Publisher

PresUnivPresUniv

Journal AEGIS : Journal of International RelationsAEGIS : Journal of International Relations Abstract

Kebocoran data saat ini menjadi sangat umum di kalangan pengguna. Dalam beberapa kasus, hal ini bermula dari kelalaian, kealpaan, atau bahkan kesalahan dalam mengelola atau mengendalikan data, terutama sistem aplikasi yang digunakan dalam memproses data. Sayangnya, kasus kebocoran data juga menjadi masalah umum yang besar di Indonesia, yang mana terakhir kali ditandai dengan 282 data Pusat Data Nasional (PDN) hilang dan hanya 44 yang memiliki cadangan. Hal ini menyebabkan target utama penulis tertuju pada dampak kebocoran data yang terjadi di pemerintah dan masyarakat Indonesia bagi keamanan nasional negara. Teori Keamanan Nasional digunakan dalam penulisan ini guna membantu penulis untuk menganalisis dampak-dampak kebocoran data di Indonesia. Alhasil, pemerintah Indonesia mencoba untuk mengatasi kasus kebocoran data yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 terkait Perlindungan Data pribadi (PDP). Meskipun begitu, pengimplementasian dari regulasi ini menghadapi kendala-kendala yang signifikan, misal yang dialami oleh PT PLN dan Indihome yang menggambarkan konsekuensi dari tindakan keamanan data yang tidak memadai. Adapun strategi kerjasama Indonesia baik bilateral, multilateral, maupun regional, yang mana menunjukkan keseriusan Indonesia dalam mengatasi kasus ini. Berdasarkan hasil-hasil yang telah didapatkan, penulis menyadari bahwa kebocoran data memiliki dampak yang sangat berbahaya bagi keamanan nasional, yang mana dapat mengganggu lanskap sosio-ekonomi dan politik negara. Melalui penulisan ini, penulis juga menyarankan bahwa pemerintah perlu meningkatkan pertahanan keamanan siber, seperti autentikasi multi-faktor, serta pendekatan yang lebih kaku dan tegas dalam menegakkan hukum untuk melindungi data pribadi yang diberikan oleh warga negara kepada pemerintah.

Conclusion

Sering terjadi kebocoran data di lembaga pemerintahan Indonesia, yang merupakan potensi risiko bagi keamanan nasional, selain menjadi kekhawatiran besar tentang privasi individu.Kebocoran ini dapat mengganggu lanskap sosial-ekonomi dan politik negara.Kebocoran ini mengungkap informasi sensitif yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan cyber espionage, mengganggu operasi pemerintah dan infrastruktur kritis, serta merusak integritas strategi pertahanan nasional.Misalnya, terkait kebocoran data pribadi pejabat atau rencana militer, informasi yang sangat merugikan yang diperoleh oleh pihak luar dapat digunakan untuk pengumpulan intelijen, spionase, atau bahkan mempengaruhi opini publik.Hal ini pada gilirannya akan merugikan hubungan diplomatik Indonesia dan melemahkan posisinya secara strategis.Dalam situasi meningkatnya jumlah kebocoran data, Indonesia harus mengadopsi pendekatan yang lebih tegas dalam penegakan hukum untuk melindungi data pribadi yang diberikan oleh warga negara.Hal ini didukung oleh bukti bahwa tantangan terbesar, yaitu kebocoran data, mungkin masih terjadi di masa depan, yang membuat regulasi yang perlu diterapkan masih perlu diawasi, meskipun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah disahkan pada tahun 2022.Penegakan hukum yang lebih ketat, termasuk penerapan sanksi yang lebih berat terhadap pelaku kebocoran data dari sektor publik dan swasta, dapat menjadi langkah penting untuk memberikan efek pencegahan dan mencegah kebocoran serupa di masa depan.Selain itu, transparansi dalam penanganan kasus kebocoran data juga sangat penting.Apa yang harus dilakukan adalah pemerintah harus dengan jelas menginformasikan kepada publik tentang langkah-langkah yang diambil dalam menangani kebocoran, dan proses penyelidikan harus adil dan terbuka.

Future Research

Untuk mengatasi masalah kebocoran data di Indonesia, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah tegas dalam penegakan hukum dan meningkatkan transparansi. Dengan menerapkan regulasi yang lebih ketat, termasuk sanksi yang lebih berat bagi pelaku kebocoran data, pemerintah dapat memberikan efek pencegahan dan membangun kepercayaan publik. Selain itu, transparansi dalam penanganan kasus kebocoran data sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sektor swasta. Pemerintah juga harus meningkatkan pertahanan keamanan siber, seperti autentikasi multi-faktor dan enkripsi end-to-end, serta bekerja sama lintas sektor untuk menciptakan lingkungan siber yang kuat dan aman. Dengan demikian, Indonesia dapat mengurangi kerentanan dan meningkatkan ketahanan siber nasional, menjaga kepercayaan publik, serta mencegah gangguan sosial-ekonomi.

Metadata

File size	418.65 KB
Pages	19
DMCA	Report