DINASTIRESDINASTIRES
Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and HumanitiesPenelitian ini menganalisis implementasi kebijakan rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penyalahgunaannya oleh beberapa petugas penegak hukum. Penelitian ini berfokus pada pemahaman rehabilitasi sebagai hak bagi korban penyalahgunaan narkotika dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan praktik pemerasan. Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif yang dikombinasikan dengan analisis statuta, kasus, dan konsep. Temuan menunjukkan bahwa meskipun rehabilitasi diatur sebagai alternatif hukuman penjara yang bertujuan untuk pemulihan kesehatan dan reintegrasi sosial, implementasinya menghadapi tantangan signifikan, termasuk fasilitas terbatas, stigma sosial, dan peraturan teknis yang tidak jelas. Kondisi ini menciptakan peluang bagi petugas polisi untuk memanfaatkan celah hukum dan posisi rentan korban melalui pemerasan. Motif ekonomi, lingkungan sosial, pengawasan internal yang lemah, dan budaya organisasi polisi yang permisif diidentifikasi sebagai faktor utama yang berkontribusi. Penelitian ini menekankan pentingnya memperkuat peraturan, meningkatkan akuntabilitas penegak hukum, dan memperluas akses ke bantuan hukum untuk memastikan bahwa kebijakan rehabilitasi benar-benar melindungi korban dan bebas dari penyalahgunaan wewenang.
Korban penyalahgunaan narkoba harus menerima rehabilitasi karena mereka bukan hanya pelaku kriminal tetapi juga korban yang harus direhabilitasi.Negara bertanggung jawab untuk merehabilitasi pengguna melalui fasilitas rehabilitasi yang diatur oleh hukum.Kewajiban untuk memberikan rehabilitasi diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika.Korban penyalahgunaan narkoba menerima dua jenis rehabilitasi sebagai upaya penyembuhan diri untuk reintegrasi sosial.Namun, implementasi rehabilitasi masih menghadapi berbagai tantangan, seperti stigma negatif dari masyarakat, kekurangan sumber daya manusia dan fasilitas, serta karakteristik individu yang bervariasi dalam menerima pengobatan.
Untuk mengatasi praktik pemerasan oleh petugas polisi terhadap korban penyalahgunaan narkoba, diperlukan upaya terpadu dan komprehensif yang mencakup peningkatan kesejahteraan dan integritas petugas polisi untuk mencegah motif ekonomi di balik pemerasan, serta memperkuat pendidikan etika dan pelatihan profesional berkelanjutan. Penegakan hukum dan disiplin internal harus ditegakkan dengan tegas. Selain itu, perlu ditingkatkan penyuluhan dan pendidikan hukum bagi masyarakat, khususnya pengguna narkoba, agar mereka memahami hak-hak mereka dan siap melaporkan pemerasan. Libatkan institusi eksternal seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk membantu korban dan mengawasi keadilan dalam proses penegakan hukum. Penelitian lanjutan dapat fokus pada pengembangan strategi intervensi yang efektif untuk mencegah dan menangani praktik pemerasan, serta memperkuat kerjasama antara institusi penegak hukum dan lembaga bantuan hukum dalam melindungi hak-hak korban penyalahgunaan narkoba.
- Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan | Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan. konsep... journal.umy.ac.id/index.php/jphk/article/view/9121Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan konsep journal umy ac index php jphk article view 9121
- Tinjauan Yuridis Pasal 54 UU Narkotika: Rehabilitasi Sebagai Solusi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan... doi.org/10.62383/amandemen.v1i4.519Tinjauan Yuridis Pasal 54 UU Narkotika Rehabilitasi Sebagai Solusi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan doi 10 62383 amandemen v1i4 519
- Vol. 6 No. 1 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities | Journal of Law, Politic and Humanities.... doi.org/10.38035/jlph.v6i1Vol 6 No 1 2025 JLPH Journal of Law Politic and Humanities Journal of Law Politic and Humanities doi 10 38035 jlph v6i1
| File size | 378.25 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIGRESUNIGRES Di Indonesia, konsep ini telah diakomodasi dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasiDi Indonesia, konsep ini telah diakomodasi dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi
UNIGRESUNIGRES Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan advokat, tersangka, dan stakeholder pendukung, disertai observasi lapangan serta penyebaran kuesionerData diperoleh melalui wawancara mendalam dengan advokat, tersangka, dan stakeholder pendukung, disertai observasi lapangan serta penyebaran kuesioner
UBLUBL Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyebaran rekaman eksplisit seksual yang melibatkan anak oleh pihak ketiga atas nama penegakan hukum merupakan penyalahgunaanPenelitian ini menyimpulkan bahwa penyebaran rekaman eksplisit seksual yang melibatkan anak oleh pihak ketiga atas nama penegakan hukum merupakan penyalahgunaan
HARAPANHARAPAN Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum serta penguatan mekanisme restitusi agar hak-hak korban tindak pidana dapatOleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum serta penguatan mekanisme restitusi agar hak-hak korban tindak pidana dapat
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Program pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa, guru, dan tenaga kependidikan mengenai bahaya bullying serta membangun strategi pencegahanProgram pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa, guru, dan tenaga kependidikan mengenai bahaya bullying serta membangun strategi pencegahan
AMSIRAMSIR Hal ini mengarah pada penyelesaian yang lebih adil dan proporsional, mempertimbangkan latar belakang sosial-ekonomi pelaku dan korban, serta dampak tindakanHal ini mengarah pada penyelesaian yang lebih adil dan proporsional, mempertimbangkan latar belakang sosial-ekonomi pelaku dan korban, serta dampak tindakan
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Karena itu, penguatan kapasitas dan integritas hakim menjadi agenda penting dalam reformasi peradilan pidana. Berdasarkan hasil telaah terhadap praktikKarena itu, penguatan kapasitas dan integritas hakim menjadi agenda penting dalam reformasi peradilan pidana. Berdasarkan hasil telaah terhadap praktik
UNIPASUNIPAS Data dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Buleleng. Proses perlindungan hukum dan penyelesaian terhadap korban kekerasanData dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Buleleng. Proses perlindungan hukum dan penyelesaian terhadap korban kekerasan
Useful /
UNESPADANGUNESPADANG Indikator gaya kepemimpinan yang paling dominan adalah sifat, yang mencerminkan bahwa nilai-nilai inti organisasi telah menjadi pedoman yang efektif dalamIndikator gaya kepemimpinan yang paling dominan adalah sifat, yang mencerminkan bahwa nilai-nilai inti organisasi telah menjadi pedoman yang efektif dalam
DINASTIRESDINASTIRES Situasi ini menciptakan kekosongan hukum yang menimbulkan risiko terhadap keselamatan pasien, akuntabilitas medis, dan perlindungan hak pasien. SementaraSituasi ini menciptakan kekosongan hukum yang menimbulkan risiko terhadap keselamatan pasien, akuntabilitas medis, dan perlindungan hak pasien. Sementara
JURNALFKIPUNTADJURNALFKIPUNTAD Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan menulis angka siswa kelas dua melalui penerapan media kartu angka. Penelitian ini menggunakanPenelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan menulis angka siswa kelas dua melalui penerapan media kartu angka. Penelitian ini menggunakan
UNIPASUNIPAS Kendala utama dalam implementasi adalah trauma korban yang menyulitkan proses pemeriksaan, sehingga diperlukan pendampingan khusus berupa konseling, layananKendala utama dalam implementasi adalah trauma korban yang menyulitkan proses pemeriksaan, sehingga diperlukan pendampingan khusus berupa konseling, layanan