UNIBAUNIBA
Jurnal Pendekar NusantaraJurnal Pendekar NusantaraPengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) telah memicu berbagai respons dari masyarakat, terutama terkait implikasinya terhadap perlindungan hak-hak pekerja. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian Omnibus Law dengan prinsip-prinsip dasar hukum ketenagakerjaan, baik dari perspektif konstitusi nasional maupun standar internasional yang ditetapkan oleh International Labour Organization (ILO). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis, yang didukung oleh analisis literatur dan studi putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa terdapat sejumlah pasal dalam Omnibus Law yang dianggap melemahkan perlindungan pekerja, seperti fleksibilitas sistem kerja, pengurangan pesangon, dan pengaturan kontrak kerja. Selain itu, respons dari serikat pekerja, LSM, akademisi, serta proses judicial review di Mahkamah Konstitusi memperlihatkan adanya ketegangan antara tujuan deregulasi ekonomi dan semangat perlindungan tenaga kerja. Artikel ini menyimpulkan bahwa meskipun Omnibus Law mengusung semangat efisiensi, perlu dilakukan revisi regulasi dan penguatan mekanisme pengawasan untuk menjamin perlindungan yang adil bagi pekerja di Indonesia.
Omnibus Law, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, lahir dari niat pemerintah untuk menyederhanakan regulasi demi meningkatkan kemudahan berinvestasi.Namun, dalam prosesnya, perubahan-perubahan yang dilakukan terhadap berbagai pasal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan justru menimbulkan kekhawatiran akan berkurangnya perlindungan hukum bagi para pekerja.Rumusan masalah dalam artikel ini telah dijawab dengan mengidentifikasi bagaimana pergeseran substansi hukum ketenagakerjaan dalam Omnibus Law cenderung melemahkan posisi tawar pekerja, memperluas ruang fleksibilitas bagi pengusaha, dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.Hal ini terlihat dari ketentuan baru mengenai PKWT, outsourcing, pesangon, hingga pengaturan upah minimum yang dinilai lebih condong ke arah kepentingan pasar ketimbang perlindungan sosial.Melihat dinamika dan dampak dari penerapan Omnibus Law terhadap perlindungan hak pekerja, diperlukan upaya revisi regulasi secara substansial agar hukum ketenagakerjaan di Indonesia tetap berpihak pada prinsip-prinsip keadilan sosial dan perlindungan yang menyeluruh bagi pekerja.Pemerintah harus meninjau ulang pasal-pasal yang berpotensi merugikan posisi pekerja dan mempertimbangkan kembali masukan dari berbagai pemangku kepentingan.Selain itu, penguatan peran negara dalam fungsi pengawasan ketenagakerjaan juga menjadi sangat penting, terutama dalam memastikan bahwa pelaksanaan peraturan di lapangan tidak merugikan hak-hak pekerja.Negara harus hadir secara aktif dalam menegakkan norma kerja yang adil dan berkelanjutan.
Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, berikut adalah tiga saran penelitian lanjutan: Pertama, perlu dilakukan kajian mendalam tentang dampak Omnibus Law terhadap kesejahteraan pekerja di berbagai sektor, dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti upah, jam kerja, dan jaminan sosial. Kedua, penelitian selanjutnya dapat fokus pada analisis komparatif antara Omnibus Law dengan undang-undang ketenagakerjaan di negara lain, terutama negara-negara yang memiliki sistem hukum serupa dengan Indonesia, untuk melihat apakah ada praktik-praktik terbaik yang dapat diadopsi. Ketiga, penelitian juga dapat mengeksplorasi peran dan efektivitas lembaga-lembaga pengawas ketenagakerjaan dalam memastikan penerapan Omnibus Law yang adil dan melindungi hak-hak pekerja.
