UMSJUMSJ
Lex Et LustitiaLex Et LustitiaPerkembangan teknologi digital yang pesat mendorong transformasi sistem keuangan global, termasuk munculnya mata uang kripto sebagai instrumen transaksi modern yang bersifat anonim, desentralistik, dan sulit dilacak. Fenomena ini menimbulkan tantangan besar dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), terutama karena celah regulasi dan keterbatasan kewenangan lembaga pengawas seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Meskipun aset kripto telah diakui sebagai komoditas di Indonesia, penyalahgunaannya dalam aktivitas ilegal seperti pendanaan terorisme, perdagangan narkoba, dan korupsi semakin marak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi perluasan kewenangan PPATK dalam menghadapi kompleksitas pencucian uang berbasis teknologi, serta menganalisis kebutuhan regulasi yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis risiko guna memperkuat sistem deteksi dini, pemantauan transaksi mencurigakan, dan koordinasi internasional. Temuan ini diharapkan memberikan kontribusi dalam memperkuat posisi hukum PPATK sebagai garda terdepan dalam menjaga integritas sistem keuangan nasional dari ancaman kejahatan siber dan pencucian uang berbasis aset kripto.
Perkembangan aset kripto menghadirkan tantangan signifikan dalam pencegahan TPPU, mengingat karakteristiknya yang anonim dan lintas yurisdiksi.Penguatan kewenangan PPATK menjadi krusial, termasuk melalui reformasi hukum yang adaptif dan pemanfaatan teknologi forensik blockchain.Koordinasi lintas lembaga dan kerjasama internasional juga esensial untuk membangun sistem pengawasan yang efektif dan responsif terhadap kejahatan keuangan berbasis aset digital.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi komparatif mengenai efektivitas berbagai model regulasi aset kripto di berbagai negara, dengan fokus pada keseimbangan antara inovasi keuangan dan pencegahan kejahatan. Kedua, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengembangkan algoritma kecerdasan buatan yang mampu mendeteksi pola transaksi mencurigakan pada blockchain secara lebih akurat dan efisien. Ketiga, penting untuk mengkaji dampak implementasi prinsip travel rule dan KYT terhadap perilaku pelaku pasar aset kripto, serta mengidentifikasi potensi celah atau tantangan yang mungkin timbul. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai dinamika aset kripto dan implikasinya terhadap sistem keuangan, sehingga dapat dirumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mencegah TPPU dan menjaga stabilitas keuangan nasional. Dengan demikian, penelitian lanjutan ini dapat berkontribusi pada pengembangan ekosistem aset kripto yang aman, transparan, dan berkelanjutan.
| File size | 320.99 KB |
| Pages | 19 |
| DMCA | Report |
Related /
UntikaUntika Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan implementasi yang efektif, mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang, dan memperkuat kapasitas masyarakatOleh karena itu, pemerintah harus memastikan implementasi yang efektif, mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang, dan memperkuat kapasitas masyarakat
UntikaUntika Dalam rumusan tindak pidana dan rumusan pertanggungjawaban pidana pada KUHP Nasional, mengadopsi yang namanya Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan. BerlakunyaDalam rumusan tindak pidana dan rumusan pertanggungjawaban pidana pada KUHP Nasional, mengadopsi yang namanya Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan. Berlakunya
KALBISKALBIS Penelitian ini menyimpulkan bahwa literasi digital—yang mencakup dimensi teknis, kognitif, dan sosial-emosional—berpengaruh signifikan terhadap kesadaranPenelitian ini menyimpulkan bahwa literasi digital—yang mencakup dimensi teknis, kognitif, dan sosial-emosional—berpengaruh signifikan terhadap kesadaran
FHUKIFHUKI Hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan publik tentang pentingnya memahami bahwa ini adalah tindak pidana. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah apakahHal ini disebabkan oleh ketidaktahuan publik tentang pentingnya memahami bahwa ini adalah tindak pidana. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah apakah
IBRAHIMYIBRAHIMY Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepentingan nasional Amerika Serikat dalam mengajukan permintaan ekstradisi atas Son Jong Woo kepada Korea SelatanPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepentingan nasional Amerika Serikat dalam mengajukan permintaan ekstradisi atas Son Jong Woo kepada Korea Selatan
ANDREWLAWCENTERANDREWLAWCENTER PPATK didirikan sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam rangka mencegah dan memberantas praktikPPATK didirikan sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam rangka mencegah dan memberantas praktik
SUMBARPROVSUMBARPROV Provinsi Sumatera Barat mempunyai angka kejahatan yang cukup tinggi tercatat pada tahun 2018 terjadi 13.655 kasus kejahatan. Tingginya angka kejahatanProvinsi Sumatera Barat mempunyai angka kejahatan yang cukup tinggi tercatat pada tahun 2018 terjadi 13.655 kasus kejahatan. Tingginya angka kejahatan
UMMUMM Zaman menuntut hukum untuk adaptif, memerlukan pembaruan hukum pidana dan pelaksanaannya di pengadilan. Perkembangan era yang semakin canggih menimbulkanZaman menuntut hukum untuk adaptif, memerlukan pembaruan hukum pidana dan pelaksanaannya di pengadilan. Perkembangan era yang semakin canggih menimbulkan
Useful /
USIUSI Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan petani dalam memilih toko pupuk di UD Karya Tani, dan (2)Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan petani dalam memilih toko pupuk di UD Karya Tani, dan (2)
ANDREWLAWCENTERANDREWLAWCENTER Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang disahkan pada tanggal 2 Januari 2024 merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang InformasiUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang disahkan pada tanggal 2 Januari 2024 merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
ANDREWLAWCENTERANDREWLAWCENTER Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Money politicPenelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Money politic
UNEJUNEJ Namun, penekanan pada hak asasi manusia kerap mengabaikan alasan mengapa tingkat pembatasan pemerintah meningkat secara signifikan di Indonesia yang telahNamun, penekanan pada hak asasi manusia kerap mengabaikan alasan mengapa tingkat pembatasan pemerintah meningkat secara signifikan di Indonesia yang telah