DINASTIRESDINASTIRES
Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and HumanitiesJudul penelitian ini adalah Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang Berkepastian Hukum: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 117/PUU-XXI/2023. Objek penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 117/PUU-XXI/2023. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 117/PUU-XXI/2023 memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal yang menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Nilai pasar mencerminkan jumlah uang yang seharusnya diterima penjual, sebagai pemilik tanah dan bangunan, dan pembeli, sebagai pihak yang menerima hak atas tanah dan bangunan yang diperdagangkan. Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan informasi dan solusi bagi pihak-pihak yang mempelajari implikasi hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat terkait pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada Perjanjian Transaksi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 117/PUU-XXI/2023.
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, di mana nilai pasar mencerminkan jumlah uang yang diterima penjual dan pembeli.Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan bagi calon notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam bidang hukum kenotariatan terkait penegakan hukum dan kepastian hukum mengenai pengenaan BPHTB atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB).Hasil studi ini juga diharapkan menjadi rujukan serta memberikan informasi dan solusi mengenai implikasi hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat terkait pengenaan BPHTB pada PPJB, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 117/PUU-XXI/2023.
Penelitian selanjutnya dapat memperdalam pemahaman mengenai implementasi praktis dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XXI/2023 terkait pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Penting untuk meneliti secara empiris bagaimana putusan ini benar-benar memengaruhi para pihak yang terlibat dalam transaksi properti, seperti penjual, pembeli, serta notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dalam konteks kepastian hukum di lapangan. Apakah putusan tersebut telah efektif menciptakan lingkungan transaksi yang lebih stabil dan adil, ataukah masih ada celah yang menimbulkan kebingungan atau potensi sengketa baru? Selain itu, ada baiknya dilakukan studi untuk mengidentifikasi model atau mekanisme pengenaan BPHTB pada PPJB yang lebih adaptif terhadap berbagai skenario transaksi, termasuk kemungkinan pembatalan atau wanprestasi. Ini bertujuan untuk mencari solusi yang tidak hanya menjamin penerimaan pajak daerah, tetapi juga melindungi kepentingan dan hak-hak masyarakat agar tidak membayar pajak secara prematur untuk transaksi yang belum final. Kemudian, sangat relevan untuk melakukan analisis perbandingan sistem perpajakan properti di negara lain yang memiliki karakteristik ekonomi dan hukum yang mirip dengan Indonesia. Penelitian ini dapat mengkaji bagaimana yurisdiksi lain menangani pengenaan pajak pada perjanjian pendahuluan sebelum akta jual beli resmi diterbitkan, guna menemukan praktik terbaik dan rekomendasi kebijakan yang dapat disesuaikan untuk memperkuat kerangka hukum BPHTB di Indonesia, demi terciptanya sistem yang lebih transparan, efisien, dan memberikan kepastian hukum yang menyeluruh.
| File size | 324.42 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIRESDINASTIRES Kebijakan ini tidak selaras dengan mandat Konstitusi Indonesia dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, serta melanggar komitmen internasional terkait hakKebijakan ini tidak selaras dengan mandat Konstitusi Indonesia dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, serta melanggar komitmen internasional terkait hak
DINASTIRESDINASTIRES Temuan menunjukkan kesenjangan yang signifikan antara kerangka hukum dan kondisi riil di sekolah. Tantangan utama meliputi tidak adanya guru pendampingTemuan menunjukkan kesenjangan yang signifikan antara kerangka hukum dan kondisi riil di sekolah. Tantangan utama meliputi tidak adanya guru pendamping
DINASTIRESDINASTIRES Mahasiswa kedokteran berada dalam posisi unik untuk menjadi penggerak perubahan.melalui advokasi dan layanan komunitas, mereka tidak hanya mengobati pasienMahasiswa kedokteran berada dalam posisi unik untuk menjadi penggerak perubahan.melalui advokasi dan layanan komunitas, mereka tidak hanya mengobati pasien
DINASTIRESDINASTIRES Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan Pemohon dalam Putusan Nomor: 305/Pdt. Utr adalah hakimHasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan Pemohon dalam Putusan Nomor: 305/Pdt. Utr adalah hakim
DINASTIRESDINASTIRES Regulasi yang efektif membutuhkan integrasi canggih antara mekanisme tata kelola teknologi dengan kerangka hukum tradisional, menciptakan sistem terkoordinasiRegulasi yang efektif membutuhkan integrasi canggih antara mekanisme tata kelola teknologi dengan kerangka hukum tradisional, menciptakan sistem terkoordinasi
DINASTIRESDINASTIRES Peran satuan tugas terbukti krusial dalam memastikan bantuan berpusat pada korban, meskipun pembangunan kapasitas dan dukungan institusional tetap diperlukanPeran satuan tugas terbukti krusial dalam memastikan bantuan berpusat pada korban, meskipun pembangunan kapasitas dan dukungan institusional tetap diperlukan
DINASTIRESDINASTIRES Objek penelitian meliputi perjanjian pra‑nikah di Indonesia serta perjanjian penyelesaian keuangan di Inggris. Tujuan penelitian adalah menganalisisObjek penelitian meliputi perjanjian pra‑nikah di Indonesia serta perjanjian penyelesaian keuangan di Inggris. Tujuan penelitian adalah menganalisis
HAMZANWADIHAMZANWADI Meskipun tokohnya sangat terkenal, namun belum dapat dipastikan asal usul dan kebenaran ceritanya karena belum ditemukan sumber primer berupa prasastiMeskipun tokohnya sangat terkenal, namun belum dapat dipastikan asal usul dan kebenaran ceritanya karena belum ditemukan sumber primer berupa prasasti
Useful /
DINASTIRESDINASTIRES Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penyalahgunaannya oleh beberapaPenelitian ini menganalisis implementasi kebijakan rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penyalahgunaannya oleh beberapa
DINASTIRESDINASTIRES Kekosongan hukum ini menimbulkan ketidakpastian bagi anak. Berdasarkan prinsip mater semper certa est, ibu pengganti secara hukum diakui sebagai ibu, tanpaKekosongan hukum ini menimbulkan ketidakpastian bagi anak. Berdasarkan prinsip mater semper certa est, ibu pengganti secara hukum diakui sebagai ibu, tanpa
DINASTIRESDINASTIRES Penelitian membuktikan bahwa luka psikologis akibat penipuan dan pengkhianatan emosional dapat sama berbahaya, bahkan lebih dalam, daripada kekerasan fisik.Penelitian membuktikan bahwa luka psikologis akibat penipuan dan pengkhianatan emosional dapat sama berbahaya, bahkan lebih dalam, daripada kekerasan fisik.
POLINDRAPOLINDRA Nilai tegangan lentur tertinggi terdapat pada komposit dengan sudut orientasi [0, 90°, 0°] dengan nilai rata-rata sebesar 59,002 MPa, sedangkan kompositNilai tegangan lentur tertinggi terdapat pada komposit dengan sudut orientasi [0, 90°, 0°] dengan nilai rata-rata sebesar 59,002 MPa, sedangkan komposit