IAIN MADURAIAIN MADURA
Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family LawAl-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family LawPerkembangan zaman dan pengaruh budaya barat telah mengubah pola perilaku sosial masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda yang semakin mengabaikan norma hukum dan nilai-nilai agama. Salah satu dampak dari perubahan tersebut adalah meningkatnya kasus hubungan seksual di luar nikah yang menimbulkan persoalan sosial dan hukum, terutama terkait status dan kedudukan anak hasil zina. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kedudukan nasab anak zina dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, dengan fokus pada dinamika pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang kontroversial mengenai pengakuan status anak luar nikah. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana data diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara hukum Islam dan hukum positif terkait kedudukan anak zina. Hukum Islam tegas menyatakan bahwa anak zina hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya, tanpa hak terhadap waris, nafkah, maupun perwalian dari ayah biologis. Sementara itu, hukum positif Indonesia, terutama setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi, memberikan peluang pengakuan hubungan perdata antara anak luar nikah dan ayah biologis melalui jalur hukum, yang membawa implikasi terhadap hak waris, nafkah, dan status hukum anak. Penelitian ini menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam dan berpotensi menurunkan kehormatan institusi perkawinan, sehingga diperlukan regulasi yang mampu menjembatani kepentingan hukum positif dengan nilai-nilai syariah.
Ada beberapa perbedaan mendasar antara perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia mengenai kedudukan nasab (nasab) anak lahir di luar nikah.Hukum Islam secara ketat membatasi hubungan nasab anak hanya dengan ibu dan keluarga ibunya untuk menjaga kesucian garis keturunan, sambil memastikan hak anak untuk dilindungi dan dicintai.Sebaliknya, hukum positif Indonesia telah berkembang untuk mengakui hubungan perdata antara anak lahir di luar nikah dan ayah biologis, terutama setelah putusan Mahkamah Konstitusi dan penggunaan bukti modern seperti tes DNA.Perbedaan ini menimbulkan implikasi hukum dan sosial, termasuk ketidakpastian status hukum anak, perselisihan waris potensial, dan stigma sosial yang terus-menerus.Oleh karena itu, sinergi harmonis antara kedua sistem hukum ini diperlukan untuk mewujudkan keadilan yang tidak hanya normatif dan formal, tetapi juga memprioritaskan kesejahteraan publik dan perlindungan hak anak sebagai bagian vital masa depan bangsa.
Untuk penelitian lanjutan, dapat dipertimbangkan beberapa saran berikut: Pertama, perlu dilakukan kajian mendalam tentang implikasi hukum dan sosial dari pengakuan hubungan perdata antara anak lahir di luar nikah dan ayah biologis, terutama dalam hal hak waris dan nafkah. Kedua, penting untuk mengeksplorasi cara-cara yang dapat menjembatani kepentingan hukum positif dengan nilai-nilai syariah, dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti perlindungan hak anak dan kesejahteraan keluarga. Ketiga, penelitian dapat dilakukan untuk menganalisis dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap institusi perkawinan dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi praktik pernikahan di masyarakat. Dengan demikian, penelitian lanjutan dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif dalam memahami dinamika hukum dan sosial terkait status anak lahir di luar nikah.
