ADPEBIADPEBI
International Journal of Law Policy and GovernanceInternational Journal of Law Policy and GovernanceArtikel ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dan kontrak terkait sengketa perpanjangan waktu dalam proyek transmisi PLN di Sumatera Tengah. Studi ini berfokus pada proses, hambatan, dan tantangan dalam menyelesaikan sengketa. Penelitian menggunakan pendekatan studi kasus dengan menganalisis dokumen kontrak, proses mediasi, dan kesepakatan antara PLN dan kontraktor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan proyek, yang disebabkan oleh inefisiensi kontraktor dan faktor eksternal, menyebabkan sengketa terkait perpanjangan waktu. Meskipun kontraktor memberikan justifikasi seperti perubahan desain, pekerjaan tambahan, dan kendala eksternal, alasan tersebut dianggap tidak memadai oleh PLN. Upaya mediasi memberikan solusi parsial tetapi juga mengungkapkan masalah sistemik dalam manajemen kontrak dan mekanisme penyelesaian sengketa. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman sengketa perpanjangan waktu dalam proyek infrastruktur berskala besar dan menawarkan wawasan tentang strategi penyelesaian sengketa yang efektif.
Berdasarkan analisis klausul kontrak dan peraturan yang berlaku, dapat disimpulkan bahwa.Perpanjangan waktu yang diusulkan oleh kontraktor tidak dapat disetujui oleh PLN, meskipun ada beberapa faktor eksternal seperti penghentian pekerjaan oleh perusahaan lain di Jambi, kondisi cuaca buruk (banjir), dan tuntutan masyarakat yang mempengaruhi akuisisi lahan.Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman mendalam terhadap ketentuan force majeure dalam kontrak dan kewajiban pemberitahuan yang tepat waktu.Keterlambatan yang terjadi menyebabkan pelanggaran kontrak (default) oleh kontraktor, yang tercermin melalui tahap surat peringatan dan peringatan sebelum kontraktor dinyatakan dalam default.Hal ini berdampak pada keterlambatan penyelesaian proyek, transfer kredit, dan konsekuensi keuangan yang harus ditanggung oleh PLN.Penyelesaian sengketa proyek dilakukan melalui mediasi yang difasilitasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).Penyelesaian sengketa non-litigasi ini berhasil memberikan solusi yang adil dan efisien, dengan tujuan mencapai win-win solution bagi kedua pihak.Implikasi hukum pelanggaran kontrak oleh kontraktor dalam bentuk kewajiban ganti rugi sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.Secara keuangan, keterlambatan ini menyebabkan PLN harus membayar PPN lebih awal dan mengalihkan pembayaran bunga perpanjangan kepada kontraktor.Hal ini menekankan pentingnya hubungan kontrak yang jelas dan adil.
Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk melakukan studi komparatif tentang strategi penyelesaian sengketa dalam proyek infrastruktur berskala besar di berbagai negara. Penelitian ini dapat mengeksplorasi pendekatan alternatif yang efektif dalam menangani sengketa perpanjangan waktu, seperti mediasi online atau teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses penyelesaian sengketa. Selain itu, penelitian dapat menganalisis peran lembaga independen seperti BPKP dalam mediasi dan bagaimana peran tersebut dapat ditingkatkan untuk mencapai penyelesaian sengketa yang lebih adil dan cepat. Terakhir, penelitian dapat menyelidiki dampak sosial dan ekonomi dari sengketa perpanjangan waktu, termasuk dampak terhadap masyarakat setempat dan bagaimana penyelesaian sengketa dapat meminimalkan gangguan terhadap proyek dan menjaga hubungan profesional antara pihak-pihak yang terlibat.
| File size | 226.87 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIRESDINASTIRES Ditemukan bahwa kurangnya pengakuan hukum atas keputusan adat membuat hasil musyawarah ini tanpa kekuatan hukum nasional, memungkinkan sengketa yang dianggapDitemukan bahwa kurangnya pengakuan hukum atas keputusan adat membuat hasil musyawarah ini tanpa kekuatan hukum nasional, memungkinkan sengketa yang dianggap
DINASTIRESDINASTIRES Proses PTSL diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi hak atas tanah, tetapi pada praktiknya, sengketa sering timbul melibatkan pihak-pihak yangProses PTSL diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi hak atas tanah, tetapi pada praktiknya, sengketa sering timbul melibatkan pihak-pihak yang
UMTSUMTS Keabsahan peralihan hak atas tanah di bantaran sungai dianggap tidak sah karena objeknya melanggar Undang-Undang, sehingga perjanjian batal demi hukumKeabsahan peralihan hak atas tanah di bantaran sungai dianggap tidak sah karena objeknya melanggar Undang-Undang, sehingga perjanjian batal demi hukum
STPNSTPN Artikel ini mengandung beberapa temuan penting, salah satunya adalah legalisasi aset bukanlah reforma agraria. Legalisasi aset gagal mengatasi masalahArtikel ini mengandung beberapa temuan penting, salah satunya adalah legalisasi aset bukanlah reforma agraria. Legalisasi aset gagal mengatasi masalah
UWPUWP Regulasi peralihan hak waris adat atas tanah ketat dan kental bernuansa hukum waris islam dan perdata, dengan mensyaratkan kematian pewaris sebagai syaratRegulasi peralihan hak waris adat atas tanah ketat dan kental bernuansa hukum waris islam dan perdata, dengan mensyaratkan kematian pewaris sebagai syarat
UWPUWP Sebenarnya, UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Investasi dikeluarkan dalam rangka melaksanakan mandat Pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu, pembukaan investasiSebenarnya, UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Investasi dikeluarkan dalam rangka melaksanakan mandat Pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu, pembukaan investasi
UNIRAYAUNIRAYA Pembagian harta warisan harus dilakukan secara tertulis dan disaksikan oleh keluarga terdekat, tokoh adat, serta kepala desa untuk mencegah sengketa diPembagian harta warisan harus dilakukan secara tertulis dan disaksikan oleh keluarga terdekat, tokoh adat, serta kepala desa untuk mencegah sengketa di
UMJ PremiumUMJ Premium Namun, belum terdapat keseragaman rekomendasi BPK serta terdapat perbedaan pemahaman kontrak di antara pelaku, sehingga diperlukan penggunaan bahasa yangNamun, belum terdapat keseragaman rekomendasi BPK serta terdapat perbedaan pemahaman kontrak di antara pelaku, sehingga diperlukan penggunaan bahasa yang
Useful /
NURUL FIKRINURUL FIKRI Aplikasi ini menyediakan visualisasi lokasi properti melalui peta interaktif dengan format GeoJSON, memungkinkan tampilan informasi spasial yang akurat.Aplikasi ini menyediakan visualisasi lokasi properti melalui peta interaktif dengan format GeoJSON, memungkinkan tampilan informasi spasial yang akurat.
ADPEBIADPEBI Studi ini mengidentifikasi tantangan utama seperti biaya tambahan untuk teknologi ramah lingkungan dan ketidakpatuhan terhadap standar bangunan hijau sertaStudi ini mengidentifikasi tantangan utama seperti biaya tambahan untuk teknologi ramah lingkungan dan ketidakpatuhan terhadap standar bangunan hijau serta
UMJ PremiumUMJ Premium Namun perlu diperhatikan bahwa konstanta penjadwalan proyek mempunyai nilai negatif, dimana jika dalam bekerja jarak jauh dan komunikasi tidak diperhatikanNamun perlu diperhatikan bahwa konstanta penjadwalan proyek mempunyai nilai negatif, dimana jika dalam bekerja jarak jauh dan komunikasi tidak diperhatikan
UMJ PremiumUMJ Premium Jalur tersebut sering dilewati oleh mahasiswa padahal memiliki jalur pedestrian yang terputus dan fasilitas penyebrangan seperti zebra cross yang belumJalur tersebut sering dilewati oleh mahasiswa padahal memiliki jalur pedestrian yang terputus dan fasilitas penyebrangan seperti zebra cross yang belum