UNHASUNHAS
Hasanuddin Law ReviewHasanuddin Law ReviewDalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia menderita kerugian besar atas aset negara akibat perilaku buruk perusahaan dalam pengelolaan keuangan, karena sistem hukum Indonesia tidak memiliki regulasi spesifik untuk menangani kejahatan keuangan perusahaan. Penegak hukum Indonesia sering menerapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Namun, upaya pengembalian aset negara yang dicuri oleh perusahaan menggunakan UU tersebut masih belum cukup optimal. Oleh karena itu, regulasi terkait lainnya seperti UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang harus diterapkan sebagai instrumen tambahan untuk menyita kembali uang atau aset yang hilang secara maksimal. Karena proses panjang yang terlibat di pengadilan pidana dan perdata, terkadang upaya penegakan hukum dan dana yang dikeluarkan menjadi sia-sia karena uang yang diterima jauh lebih rendah daripada uang yang hilang atau bahkan nol. Untuk menjembatani kesenjangan antara uang yang hilang awalnya dan uang yang dikembalikan, karena kurangnya regulasi hukum khusus mengenai kejahatan keuangan perusahaan, penelitian ini bermaksud mempelajari kemungkinan penggunaan pendekatan disgorgement of profits sebagai cara yang lebih cepat untuk mendapatkan pengembalian maksimum uang/aset yang dicuri dari tindakan kejahatan keuangan perusahaan melalui penyelesaian di luar pengadilan.
Kejahatan keuangan perusahaan di Indonesia menyebabkan kerugian besar bagi ekonomi nasional, namun upaya pemberantasan masih terhambat karena kurangnya regulasi hukum khusus.Saat ini pelanggaran ditangani dengan UU Tipikor dan UU Pencucian Uang, namun hasil pengembalian aset tetap belum maksimal.Penelitian ini menyarankan penerapan mekanisme disgorgement of profits sebagai solusi alternatif yang lebih efektif dan cepat dalam mengembalikan aset negara yang hilang akibat kejahatan keuangan perusahaan, terutama melalui penyelesaian di luar pengadilan.
Penelitian selanjutnya sebaiknya mengevaluasi efektivitas penerapan mekanisme disgorgement of profits dalam kasus kejahatan keuangan korporasi di Indonesia secara empiris, terutama dalam konteks realisasi pengembalian dana kepada negara. Selain itu, penting untuk mengkaji kerangka hukum yang diperlukan agar pendekatan ini dapat diintegrasikan secara resmi ke dalam sistem peradilan nasional, serta memastikan bahwa prosesnya tetap transparan dan akuntabel. Penelitian juga perlu dilakukan untuk membandingkan hasil pengembalian aset menggunakan metode disgorgement dengan metode konvensional seperti sanksi pidana dan tindakan penyitaan berdasarkan UU Pencucian Uang, agar dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran.
- Disgorgement of Profits: An Alternative Solution to Stolen State Assets’ Recovery from Corporate... doi.org/10.20956/halrev.v9i2.4622Disgorgement of Profits An Alternative Solution to Stolen State AssetsAo Recovery from Corporate doi 10 20956 halrev v9i2 4622
- http://journal.uad.ac.id/index.php/Novelty. disgorgement remedial action indonesian capital market regime... doi.org/10.26555/novelty.v11i1.a15673journal uad ac index php Novelty disgorgement remedial action indonesian capital market regime doi 10 26555 novelty v11i1 a15673
| File size | 509.61 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Kota Gorontalo. Hasil yan diperoleh dari penelitian ini adalah tanah merupakan syarat untuk mencapaiPenelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Kota Gorontalo. Hasil yan diperoleh dari penelitian ini adalah tanah merupakan syarat untuk mencapai
JOURNALCENTERJOURNALCENTER Sistem administrasi pengolahan kas di perusahaan memainkan peran yang sangat penting. Salah satu masalah yang sering muncul adalah hasil perhitungan laporanSistem administrasi pengolahan kas di perusahaan memainkan peran yang sangat penting. Salah satu masalah yang sering muncul adalah hasil perhitungan laporan
ITBWIGA LUMAJANGITBWIGA LUMAJANG ERM juga memungkinkan evaluasi risiko kebangkrutan secara lebih menyeluruh dengan menggabungkan indikator keuangan tradisional dengan analisis kualitatifERM juga memungkinkan evaluasi risiko kebangkrutan secara lebih menyeluruh dengan menggabungkan indikator keuangan tradisional dengan analisis kualitatif
ITB ADITB AD 36462) berpengaruh terhadap price book value, dan return on equity (3. 013703 > 2. 36462) berpengaruh terhadap price book value. Hasil uji simultan menunjukkan36462) berpengaruh terhadap price book value, dan return on equity (3. 013703 > 2. 36462) berpengaruh terhadap price book value. Hasil uji simultan menunjukkan
PUSTAKAGALERIMANDIRIPUSTAKAGALERIMANDIRI Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) saat ini sangatlah urgent, karena pemerintah berharap penerapan CTAS dapat meningkatkan kepatuhan pajakPenerapan Core Tax Administration System (CTAS) saat ini sangatlah urgent, karena pemerintah berharap penerapan CTAS dapat meningkatkan kepatuhan pajak
UNHASUNHAS Sebaliknya, banyak pihak berwenang di AS memiliki fleksibilitas untuk mengadopsi peraturan yang memastikan penggunaan mata uang kripto secara legal. SejalanSebaliknya, banyak pihak berwenang di AS memiliki fleksibilitas untuk mengadopsi peraturan yang memastikan penggunaan mata uang kripto secara legal. Sejalan
KOMPETIFKOMPETIF Nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,628 menunjukkan bahwa 62,8 % variasi return saham dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut, sedangkanNilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,628 menunjukkan bahwa 62,8 % variasi return saham dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut, sedangkan
UNPADUNPAD Sebagai pebisnis seharusnya para pihak mempunyai integritas yang dapat mempertahankan bonafiditas dan ikrad baik mengingat dunia bisnis berdasarkan padaSebagai pebisnis seharusnya para pihak mempunyai integritas yang dapat mempertahankan bonafiditas dan ikrad baik mengingat dunia bisnis berdasarkan pada
Useful /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Artikel ini membahas dinamika perkembangan kebijakan pengelolaan pertambangan di Indonesia. Dimana kegiatan pertambangan di Indonesia sendiri telah berlangsungArtikel ini membahas dinamika perkembangan kebijakan pengelolaan pertambangan di Indonesia. Dimana kegiatan pertambangan di Indonesia sendiri telah berlangsung
UNHASUNHAS Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi pertambangan saat ini masih belum mencerminkan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat. Diperlukan penyempurnaanHasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi pertambangan saat ini masih belum mencerminkan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat. Diperlukan penyempurnaan
UNHASUNHAS Komitmen Indonesia terhadap tata kelola harus dijaga konsisten untuk mempertahankan kedaulatan negara kesatuan. Namun, desentralisasi yang mengarah federalKomitmen Indonesia terhadap tata kelola harus dijaga konsisten untuk mempertahankan kedaulatan negara kesatuan. Namun, desentralisasi yang mengarah federal
UNSUNS Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan pengelolaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua berdasarkan prinsip keadilan sosial.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan pengelolaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua berdasarkan prinsip keadilan sosial.