WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS
West Science Law and Human RightsWest Science Law and Human RightsSetiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk menghormati dan bangga terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang merupakan negara berdaulat dengan mata uangnya sendiri. Mata uang resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah rupiah, yang diterima sebagai alat pembayaran di wilayahnya secara sah dan wajib. Namun, terdapat daerah-daerah di Indonesia yang tidak menggunakan mata uang Indonesia (Rupiah) sebagai instrumen utama transaksi bisnis, terutama di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Hal ini menimbulkan isu peredaran mata uang asing sebagai alat transaksi bisnis di wilayah Indonesia, yang pada gilirannya menciptakan persaingan antara Rupiah dan Ringgit dalam peredaran ekonomi masyarakat di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya preventif dan represif yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia untuk meminimalkan pelanggaran penggunaan mata uang asing di wilayah Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan menelusuri data sekunder berupa literatur hukum primer, sekunder, dan tersier melalui penggunaan studi dokumen sebagai alat dan prosedur dokumentasi, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui studi kepustakaan. Kemudian, data dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa upaya preventif dapat dilakukan oleh pemerintah dan Bank Indonesia. Pertama adalah penguatan instrumen yuridis oleh Pemerintah dan Bank Indonesia. Kedua adalah pemerintah bersama Bank Indonesia harus melaksanakan gerakan sosialisasi dan edukasi terkait kewajiban penggunaan mata uang Rupiah. Ketiga adalah pemerintah harus membangun fasilitas infrastruktur ekonomi. Keempat adalah pemerintah dan Bank Indonesia dapat mendorong masyarakat untuk menggunakan mata uang Rupiah dalam bentuk elektronik dan digital. Dalam penelitian ini, upaya represif tidak diperlukan, karena dapat diselesaikan dengan upaya preventif, kecuali pada pelanggaran tertentu yang mengancam perputaran ekonomi negara atau membahayakan keberadaan mata uang Rupiah secara masif.
Meskipun Rupiah adalah alat pembayaran yang sah dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia, penggunaannya masih bersaing dengan mata uang asing di daerah perbatasan, terutama karena masyarakat cenderung mengartikan ketiadaan larangan sebagai pembolehan.Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya preventif yang komprehensif dari pemerintah dan Bank Indonesia, meliputi penguatan instrumen hukum, gerakan sosialisasi massal tentang pentingnya Rupiah dan produk lokal, pembangunan infrastruktur ekonomi, serta dorongan penggunaan Rupiah dalam bentuk elektronik dan digital dengan dukungan pemerataan internet.Upaya represif umumnya tidak diperlukan, kecuali untuk pelanggaran berat yang mengancam stabilitas ekonomi atau keberadaan Rupiah secara masif, mengingat masalah ini sering berakar pada ketidaktahuan masyarakat.
Penelitian ini menyoroti tantangan penggunaan Rupiah di daerah perbatasan dan mengusulkan upaya preventif. Untuk memperdalam pemahaman, studi lanjutan dapat mengeksplorasi efektivitas program sosialisasi dan edukasi pemerintah serta Bank Indonesia. Penting untuk meneliti apakah metode sosialisasi yang berbeda, seperti kampanye digital atau pendekatan komunitas, memiliki dampak signifikan terhadap perubahan perilaku transaksi masyarakat perbatasan. Selain itu, perlu dianalisis secara komprehensif faktor-faktor ekonomi yang mendorong ketergantungan masyarakat pada produk dan mata uang asing. Studi dapat mengidentifikasi bagaimana pengembangan infrastruktur lokal dan ketersediaan barang domestik dapat mengurangi preferensi tersebut. Selanjutnya, dengan rencana penggunaan Rupiah digital dan uang elektronik, penelitian harus mengevaluasi kesiapan infrastruktur teknologi dan literasi digital masyarakat di perbatasan. Ini termasuk mengidentifikasi hambatan utama adopsi, seperti akses internet atau kepercayaan pengguna, serta merumuskan strategi implementasi yang adaptif. Tujuan utamanya adalah memastikan inovasi pembayaran ini dapat diakses dan dimanfaatkan secara luas. Dengan demikian, Rupiah dapat semakin berdaulat dalam setiap transaksi ekonomi.
