UMSJUMSJ

Lex Et LustitiaLex Et Lustitia

Paradoks legalitas dalam praktik pemblokiran rekening oleh negara, suatu isu yang berada di persimpangan antara kepentingan publik dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Asas legalitas, sebagai prinsip fundamental dalam negara hukum modern, menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang sah, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, dalam praktiknya, pemblokiran rekening kerap dilakukan hanya berdasarkan kecurigaan awal tanpa putusan pengadilan, sehingga menimbulkan potensi pelanggaran terhadap hak atas kepemilikan pribadi dan kebebasan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif untuk menelaah norma hukum positif, teori kekuasaan negara, serta instrumen hukum internasional seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemblokiran rekening memiliki landasan hukum, tindakan tersebut sering kali rawan melampaui prinsip praduga tak bersalah dan membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. Paradoks muncul ketika hukum yang seharusnya menjadi pembatas kekuasaan justru memberi peluang bagi ekspansi negara ke ranah privat. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme kontrol yudisial yang efektif, batas waktu pemblokiran, serta prosedur yang transparan untuk menjamin keseimbangan antara kepentingan negara dalam mencegah kejahatan keuangan dan perlindungan hak individu. Dengan menempatkan asas legalitas bukan hanya sebagai aturan formal, melainkan sebagai prinsip keadilan substantif, negara dapat menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mempertahankan kepercayaan publik terhadap hukum dan institusi negara.

Penelitian ini menunjukkan adanya ketegangan antara dua prinsip dasar negara hukum, yaitu kewajiban negara untuk melindungi kepentingan publik dan memberantas kejahatan, serta kewajiban negara untuk menjamin perlindungan hak-hak individual, termasuk hak atas harta kekayaan.Pemblokiran rekening memang sah secara hukum, tetapi sah saja tidak cukup untuk menjamin keadilan.Asas legalitas harus dipahami tidak semata-mata sebagai keberadaan aturan, melainkan juga sebagai prinsip yang menuntut kepastian, kejelasan, dan keadilan substantif.Dengan demikian, negara dapat menjalankan kewenangannya tanpa mengorbankan hak-hak fundamental warga negara sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan keuangan.

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa arah studi lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas mekanisme kontrol yudisial dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan pemblokiran rekening, dengan fokus pada analisis perbandingan antara sistem pengawasan yang diterapkan di berbagai negara. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengukur proporsionalitas tindakan pemblokiran rekening terhadap hak-hak individu, sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang lebih adil dan transparan. Ketiga, penting untuk meneliti dampak psikologis dan sosial ekonomi yang ditimbulkan oleh pemblokiran rekening terhadap individu dan keluarga, serta merumuskan strategi mitigasi yang efektif untuk mengurangi dampak negatif tersebut. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implikasi pemblokiran rekening terhadap hak asasi manusia dan keadilan, serta mendorong pengembangan kebijakan yang lebih berkeadilan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

  1. Home Page. home page foundation profit organization govern digital object identifier system behalf agencies... Doi.OrgHome Page home page foundation profit organization govern digital object identifier system behalf agencies Doi Org
  2. Menguji Batas Kewenangan: Tafsir Mahkamah Konstitusi atas UUD 1945 dalam Dinamika Demokrasi Modern |... ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/1436Menguji Batas Kewenangan Tafsir Mahkamah Konstitusi atas UUD 1945 dalam Dinamika Demokrasi Modern ejournal yayasanpendidikandzurriyatulquran index php AlZayn article view 1436
  3. Jurnal Hukum dan Peradilan. negara rechtsstaats kekuasaan machtsstaat jurnal peradilan article home journal... doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.421-446Jurnal Hukum dan Peradilan negara rechtsstaats kekuasaan machtsstaat jurnal peradilan article home journal doi 10 25216 jhp 6 3 2017 421 446
Read online
File size309.65 KB
Pages9
DMCAReport

Related /

JURIS Diskursus War Tiket Haji dalam Media Online Analisis Wacana Kritis Gunther Kress 2026More at 2026

INSURIPONOROGOINSURIPONOROGO Pertama, representasi aktor dalam teks media bersifat selektif dan hierarkis: Tempo. co menonjolkan aktor legislatif sebagai penjaga legalitas, Mediaindonesia.comPertama, representasi aktor dalam teks media bersifat selektif dan hierarkis: Tempo. co menonjolkan aktor legislatif sebagai penjaga legalitas, Mediaindonesia.com

JURIS Urgensi Pencatatan Hak Cipta Dalam Akses Pembiayaan Strategi Memperkuat Ekonomi Kreatif Sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi Baru 2025More at 2025

UEUUEU Namun demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif telahNamun demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif telah

JURIS PENERAPAN PENGHITUNGAN DALUWARSA TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DAN ATAU SURAT OTENTIK OLEH PARA PENEGAK HUKUM Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118 PUU XX 2022 2025More at 2025

