STIAMISTIAMI
Neraca : Jurnal Akuntansi TerapanNeraca : Jurnal Akuntansi TerapanPenganggaran adalah proses pengalokasian dari sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang tidak terbatas. Dalam organisasi sektor publik seperti instansi pemerintahan pada umumnya penganggaran merupakan proses yang dipengaruhi proses politik. Dalam kerangka bernegara, anggaran merupakan alat yang sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan alokasi sumber daya secara tepat, distribusi pendapatan yang lebih adil dan menjaga stabilitas perekonomian negara. Sejalan dengan meningkatnya tuntutan atas pelayanan publik yang semakin baik dengan mewujudkan transparansi, akuntabilitas dan profesionalitas dalam pengelolaan keuangan negara, pemerintah melakukan reformasi keuangan negara dengan mengeluarkan paket Undang-Undang di bidang keuangan negara yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Disamping itu, dalam rangka memperkuat sistem perencanaan yang tidak terpisahkan dengan paket Undang-Undang tersebut, diterbitkan juga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang secara jelas mengamanatkan Reformasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran di Indonesia.
Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan Penganggaran Berbasis Kinerja pada DIPA Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan sudah memenuhi kriteria efektivitas (effectiveness), efisiensi (efficiency), kecukupan (adequacy), perataan/ kesamaan (equity), dan ketepatan (responsiveness).Hambatan yang ditemukan kebijakan Penganggaran Berbasis Kinerja pada DIPA Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah.dinamika mutasi dan kebijakan arah penataan organisasi.2) Komitmen Pimpinan Unit Kerja, faktor ini sangat berpengaruh terhadap tingkat keterlibatan unit teknis.3) Sinergi Para Pengelola Keuangan dan Kinerja Organisasi.peningkatan sarana diperlukan untuk integrasi referensi sistem perencanaan dan penganggaran serta mengurangi human error.Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan atas kebijakan Penganggaran Berbasis Kinerja yaitu.1) Resource Forum yang dilakukan pada tingkat Unit Eselon I di Direktorat Jenderal Perbendaharaan.2) Adanya masukan yang membangun demi perbaikan regulasi/peraturan dan pengembangan teknologi terkait Penganggaran Berbasis Kinerja dari para pihak yang terlibat langsung.3) Adanya rekrutmen pegawai yang memiliki kompetensi dalam bidang penyusunan anggaran dan pengelolaan kinerja organisasi.
Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kebijakan Penganggaran Berbasis Kinerja, perlu dilakukan pengembangan sistem teknologi informasi yang terintegrasi antara sistem perencanaan dan penganggaran. Hal ini akan membantu dalam sinkronisasi data dan mengurangi human error. Selain itu, penting untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi terkait penyusunan anggaran dan pengelolaan kinerja organisasi. Dengan demikian, kebijakan Penganggaran Berbasis Kinerja dapat dilaksanakan dengan lebih optimal dan mencapai tujuan yang diinginkan.
| File size | 303.94 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
STIAMISTIAMI Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatif. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang dibagikan kepada respondenPenelitian menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatif. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang dibagikan kepada responden
STIAMISTIAMI Secara tersebut menjelaskan 73,1% variasi dalam profesionalisme pegawai. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman tantangan yang dihadapiSecara tersebut menjelaskan 73,1% variasi dalam profesionalisme pegawai. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman tantangan yang dihadapi
STIAMISTIAMI Hasil penelitian menunjukkan bahwa e‑Katalog LKPP telah meningkatkan efisiensi pengadaan pada berbagai aspek, meliputi waktu, pemanfaatan fasilitas danHasil penelitian menunjukkan bahwa e‑Katalog LKPP telah meningkatkan efisiensi pengadaan pada berbagai aspek, meliputi waktu, pemanfaatan fasilitas dan
STIAMISTIAMI Mengoptimalkan penyerapan anggaran sangat penting untuk menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam pemerintahan. Penelitian ini bertujuanMengoptimalkan penyerapan anggaran sangat penting untuk menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam pemerintahan. Penelitian ini bertujuan
STIAMISTIAMI Berdasarkan pengamatan di lapangan, masih terdapat pegawai yang belum mampu memenuhi target pekerjaan dan standar kerja yang ditetapkan. Pegawai mengakuiBerdasarkan pengamatan di lapangan, masih terdapat pegawai yang belum mampu memenuhi target pekerjaan dan standar kerja yang ditetapkan. Pegawai mengakui
UNISKAUNISKA Politik dinasti mengacu pada keterlibatan anggota keluarga atau kerabat dekat pejabat publik dalam kontestasi politik, yang kerap diasosiasikan denganPolitik dinasti mengacu pada keterlibatan anggota keluarga atau kerabat dekat pejabat publik dalam kontestasi politik, yang kerap diasosiasikan dengan
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Rendahnya literasi hukum masyarakat menjadi salah satu penyebab utama terjadinya berbagai permasalahan hukum di tingkat desa, termasuk pelanggaran administrasi,Rendahnya literasi hukum masyarakat menjadi salah satu penyebab utama terjadinya berbagai permasalahan hukum di tingkat desa, termasuk pelanggaran administrasi,
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Hambatan dalam implementasi model pencegahan korupsi melalui pendidikan terintegrasi antara lain belum tersedianya kurikulum pendidikan anti‑korupsi,Hambatan dalam implementasi model pencegahan korupsi melalui pendidikan terintegrasi antara lain belum tersedianya kurikulum pendidikan anti‑korupsi,
Useful /
RCSDEVELOPMENTRCSDEVELOPMENT Tingkat literasi anak di Kabupaten Buru masih menghadapi tantangan, antara lain keterbatasan akses bahan bacaan, minimnya pemanfaatan teknologi, sertaTingkat literasi anak di Kabupaten Buru masih menghadapi tantangan, antara lain keterbatasan akses bahan bacaan, minimnya pemanfaatan teknologi, serta
STIAMISTIAMI Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan transformasional, budaya organisasi, dan lingkungan eksternal memiliki pengaruh yang signifikan terhadapHasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan transformasional, budaya organisasi, dan lingkungan eksternal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
RCSDEVELOPMENTRCSDEVELOPMENT Temuan ini memperkuat urgensi integrasi nilai-nilai lokal dan literasi digital dalam membangun pola asuh yang reflektif dan kontekstual di tengah arusTemuan ini memperkuat urgensi integrasi nilai-nilai lokal dan literasi digital dalam membangun pola asuh yang reflektif dan kontekstual di tengah arus
UNISKAUNISKA Fokus kajian ini yaitu bagaimana penyelesaian sengketa tanah waris yang tidak memiliki akses jalan dalam rangka PTSL melalui mediasai di Desa Petok Kec.Fokus kajian ini yaitu bagaimana penyelesaian sengketa tanah waris yang tidak memiliki akses jalan dalam rangka PTSL melalui mediasai di Desa Petok Kec.