| File size | 220.65 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIBAUNIBA Kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertema edukasi tentang Sindrom Metabolik dan pencegahanya menunjukkan hasil yang positif. Terdapat peningkatan signifikanKegiatan pengabdian kepada masyarakat bertema edukasi tentang Sindrom Metabolik dan pencegahanya menunjukkan hasil yang positif. Terdapat peningkatan signifikan
UNIBAUNIBA Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi pada peningkatan kapasitas masyarakat lokal dalam menghadapi tantangan era digital sekaligus mendukung penguatanDengan demikian, kegiatan ini berkontribusi pada peningkatan kapasitas masyarakat lokal dalam menghadapi tantangan era digital sekaligus mendukung penguatan
IBIK57IBIK57 Fokus penelitian ini adalah menganalisis penggunaan identitas mahasiswa dalam media pembelajaran daring. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatifFokus penelitian ini adalah menganalisis penggunaan identitas mahasiswa dalam media pembelajaran daring. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif
UNIBAUNIBA Metode yang digunakan adalah ceramah interaktif, demonstrasi, serta praktik langsung oleh peserta. Penyuluhan simulasi cuci tangan dan sikat gigi yangMetode yang digunakan adalah ceramah interaktif, demonstrasi, serta praktik langsung oleh peserta. Penyuluhan simulasi cuci tangan dan sikat gigi yang
UMMUMM Menggunakan pendekatan komparatif hukum memberikan metode yang efektif untuk memeriksa dinamika otoritas regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, menawarkanMenggunakan pendekatan komparatif hukum memberikan metode yang efektif untuk memeriksa dinamika otoritas regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, menawarkan
UMMUMM Dalam praktik, mekanisme perizinan di kedua negara menunjukkan perbedaan signifikan. Di Indonesia diadopsi pendekatan birokratis yang bersifat formal,Dalam praktik, mekanisme perizinan di kedua negara menunjukkan perbedaan signifikan. Di Indonesia diadopsi pendekatan birokratis yang bersifat formal,
UNIBAUNIBA Kesimpulannya, program literasi digital di Panti Asuhan ini berhasil meningkatkan pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap literasi digital, dengan rekomendasiKesimpulannya, program literasi digital di Panti Asuhan ini berhasil meningkatkan pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap literasi digital, dengan rekomendasi
UBBGUBBG UU Cipta Kerja yang disahkan pada tahun 2021 oleh Pemerintah Indonesia memicu protes nasional dari berbagai elemen masyarakat. Dalam hal ini, dengan keyakinanUU Cipta Kerja yang disahkan pada tahun 2021 oleh Pemerintah Indonesia memicu protes nasional dari berbagai elemen masyarakat. Dalam hal ini, dengan keyakinan
Useful /
UMMUMM Penelitian ini menunjukkan peran penting kerangka hukum Aceh dalam mentransformasikan lembaga keuangan konvensional menjadi yang sesuai syariah melaluiPenelitian ini menunjukkan peran penting kerangka hukum Aceh dalam mentransformasikan lembaga keuangan konvensional menjadi yang sesuai syariah melalui
UMMUMM Penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan dan akademisi dalam memahami dan mengimplementasikan reformasi hukum konstitusiPenelitian ini dimaksudkan untuk menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan dan akademisi dalam memahami dan mengimplementasikan reformasi hukum konstitusi
UMMUMM Penelitian ini memprovokasi gagasan bahwa regulasi ketenagakerjaan di Indonesia bekerja lebih seperti alat kontrol daripada instrumen pemberdayaan. DenganPenelitian ini memprovokasi gagasan bahwa regulasi ketenagakerjaan di Indonesia bekerja lebih seperti alat kontrol daripada instrumen pemberdayaan. Dengan
UMMUMM Internalisasi nilai-nilai Hasta Brata bagi pemimpin publik dan sembilan nilai antikorupsi bagi aparat penegak hukum diharapkan meningkatkan integritasInternalisasi nilai-nilai Hasta Brata bagi pemimpin publik dan sembilan nilai antikorupsi bagi aparat penegak hukum diharapkan meningkatkan integritas