Publisher

UMSJUMSJ

Journal Lex Et LustitiaLex Et Lustitia Abstract

Paradoks legalitas dalam praktik pemblokiran rekening oleh negara, suatu isu yang berada di persimpangan antara kepentingan publik dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Asas legalitas, sebagai prinsip fundamental dalam negara hukum modern, menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang sah, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, dalam praktiknya, pemblokiran rekening kerap dilakukan hanya berdasarkan kecurigaan awal tanpa putusan pengadilan, sehingga menimbulkan potensi pelanggaran terhadap hak atas kepemilikan pribadi dan kebebasan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif untuk menelaah norma hukum positif, teori kekuasaan negara, serta instrumen hukum internasional seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemblokiran rekening memiliki landasan hukum, tindakan tersebut sering kali rawan melampaui prinsip praduga tak bersalah dan membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. Paradoks muncul ketika hukum yang seharusnya menjadi pembatas kekuasaan justru memberi peluang bagi ekspansi negara ke ranah privat. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme kontrol yudisial yang efektif, batas waktu pemblokiran, serta prosedur yang transparan untuk menjamin keseimbangan antara kepentingan negara dalam mencegah kejahatan keuangan dan perlindungan hak individu. Dengan menempatkan asas legalitas bukan hanya sebagai aturan formal, melainkan sebagai prinsip keadilan substantif, negara dapat menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mempertahankan kepercayaan publik terhadap hukum dan institusi negara.

Conclusion

Penelitian ini menunjukkan adanya ketegangan antara dua prinsip dasar negara hukum, yaitu kewajiban negara untuk melindungi kepentingan publik dan memberantas kejahatan, serta kewajiban negara untuk menjamin perlindungan hak-hak individual, termasuk hak atas harta kekayaan.Pemblokiran rekening memang sah secara hukum, tetapi sah saja tidak cukup untuk menjamin keadilan.Asas legalitas harus dipahami tidak semata-mata sebagai keberadaan aturan, melainkan juga sebagai prinsip yang menuntut kepastian, kejelasan, dan keadilan substantif.Dengan demikian, negara dapat menjalankan kewenangannya tanpa mengorbankan hak-hak fundamental warga negara sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan keuangan.

Future Research

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa arah studi lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas mekanisme kontrol yudisial dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan pemblokiran rekening, dengan fokus pada analisis perbandingan antara sistem pengawasan yang diterapkan di berbagai negara. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengukur proporsionalitas tindakan pemblokiran rekening terhadap hak-hak individu, sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang lebih adil dan transparan. Ketiga, penting untuk meneliti dampak psikologis dan sosial ekonomi yang ditimbulkan oleh pemblokiran rekening terhadap individu dan keluarga, serta merumuskan strategi mitigasi yang efektif untuk mengurangi dampak negatif tersebut. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implikasi pemblokiran rekening terhadap hak asasi manusia dan keadilan, serta mendorong pengembangan kebijakan yang lebih berkeadilan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

References

1. Home Page. home page foundation profit organization govern digital object identifier system behalf agencies... Doi.OrgHome Page home page foundation profit organization govern digital object identifier system behalf agencies Doi Org
2. Menguji Batas Kewenangan: Tafsir Mahkamah Konstitusi atas UUD 1945 dalam Dinamika Demokrasi Modern |... ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/1436Menguji Batas Kewenangan Tafsir Mahkamah Konstitusi atas UUD 1945 dalam Dinamika Demokrasi Modern ejournal yayasanpendidikandzurriyatulquran index php AlZayn article view 1436
3. Jurnal Hukum dan Peradilan. negara rechtsstaats kekuasaan machtsstaat jurnal peradilan article home journal... doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.421-446Jurnal Hukum dan Peradilan negara rechtsstaats kekuasaan machtsstaat jurnal peradilan article home journal doi 10 25216 jhp 6 3 2017 421 446

Metadata

File size	309.65 KB
Pages	9
DMCA	Report