Publisher

UMRAHUMRAH

Journal SELATSELAT Abstract

Perjanjian nominee yang berkaitan dengan kepemilikan tanah di Indonesia ini banyak terjadi dalam hal kepemilikan tanah hak milik oleh Warga Negara Asing. Hingga saat ini tidak ada satupun Peraturan Perundang-Undangan yang melarang adanya perjanjian nominee jika subyek hukumnya adalah sesame Warga Negara Indonesia sehingga melahirkan adanya suatu kekosongan norma (rechtsvacuum). Penelitian ini menganalisis tentang keabsahan perjanjian nominee dengan obyek tanah yang dibuat antar sesame Warga Negara Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perjanjian nominee yang dilakukan oleh sesame Warga Negara Indonesia dengan obyek berupa tanah secara hukum yang berlaku di Indonesia adalah sah dan mengikat bagi pihak yang terikat perjanjian di dalamnya apabila dilaksanakan sesuai dengan syarat sah perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria sebagaimana tersebut di atas apabila ditafsirkan secara a contrario maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa tidak dilarang apabila perjanjian nominee dilakukan antar Warga Negara Indonesia.

Conclusion

Perjanjian Nominee yang dibuat oleh sesama WNI tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia karena UUPA tidak mengatur adanya larangan perjanjian nominee antar sesama WNI.Perjanjian nominee yang dilakukan oleh sesame WNI dengan obyek berupa tanah secara hukum yang berlaku di Indonesia adalah sah dan mengikat bagi pihak yang terikat perjanjian di dalamnya sehingga dengan demikian kepemilikan tanah yang diperoleh berdasarkan perjanjian nominee antar sesame WNI adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum.

Future Research

Penelitian lanjutan dapat melakukan studi empiris yang mendalam pada perjanjian nominee yang telah diterapkan di berbagai daerah Indonesia, dengan tujuan mengidentifikasi pola praktik, frekuensi sengketa, serta faktor‑faktor yang memengaruhi keberlakuan dan efektivitas perjanjian tersebut dalam konteks hukum tanah. Selain itu, diperlukan analisis komparatif terhadap sistem hukum negara‑negara lain yang telah mengatur nominee secara eksplisit, seperti Amerika Serikat dan Inggris, untuk merumuskan rekomendasi regulasi yang lebih terstruktur serta mengisi kekosongan norma (rechtsvacuum) yang terdapat dalam Undang‑Undang Pokok Agraria. Penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi dampak ekonomi dan sosial penggunaan perjanjian nominee terhadap pasar tanah, termasuk pengaruhnya terhadap investasi asing, nilai tanah, dan kesejahteraan masyarakat lokal, guna memahami konsekuensi luas dari praktik tersebut. Sebagai tambahan, studi kualitatif mengenai persepsi notaris, pengacara, dan pihak terkait lainnya terhadap perjanjian nominee dapat memberikan insight tentang hambatan praktis dan potensi penyelesaian sengketa yang lebih efektif. Akhirnya, penelitian dapat mengembangkan model hukum hybrid yang mengintegrasikan prinsip kebebasan berkontrak dengan perlindungan kepentingan publik, sehingga menghasilkan kerangka legislatif yang seimbang antara kepentingan investasi dan kepemilikan tanah oleh warga negara Indonesia.

Metadata

File size	1.01 MB
Pages	14
DMCA	Report