ULBULB

JURNAL ILMIAH ADVOKASIJURNAL ILMIAH ADVOKASI

Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif untuk mengkaji akses kesehatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dengan fokus pada keadilan prosedural sebagai kerangka analitis. Artikel ini menyoroti peran sistem hukum dalam melindungi masyarakat berpenghasilan rendah terkait akses kesehatan dan mendorong refleksi terhadap penerapan prinsip-prinsip keadilan prosedural yang lebih praktis. Perlindungan hukum di bidang kesehatan mencakup aspek preventif dan represif yang melibatkan pemerintah, rumah sakit, dan BPJS Kesehatan. Pemerintah dan rumah sakit bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang baik dan menjamin keselamatan pasien. Peserta dapat menuntut kompensasi atas kelalaian atau kesalahan dalam layanan kesehatan, sementara rumah sakit bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh tim medis. Penelitian ini menyoroti pentingnya transparansi, partisipasi publik, hak atas informasi, dan kesetaraan dalam memastikan kualitas layanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan. Namun, masih terdapat ruang untuk perbaikan, seperti terbatasnya akses informasi, lambatnya proses penyelesaian sengketa, minimnya kompensasi, ketidakpastian hukum, dan perlindungan dari diskriminasi. Untuk mengatasi kelemahan ini, peningkatan transparansi, aksesibilitas, dan efisiensi sangat diharapkan. Kerja sama antara pemerintah dan lembaga terkait sangat penting untuk meningkatkan efektivitas sistem perlindungan hukum bagi peserta.

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum akses layanan kesehatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan kerangka keadilan prosedural.Temuan menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum Indonesia telah menetapkan mekanisme perlindungan preventif dan represif bagi peserta BPJS Kesehatan, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti terbatasnya akses informasi, lambatnya penyelesaian sengketa, dan ketidakpastian hukum.Oleh karena itu, diperlukan peningkatan transparansi, aksesibilitas, dan kerja sama antarlembaga untuk memperkuat efektivitas sistem perlindungan hukum dan memastikan akses kesehatan yang setara bagi semua peserta.

Penelitian ini menyoroti kesenjangan antara kerangka hukum normatif dan implementasi praktis dalam perlindungan akses kesehatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. Berdasarkan temuan ini, terdapat beberapa arah penelitian lanjutan yang dapat memperkaya pemahaman dan memberikan solusi konkret. Pertama, studi mendalam tentang efektivitas program literasi digital perlu dilakukan. Pertanyaan penelitiannya adalah: Sejauh mana program literasi digital yang dirancang khusus untuk peserta BPJS Kesehatan dari kelompok berpenghasilan rendah dapat meningkatkan pemahaman mereka mengenai hak-hak, prosedur pengaduan, dan optimalisasi akses terhadap layanan kesehatan yang tersedia? Penelitian ini dapat mengeksplorasi metode penyampaian informasi yang paling efektif, tantangan adopsi teknologi, dan dampak langsung terhadap pengalaman pasien. Kedua, mengingat adanya proses penyelesaian keluhan yang lambat dan keterbatasan akses di daerah terpencil, penelitian dapat difokuskan pada mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (ADR). Arah studi yang relevan adalah: Bagaimana model mediasi berbasis komunitas atau forum musyawarah lokal dapat diimplementasikan dan diintegrasikan secara efektif ke dalam sistem penyelesaian keluhan BPJS Kesehatan, khususnya untuk mengatasi hambatan geografis dan birokrasi bagi masyarakat di daerah pelosok? Ini akan menguji kelayakan dan dampak sosial dari pendekatan non-formal dalam penanganan masalah layanan kesehatan. Ketiga, perlu adanya eksplorasi kualitatif yang komprehensif mengenai pengalaman diskriminasi atau perlakuan tidak setara. Pertanyaan yang bisa diajukan adalah: Bagaimana pengalaman hidup dan persepsi peserta BPJS Kesehatan berpenghasilan rendah membentuk pemahaman mereka tentang keadilan prosedural dalam layanan kesehatan, dan apa implikasi sosiologis dari diskriminasi yang mereka alami terhadap kepercayaan pada sistem? Dengan demikian, penelitian lanjutan ini tidak hanya akan mengidentifikasi masalah, tetapi juga menawarkan potensi model dan strategi intervensi yang berakar pada realitas sosial dan kebutuhan masyarakat rentan.

  1. Ecology and Criminology? Applying the tenets of procedural justice to environmental regulations - Sheila... journals.sagepub.com/doi/10.1177/1748895820922291Ecology and Criminology Applying the tenets of procedural justice to environmental regulations Sheila journals sagepub doi 10 1177 1748895820922291
  2. APA PsycNet. psycnet loading psycnet.apa.org/doi/10.1037/0022-3514.59.5.952APA PsycNet psycnet loading psycnet apa doi 10 1037 0022 3514 59 5 952
  3. Training and ‘Doing’ Procedural Justice in the Frontline of Public Service: Evidence from... journals.sagepub.com/doi/10.1177/0734371X221149137Training and AoDoingAo Procedural Justice in the Frontline of Public Service Evidence from journals sagepub doi 10 1177 0734371X221149137
  4. TANGGUNGJAWAB PRIVATE KARYAWAN DAN PERUSAHAAN TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN | Collegium Studiosum Journal.... doi.org/10.56301/csj.v6i2.1102TANGGUNGJAWAB PRIVATE KARYAWAN DAN PERUSAHAAN TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN Collegium Studiosum Journal doi 10 56301 csj v6i2 1102
Read online
File size647.66 KB
Pages24
DMCAReport

Related /

ads-block-test