UMSJUMSJ
Lex Et LustitiaLex Et LustitiaPerkembangan teknologi digital yang pesat mendorong transformasi sistem keuangan global, termasuk munculnya mata uang kripto sebagai instrumen transaksi modern yang bersifat anonim, desentralistik, dan sulit dilacak. Fenomena ini menimbulkan tantangan besar dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), terutama karena celah regulasi dan keterbatasan kewenangan lembaga pengawas seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Meskipun aset kripto telah diakui sebagai komoditas di Indonesia, penyalahgunaannya dalam aktivitas ilegal seperti pendanaan terorisme, perdagangan narkoba, dan korupsi semakin marak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi perluasan kewenangan PPATK dalam menghadapi kompleksitas pencucian uang berbasis teknologi, serta menganalisis kebutuhan regulasi yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis risiko guna memperkuat sistem deteksi dini, pemantauan transaksi mencurigakan, dan koordinasi internasional. Temuan ini diharapkan memberikan kontribusi dalam memperkuat posisi hukum PPATK sebagai garda terdepan dalam menjaga integritas sistem keuangan nasional dari ancaman kejahatan siber dan pencucian uang berbasis aset kripto.
Perkembangan aset kripto menghadirkan tantangan signifikan dalam pencegahan TPPU, mengingat karakteristiknya yang anonim dan lintas yurisdiksi.Penguatan kewenangan PPATK menjadi krusial, termasuk melalui reformasi hukum yang adaptif dan pemanfaatan teknologi forensik blockchain.Koordinasi lintas lembaga dan kerjasama internasional juga esensial untuk membangun sistem pengawasan yang efektif dan responsif terhadap kejahatan keuangan berbasis aset digital.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi komparatif mengenai efektivitas berbagai model regulasi aset kripto di berbagai negara, dengan fokus pada keseimbangan antara inovasi keuangan dan pencegahan kejahatan. Kedua, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengembangkan algoritma kecerdasan buatan yang mampu mendeteksi pola transaksi mencurigakan pada blockchain secara lebih akurat dan efisien. Ketiga, penting untuk mengkaji dampak implementasi prinsip travel rule dan KYT terhadap perilaku pelaku pasar aset kripto, serta mengidentifikasi potensi celah atau tantangan yang mungkin timbul. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai dinamika aset kripto dan implikasinya terhadap sistem keuangan, sehingga dapat dirumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mencegah TPPU dan menjaga stabilitas keuangan nasional. Dengan demikian, penelitian lanjutan ini dapat berkontribusi pada pengembangan ekosistem aset kripto yang aman, transparan, dan berkelanjutan.
| File size | 320.99 KB |
| Pages | 19 |
| DMCA | Report |
Related /
UntikaUntika Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis‑empiris dan dilakukan di kota Palu serta Kabupaten Donggala. Temuan studi menunjukkan bahwa ketentuan mengenaiPenelitian ini menggunakan pendekatan yuridis‑empiris dan dilakukan di kota Palu serta Kabupaten Donggala. Temuan studi menunjukkan bahwa ketentuan mengenai
UntikaUntika Hal ini berlandaskan asas tiada pidana tanpa kesalahan, sehingga partisipasi pemegang saham dalam tindakan pidana atau pembantuan dapat menimbulkan pertanggungjawabanHal ini berlandaskan asas tiada pidana tanpa kesalahan, sehingga partisipasi pemegang saham dalam tindakan pidana atau pembantuan dapat menimbulkan pertanggungjawaban
UntikaUntika Pelaksanaan kedisiplinan dilakukan melalui tiga mekanisme: (1) Melalui tingkat kehadiran Pegawai Negeri Sipil pada bulan April dengan status Tanpa KeteranganPelaksanaan kedisiplinan dilakukan melalui tiga mekanisme: (1) Melalui tingkat kehadiran Pegawai Negeri Sipil pada bulan April dengan status Tanpa Keterangan
KALBISKALBIS Dimensi teknis menunjukkan pengaruh paling kuat, diikuti oleh dimensi kognitif dan sosial-emosional. Namun, literasi digital tidak berdampak signifikanDimensi teknis menunjukkan pengaruh paling kuat, diikuti oleh dimensi kognitif dan sosial-emosional. Namun, literasi digital tidak berdampak signifikan
FHUKIFHUKI Kejahatan siber, atau cybercrime, telah menjadi tren baru di banyak negara, termasuk Indonesia. Salah satu kejahatan siber yang menyebar belakangan adalahKejahatan siber, atau cybercrime, telah menjadi tren baru di banyak negara, termasuk Indonesia. Salah satu kejahatan siber yang menyebar belakangan adalah
IBRAHIMYIBRAHIMY Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepentingan nasional Amerika Serikat dalam mengajukan permintaan ekstradisi atas Son Jong Woo kepada Korea SelatanPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepentingan nasional Amerika Serikat dalam mengajukan permintaan ekstradisi atas Son Jong Woo kepada Korea Selatan
SUMBARPROVSUMBARPROV Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda keempat variabel pendidikan, pengangguran, PDRB dan pendapatan perkapita mampu menjelaskankan tingkatBerdasarkan hasil analisis regresi linier berganda keempat variabel pendidikan, pengangguran, PDRB dan pendapatan perkapita mampu menjelaskankan tingkat
UMMUMM Tatanan hukum pidana di Indonesia hingga saat ini masih menggunakan pemikiran legal-positivisme, di mana hukum dianggap terbatas pada ketaatan terhadapTatanan hukum pidana di Indonesia hingga saat ini masih menggunakan pemikiran legal-positivisme, di mana hukum dianggap terbatas pada ketaatan terhadap
Useful /
UMSJUMSJ Penelitian ini membahas efektivitas arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia dengan fokus pada dua unsur utama, yaitu peranPenelitian ini membahas efektivitas arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia dengan fokus pada dua unsur utama, yaitu peran
UMMUMM 1/PNPS/1965 sebagai jalan keluar darurat atas keamanan nasional sehingga meski tak ideal, keberadaannya diperlukan. Studi empiris mendalam terhadap proses1/PNPS/1965 sebagai jalan keluar darurat atas keamanan nasional sehingga meski tak ideal, keberadaannya diperlukan. Studi empiris mendalam terhadap proses
UNEJUNEJ JSEAHR adalah jurnal yang direview oleh peer dan dikelola bersama oleh Pusat Hak Asasi Manusia, Multikulturalisme, dan Migrasi (CHRM2) Universitas JemberJSEAHR adalah jurnal yang direview oleh peer dan dikelola bersama oleh Pusat Hak Asasi Manusia, Multikulturalisme, dan Migrasi (CHRM2) Universitas Jember
UNEJUNEJ Pembatasan oleh negara menjadi prediktor utama diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok minoritas beragama. Pola pembatasan ini dilakukan melalui kebijakanPembatasan oleh negara menjadi prediktor utama diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok minoritas beragama. Pola pembatasan ini dilakukan melalui kebijakan