DINASTIRESDINASTIRES
Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and HumanitiesJudul penelitian ini adalah Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang Berkepastian Hukum: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 117/PUU-XXI/2023. Objek penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 117/PUU-XXI/2023. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 117/PUU-XXI/2023 memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal yang menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Nilai pasar mencerminkan jumlah uang yang seharusnya diterima penjual, sebagai pemilik tanah dan bangunan, dan pembeli, sebagai pihak yang menerima hak atas tanah dan bangunan yang diperdagangkan. Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan informasi dan solusi bagi pihak-pihak yang mempelajari implikasi hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat terkait pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada Perjanjian Transaksi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 117/PUU-XXI/2023.
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, di mana nilai pasar mencerminkan jumlah uang yang diterima penjual dan pembeli.Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan bagi calon notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam bidang hukum kenotariatan terkait penegakan hukum dan kepastian hukum mengenai pengenaan BPHTB atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB).Hasil studi ini juga diharapkan menjadi rujukan serta memberikan informasi dan solusi mengenai implikasi hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat terkait pengenaan BPHTB pada PPJB, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 117/PUU-XXI/2023.
Penelitian selanjutnya dapat memperdalam pemahaman mengenai implementasi praktis dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XXI/2023 terkait pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Penting untuk meneliti secara empiris bagaimana putusan ini benar-benar memengaruhi para pihak yang terlibat dalam transaksi properti, seperti penjual, pembeli, serta notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dalam konteks kepastian hukum di lapangan. Apakah putusan tersebut telah efektif menciptakan lingkungan transaksi yang lebih stabil dan adil, ataukah masih ada celah yang menimbulkan kebingungan atau potensi sengketa baru? Selain itu, ada baiknya dilakukan studi untuk mengidentifikasi model atau mekanisme pengenaan BPHTB pada PPJB yang lebih adaptif terhadap berbagai skenario transaksi, termasuk kemungkinan pembatalan atau wanprestasi. Ini bertujuan untuk mencari solusi yang tidak hanya menjamin penerimaan pajak daerah, tetapi juga melindungi kepentingan dan hak-hak masyarakat agar tidak membayar pajak secara prematur untuk transaksi yang belum final. Kemudian, sangat relevan untuk melakukan analisis perbandingan sistem perpajakan properti di negara lain yang memiliki karakteristik ekonomi dan hukum yang mirip dengan Indonesia. Penelitian ini dapat mengkaji bagaimana yurisdiksi lain menangani pengenaan pajak pada perjanjian pendahuluan sebelum akta jual beli resmi diterbitkan, guna menemukan praktik terbaik dan rekomendasi kebijakan yang dapat disesuaikan untuk memperkuat kerangka hukum BPHTB di Indonesia, demi terciptanya sistem yang lebih transparan, efisien, dan memberikan kepastian hukum yang menyeluruh.
| File size | 324.42 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
ISHAISHA Ketiga, oleh karena itu, satu kritik terhadap argumen utama Holden adalah ketidakhadiran perdebatan tentang peran keahlian budaya, yang bukan hanya masalahKetiga, oleh karena itu, satu kritik terhadap argumen utama Holden adalah ketidakhadiran perdebatan tentang peran keahlian budaya, yang bukan hanya masalah
GREENPUBGREENPUB Namun, penegakan hukum di lapangan menunjukkan kesenjangan lebar. Tindakan represif aparat dalam unjuk rasa Peringatan Darurat Agustus 2024 membuktikanNamun, penegakan hukum di lapangan menunjukkan kesenjangan lebar. Tindakan represif aparat dalam unjuk rasa Peringatan Darurat Agustus 2024 membuktikan
UMSJUMSJ Paradoks legalitas dalam praktik pemblokiran rekening oleh negara, suatu isu yang berada di persimpangan antara kepentingan publik dan perlindungan hakParadoks legalitas dalam praktik pemblokiran rekening oleh negara, suatu isu yang berada di persimpangan antara kepentingan publik dan perlindungan hak
UEUUEU Pencatatan hak cipta meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif dan menjadi aset strategis yang dapat dinilai secara ekonomis oleh lembagaPencatatan hak cipta meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif dan menjadi aset strategis yang dapat dinilai secara ekonomis oleh lembaga
IAIN MADURAIAIN MADURA Penelitian ini menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam dan berpotensi menurunkan kehormatan institusi perkawinan,Penelitian ini menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam dan berpotensi menurunkan kehormatan institusi perkawinan,
UNIBAUNIBA Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian Omnibus Law dengan prinsip-prinsip dasar hukum ketenagakerjaan, baik dari perspektif konstitusi nasionalArtikel ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian Omnibus Law dengan prinsip-prinsip dasar hukum ketenagakerjaan, baik dari perspektif konstitusi nasional
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Tujuan penelitian ini adalah mengeksplorasi nilai-nilai akhlak dalam Surah Luqman ayat 13–19 dan mengkaji implementasinya dalam pengajaran PendidikanTujuan penelitian ini adalah mengeksplorasi nilai-nilai akhlak dalam Surah Luqman ayat 13–19 dan mengkaji implementasinya dalam pengajaran Pendidikan
AMSIRAMSIR Meskipun memberikan kepastian hukum administratif, individualisasi belum mampu menyesuaikan nilai adat dan fungsi sosial tanah adat. Oleh karena itu, perluMeskipun memberikan kepastian hukum administratif, individualisasi belum mampu menyesuaikan nilai adat dan fungsi sosial tanah adat. Oleh karena itu, perlu
Useful /
STIKEP PPNIJABARSTIKEP PPNIJABAR Berjalan pagi mungkin dapat dipertimbangkan sebagai aktivitas pendukung yang layak untuk orang tua dengan osteoarthritis ketika skrining keselamatan danBerjalan pagi mungkin dapat dipertimbangkan sebagai aktivitas pendukung yang layak untuk orang tua dengan osteoarthritis ketika skrining keselamatan dan
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Peran Kepala Kampung Waropen Risei Sayati dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Kabupaten Waropen adalah sebagai hakim perdamaian yang berwenang menilaiPeran Kepala Kampung Waropen Risei Sayati dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Kabupaten Waropen adalah sebagai hakim perdamaian yang berwenang menilai
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Disiplin kerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Kepuasan kerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap loyalitasDisiplin kerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Kepuasan kerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap loyalitas
UPUP Karena itu, dalam upaya peningkatan ciri khas produk, metode pelaksanaan yang dirancang, yaitu sosialisasi, inisiasi inovasi produk, penciptaan nama danKarena itu, dalam upaya peningkatan ciri khas produk, metode pelaksanaan yang dirancang, yaitu sosialisasi, inisiasi inovasi produk, penciptaan nama dan