UEUUEU Namun, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penghitungan daluwarsa hendaknya dimulai setelah bukti pemalsuan diketahui, dipergunakan, dan menimbulkanNamun, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penghitungan daluwarsa hendaknya dimulai setelah bukti pemalsuan diketahui, dipergunakan, dan menimbulkan

JURIS Peran Penegakan Hukum Dalam Meningkatkan Iklim Investasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional 2025More at 2025

UEUUEU Pembangunan ekonomi nasional memerlukan iklim investasi yang kondusif, namun minat investor seringkali lemah karena penegakan hukum yang menimbulkan ketidakpastianPembangunan ekonomi nasional memerlukan iklim investasi yang kondusif, namun minat investor seringkali lemah karena penegakan hukum yang menimbulkan ketidakpastian

JURIS Persesuian Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Studi Putusan Pn Baturaja No 184 Pid Sus 2019 Jo Putusan Ma Ri No 3815 K Pid Sus 2019 2025More at 2025

UEUUEU Kekuatan pembuktian dari alat bukti berupa keterangan saksi dari saksi-saksi yang ada, lalu surat seperti Berita Acara Pemeriksaan, surat tes urine, danKekuatan pembuktian dari alat bukti berupa keterangan saksi dari saksi-saksi yang ada, lalu surat seperti Berita Acara Pemeriksaan, surat tes urine, dan

JURIS Tinjauan Yuridis Hak Guna Bangunan Atas Hak Pengelolaan Dalam Sengketa Rumah Susun Mangga Dua Court 2025More at 2025

UEUUEU 18 Tahun 2021, namun bergantung pada persetujuan pemegang HPL sehingga berpotensi dibatalkan. Perlindungan hukum bagi pemilik rumah susun terhadap ketidakterbukaan18 Tahun 2021, namun bergantung pada persetujuan pemegang HPL sehingga berpotensi dibatalkan. Perlindungan hukum bagi pemilik rumah susun terhadap ketidakterbukaan

JURIS FRAMING BERITA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG BATAS USIA CALON KEPALA DAERAH DI CNNIndonesia EDISI 21 AGUSTUS 2024 2025More at 2025

Tel-UTel-U Media menekankan pentingnya menghormati putusan MK sebagai bagian dari mekanisme checks and balances dalam demokrasi. Framing media dapat memengaruhi persepsiMedia menekankan pentingnya menghormati putusan MK sebagai bagian dari mekanisme checks and balances dalam demokrasi. Framing media dapat memengaruhi persepsi

JURIS Status Hukum Anak Yang Lahir Di Luar Kawin Berdasarkan Hukum Islam 2022More at 2022

UNARSUNARS dengan pokok masalah (1) Apa yang dimaksud dengan status anak yang lahir diluar kawin menurut Hukum Islam. (2) Bagaimana Kedudukan anak tersebut. Penelitiandengan pokok masalah (1) Apa yang dimaksud dengan status anak yang lahir diluar kawin menurut Hukum Islam. (2) Bagaimana Kedudukan anak tersebut. Penelitian

Useful /

JURIS From Spatial Thinking to Intelligent Learning The Role of Artificial Intelligence in Future Geography Education 2026More at 2026

GUMPUBLISHERGUMPUBLISHER Meskipun ada peluang ini, tantangan etika terkait privasi data, bias algoritma, dan akses setara tetap menjadi perhatian kritis yang harus diatasi melaluiMeskipun ada peluang ini, tantangan etika terkait privasi data, bias algoritma, dan akses setara tetap menjadi perhatian kritis yang harus diatasi melalui

JURIS Pelayanan Publik pada Lembaga Pemasyarakatan Analisa Hukum Peningkatan Kualitas Sistem Kunjungan di Lapas 2026More at 2026

UEUUEU Hasilnya menunjukkan perlunya penyatuan prosedur, pelatihan petugas, serta mekanisme pengawasan dan pengaduan yang terintegrasi untuk memastikan hak narapidanaHasilnya menunjukkan perlunya penyatuan prosedur, pelatihan petugas, serta mekanisme pengawasan dan pengaduan yang terintegrasi untuk memastikan hak narapidana

JURIS Dugaan Praktik Pungutan Liar Pada Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Ko 2022More at 2022

UNARSUNARS Kedua: sanksi hukum terhadap praktik Pungutan Liar terhadap Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan adalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9Kedua: sanksi hukum terhadap praktik Pungutan Liar terhadap Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan adalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9

JURIS Vaksinasi Covid 19 Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia 2022More at 2022

UNARSUNARS Keselamatan memiliki makna kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan. Akibat hukum jika tidak melakukan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia adalah dapat dikenakanKeselamatan memiliki makna kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan. Akibat hukum jika tidak melakukan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia adalah dapat dikenakan

ads-block-test