Publisher

WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS

Journal West Science Law and Human RightsWest Science Law and Human Rights Abstract

Setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk menghormati dan bangga terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang merupakan negara berdaulat dengan mata uangnya sendiri. Mata uang resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah rupiah, yang diterima sebagai alat pembayaran di wilayahnya secara sah dan wajib. Namun, terdapat daerah-daerah di Indonesia yang tidak menggunakan mata uang Indonesia (Rupiah) sebagai instrumen utama transaksi bisnis, terutama di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Hal ini menimbulkan isu peredaran mata uang asing sebagai alat transaksi bisnis di wilayah Indonesia, yang pada gilirannya menciptakan persaingan antara Rupiah dan Ringgit dalam peredaran ekonomi masyarakat di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya preventif dan represif yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia untuk meminimalkan pelanggaran penggunaan mata uang asing di wilayah Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan menelusuri data sekunder berupa literatur hukum primer, sekunder, dan tersier melalui penggunaan studi dokumen sebagai alat dan prosedur dokumentasi, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui studi kepustakaan. Kemudian, data dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa upaya preventif dapat dilakukan oleh pemerintah dan Bank Indonesia. Pertama adalah penguatan instrumen yuridis oleh Pemerintah dan Bank Indonesia. Kedua adalah pemerintah bersama Bank Indonesia harus melaksanakan gerakan sosialisasi dan edukasi terkait kewajiban penggunaan mata uang Rupiah. Ketiga adalah pemerintah harus membangun fasilitas infrastruktur ekonomi. Keempat adalah pemerintah dan Bank Indonesia dapat mendorong masyarakat untuk menggunakan mata uang Rupiah dalam bentuk elektronik dan digital. Dalam penelitian ini, upaya represif tidak diperlukan, karena dapat diselesaikan dengan upaya preventif, kecuali pada pelanggaran tertentu yang mengancam perputaran ekonomi negara atau membahayakan keberadaan mata uang Rupiah secara masif.

Conclusion

Meskipun Rupiah adalah alat pembayaran yang sah dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia, penggunaannya masih bersaing dengan mata uang asing di daerah perbatasan, terutama karena masyarakat cenderung mengartikan ketiadaan larangan sebagai pembolehan.Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya preventif yang komprehensif dari pemerintah dan Bank Indonesia, meliputi penguatan instrumen hukum, gerakan sosialisasi massal tentang pentingnya Rupiah dan produk lokal, pembangunan infrastruktur ekonomi, serta dorongan penggunaan Rupiah dalam bentuk elektronik dan digital dengan dukungan pemerataan internet.Upaya represif umumnya tidak diperlukan, kecuali untuk pelanggaran berat yang mengancam stabilitas ekonomi atau keberadaan Rupiah secara masif, mengingat masalah ini sering berakar pada ketidaktahuan masyarakat.

Future Research

Penelitian ini menyoroti tantangan penggunaan Rupiah di daerah perbatasan dan mengusulkan upaya preventif. Untuk memperdalam pemahaman, studi lanjutan dapat mengeksplorasi efektivitas program sosialisasi dan edukasi pemerintah serta Bank Indonesia. Penting untuk meneliti apakah metode sosialisasi yang berbeda, seperti kampanye digital atau pendekatan komunitas, memiliki dampak signifikan terhadap perubahan perilaku transaksi masyarakat perbatasan. Selain itu, perlu dianalisis secara komprehensif faktor-faktor ekonomi yang mendorong ketergantungan masyarakat pada produk dan mata uang asing. Studi dapat mengidentifikasi bagaimana pengembangan infrastruktur lokal dan ketersediaan barang domestik dapat mengurangi preferensi tersebut. Selanjutnya, dengan rencana penggunaan Rupiah digital dan uang elektronik, penelitian harus mengevaluasi kesiapan infrastruktur teknologi dan literasi digital masyarakat di perbatasan. Ini termasuk mengidentifikasi hambatan utama adopsi, seperti akses internet atau kepercayaan pengguna, serta merumuskan strategi implementasi yang adaptif. Tujuan utamanya adalah memastikan inovasi pembayaran ini dapat diakses dan dimanfaatkan secara luas. Dengan demikian, Rupiah dapat semakin berdaulat dalam setiap transaksi ekonomi.

Metadata

File size	425.96 KB
Pages	12
DMCA	Report