ADPEBIADPEBI
International Journal of Law Policy and GovernanceInternational Journal of Law Policy and GovernanceArtikel ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum yang berkaitan dengan Retention Money dan Retention Bond dalam praktik kontrak konstruksi dan ketentuan mengenai pelaksanaan transisi dari Retention Money ke Retention Bond dalam kontrak yang sedang berjalan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis dokumen kontrak, peraturan hukum yang berlaku, dan data teknis terkait proyek. Selain itu, juga dianalisis informasi tambahan yang diperoleh melalui tinjauan literatur sebelumnya. Dalam Retention Money, Pemilik akan langsung menahan pembayaran untuk pekerjaan hingga mencapai jumlah yang disepakati, tetapi dalam perkembangan konstruksi ini tentu akan menghambat kemampuan investasi pihak pelaksana pekerjaan. Pertimbangan risiko yang mungkin terjadi selama periode konstruksi dan memastikan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan selama Defect Notification Period, retensi biasanya diperlukan. Dalam perkembangannya, Retention Bond dapat digunakan untuk melindungi Pemilik terhadap kegagalan pelaksana pekerjaan untuk melakukan setelah pekerjaan dilaksanakan (Taking Over Certificate). Retention Bond dapat dibangun sebagai perjanjian aksesoir, yaitu perjanjian tambahan atau pendamping dan tidak dapat berdiri sendiri tanpa perjanjian utama sebelumnya.
Singkatnya, pemberian Bank Guarantee adalah proses hukum untuk transfer kewajiban sebagaimana yang diperlukan dalam perjanjian atau kontrak sebelumnya.Studi tentang kategorisasi Bank Guarantee di sisi KUHPerdata dalam pasal jaminan dari pasal 1820 hingga 1850.Pasal 1820 menyatakan bahwa Jaminan adalah perjanjian di mana pihak ketiga untuk kepentingan kreditur, mengikat diri untuk memenuhi kewajiban debitur, jika debitur tidak memenuhi kewajibannya.Kemudian Pasal 1821 menjelaskan bahwa tidak ada jaminan jika tidak ada kewajiban utama yang sah menurut hukum.Kontrak antara PT PLN (Persero) dengan Hyundai E&C dan PT PP (Persero) Tbk.J/V tunduk pada ketentuan FIDIC yang mengatur adanya bentuk jaminan selain Retention Money, yaitu bank guarantees.Selain itu, berdasarkan Undang-Undang 2/2017 bersama PP 29/2O0O, jaminan untuk kualitas hasil pekerjaan dapat menggunakan Retention Money atau bentuk lain yang disepakati dalam kontrak.Sehingga rencana untuk mengubah Retention Money menjadi bank guarantee seperti dalam studi kasus di atas dapat dilaksanakan.PT PLN (Persero) diharuskan untuk meminta penggantian bentuk jaminan lain yang disepakati dalam kontrak (dalam bentuk bank guarantee) dengan nilai setara dengan Retention Money yang dikembalikan terlebih dahulu kepada kontraktor.Aspek keadilan dalam menentukan patokan pembayaran Retention Money yang masih mengacu pada kontrak awal (sebelum perubahan).Mengingat nilai pekerjaan yang mengalami eskalasi signifikan setelah perubahan, untuk memenuhi prinsip keadilan bagi Para Pihak, patokan untuk bank guarantee yang akan menjadi jaminan bagi PT PLN (Persero) sebagai Pemilik Pekerjaan harus disesuaikan dengan nilai pekerjaan setelah perubahan.
Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk melakukan analisis komparatif antara Retention Money dan Retention Bond dalam berbagai konteks kontrak konstruksi, termasuk studi kasus yang lebih beragam. Selain itu, penelitian dapat berfokus pada aspek-aspek tertentu seperti implikasi keuangan, risiko, dan strategi mitigasi dalam penerapan Retention Bond. Penelitian juga dapat mengeksplorasi peran bank dan lembaga keuangan dalam menyediakan jaminan dan bagaimana hal itu mempengaruhi dinamika kontrak konstruksi. Terakhir, penelitian dapat menganalisis dampak perubahan dari Retention Money ke Retention Bond terhadap kinerja proyek dan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak konstruksi.
| File size | 215.74 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
YAYASANBHZYAYASANBHZ Oleh karena itu, keadilan restoratif dipandang sebagai alternatif yang relevan dalam penyelesaian KDRT. Metode yang digunakan adalah studi normatif denganOleh karena itu, keadilan restoratif dipandang sebagai alternatif yang relevan dalam penyelesaian KDRT. Metode yang digunakan adalah studi normatif dengan
UIN SGDUIN SGD Dengan menggunakan pendekatan sosio-legal yang diperkaya analisis spasial, penelitian ini mengidentifikasi kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)Dengan menggunakan pendekatan sosio-legal yang diperkaya analisis spasial, penelitian ini mengidentifikasi kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
UINMYBATUSANGKARUINMYBATUSANGKAR Regulasi ini memberikan perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik, termasuk dalam jual beli tanah adat. Namun dalam kenyataannya, terutama dalamRegulasi ini memberikan perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik, termasuk dalam jual beli tanah adat. Namun dalam kenyataannya, terutama dalam
UIN SGDUIN SGD Artikel ini menawarkan kontribusi baru melalui pendekatan kritis yang menggabungkan analisis doktrinal, perspektif HAM, dan perbandingan internasionalArtikel ini menawarkan kontribusi baru melalui pendekatan kritis yang menggabungkan analisis doktrinal, perspektif HAM, dan perbandingan internasional
UNSURUNSUR hukum Islam berbasis nilai moral dan spiritual, sementara hukum positif bersifat formal dan administratif, sehingga integrasi nilai Islam relevan untukhukum Islam berbasis nilai moral dan spiritual, sementara hukum positif bersifat formal dan administratif, sehingga integrasi nilai Islam relevan untuk
GREENATIONPUBLISHERGREENATIONPUBLISHER Restorative justice didefinisikan sebagai penyelesaian kasus pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak terkait lainnyaRestorative justice didefinisikan sebagai penyelesaian kasus pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak terkait lainnya
PUBMEDIAPUBMEDIA Adopsi keadilan korektif memungkinkan hasil yang lebih restoratif melalui mediasi, restitusi, dan menghindari kriminalisasi berlebihan. Namun, masih adaAdopsi keadilan korektif memungkinkan hasil yang lebih restoratif melalui mediasi, restitusi, dan menghindari kriminalisasi berlebihan. Namun, masih ada
PUBMEDIAPUBMEDIA Reformasi sistem peradilan dan implementasi moratorium dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan transparan. DalamReformasi sistem peradilan dan implementasi moratorium dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan transparan. Dalam
Useful /
ADPEBIADPEBI Jika klaim tersebut tidak dipenuhi atau diselesaikan, berarti telah terjadi perselisihan antara para pihak yang berkontrak. Perselisihan ini harus diselesaikanJika klaim tersebut tidak dipenuhi atau diselesaikan, berarti telah terjadi perselisihan antara para pihak yang berkontrak. Perselisihan ini harus diselesaikan
PCRPCR Salah satu pendekatan pembelajaran yang efektif dalam mengembangkan kognitif anak usia dini adalah metode eksperimen berbasis proyek yang memadukan elemenSalah satu pendekatan pembelajaran yang efektif dalam mengembangkan kognitif anak usia dini adalah metode eksperimen berbasis proyek yang memadukan elemen
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Lebih lanjut, pengakuan Amicus Curiae dapat ditemukan dalam pasal 180 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa Dalam hal untukLebih lanjut, pengakuan Amicus Curiae dapat ditemukan dalam pasal 180 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa Dalam hal untuk
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS The TAPERA Programme aims to address housing affordability by encouraging savings among low-income individuals and providing financial assistance for housingThe TAPERA Programme aims to address housing affordability by encouraging savings among low-income individuals and providing financial assistance for housing