UNHASUNHAS
Hasanuddin Law ReviewHasanuddin Law ReviewDalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia menderita kerugian besar atas aset negara akibat perilaku buruk perusahaan dalam pengelolaan keuangan, karena sistem hukum Indonesia tidak memiliki regulasi spesifik untuk menangani kejahatan keuangan perusahaan. Penegak hukum Indonesia sering menerapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Namun, upaya pengembalian aset negara yang dicuri oleh perusahaan menggunakan UU tersebut masih belum cukup optimal. Oleh karena itu, regulasi terkait lainnya seperti UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang harus diterapkan sebagai instrumen tambahan untuk menyita kembali uang atau aset yang hilang secara maksimal. Karena proses panjang yang terlibat di pengadilan pidana dan perdata, terkadang upaya penegakan hukum dan dana yang dikeluarkan menjadi sia-sia karena uang yang diterima jauh lebih rendah daripada uang yang hilang atau bahkan nol. Untuk menjembatani kesenjangan antara uang yang hilang awalnya dan uang yang dikembalikan, karena kurangnya regulasi hukum khusus mengenai kejahatan keuangan perusahaan, penelitian ini bermaksud mempelajari kemungkinan penggunaan pendekatan disgorgement of profits sebagai cara yang lebih cepat untuk mendapatkan pengembalian maksimum uang/aset yang dicuri dari tindakan kejahatan keuangan perusahaan melalui penyelesaian di luar pengadilan.
Kejahatan keuangan perusahaan di Indonesia menyebabkan kerugian besar bagi ekonomi nasional, namun upaya pemberantasan masih terhambat karena kurangnya regulasi hukum khusus.Saat ini pelanggaran ditangani dengan UU Tipikor dan UU Pencucian Uang, namun hasil pengembalian aset tetap belum maksimal.Penelitian ini menyarankan penerapan mekanisme disgorgement of profits sebagai solusi alternatif yang lebih efektif dan cepat dalam mengembalikan aset negara yang hilang akibat kejahatan keuangan perusahaan, terutama melalui penyelesaian di luar pengadilan.
Penelitian selanjutnya sebaiknya mengevaluasi efektivitas penerapan mekanisme disgorgement of profits dalam kasus kejahatan keuangan korporasi di Indonesia secara empiris, terutama dalam konteks realisasi pengembalian dana kepada negara. Selain itu, penting untuk mengkaji kerangka hukum yang diperlukan agar pendekatan ini dapat diintegrasikan secara resmi ke dalam sistem peradilan nasional, serta memastikan bahwa prosesnya tetap transparan dan akuntabel. Penelitian juga perlu dilakukan untuk membandingkan hasil pengembalian aset menggunakan metode disgorgement dengan metode konvensional seperti sanksi pidana dan tindakan penyitaan berdasarkan UU Pencucian Uang, agar dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran.
- Disgorgement of Profits: An Alternative Solution to Stolen State Assets’ Recovery from Corporate... doi.org/10.20956/halrev.v9i2.4622Disgorgement of Profits An Alternative Solution to Stolen State AssetsAo Recovery from Corporate doi 10 20956 halrev v9i2 4622
- http://journal.uad.ac.id/index.php/Novelty. disgorgement remedial action indonesian capital market regime... doi.org/10.26555/novelty.v11i1.a15673journal uad ac index php Novelty disgorgement remedial action indonesian capital market regime doi 10 26555 novelty v11i1 a15673
| File size | 509.61 KB |
| Pages | 16 |
| Short Link | https://juris.id/p-ip |
| DMCA | Report |
Related /
UNHASUNHAS DPA dapat membantu mengembalikan aset negara dari pelaku korupsi dan membuat proses peradilan lebih efektif, efisien, dan kurang memakan waktu. ImplementasiDPA dapat membantu mengembalikan aset negara dari pelaku korupsi dan membuat proses peradilan lebih efektif, efisien, dan kurang memakan waktu. Implementasi
UNHASUNHAS Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan legislasi, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan legislasi, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.
UNHASUNHAS Hasil menunjukkan bahwa ketiadaan regulasi komprehensif mempersulit kerangka akuntabilitas, sehingga menentukan tanggung jawab menjadi rumit, terutamaHasil menunjukkan bahwa ketiadaan regulasi komprehensif mempersulit kerangka akuntabilitas, sehingga menentukan tanggung jawab menjadi rumit, terutama
UNHASUNHAS Selain itu, melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan melalui mekanisme partisipatif memberikan penghargaan yang tepat kepada kearifan lokal.Selain itu, melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan melalui mekanisme partisipatif memberikan penghargaan yang tepat kepada kearifan lokal.
UNHASUNHAS Pengadilan Yordania masih memperlakukan UU insolvensi sebagai teori, karena penerapannya terhambat oleh kepentingan tertentu seperti lembaga keuangan.Pengadilan Yordania masih memperlakukan UU insolvensi sebagai teori, karena penerapannya terhambat oleh kepentingan tertentu seperti lembaga keuangan.
UNHASUNHAS Mahkamah Rakyat Tertinggi (SPC) PRC melengkapi CICC dengan interpretasi yudisial yang diperlukan. Artikel ini menganalisis pendirian CICC serta fitur-fiturMahkamah Rakyat Tertinggi (SPC) PRC melengkapi CICC dengan interpretasi yudisial yang diperlukan. Artikel ini menganalisis pendirian CICC serta fitur-fitur
UNHASUNHAS Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam melindungi kesetaraan gender melalui konvensi dan resolusi menjadi fokus analisis, serta menggali apakah AIPeran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam melindungi kesetaraan gender melalui konvensi dan resolusi menjadi fokus analisis, serta menggali apakah AI
UNHASUNHAS Karena alasan ini, makalah ini akan menyoroti masalah duplikasi kebangsaan untuk kapal dan menganalisis efek dari perilaku negatif ini. Rezim internasionalKarena alasan ini, makalah ini akan menyoroti masalah duplikasi kebangsaan untuk kapal dan menganalisis efek dari perilaku negatif ini. Rezim internasional
Useful /
UNHASUNHAS Anak yang melakukan tindak pidana dapat dikenai sanksi pidana atau sanksi tindakan. Penerapan sanksi terhadap anak harus berorientasi pada pembinaan danAnak yang melakukan tindak pidana dapat dikenai sanksi pidana atau sanksi tindakan. Penerapan sanksi terhadap anak harus berorientasi pada pembinaan dan
IAINPTKIAINPTK 23 Tahun 2011 bertujuan meningkatkan efisiensi, tetapi menimbulkan resistensi dari masyarakat sipil Islam karena membatasi partisipasi mereka yang telah23 Tahun 2011 bertujuan meningkatkan efisiensi, tetapi menimbulkan resistensi dari masyarakat sipil Islam karena membatasi partisipasi mereka yang telah
ALJAMIAHALJAMIAH Implementasi pada pertanian berkelanjutan melibatkan etika agraria dan rencana aksi partisipatif. Proses pemberdayaan di Desa Munggut menciptakan inisiatifImplementasi pada pertanian berkelanjutan melibatkan etika agraria dan rencana aksi partisipatif. Proses pemberdayaan di Desa Munggut menciptakan inisiatif
UMMUMM Dengan temuan tersebut, video zina dapat dipertimbangkan sebagai bukti hukum asalkan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh kedua sistem hukum. Video pornografiDengan temuan tersebut, video zina dapat dipertimbangkan sebagai bukti hukum asalkan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh kedua sistem hukum. Video pornografi