ULBULB
JURNAL ILMIAH ADVOKASIJURNAL ILMIAH ADVOKASIArtikel ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif untuk mengkaji akses kesehatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dengan fokus pada keadilan prosedural sebagai kerangka analitis. Artikel ini menyoroti peran sistem hukum dalam melindungi masyarakat berpenghasilan rendah terkait akses kesehatan dan mendorong refleksi terhadap penerapan prinsip-prinsip keadilan prosedural yang lebih praktis. Perlindungan hukum di bidang kesehatan mencakup aspek preventif dan represif yang melibatkan pemerintah, rumah sakit, dan BPJS Kesehatan. Pemerintah dan rumah sakit bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang baik dan menjamin keselamatan pasien. Peserta dapat menuntut kompensasi atas kelalaian atau kesalahan dalam layanan kesehatan, sementara rumah sakit bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh tim medis. Penelitian ini menyoroti pentingnya transparansi, partisipasi publik, hak atas informasi, dan kesetaraan dalam memastikan kualitas layanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan. Namun, masih terdapat ruang untuk perbaikan, seperti terbatasnya akses informasi, lambatnya proses penyelesaian sengketa, minimnya kompensasi, ketidakpastian hukum, dan perlindungan dari diskriminasi. Untuk mengatasi kelemahan ini, peningkatan transparansi, aksesibilitas, dan efisiensi sangat diharapkan. Kerja sama antara pemerintah dan lembaga terkait sangat penting untuk meningkatkan efektivitas sistem perlindungan hukum bagi peserta.
Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum akses layanan kesehatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan kerangka keadilan prosedural.Temuan menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum Indonesia telah menetapkan mekanisme perlindungan preventif dan represif bagi peserta BPJS Kesehatan, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti terbatasnya akses informasi, lambatnya penyelesaian sengketa, dan ketidakpastian hukum.Oleh karena itu, diperlukan peningkatan transparansi, aksesibilitas, dan kerja sama antarlembaga untuk memperkuat efektivitas sistem perlindungan hukum dan memastikan akses kesehatan yang setara bagi semua peserta.
Penelitian ini menyoroti kesenjangan antara kerangka hukum normatif dan implementasi praktis dalam perlindungan akses kesehatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. Berdasarkan temuan ini, terdapat beberapa arah penelitian lanjutan yang dapat memperkaya pemahaman dan memberikan solusi konkret. Pertama, studi mendalam tentang efektivitas program literasi digital perlu dilakukan. Pertanyaan penelitiannya adalah: Sejauh mana program literasi digital yang dirancang khusus untuk peserta BPJS Kesehatan dari kelompok berpenghasilan rendah dapat meningkatkan pemahaman mereka mengenai hak-hak, prosedur pengaduan, dan optimalisasi akses terhadap layanan kesehatan yang tersedia? Penelitian ini dapat mengeksplorasi metode penyampaian informasi yang paling efektif, tantangan adopsi teknologi, dan dampak langsung terhadap pengalaman pasien. Kedua, mengingat adanya proses penyelesaian keluhan yang lambat dan keterbatasan akses di daerah terpencil, penelitian dapat difokuskan pada mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (ADR). Arah studi yang relevan adalah: Bagaimana model mediasi berbasis komunitas atau forum musyawarah lokal dapat diimplementasikan dan diintegrasikan secara efektif ke dalam sistem penyelesaian keluhan BPJS Kesehatan, khususnya untuk mengatasi hambatan geografis dan birokrasi bagi masyarakat di daerah pelosok? Ini akan menguji kelayakan dan dampak sosial dari pendekatan non-formal dalam penanganan masalah layanan kesehatan. Ketiga, perlu adanya eksplorasi kualitatif yang komprehensif mengenai pengalaman diskriminasi atau perlakuan tidak setara. Pertanyaan yang bisa diajukan adalah: Bagaimana pengalaman hidup dan persepsi peserta BPJS Kesehatan berpenghasilan rendah membentuk pemahaman mereka tentang keadilan prosedural dalam layanan kesehatan, dan apa implikasi sosiologis dari diskriminasi yang mereka alami terhadap kepercayaan pada sistem? Dengan demikian, penelitian lanjutan ini tidak hanya akan mengidentifikasi masalah, tetapi juga menawarkan potensi model dan strategi intervensi yang berakar pada realitas sosial dan kebutuhan masyarakat rentan.
