ketentuan menyeluruh tetapi menghadapi kesulitan pelaksanaan karena kapasitas institusional terbatas dan yurisdiksi tumpang tindih. Analisis kasus menunjukkan lemahnya penerapan hukum, kurangnya akuntabilitas, dan kesadaran publik terbatas. Studi ini menyimpulkan bahwa perlindungan data pribadi yang efektif di Indonesia memerlukan harmonisasi hukum antara UU ITE dan UU PDP, pembentukan otoritas pengawas, serta peningkatan kapasitas institusi dan publik.

Temuan penelitian menunjukkan ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik penerapan, menekankan kebutuhan harmonisasi UU ITE dan UU PDP untuk menghilangkan regulasi tumpang tindih dan memastikan konsistensi penerapan di sektor publik dan swasta.Kebijakan harus memperkuat kapasitas institusi melalui pembentukan otoritas perlindungan data independen serta meningkatkan standar keamanan siber di e-commerce.Keterlibatan publik melalui edukasi hak dan laporan pelanggaran diperlukan untuk memperkuat tata kelola digital.

Penelitian lanjutan perlu mencermati efektivitas harmonisasi penuh antara UU ITE dan UU PDP, khususnya dalam penentuan yurisdiksi dan penegakan sanksi tumpang tindih. Selain itu, model otoritas pengawas independen yang mencakup peran desentralisasi dan akses publik terhadap laporan pelanggaran harus dikaji lebih dalam. Studi mengenai dampak pendidikan literasi digital terhadap kesadaran hak perlindungan data di kalangan masyarakat, terutama di luar kota besar, akan memberikan wawasan strategis untuk kebijakan pemerintah.

Read online
File size617.26 KB
Pages11
DMCAReport

Related /

ads-block-test