ULBULB
JURNAL ILMIAH ADVOKASIJURNAL ILMIAH ADVOKASIPerkembangan teknologi informasi telah mendorong pesatnya pertumbuhan electronic commerce (e-commerce) sebagai sarana transaksi perdagangan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat. Di sisi lain, perkembangan tersebut juga meningkatkan risiko terjadinya penipuan dalam transaksi elektronik, khususnya terkait ketidaksesuaian antara barang yang dipromosikan dengan barang yang diterima konsumen. Kondisi ini menimbulkan permasalahan mengenai efektivitas perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang menjadi korban penjualan produk palsu atau tidak sesuai melalui platform e-commerce, serta mengkaji efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam memberikan kepastian hukum.
Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen atas penjualan album K-Pop palsu melalui platform e-commerce belum terlaksana secara optimal.Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah memberikan jaminan mengenai hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur serta hak untuk mendapatkan ganti kerugian atas barang yang tidak sesuai dengan perjanjian, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala.Praktik penjualan produk palsu, penyampaian informasi yang menyesatkan, lemahnya tanggung jawab pelaku usaha, serta belum optimalnya pengawasan terhadap aktivitas perdagangan elektronik menyebabkan konsumen tetap berada pada posisi yang rentan dalam transaksi digital.
Untuk meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi digital, diperlukan penguatan kebijakan perlindungan konsumen melalui harmonisasi antara Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta regulasi mengenai perdagangan melalui sistem elektronik. Selain itu, pemerintah perlu menetapkan standar pengawasan yang lebih ketat terhadap penyelenggara e-commerce, termasuk kewajiban melakukan verifikasi identitas pelaku usaha, pengawasan terhadap produk yang diperdagangkan, dan penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, mudah, dan efektif. Langkah-langkah ini diharapkan mampu memperkuat akuntabilitas pelaku usaha dan penyelenggara platform, serta memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi konsumen dalam ekosistem perdagangan digital.
- PENGARUH CITRA MEREK DAN PERSEPSI HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN ONLINE PADA APLIKASI SHOPEE DI WILAYAH... jom.unsurya.ac.id/index.php/jimen/article/view/17PENGARUH CITRA MEREK DAN PERSEPSI HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN ONLINE PADA APLIKASI SHOPEE DI WILAYAH jom unsurya ac index php jimen article view 17
- PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYEDIA PLATFORM TERHADAP BARANG YANG MELANGGAR MEREK DALAM MARKETPLACE | Giantama... jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/40358PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYEDIA PLATFORM TERHADAP BARANG YANG MELANGGAR MEREK DALAM MARKETPLACE Giantama jurnal uns ac privatlaw article view 40358
| File size | 413.67 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
ULBULB karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, reformasi kebijakan agraria, serta penguatan kapasitas kelembagaan dan sistem informasikarena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, reformasi kebijakan agraria, serta penguatan kapasitas kelembagaan dan sistem informasi
ULBULB Sus-Anak/2024/PN Kdr serta mengkaji implikasinya terhadap perlindungan hukum anak di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif denganSus-Anak/2024/PN Kdr serta mengkaji implikasinya terhadap perlindungan hukum anak di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan
STIHALBANNASTIHALBANNA Dengan demikian, putusan yang sejalan dengan UU SPPA bukan hanya menegakkan hukum terhadap tindak pidana berat, tetapi juga memastikan pemidanaan tidakDengan demikian, putusan yang sejalan dengan UU SPPA bukan hanya menegakkan hukum terhadap tindak pidana berat, tetapi juga memastikan pemidanaan tidak
E SIBERE SIBER Peran Bukti Elektronik dalam Membuktikan Tindak Pidana di Era Digital, Peraturan alat pembuktian elektronik dalam Hukum Acara Pidana secara khusus belumPeran Bukti Elektronik dalam Membuktikan Tindak Pidana di Era Digital, Peraturan alat pembuktian elektronik dalam Hukum Acara Pidana secara khusus belum
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Fokus utama adalah Undang‑Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang‑Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 473 yang mengatur tentang ancamanFokus utama adalah Undang‑Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang‑Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 473 yang mengatur tentang ancaman
UIN WALISONGOUIN WALISONGO Hal ini merupakan hasil dari perpaduan budaya Jawa dan Melayu. Perpaduan ini menghasilkan masakan khas yang wajib ada di setiap perayaan ritual PunggahanHal ini merupakan hasil dari perpaduan budaya Jawa dan Melayu. Perpaduan ini menghasilkan masakan khas yang wajib ada di setiap perayaan ritual Punggahan
UMRAHUMRAH Tulisan ini melakukan analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII Tentang Uji Materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang CiptaTulisan ini melakukan analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII Tentang Uji Materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
UMRAHUMRAH Kepala Daerah, DPRD, Satpol PP, dan pihak Kepolisian perlu bekerjasama dengan masyarakat secara bersama-sama melakukan tindakan seperti yang telah dijelaskanKepala Daerah, DPRD, Satpol PP, dan pihak Kepolisian perlu bekerjasama dengan masyarakat secara bersama-sama melakukan tindakan seperti yang telah dijelaskan
Useful /
UNPADUNPAD Akibatnya, anak akan mengalami kerugian melalui dampak yang dirasakan baik secara fisik maupun mental. Melalui program Perlindungan Khusus Anak yang dilaksanakanAkibatnya, anak akan mengalami kerugian melalui dampak yang dirasakan baik secara fisik maupun mental. Melalui program Perlindungan Khusus Anak yang dilaksanakan
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Apartemen Royal tidak memenuhi syarat mendirikan Bangunan di kawasan cagar budaya yang diatur pula dalam Perda Yogyakarta. Apartemen Royal Kedhaton adalahApartemen Royal tidak memenuhi syarat mendirikan Bangunan di kawasan cagar budaya yang diatur pula dalam Perda Yogyakarta. Apartemen Royal Kedhaton adalah
UMRAHUMRAH Namun alasan yang paling utama adalah keberadaan Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar utama negara menyebutkan bahwa Negara berdasarNamun alasan yang paling utama adalah keberadaan Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar utama negara menyebutkan bahwa Negara berdasar
USBYPKPUSBYPKP Pertumbuhan volume lalu lintas yang meningkat setiap harinya melintasi jembatan bendung Walahar, sehingga derajat kejenuhan lalu lintas semakin tinggiPertumbuhan volume lalu lintas yang meningkat setiap harinya melintasi jembatan bendung Walahar, sehingga derajat kejenuhan lalu lintas semakin tinggi