STIAMISTIAMI
Neraca : Jurnal Akuntansi TerapanNeraca : Jurnal Akuntansi TerapanPenganggaran adalah proses pengalokasian dari sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang tidak terbatas. Dalam organisasi sektor publik seperti instansi pemerintahan pada umumnya penganggaran merupakan proses yang dipengaruhi proses politik. Dalam kerangka bernegara, anggaran merupakan alat yang sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan alokasi sumber daya secara tepat, distribusi pendapatan yang lebih adil dan menjaga stabilitas perekonomian negara. Sejalan dengan meningkatnya tuntutan atas pelayanan publik yang semakin baik dengan mewujudkan transparansi, akuntabilitas dan profesionalitas dalam pengelolaan keuangan negara, pemerintah melakukan reformasi keuangan negara dengan mengeluarkan paket Undang-Undang di bidang keuangan negara yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Disamping itu, dalam rangka memperkuat sistem perencanaan yang tidak terpisahkan dengan paket Undang-Undang tersebut, diterbitkan juga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang secara jelas mengamanatkan Reformasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran di Indonesia.
Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan Penganggaran Berbasis Kinerja pada DIPA Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan sudah memenuhi kriteria efektivitas (effectiveness), efisiensi (efficiency), kecukupan (adequacy), perataan/ kesamaan (equity), dan ketepatan (responsiveness).Hambatan yang ditemukan kebijakan Penganggaran Berbasis Kinerja pada DIPA Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah.dinamika mutasi dan kebijakan arah penataan organisasi.2) Komitmen Pimpinan Unit Kerja, faktor ini sangat berpengaruh terhadap tingkat keterlibatan unit teknis.3) Sinergi Para Pengelola Keuangan dan Kinerja Organisasi.peningkatan sarana diperlukan untuk integrasi referensi sistem perencanaan dan penganggaran serta mengurangi human error.Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan atas kebijakan Penganggaran Berbasis Kinerja yaitu.1) Resource Forum yang dilakukan pada tingkat Unit Eselon I di Direktorat Jenderal Perbendaharaan.2) Adanya masukan yang membangun demi perbaikan regulasi/peraturan dan pengembangan teknologi terkait Penganggaran Berbasis Kinerja dari para pihak yang terlibat langsung.3) Adanya rekrutmen pegawai yang memiliki kompetensi dalam bidang penyusunan anggaran dan pengelolaan kinerja organisasi.
Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kebijakan Penganggaran Berbasis Kinerja, perlu dilakukan pengembangan sistem teknologi informasi yang terintegrasi antara sistem perencanaan dan penganggaran. Hal ini akan membantu dalam sinkronisasi data dan mengurangi human error. Selain itu, penting untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi terkait penyusunan anggaran dan pengelolaan kinerja organisasi. Dengan demikian, kebijakan Penganggaran Berbasis Kinerja dapat dilaksanakan dengan lebih optimal dan mencapai tujuan yang diinginkan.
| File size | 303.94 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
STAIN MADINASTAIN MADINA Pemikiran hukum Islam mengalami perkembangan dinamis dari era klasik hingga kontemporer, dipengaruhi oleh perubahan sosial, politik, dan budaya. KajianPemikiran hukum Islam mengalami perkembangan dinamis dari era klasik hingga kontemporer, dipengaruhi oleh perubahan sosial, politik, dan budaya. Kajian
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Hasil penelitian akan menunjukkan analisis aspek hukum dan moral terkait ketidaksetujuan terhadap dispensasi perkawinan di bawah umur dan perannya dalamHasil penelitian akan menunjukkan analisis aspek hukum dan moral terkait ketidaksetujuan terhadap dispensasi perkawinan di bawah umur dan perannya dalam
STIAMISTIAMI Infrastruktur Pendidikan, Penelitian DPRD memiliki fungsi sebagai lembaga pengontrol atau pengawas terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, apalagiInfrastruktur Pendidikan, Penelitian DPRD memiliki fungsi sebagai lembaga pengontrol atau pengawas terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, apalagi
DINASTIRESDINASTIRES Perlindungan hukum bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dalam pendidikan inklusif di Indonesia telah dijamin dalam berbagai regulasi nasional dan internasional,Perlindungan hukum bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dalam pendidikan inklusif di Indonesia telah dijamin dalam berbagai regulasi nasional dan internasional,
DINASTIRESDINASTIRES Motif ekonomi, lingkungan sosial, pengawasan internal yang lemah, dan budaya organisasi polisi yang permisif diidentifikasi sebagai faktor utama yang berkontribusi.Motif ekonomi, lingkungan sosial, pengawasan internal yang lemah, dan budaya organisasi polisi yang permisif diidentifikasi sebagai faktor utama yang berkontribusi.
UNDARUNDAR Secara parsial, pengelolaan dana BOS memberikan pengaruh sebesar 67,30 persen, sedangkan transparansi anggaran memberikan pengaruh sebesar 68,60 persen.Secara parsial, pengelolaan dana BOS memberikan pengaruh sebesar 67,30 persen, sedangkan transparansi anggaran memberikan pengaruh sebesar 68,60 persen.
FEBI INAISFEBI INAIS Berdasarkan hasil analisis dan tinjauan teoritis, maka dapat diambil simpulan bahwa. Manajemen pelayanan yang diterapkan oleh RSUD Leuwiliang KabupatenBerdasarkan hasil analisis dan tinjauan teoritis, maka dapat diambil simpulan bahwa. Manajemen pelayanan yang diterapkan oleh RSUD Leuwiliang Kabupaten
UMRAHUMRAH Bahkan gawal pada dasarnya diinginkan oleh pasangan tersebut. Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa model penyelesaian perkara kesusilaanBahkan gawal pada dasarnya diinginkan oleh pasangan tersebut. Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa model penyelesaian perkara kesusilaan
Useful /
UNIVERSITASMULIAUNIVERSITASMULIA Penelitian ini dilatar belakangi oleh kecerdasan kinestetik anak dikelompok B kelas intan di KB Nusantara Balikpapan yang masih belum optimal. PenelitianPenelitian ini dilatar belakangi oleh kecerdasan kinestetik anak dikelompok B kelas intan di KB Nusantara Balikpapan yang masih belum optimal. Penelitian
RCSDEVELOPMENTRCSDEVELOPMENT Program dilaksanakan di Desa Bangun Rejo sejak 20 Februari hingga 25 Maret 2026 dengan pendekatan pemberdayaan komunitas partisipatif dan deskriptif. KegiatanProgram dilaksanakan di Desa Bangun Rejo sejak 20 Februari hingga 25 Maret 2026 dengan pendekatan pemberdayaan komunitas partisipatif dan deskriptif. Kegiatan
UNIVERSITASMULIAUNIVERSITASMULIA Subjek penelitian terdiri dari 10 anak berusia 5-6 tahun. Berdasarkan pengamatan awal, ditemukan bahwa 80% anak belum berkembang (BB) dalam indikator mampuSubjek penelitian terdiri dari 10 anak berusia 5-6 tahun. Berdasarkan pengamatan awal, ditemukan bahwa 80% anak belum berkembang (BB) dalam indikator mampu
UMRAHUMRAH Karena Pulau Lantigiang termasuk kawasan konservasi dalam zona pemanfaatan Taman Nasional Takabonerate, objek jual beli tanah di pulau tersebut melanggarKarena Pulau Lantigiang termasuk kawasan konservasi dalam zona pemanfaatan Taman Nasional Takabonerate, objek jual beli tanah di pulau tersebut melanggar