STIHALBANNASTIHALBANNA
Jurisprudensi: Jurnal Ilmu HukumJurisprudensi: Jurnal Ilmu HukumPembunuhan berencana merupakan tindak pidana berat yang menimbulkan persoalan khusus terkait pertanggungjawaban pidana dan pembatasan pemidanaan dalam sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku pembunuhan berencana berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui telaah norma serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sepanjang memenuhi syarat usia dan unsur kesalahan serta unsur delik pembunuhan berencana dapat dibuktikan secara sah. Namun, proses dan pemidanaan anak berada dalam rezim khusus yang menekankan perlindungan anak, rehabilitasi, dan pemidanaan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium), dengan batasan jenis sanksi dan lamanya pidana sesuai ketentuan UU SPPA. Dengan demikian, penerapan norma KUHP dan UU SPPA dalam putusan hakim perlu memastikan keseimbangan antara kepastian hukum, rasa keadilan, dan tujuan pembinaan anak.
Pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku pembunuhan berencana pada prinsipnya dimungkinkan dalam hukum positif Indonesia sepanjang terpenuhi syarat usia dan unsur kesalahan, serta unsur-unsur delik pembunuhan berencana dalam KUHP dapat dibuktikan secara sah menurut hukum acara pidana.Pembuktian unsur rencana terlebih dahulu tetap mengikuti standar pembuktian perkara pidana, sehingga hakim wajib menguraikan secara argumentatif indikator perencanaan yang didukung alat bukti, bukan sekadar menyimpulkan adanya niat atau motif.Dalam aspek pemidanaan, UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menempatkan pemidanaan anak dalam rezim khusus yang membatasi jenis sanksi (pidana dan/atau tindakan) serta menekankan orientasi perlindungan anak, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.Pidana penjara harus diposisikan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium), sehingga apabila dijatuhkan, pertimbangan hakim harus menjelaskan alasan mengapa opsi non-penjara tidak memadai, serta bagaimana sanksi yang dipilih tetap diarahkan pada pembinaan anak dan proporsional terhadap tingkat kesalahan.Penerapan norma KUHP dan UU SPPA dalam putusan pengadilan anak idealnya tampak pada dua hal.(1) pemisahan yang jelas antara pembuktian unsur delik (berbasis KUHP) dan kebijakan pemidanaan (berbasis UU SPPA), serta (2) legal reasoning yang komprehensif dengan mempertimbangkan laporan Pembimbing Kemasyarakatan, kondisi anak, dan dampak perbuatan.Dengan demikian, putusan yang sejalan dengan UU SPPA bukan hanya menegakkan hukum terhadap tindak pidana berat, tetapi juga memastikan pemidanaan tidak mereplikasi pola pemidanaan dewasa dan tetap menjaga tujuan utama peradilan pidana anak, yakni pembinaan dan pencegahan pengulangan.
Untuk penelitian lanjutan, dapat diusulkan beberapa arah studi. Pertama, perlu dilakukan kajian empiris tentang implementasi UU SPPA dalam praktik peradilan pidana anak, khususnya dalam kasus-kasus pembunuhan berencana. Kajian ini dapat mengeksplorasi bagaimana hakim menerapkan norma-norma UU SPPA dalam putusan, apakah konsisten dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif. Kedua, penelitian dapat fokus pada peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses peradilan pidana anak. Bagaimana laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penanganan kasus, dan apakah peran ini efektif dalam memastikan pemidanaan yang proporsional dan rehabilitatif. Ketiga, studi komparatif tentang sistem peradilan pidana anak di negara-negara lain dapat memberikan perspektif baru. Bagaimana negara lain menangani kasus pembunuhan berencana oleh anak, dan apakah ada praktik-praktik terbaik yang dapat diadopsi oleh Indonesia untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana anak dalam mencapai keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan anak.
