UNHASUNHAS
Hasanuddin Law ReviewHasanuddin Law ReviewDalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia menderita kerugian besar atas aset negara akibat perilaku buruk perusahaan dalam pengelolaan keuangan, karena sistem hukum Indonesia tidak memiliki regulasi spesifik untuk menangani kejahatan keuangan perusahaan. Penegak hukum Indonesia sering menerapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Namun, upaya pengembalian aset negara yang dicuri oleh perusahaan menggunakan UU tersebut masih belum cukup optimal. Oleh karena itu, regulasi terkait lainnya seperti UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang harus diterapkan sebagai instrumen tambahan untuk menyita kembali uang atau aset yang hilang secara maksimal. Karena proses panjang yang terlibat di pengadilan pidana dan perdata, terkadang upaya penegakan hukum dan dana yang dikeluarkan menjadi sia-sia karena uang yang diterima jauh lebih rendah daripada uang yang hilang atau bahkan nol. Untuk menjembatani kesenjangan antara uang yang hilang awalnya dan uang yang dikembalikan, karena kurangnya regulasi hukum khusus mengenai kejahatan keuangan perusahaan, penelitian ini bermaksud mempelajari kemungkinan penggunaan pendekatan disgorgement of profits sebagai cara yang lebih cepat untuk mendapatkan pengembalian maksimum uang/aset yang dicuri dari tindakan kejahatan keuangan perusahaan melalui penyelesaian di luar pengadilan.
Kejahatan keuangan perusahaan di Indonesia menyebabkan kerugian besar bagi ekonomi nasional, namun upaya pemberantasan masih terhambat karena kurangnya regulasi hukum khusus.Saat ini pelanggaran ditangani dengan UU Tipikor dan UU Pencucian Uang, namun hasil pengembalian aset tetap belum maksimal.Penelitian ini menyarankan penerapan mekanisme disgorgement of profits sebagai solusi alternatif yang lebih efektif dan cepat dalam mengembalikan aset negara yang hilang akibat kejahatan keuangan perusahaan, terutama melalui penyelesaian di luar pengadilan.
Penelitian selanjutnya sebaiknya mengevaluasi efektivitas penerapan mekanisme disgorgement of profits dalam kasus kejahatan keuangan korporasi di Indonesia secara empiris, terutama dalam konteks realisasi pengembalian dana kepada negara. Selain itu, penting untuk mengkaji kerangka hukum yang diperlukan agar pendekatan ini dapat diintegrasikan secara resmi ke dalam sistem peradilan nasional, serta memastikan bahwa prosesnya tetap transparan dan akuntabel. Penelitian juga perlu dilakukan untuk membandingkan hasil pengembalian aset menggunakan metode disgorgement dengan metode konvensional seperti sanksi pidana dan tindakan penyitaan berdasarkan UU Pencucian Uang, agar dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran.
- Disgorgement of Profits: An Alternative Solution to Stolen State Assets’ Recovery from Corporate... doi.org/10.20956/halrev.v9i2.4622Disgorgement of Profits An Alternative Solution to Stolen State AssetsAo Recovery from Corporate doi 10 20956 halrev v9i2 4622
- http://journal.uad.ac.id/index.php/Novelty. disgorgement remedial action indonesian capital market regime... doi.org/10.26555/novelty.v11i1.a15673journal uad ac index php Novelty disgorgement remedial action indonesian capital market regime doi 10 26555 novelty v11i1 a15673
| File size | 509.61 KB |
| Pages | 16 |
| Short Link | https://juris.id/p-ip |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Mahasiswa menyatakan bahwa modul proyek telah memfasilitasi aktivitas mereka dalam proyek, meskipun beberapa masih mengalami kesulitan dalam memahami isiMahasiswa menyatakan bahwa modul proyek telah memfasilitasi aktivitas mereka dalam proyek, meskipun beberapa masih mengalami kesulitan dalam memahami isi
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Artikel ini meneliti beberapa bidang manajemen penting yang sering mempengaruhi kualitas penyampaian layanan, khususnya di institusi pendidikan tinggi.Artikel ini meneliti beberapa bidang manajemen penting yang sering mempengaruhi kualitas penyampaian layanan, khususnya di institusi pendidikan tinggi.
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Untuk memperkuat gerakan guru, penting dilakukan penginstitusionalan sebagai bagian dari masyarakat sipil, penguatan jaringan dengan aktor pro-demokrasiUntuk memperkuat gerakan guru, penting dilakukan penginstitusionalan sebagai bagian dari masyarakat sipil, penguatan jaringan dengan aktor pro-demokrasi
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Teori-teori kritis yang relevan dalam diskusi artikel ini adalah teori kebijakan publik yang bersifat mikro, teori hegemoni, teori relasi kekuasaan, danTeori-teori kritis yang relevan dalam diskusi artikel ini adalah teori kebijakan publik yang bersifat mikro, teori hegemoni, teori relasi kekuasaan, dan
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Studi ini menawarkan perspektif baru dengan menghubungkan pengucilan epistemik dengan tantangan yang lebih luas dalam reformasi kebijakan kelautan danStudi ini menawarkan perspektif baru dengan menghubungkan pengucilan epistemik dengan tantangan yang lebih luas dalam reformasi kebijakan kelautan dan
UNMUNM Model Pembelajaran Berbasis Proyek (PjBL) memiliki potensi besar untuk menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan bermakna. Integrasi teknologi danModel Pembelajaran Berbasis Proyek (PjBL) memiliki potensi besar untuk menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan bermakna. Integrasi teknologi dan
UMMUMM Makalah ini mengkaji evolusi mekanisme penyelesaian sengketa hukum melalui jalur non-litigasi di desa adat Blitar dan Karangasem, Indonesia, periode 1984–2023.Makalah ini mengkaji evolusi mekanisme penyelesaian sengketa hukum melalui jalur non-litigasi di desa adat Blitar dan Karangasem, Indonesia, periode 1984–2023.
UMMUMM Hubungan kerja pada dasarnya harus mencakup unsur-unsur upah, kewajiban mengikuti perintah, dan objek kerja yang jelas. Dalam perusahaan rokok di Kudus,Hubungan kerja pada dasarnya harus mencakup unsur-unsur upah, kewajiban mengikuti perintah, dan objek kerja yang jelas. Dalam perusahaan rokok di Kudus,
Useful /
UMMUMM Di antara ini, kurangnya infrastruktur keuangan dan keragaman produk muncul sebagai hambatan paling signifikan. Untuk meningkatkan efektivitas transisiDi antara ini, kurangnya infrastruktur keuangan dan keragaman produk muncul sebagai hambatan paling signifikan. Untuk meningkatkan efektivitas transisi
UMMUMM Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 memperkenalkan perubahan paradigma dalam ambang batas pencalonan pemilihan kepala daerah dengan mengganti persyaratanPutusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 memperkenalkan perubahan paradigma dalam ambang batas pencalonan pemilihan kepala daerah dengan mengganti persyaratan
UMMUMM Artikel ini menguji dan menganalisis peraturan mengenai penundaan pemilihan umum di berbagai negara, terutama negara-negara yang telah menunda pemilihanArtikel ini menguji dan menganalisis peraturan mengenai penundaan pemilihan umum di berbagai negara, terutama negara-negara yang telah menunda pemilihan
UNHASUNHAS Jaminan terhadap hak akses terhadap informasi publik merupakan syarat penting dan kriteria utama dalam functioning negara demokratis berdasarkan hukum.Jaminan terhadap hak akses terhadap informasi publik merupakan syarat penting dan kriteria utama dalam functioning negara demokratis berdasarkan hukum.