UEUUEU
Lex JurnalicaLex JurnalicaPelindungan Hak Cipta bersifat otomatis sejak suatu ide diwujudkan dalam bentuk konkret, di mana ciptaan tersebut langsung memperoleh pelindungan hukum tanpa mensyaratkan proses pencatatan. Namun demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif telah membawa perubahan paradigma yang signifikan dalam ekosistem ekonomi kreatif Indonesia. Sebelumnya, pencatatan Hak Cipta sering dipandang sebagai formalitas hukum belaka untuk pelindungan karya. Kini, PP tersebut mengubah pandangan tersebut dengan secara eksplisit mengaitkan pencatatan Kekayaan Intelektual (KI) dengan akses pembiayaan. Penelitian ini mengkaji dua rumusan masalah utama yang pertama Bagaimana Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif mengubah urgensi pencatatan Hak Cipta dalam konteks pembiayaan? dan kedua Mengapa pencatatan Hak Cipta menjadi krusial bagi pelaku ekonomi kreatif? Adapun tujuan penelitian ini adalah memberikan perspektif baru tentang nilai strategis pencatatan Hak Cipta sebagai agunan pembiayaan dan mendorong pemanfaatan Hak Cipta terdaftar untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif. PP ini menegaskan bahwa kekayaan intelektual, termasuk Hak Cipta yang telah tercatat atau terdaftar secara resmi, dapat dijadikan agunan atau jaminan untuk memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan memeriksa data primer melalui peraturan perundang-undangan dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan Hak Cipta memiliki nilai strategis dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif. Temuan ini berpotensi mendorong ekonomi kreatif sebagai mesin pertumbuhan baru bagi perekonomian Indonesia.
Pencatatan hak cipta meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif dan menjadi aset strategis yang dapat dinilai secara ekonomis oleh lembaga keuangan.Namun, penerapan hak cipta sebagai agunan utama masih terbatas karena kurangnya landasan hukum yang jelas dan tenaga ahli penilai.Untuk memperkuat pelaku kreatif di pasar global, perlu pengembangan regulasi dan mekanisme penilaian yang terstandarisasi.
Pertama, teliti bagaimana mekanisme penilaian nilai hak cipta dapat disesuaikan dengan karakteristik produk kreatif digital, sehingga lembaga keuangan dapat lebih mudah menyepakati nilai jaminan. Kedua, lakukan studi eksperimental mengenai dampak penggunaan hak cipta sebagai agunan terhadap tingkat kebangkrutan dan kelangsungan usaha kreatif di pasar mikro, sehingga data empiris dapat mendukung kebijakan. Ketiga, gali potensi kolaborasi antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, OJK, dan kementerian terkait untuk membangun platform terintegrasi yang mempermudah proses pendaftaran dan verifikasi hak cipta bagi pelaku UMKM kreatif, sehingga akses pembiayaan dapat diperluas secara sistematis.
- ANALISIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2022 DALAM MEWUJUDKAN SKEMA PEMBIAYAAN BERBASIS KEKAYAAN... jurnal.uai.ac.id/index.php/JMIH/article/view/2304ANALISIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2022 DALAM MEWUJUDKAN SKEMA PEMBIAYAAN BERBASIS KEKAYAAN jurnal uai ac index php JMIH article view 2304
- Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan: Prospek dan Kendala | Lex Renaissance. kekayaan... journal.uii.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/28155Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan Prospek dan Kendala Lex Renaissance kekayaan journal uii ac Lex Renaissance article view 28155
- DOI Name 10.2484 Values. name values index type timestamp data serv crossref desc radiology case reports... doi.org/10.2484DOI Name 10 2484 Values name values index type timestamp data serv crossref desc radiology case reports doi 10 2484
| File size | 255.46 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
UIMUIM Bahkan dalam kajian hukum progresif, tujuan utama diberlakukannya hukum ialah untuk memastikan semua rakyat bisa mengakses keadilan. Pada perkembangannya,Bahkan dalam kajian hukum progresif, tujuan utama diberlakukannya hukum ialah untuk memastikan semua rakyat bisa mengakses keadilan. Pada perkembangannya,
UMNUUMNU Pendekatan proteksi ini sangat penting karena menjanjikan efek sistemik dengan mencegah biohidrogenasi dan memastikan transfer optimal asam lemak tak jenuhPendekatan proteksi ini sangat penting karena menjanjikan efek sistemik dengan mencegah biohidrogenasi dan memastikan transfer optimal asam lemak tak jenuh
ASTHAGRAFIKAASTHAGRAFIKA Seringkali pelajar melakukan pelanggaran hak cipta/copyrights strike dengan menduplikasi, mengcover, dan mengunggah kembali kreasi tanpa izin pemilik konten,Seringkali pelajar melakukan pelanggaran hak cipta/copyrights strike dengan menduplikasi, mengcover, dan mengunggah kembali kreasi tanpa izin pemilik konten,
UNUSIAUNUSIA Sehingga, hubungan hukum yang timbul dalam perikatan antara penjual dan pembeli melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Antara lain, terkaitSehingga, hubungan hukum yang timbul dalam perikatan antara penjual dan pembeli melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Antara lain, terkait
UNARSUNARS Penerapan Pasal 170 KUHP kurang efektif karena belum memenuhi kriteria hukum yang efektif sesuai dengan Teori Efektivitas Hukum. Teori ini harus dipahamiPenerapan Pasal 170 KUHP kurang efektif karena belum memenuhi kriteria hukum yang efektif sesuai dengan Teori Efektivitas Hukum. Teori ini harus dipahami
UNARSUNARS 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pasal 1 angka 1. Akibat hukumnya berupa sanksi tegas sesuai ketentuan pidana pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2018 Tentang28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pasal 1 angka 1. Akibat hukumnya berupa sanksi tegas sesuai ketentuan pidana pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2018 Tentang
UNARSUNARS Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Suami Atau Hak Istri Atas Kepemilikan Tanah Dari Harta Bersama serta Penyelesaian Sengketa Terhadap Hak MenjualBentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Suami Atau Hak Istri Atas Kepemilikan Tanah Dari Harta Bersama serta Penyelesaian Sengketa Terhadap Hak Menjual
UNARSUNARS Sedangkan setelah adanya putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, anak dari hasil nikah siri tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya,Sedangkan setelah adanya putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, anak dari hasil nikah siri tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya,
Useful /
Q2LIIQ2LII Penelitian ini menunjukkan bahwa blighted ovum paling banyak terjadi pada ibu hamil berusia 20-35 tahun (80,52%), dengan usia kehamilan 1-12 minggu (94,81%),Penelitian ini menunjukkan bahwa blighted ovum paling banyak terjadi pada ibu hamil berusia 20-35 tahun (80,52%), dengan usia kehamilan 1-12 minggu (94,81%),
Q2LIIQ2LII IMD dilakukan dengan membiarkan bayi secara alami mencari payudara ibu dan mulai menyusu sendiri (The Breast Crawl). Berdasarkan penelitian, tingkat pengetahuanIMD dilakukan dengan membiarkan bayi secara alami mencari payudara ibu dan mulai menyusu sendiri (The Breast Crawl). Berdasarkan penelitian, tingkat pengetahuan
Q2LIIQ2LII Faktor pendidikan juga memiliki hubungan dengan kejadian postpartum blues, di mana ibu dengan tingkat pendidikan rendah lebih dominan mengalami kondisiFaktor pendidikan juga memiliki hubungan dengan kejadian postpartum blues, di mana ibu dengan tingkat pendidikan rendah lebih dominan mengalami kondisi
UEUUEU com menunjukkan performa yang cukup baik dengan skor Performance 85% (Lighthouse) dan 76% (GTmetrix), namun masih terdapat ruang untuk perbaikan signifikan.metrikcom menunjukkan performa yang cukup baik dengan skor Performance 85% (Lighthouse) dan 76% (GTmetrix), namun masih terdapat ruang untuk perbaikan signifikan.metrik