- Ecology and Criminology? Applying the tenets of procedural justice to environmental regulations - Sheila... journals.sagepub.com/doi/10.1177/1748895820922291Ecology and Criminology Applying the tenets of procedural justice to environmental regulations Sheila journals sagepub doi 10 1177 1748895820922291
- APA PsycNet. psycnet loading psycnet.apa.org/doi/10.1037/0022-3514.59.5.952APA PsycNet psycnet loading psycnet apa doi 10 1037 0022 3514 59 5 952
- Training and ‘Doing’ Procedural Justice in the Frontline of Public Service: Evidence from... journals.sagepub.com/doi/10.1177/0734371X221149137Training and AoDoingAo Procedural Justice in the Frontline of Public Service Evidence from journals sagepub doi 10 1177 0734371X221149137
- TANGGUNGJAWAB PRIVATE KARYAWAN DAN PERUSAHAAN TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN | Collegium Studiosum Journal.... doi.org/10.56301/csj.v6i2.1102TANGGUNGJAWAB PRIVATE KARYAWAN DAN PERUSAHAAN TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN Collegium Studiosum Journal doi 10 56301 csj v6i2 1102
| File size | 647.66 KB |
| Pages | 24 |
| DMCA | Report |
Related /
ULBULB Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen atas penjualan album K-Pop palsu melalui platform e-commerce belum terlaksana secaraPenelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen atas penjualan album K-Pop palsu melalui platform e-commerce belum terlaksana secara
ULBULB Penelitian ini juga menemukan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih menghadapi berbagai hambatan dalam melakukan identifikasi dan pengawasanPenelitian ini juga menemukan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih menghadapi berbagai hambatan dalam melakukan identifikasi dan pengawasan
ULBULB Sus-Anak/2024/PN Kdr bukan semata-mata disebabkan oleh adanya perbedaan norma hukum yang digunakan, melainkan oleh perbedaan konstruksi fakta hukum (legalSus-Anak/2024/PN Kdr bukan semata-mata disebabkan oleh adanya perbedaan norma hukum yang digunakan, melainkan oleh perbedaan konstruksi fakta hukum (legal
STIHALBANNASTIHALBANNA Dengan demikian, penerapan norma KUHP dan UU SPPA dalam putusan hakim perlu memastikan keseimbangan antara kepastian hukum, rasa keadilan, dan tujuan pembinaanDengan demikian, penerapan norma KUHP dan UU SPPA dalam putusan hakim perlu memastikan keseimbangan antara kepastian hukum, rasa keadilan, dan tujuan pembinaan
E SIBERE SIBER Sebuah teknologi adalah salah satu alat yang dapat memudahkan manusia dalam segala aktivitas dan urusan. Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain,Sebuah teknologi adalah salah satu alat yang dapat memudahkan manusia dalam segala aktivitas dan urusan. Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain,
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Penegak hukum harus mengambil langkah tegas untuk menegakkan perlindungan hukum ini, menjamin keselamatan fisik dan psikologis mereka dari segala bentukPenegak hukum harus mengambil langkah tegas untuk menegakkan perlindungan hukum ini, menjamin keselamatan fisik dan psikologis mereka dari segala bentuk
UMRAHUMRAH Lebih lanjut bahwa perlunya partisipasi publik dalam proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja sebagaimana amanat putusan MK. Sehingga tujuan muliaLebih lanjut bahwa perlunya partisipasi publik dalam proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja sebagaimana amanat putusan MK. Sehingga tujuan mulia
UMRAHUMRAH Kedua, penanggulangan prostitusi secara preventif ini dilakukan oleh berbagai pihak baik dari instansi pemerintahan maupun masyarakat setempat sehinggaKedua, penanggulangan prostitusi secara preventif ini dilakukan oleh berbagai pihak baik dari instansi pemerintahan maupun masyarakat setempat sehingga
Useful /
UNIVAL CILEGONUNIVAL CILEGON Untuk meningkatkan kualitas paving block, perusahaan disarankan untuk menerapkan sistem manajemen mutu berbasis SNI dan ISO 9001, melakukan pelatihan teknisUntuk meningkatkan kualitas paving block, perusahaan disarankan untuk menerapkan sistem manajemen mutu berbasis SNI dan ISO 9001, melakukan pelatihan teknis
UWMYUWMY Populasi semua siswa di Al Mumtaz sejumlah 46 siswa. Hasil penelitian menunjukkan mayoritas responden berusia 17 tahun (28,1%) memiliki status gizi kategoriPopulasi semua siswa di Al Mumtaz sejumlah 46 siswa. Hasil penelitian menunjukkan mayoritas responden berusia 17 tahun (28,1%) memiliki status gizi kategori
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Apartemen Royal tidak memenuhi syarat mendirikan Bangunan di kawasan cagar budaya yang diatur pula dalam Perda Yogyakarta. Apartemen Royal Kedhaton adalahApartemen Royal tidak memenuhi syarat mendirikan Bangunan di kawasan cagar budaya yang diatur pula dalam Perda Yogyakarta. Apartemen Royal Kedhaton adalah
UMSUMS Selanjutnya, pertanyaan kunci tersebut dilengkapi dengan pertanyaan berikutnya: mengapa potensi potensi pangan lokal tersebut terkonsentrasi di tempatSelanjutnya, pertanyaan kunci tersebut dilengkapi dengan pertanyaan berikutnya: mengapa potensi potensi pangan lokal tersebut terkonsentrasi di tempat