| File size | 425.96 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
PUBMEDIAPUBMEDIA Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberikan dasar hukum untuk keterlibatan pemerintah daerah, masih ada keraguan apakahMeskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberikan dasar hukum untuk keterlibatan pemerintah daerah, masih ada keraguan apakah
ADPETIKISINDOADPETIKISINDO Al-Shatibi merepresentasikan fase kodifikasi klasik yang menekankan stabilitas normatif, sementara Yudian menghadirkan maqashid sebagai paradigma epistemologisAl-Shatibi merepresentasikan fase kodifikasi klasik yang menekankan stabilitas normatif, sementara Yudian menghadirkan maqashid sebagai paradigma epistemologis
PUBMEDIAPUBMEDIA The findings indicate that, constitutionally, the Rempang communitys rights are guaranteed by Article 28H, paragraph (1) of the 1945 Constitution. TheseThe findings indicate that, constitutionally, the Rempang communitys rights are guaranteed by Article 28H, paragraph (1) of the 1945 Constitution. These
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Finding out how land consolidation is being used in Indonesia to provide land for the development of green open spaces, as well as the difficulties facedFinding out how land consolidation is being used in Indonesia to provide land for the development of green open spaces, as well as the difficulties faced
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Hak atas privasi merupakan isu krusial dalam hukum internasional di era keterhubungan digital saat ini. Perkembangan teknologi mendukung inovasi dan efisiensi,Hak atas privasi merupakan isu krusial dalam hukum internasional di era keterhubungan digital saat ini. Perkembangan teknologi mendukung inovasi dan efisiensi,
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Hasil penelitian diharapkan dapat menemukan strategi efektif dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk menolak segala bentuk intoleransi sertaHasil penelitian diharapkan dapat menemukan strategi efektif dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk menolak segala bentuk intoleransi serta
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Penelitian ini menyelidiki efektivitas hukum anti-korupsi Indonesia dalam kerangka restrukturisasi legislatif dan pelaksanaannya. Makalah ini menyelidikiPenelitian ini menyelidiki efektivitas hukum anti-korupsi Indonesia dalam kerangka restrukturisasi legislatif dan pelaksanaannya. Makalah ini menyelidiki
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Some view customary Law as outdated for modern life, but this is not entirely true, as modern laws have been influenced by it. Indigenous peoples deserveSome view customary Law as outdated for modern life, but this is not entirely true, as modern laws have been influenced by it. Indigenous peoples deserve
Useful /
PUBMEDIAPUBMEDIA Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pewarisan tanah Minangkabau, dengan dualisme harta pusako tinggi dan rendah, dapat diintegrasikan dengan hukumHasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pewarisan tanah Minangkabau, dengan dualisme harta pusako tinggi dan rendah, dapat diintegrasikan dengan hukum
PUBMEDIAPUBMEDIA States have a clear obligation to reform abortion laws in accordance with international standards outlined in the ICCPR and CEDAW, ensuring access to safeStates have a clear obligation to reform abortion laws in accordance with international standards outlined in the ICCPR and CEDAW, ensuring access to safe
PUBMEDIAPUBMEDIA Disarankan pendekatan hibrida yang menggabungkan perlindungan penuh dengan insentif yang wajar untuk menciptakan ekosistem yang aman dan mendorong partisipasiDisarankan pendekatan hibrida yang menggabungkan perlindungan penuh dengan insentif yang wajar untuk menciptakan ekosistem yang aman dan mendorong partisipasi
UNNESUNNES Penggalangan dana online berarti pengguna hanya dapat berinteraksi secara virtual dengan penyelenggara penggalangan dana tanpa harus bertemu langsung,Penggalangan dana online berarti pengguna hanya dapat berinteraksi secara virtual dengan penyelenggara penggalangan dana tanpa harus bertemu langsung,