- KEDUDUKAN ANAK ZINA DITINJAU DARI YURIDIS NORMATIF | Syamsuddin | Hakam : Jurnal Kajian Hukum Islam dan... doi.org/10.33650/jhi.v5i1.2740KEDUDUKAN ANAK ZINA DITINJAU DARI YURIDIS NORMATIF Syamsuddin Hakam Jurnal Kajian Hukum Islam dan doi 10 33650 jhi v5i1 2740
- LEGAL RELATIONSHIP BETWEEN ILLEGITIMATE CHILDREN AND THEIR BIOLOGICAL FATHER: The Analysis of Constitutional... doi.org/10.15642/JIIS.2016.10.2.335-354LEGAL RELATIONSHIP BETWEEN ILLEGITIMATE CHILDREN AND THEIR BIOLOGICAL FATHER The Analysis of Constitutional doi 10 15642 JIIS 2016 10 2 335 354
- Tanggung Jawab dan Peran Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak Dalam Pandangan Islam | Hidayat | Al Hikmah:... doi.org/10.54168/ahje.v1i2.17Tanggung Jawab dan Peran Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak Dalam Pandangan Islam Hidayat Al Hikmah doi 10 54168 ahje v1i2 17
| File size | 382.35 KB |
| Pages | 27 |
| DMCA | Report |
Related /
IAIN MADURAIAIN MADURA Begitu juga dalam pemberian simbolis berupa barang-barang adat, seperti pakaian tradisional atau alat-alat pertanian, sebagai bagian dari proses pernikahanBegitu juga dalam pemberian simbolis berupa barang-barang adat, seperti pakaian tradisional atau alat-alat pertanian, sebagai bagian dari proses pernikahan
IAIN MADURAIAIN MADURA Artikel 30 Kompilasi Hukum Islam juga mendukung fleksibilitas bentuk mahar, memungkinkan kedua pihak sepakat tentang jenisnya. Jenis mahar ini memperkuatArtikel 30 Kompilasi Hukum Islam juga mendukung fleksibilitas bentuk mahar, memungkinkan kedua pihak sepakat tentang jenisnya. Jenis mahar ini memperkuat
IAIN MADURAIAIN MADURA Faktor utama yang melatarbelakangi praktik nikah sirri meliputi keterbatasan akses informasi, kesadaran hukum, dan tekanan sosial. Dampak psikologis terhadapFaktor utama yang melatarbelakangi praktik nikah sirri meliputi keterbatasan akses informasi, kesadaran hukum, dan tekanan sosial. Dampak psikologis terhadap
IAIN MADURAIAIN MADURA Studi ini menyimpulkan bahwa nikah siri mengungkap kegagalan struktural negara dalam menjembatani hukum agama dan hukum positif secara inklusif. PendekatanStudi ini menyimpulkan bahwa nikah siri mengungkap kegagalan struktural negara dalam menjembatani hukum agama dan hukum positif secara inklusif. Pendekatan
UMMUMM Sistem ini terhubung dengan Firebase Realtime Database untuk menyimpan dan menampilkan data secara real-time melalui antarmuka website yang dibangun denganSistem ini terhubung dengan Firebase Realtime Database untuk menyimpan dan menampilkan data secara real-time melalui antarmuka website yang dibangun dengan
IAIN MADURAIAIN MADURA Bahkan tradisi ini tidak hanya sebagai sebuah ritus, melainkan sebagai struktur simbolik dan sosial yang kaya akan pesan dan nilai. Dengan demikian, pendekatanBahkan tradisi ini tidak hanya sebagai sebuah ritus, melainkan sebagai struktur simbolik dan sosial yang kaya akan pesan dan nilai. Dengan demikian, pendekatan
IAIN MADURAIAIN MADURA Berdasarkan hal itu penulis melihat adanya perlindungan hukum perspektif maqashid syariah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan denganBerdasarkan hal itu penulis melihat adanya perlindungan hukum perspektif maqashid syariah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan
UPUP 24 Tahun 2018 pasal 25 ayat 1 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) menyebutkan NIB merupakan24 Tahun 2018 pasal 25 ayat 1 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) menyebutkan NIB merupakan
Useful /
IAIN MADURAIAIN MADURA Studi ini mengeksplorasi sikap campuran masyarakat Gen-Z Muslim terhadap bimbingan pra-pernikahan di Desa Branta Tinggi, Madura, Indonesia. Gen-Z, yangStudi ini mengeksplorasi sikap campuran masyarakat Gen-Z Muslim terhadap bimbingan pra-pernikahan di Desa Branta Tinggi, Madura, Indonesia. Gen-Z, yang
STIKEP PPNIJABARSTIKEP PPNIJABAR Hasil menunjukkan bahwa 87,8% responden dikategorikan patuh, sedangkan 12,2% kurang patuh. Dokter menunjukkan tingkat kepatuhan terendah (68,8%), sementaraHasil menunjukkan bahwa 87,8% responden dikategorikan patuh, sedangkan 12,2% kurang patuh. Dokter menunjukkan tingkat kepatuhan terendah (68,8%), sementara
IAIN MADURAIAIN MADURA Penelitian ini mengkaji ketimpangan keadilan bagi perempuan dalam regulasi poligami di Indonesia, khususnya Pasal 4 Ayat (2) Huruf c Undang-Undang PerkawinanPenelitian ini mengkaji ketimpangan keadilan bagi perempuan dalam regulasi poligami di Indonesia, khususnya Pasal 4 Ayat (2) Huruf c Undang-Undang Perkawinan
UPUP Pengabdian ini diharapkan menjadi titik awal bagi terapis dan guru untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan pada anak berkebutuhan khusus denganPengabdian ini diharapkan menjadi titik awal bagi terapis dan guru untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan pada anak berkebutuhan khusus dengan