| File size | 448.37 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
UNISKAUNISKA Namun, efektivitas dan keberlanjutan RJ sangat bergantung pada konsistensi penyidik dalam memastikan semua syarat materiil dan formil terpenuhi, sertaNamun, efektivitas dan keberlanjutan RJ sangat bergantung pada konsistensi penyidik dalam memastikan semua syarat materiil dan formil terpenuhi, serta
UBHARAJAYAUBHARAJAYA Of the 3 alternatives included in this study, 50% chose soy milk, 40% amino acid milk, and 10% effective hydrolyzed milk. Berdasarkan penelitian ini dapatOf the 3 alternatives included in this study, 50% chose soy milk, 40% amino acid milk, and 10% effective hydrolyzed milk. Berdasarkan penelitian ini dapat
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini bersifat normatif, berfokus pada data sekunder berupa putusan hakim, dan dikombinasikan dengan peraturan perundang-undangan yang relevan.Penelitian ini bersifat normatif, berfokus pada data sekunder berupa putusan hakim, dan dikombinasikan dengan peraturan perundang-undangan yang relevan.
IPIP Namun, hambatan belajar seperti kesalahan prosedural, kesulitan mengekspresikan ide dalam struktur matematika, dan miskonsepsi simbolik masih ditemukan.Namun, hambatan belajar seperti kesalahan prosedural, kesulitan mengekspresikan ide dalam struktur matematika, dan miskonsepsi simbolik masih ditemukan.
UntikaUntika Metode yuridis normatif menggunakan data KUHAP, Perma Pedoman Pemidanaan Korupsi, 35 putusan kasus korupsi 2024, dan literatur akademik. Hasil menunjukkanMetode yuridis normatif menggunakan data KUHAP, Perma Pedoman Pemidanaan Korupsi, 35 putusan kasus korupsi 2024, dan literatur akademik. Hasil menunjukkan
SARI MUTIARASARI MUTIARA Pemberdayaan masyarakat telah meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang pencegahan dan penanggulangan risiko banjir di Kecamatan Medan Maimun, KelurahanPemberdayaan masyarakat telah meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang pencegahan dan penanggulangan risiko banjir di Kecamatan Medan Maimun, Kelurahan
STIE AUBSTIE AUB 3) Variabel Return On Asset berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. 3) Hasil uji F secara simultan diperoleh sebanyak 15,323 dengan nilai3) Variabel Return On Asset berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. 3) Hasil uji F secara simultan diperoleh sebanyak 15,323 dengan nilai
NEOLECTURANEOLECTURA Sus/2020/PN JKT. Utr. Dalam putusan hakim diketahui bahwa pelaku dijerat dengan KUHP dan UU ITE yang lebih mengatur secara khusus mengenai tindak pidanaSus/2020/PN JKT. Utr. Dalam putusan hakim diketahui bahwa pelaku dijerat dengan KUHP dan UU ITE yang lebih mengatur secara khusus mengenai tindak pidana
Useful /
STIHALBANNASTIHALBANNA Konflik panjang antara Pemerintah Pusat dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) berakhir melalui Nota Kesepahaman di Helsinki yang melahirkan dasar pembentukanKonflik panjang antara Pemerintah Pusat dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) berakhir melalui Nota Kesepahaman di Helsinki yang melahirkan dasar pembentukan
UntikaUntika Dengan demikian, Forkopimcam Kintom diharapkan dapat menjalankan perannya secara efektif dan berkelanjutan dalam upaya pencegahan konflik sosial sebagaiDengan demikian, Forkopimcam Kintom diharapkan dapat menjalankan perannya secara efektif dan berkelanjutan dalam upaya pencegahan konflik sosial sebagai
STTII AMBONSTTII AMBON 5) dan Darius (ps. 6), namun Darius berada disisi yang berbeda. Ia sosok protagonis yang menghormati Daniel dan Allahnya. Darius telah menerima banyak5) dan Darius (ps. 6), namun Darius berada disisi yang berbeda. Ia sosok protagonis yang menghormati Daniel dan Allahnya. Darius telah menerima banyak
STIPJAKARTASTIPJAKARTA Disini penulis mencoba untuk mengangkat permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengangkutan muatan di MV. Wooyang Victory pada saat melakukan prosesDisini penulis mencoba untuk mengangkat permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengangkutan muatan di MV. Wooyang Victory pada saat melakukan proses