DINASTIRESDINASTIRES
Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and HumanitiesPenelitian ini menganalisis implementasi kebijakan rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penyalahgunaannya oleh beberapa petugas penegak hukum. Penelitian ini berfokus pada pemahaman rehabilitasi sebagai hak bagi korban penyalahgunaan narkotika dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan praktik pemerasan. Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif yang dikombinasikan dengan analisis statuta, kasus, dan konsep. Temuan menunjukkan bahwa meskipun rehabilitasi diatur sebagai alternatif hukuman penjara yang bertujuan untuk pemulihan kesehatan dan reintegrasi sosial, implementasinya menghadapi tantangan signifikan, termasuk fasilitas terbatas, stigma sosial, dan peraturan teknis yang tidak jelas. Kondisi ini menciptakan peluang bagi petugas polisi untuk memanfaatkan celah hukum dan posisi rentan korban melalui pemerasan. Motif ekonomi, lingkungan sosial, pengawasan internal yang lemah, dan budaya organisasi polisi yang permisif diidentifikasi sebagai faktor utama yang berkontribusi. Penelitian ini menekankan pentingnya memperkuat peraturan, meningkatkan akuntabilitas penegak hukum, dan memperluas akses ke bantuan hukum untuk memastikan bahwa kebijakan rehabilitasi benar-benar melindungi korban dan bebas dari penyalahgunaan wewenang.
Korban penyalahgunaan narkoba harus menerima rehabilitasi karena mereka bukan hanya pelaku kriminal tetapi juga korban yang harus direhabilitasi.Negara bertanggung jawab untuk merehabilitasi pengguna melalui fasilitas rehabilitasi yang diatur oleh hukum.Kewajiban untuk memberikan rehabilitasi diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika.Korban penyalahgunaan narkoba menerima dua jenis rehabilitasi sebagai upaya penyembuhan diri untuk reintegrasi sosial.Namun, implementasi rehabilitasi masih menghadapi berbagai tantangan, seperti stigma negatif dari masyarakat, kekurangan sumber daya manusia dan fasilitas, serta karakteristik individu yang bervariasi dalam menerima pengobatan.
Untuk mengatasi praktik pemerasan oleh petugas polisi terhadap korban penyalahgunaan narkoba, diperlukan upaya terpadu dan komprehensif yang mencakup peningkatan kesejahteraan dan integritas petugas polisi untuk mencegah motif ekonomi di balik pemerasan, serta memperkuat pendidikan etika dan pelatihan profesional berkelanjutan. Penegakan hukum dan disiplin internal harus ditegakkan dengan tegas. Selain itu, perlu ditingkatkan penyuluhan dan pendidikan hukum bagi masyarakat, khususnya pengguna narkoba, agar mereka memahami hak-hak mereka dan siap melaporkan pemerasan. Libatkan institusi eksternal seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk membantu korban dan mengawasi keadilan dalam proses penegakan hukum. Penelitian lanjutan dapat fokus pada pengembangan strategi intervensi yang efektif untuk mencegah dan menangani praktik pemerasan, serta memperkuat kerjasama antara institusi penegak hukum dan lembaga bantuan hukum dalam melindungi hak-hak korban penyalahgunaan narkoba.
- Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan | Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan. konsep... journal.umy.ac.id/index.php/jphk/article/view/9121Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan konsep journal umy ac index php jphk article view 9121
- Tinjauan Yuridis Pasal 54 UU Narkotika: Rehabilitasi Sebagai Solusi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan... doi.org/10.62383/amandemen.v1i4.519Tinjauan Yuridis Pasal 54 UU Narkotika Rehabilitasi Sebagai Solusi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan doi 10 62383 amandemen v1i4 519
- Vol. 6 No. 1 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities | Journal of Law, Politic and Humanities.... doi.org/10.38035/jlph.v6i1Vol 6 No 1 2025 JLPH Journal of Law Politic and Humanities Journal of Law Politic and Humanities doi 10 38035 jlph v6i1
| File size | 378.25 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Penaikan usia minimal menikah dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bertujuan mengurangi angka perkawinan anak di bawah umur. Namun,Penaikan usia minimal menikah dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bertujuan mengurangi angka perkawinan anak di bawah umur. Namun,
ULBULB Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan ratio decidendi hakim dalam Putusan Nomor 27/Pid. Sus-Anak/2023/PN Smr dan Putusan Nomor 4/Pid. Sus-Anak/2024/PNPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan ratio decidendi hakim dalam Putusan Nomor 27/Pid. Sus-Anak/2023/PN Smr dan Putusan Nomor 4/Pid. Sus-Anak/2024/PN
ULBULB Temuan menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum Indonesia telah menetapkan mekanisme perlindungan preventif dan represif bagi peserta BPJS Kesehatan,Temuan menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum Indonesia telah menetapkan mekanisme perlindungan preventif dan represif bagi peserta BPJS Kesehatan,
UIN Ar-RaniryUIN Ar-Raniry Penelitian ini menawarkan kerangka kerja politik hukum yang sistematis, menetapkan Peraturan Daerah sebagai instrumen kebijakan turunan yang sah dalamPenelitian ini menawarkan kerangka kerja politik hukum yang sistematis, menetapkan Peraturan Daerah sebagai instrumen kebijakan turunan yang sah dalam
STAIN TDMSTAIN TDM Perbandingan antara kedua sistem menunjukkan bahwa Sarak Opat lebih efektif dalam menyelesaikan konflik ringan dengan pendekatan budaya dan kekeluargaan,Perbandingan antara kedua sistem menunjukkan bahwa Sarak Opat lebih efektif dalam menyelesaikan konflik ringan dengan pendekatan budaya dan kekeluargaan,
STITNUALHIKMAHSTITNUALHIKMAH Kajian ini menjadi relevan di tengah tantangan pendidikan kontemporer yang menuntut guru tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga memiliki integritasKajian ini menjadi relevan di tengah tantangan pendidikan kontemporer yang menuntut guru tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga memiliki integritas
LEMHANNASLEMHANNAS Selain itu, pesantren memperkuat ketahanan ekonomi, pendidikan, dan sosio‑kultural dengan memfasilitasi pemberdayaan komunitas, model pembelajaran berbasisSelain itu, pesantren memperkuat ketahanan ekonomi, pendidikan, dan sosio‑kultural dengan memfasilitasi pemberdayaan komunitas, model pembelajaran berbasis
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Tulisan ini membahas sejauh mana peraturan dan hukum dapat melindungi anak‑anak penyandang disabilitas dari kekerasan, terutama dari orang yang berniatTulisan ini membahas sejauh mana peraturan dan hukum dapat melindungi anak‑anak penyandang disabilitas dari kekerasan, terutama dari orang yang berniat
Useful /
STAIN TDMSTAIN TDM Temuan studi ini menunjukkan bahwa fenomena Marriage Is Scary di kalangan Generasi Z mewakili realitas yang dibentuk secara sosial yang dibentuk oleh narasiTemuan studi ini menunjukkan bahwa fenomena Marriage Is Scary di kalangan Generasi Z mewakili realitas yang dibentuk secara sosial yang dibentuk oleh narasi
DINASTIRESDINASTIRES Tantangan utama meliputi tidak adanya guru pendamping khusus bersertifikat, fasilitas inklusif yang tidak memadai, dan kesadaran yang terbatas di kalanganTantangan utama meliputi tidak adanya guru pendamping khusus bersertifikat, fasilitas inklusif yang tidak memadai, dan kesadaran yang terbatas di kalangan
DINASTIRESDINASTIRES Perkembangan teknologi telah menjadi katalis kunci dalam mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk sektor kesehatan melalui layanan telemedicine.Perkembangan teknologi telah menjadi katalis kunci dalam mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk sektor kesehatan melalui layanan telemedicine.
DINASTIRESDINASTIRES Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yangPenelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang