STIHALBANNASTIHALBANNA
Jurisprudensi: Jurnal Ilmu HukumJurisprudensi: Jurnal Ilmu HukumAceh merupakan daerah khusus dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pengakuannya ditegaskan dalam Pasal 18B UUD 1945. Konflik panjang antara Pemerintah Pusat dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) berakhir melalui Nota Kesepahaman di Helsinki yang melahirkan dasar pembentukan Lembaga Wali Nanggroe (LWN). Keberadaan LWN kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 dan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013. LWN diposisikan sebagai lembaga kepemimpinan adat yang independen dan berfungsi sebagai pemersatu masyarakat Aceh di bawah kepemimpinan Wali Nanggroe. Penelitian ini mengkaji kesesuaian keberadaan LWN dengan konsep otonomi khusus Aceh, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta konsep ideal penguatannya di masa mendatang. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi analitis preskriptif, dilengkapi pendekatan yuridis empiris melalui studi kepustakaan dan wawancara lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LWN belum berjalan efektif. Struktur kelembagaan yang besar tidak sebanding dengan tugas dan fungsinya sehingga membebani anggaran. Keberpihakan politik Wali Nanggroe menurunkan kepercayaan publik dan melemahkan peran netral sebagai pemersatu, termasuk dalam dinamika hubungan antara Pemerintah Aceh dan DPRA. Selain itu, relasi yang kurang harmonis antara LWN dan Katibul Wali menghambat optimalisasi tugas kelembagaan. Penelitian ini merekomendasikan revisi qanun oleh DPRA melalui penyederhanaan struktur, penegasan hubungan kelembagaan, serta penguatan independensi dan kharisma Wali Nanggroe sebagai figur adat yang berwibawa dalam kerangka otonomi khusus Aceh.
Lembaga Wali Nanggroe merupakan institusi yang memiliki akar historis, kultural, dan spiritual yang kuat dalam peradaban Aceh.Secara historis, konsep ini berangkat dari tradisi kepemimpinan Islam dan pengalaman politik Kesultanan Aceh, yang kemudian mengalami transformasi dalam dinamika perjuangan modern hingga diformalkan pasca perdamaian melalui MoU Helsinki dan pengaturan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh Tahun 2006 serta Qanun Aceh Tahun 2012 (revisi 2013).Dalam konteks tersebut, Wali Nanggroe diposisikan bukan sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, melainkan sebagai simbol persatuan, penjaga marwah, serta representasi identitas dan keistimewaan Aceh dalam kerangka otonomi khusus.
Penelitian selanjutnya dapat menyelidiki bagaimana penyederhanaan struktur organisasi Lembaga Wali Nanggroe (LWN) memengaruhi efektivitas operasional serta efisiensi anggaran dalam konteks otonomi khusus Aceh, dengan mengukur perubahan kinerja sebelum dan sesudah reformasi struktural. Selanjutnya, diperlukan kajian tentang mekanisme yang dapat menjamin netralitas politik Wali Nanggroe sehingga institusi ini tidak terpengaruh oleh kepentingan partai politik, misalnya dengan merumuskan kode etik atau kebijakan netralitas yang dapat diuji melalui survei persepsi publik dan analisis kebijakan. Terakhir, penelitian dapat mengembangkan kerangka kerja mediasi konflik yang sistematis untuk LWN, mengevaluasi model mediasi yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan masyarakat lokal, serta menguji keberhasilan mekanisme tersebut dalam menyelesaikan sengketa antar lembaga di Aceh, sehingga LWN dapat berperan sebagai mediator yang efektif dan terpercaya.
| File size | 475.74 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
169169 Metode yang dipakai dalam analisis film ini adalah metode kualitatif deskriptif. Pada tahap analisis, pertama diteliti cerita singkat/sinopsis, alur, sertaMetode yang dipakai dalam analisis film ini adalah metode kualitatif deskriptif. Pada tahap analisis, pertama diteliti cerita singkat/sinopsis, alur, serta
UINMYBATUSANGKARUINMYBATUSANGKAR Tinjauan komparatif menunjukkan bahwa prinsip keadilan ekologis Islam menawarkan dasar moral yang kuat, namun penerapannya terbatas oleh realitas politikTinjauan komparatif menunjukkan bahwa prinsip keadilan ekologis Islam menawarkan dasar moral yang kuat, namun penerapannya terbatas oleh realitas politik
GOVERNMENTJOURNALGOVERNMENTJOURNAL Hasil menunjukkan strategi utama melalui ISPO, Forum Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan, diplomasi internasional, dan inovasi teknologi untuk mengubah persepsiHasil menunjukkan strategi utama melalui ISPO, Forum Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan, diplomasi internasional, dan inovasi teknologi untuk mengubah persepsi
GOVERNMENTJOURNALGOVERNMENTJOURNAL Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun jumlah jabatan struktural berhasil dikurangi, implementasi kebijakan masih belum menghasilkan peningkatan kualitasHasilnya menunjukkan bahwa meskipun jumlah jabatan struktural berhasil dikurangi, implementasi kebijakan masih belum menghasilkan peningkatan kualitas
DOKICTIDOKICTI Karena tidak melibatkan pengadilan niaga, proses restrukturisasi mengabaikan prinsip due process, equal treatment, serta asas keadilan, sehingga kreditorKarena tidak melibatkan pengadilan niaga, proses restrukturisasi mengabaikan prinsip due process, equal treatment, serta asas keadilan, sehingga kreditor
NEOLECTURANEOLECTURA Pengaturan hukum tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui penyebaran data pribadi diatur secara spesifik dalam Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayatPengaturan hukum tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui penyebaran data pribadi diatur secara spesifik dalam Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat
SEMARANGKOTASEMARANGKOTA Hasil menunjukkan hubungan antara pola perubahan Indeks Global Morans I, perubahan penduduk, dan penyebaran pengembangan permukiman. Tren distribusi areaHasil menunjukkan hubungan antara pola perubahan Indeks Global Morans I, perubahan penduduk, dan penyebaran pengembangan permukiman. Tren distribusi area
POLIMEDIAPOLIMEDIA Temuan ini mengindikasikan bahwa konsep critical media consciousness masih memerlukan pengembangan lebih lanjut untuk menjadi alat yang efektif dalam mendorongTemuan ini mengindikasikan bahwa konsep critical media consciousness masih memerlukan pengembangan lebih lanjut untuk menjadi alat yang efektif dalam mendorong
Useful /
YAMASIYAMASI Data kuantitatif meliputi kadar lemak, kadar abu, kadar air, kadar karbohidrat dianalisis menggunakan One Way ANOVA, dilanjutkan dengan uji Duncan apabilaData kuantitatif meliputi kadar lemak, kadar abu, kadar air, kadar karbohidrat dianalisis menggunakan One Way ANOVA, dilanjutkan dengan uji Duncan apabila
POLIMEDIAPOLIMEDIA Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembuatan sistem informasi harus melalui tahapan perancangan yang sistematis sesuai teori yang berlaku. Sistem InformasiPenelitian ini menyimpulkan bahwa pembuatan sistem informasi harus melalui tahapan perancangan yang sistematis sesuai teori yang berlaku. Sistem Informasi
POLIMEDIAPOLIMEDIA Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Sebanyak 100 konsumen diambil sampel dalam beberapa bulan. Teknik sampling Survei deskriptifMetode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Sebanyak 100 konsumen diambil sampel dalam beberapa bulan. Teknik sampling Survei deskriptif
DIWANPUSTAKADIWANPUSTAKA Tantangan antitrust semakin membentuk dinamika kompetitif di berbagai industri, khususnya memengaruhi perusahaan kecil dan berpenghasilan rendah yang kesulitanTantangan antitrust semakin membentuk dinamika kompetitif di berbagai industri, khususnya memengaruhi perusahaan kecil dan berpenghasilan rendah yang kesulitan