ADPEBIADPEBI
International Journal of Law Policy and GovernanceInternational Journal of Law Policy and GovernanceArtikel ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum yang berkaitan dengan Retention Money dan Retention Bond dalam praktik kontrak konstruksi dan ketentuan mengenai pelaksanaan transisi dari Retention Money ke Retention Bond dalam kontrak yang sedang berjalan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis dokumen kontrak, peraturan hukum yang berlaku, dan data teknis terkait proyek. Selain itu, juga dianalisis informasi tambahan yang diperoleh melalui tinjauan literatur sebelumnya. Dalam Retention Money, Pemilik akan langsung menahan pembayaran untuk pekerjaan hingga mencapai jumlah yang disepakati, tetapi dalam perkembangan konstruksi ini tentu akan menghambat kemampuan investasi pihak pelaksana pekerjaan. Pertimbangan risiko yang mungkin terjadi selama periode konstruksi dan memastikan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan selama Defect Notification Period, retensi biasanya diperlukan. Dalam perkembangannya, Retention Bond dapat digunakan untuk melindungi Pemilik terhadap kegagalan pelaksana pekerjaan untuk melakukan setelah pekerjaan dilaksanakan (Taking Over Certificate). Retention Bond dapat dibangun sebagai perjanjian aksesoir, yaitu perjanjian tambahan atau pendamping dan tidak dapat berdiri sendiri tanpa perjanjian utama sebelumnya.
Singkatnya, pemberian Bank Guarantee adalah proses hukum untuk transfer kewajiban sebagaimana yang diperlukan dalam perjanjian atau kontrak sebelumnya.Studi tentang kategorisasi Bank Guarantee di sisi KUHPerdata dalam pasal jaminan dari pasal 1820 hingga 1850.Pasal 1820 menyatakan bahwa Jaminan adalah perjanjian di mana pihak ketiga untuk kepentingan kreditur, mengikat diri untuk memenuhi kewajiban debitur, jika debitur tidak memenuhi kewajibannya.Kemudian Pasal 1821 menjelaskan bahwa tidak ada jaminan jika tidak ada kewajiban utama yang sah menurut hukum.Kontrak antara PT PLN (Persero) dengan Hyundai E&C dan PT PP (Persero) Tbk.J/V tunduk pada ketentuan FIDIC yang mengatur adanya bentuk jaminan selain Retention Money, yaitu bank guarantees.Selain itu, berdasarkan Undang-Undang 2/2017 bersama PP 29/2O0O, jaminan untuk kualitas hasil pekerjaan dapat menggunakan Retention Money atau bentuk lain yang disepakati dalam kontrak.Sehingga rencana untuk mengubah Retention Money menjadi bank guarantee seperti dalam studi kasus di atas dapat dilaksanakan.PT PLN (Persero) diharuskan untuk meminta penggantian bentuk jaminan lain yang disepakati dalam kontrak (dalam bentuk bank guarantee) dengan nilai setara dengan Retention Money yang dikembalikan terlebih dahulu kepada kontraktor.Aspek keadilan dalam menentukan patokan pembayaran Retention Money yang masih mengacu pada kontrak awal (sebelum perubahan).Mengingat nilai pekerjaan yang mengalami eskalasi signifikan setelah perubahan, untuk memenuhi prinsip keadilan bagi Para Pihak, patokan untuk bank guarantee yang akan menjadi jaminan bagi PT PLN (Persero) sebagai Pemilik Pekerjaan harus disesuaikan dengan nilai pekerjaan setelah perubahan.
Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk melakukan analisis komparatif antara Retention Money dan Retention Bond dalam berbagai konteks kontrak konstruksi, termasuk studi kasus yang lebih beragam. Selain itu, penelitian dapat berfokus pada aspek-aspek tertentu seperti implikasi keuangan, risiko, dan strategi mitigasi dalam penerapan Retention Bond. Penelitian juga dapat mengeksplorasi peran bank dan lembaga keuangan dalam menyediakan jaminan dan bagaimana hal itu mempengaruhi dinamika kontrak konstruksi. Terakhir, penelitian dapat menganalisis dampak perubahan dari Retention Money ke Retention Bond terhadap kinerja proyek dan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak konstruksi.
| File size | 215.74 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
JOURNALWEBJOURNALWEB Prinsip-prinsip manajemen pendidikan Islam mencakup aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian yang berlandaskan nilai-nilai keimananPrinsip-prinsip manajemen pendidikan Islam mencakup aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian yang berlandaskan nilai-nilai keimanan
YAYASANBHZYAYASANBHZ Dengan demikian, integrasi nilai-nilai hukum keluarga dengan prinsip keadilan restoratif dapat menjadi solusi alternatif yang lebih humanis, berkeadilan,Dengan demikian, integrasi nilai-nilai hukum keluarga dengan prinsip keadilan restoratif dapat menjadi solusi alternatif yang lebih humanis, berkeadilan,
UIN SGDUIN SGD Dengan menggunakan pendekatan sosio-legal yang diperkaya analisis spasial, penelitian ini mengidentifikasi kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)Dengan menggunakan pendekatan sosio-legal yang diperkaya analisis spasial, penelitian ini mengidentifikasi kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
UINMYBATUSANGKARUINMYBATUSANGKAR Oleh karena itu, penyelesaian sengketa jual beli tanah warisan tinggi memerlukan keseimbangan antara kepastian hukum positif dan penghormatan terhadapOleh karena itu, penyelesaian sengketa jual beli tanah warisan tinggi memerlukan keseimbangan antara kepastian hukum positif dan penghormatan terhadap
UNTAGUNTAG Ketidakharmonisan antara norma hukum positif dan realitas sosial menimbulkan kesenjangan hukum yang berakibat pada ketidakpastian status hukum anak yangKetidakharmonisan antara norma hukum positif dan realitas sosial menimbulkan kesenjangan hukum yang berakibat pada ketidakpastian status hukum anak yang
UIN SGDUIN SGD Temuan menunjukkan bahwa meskipun regulasi ini menghadirkan perbaikan struktural pada aspek prosedural dan koordinasi kelembagaan, sejumlah persoalan mendasarTemuan menunjukkan bahwa meskipun regulasi ini menghadirkan perbaikan struktural pada aspek prosedural dan koordinasi kelembagaan, sejumlah persoalan mendasar
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Rekomendasi mencakup penurunan persyaratan usia minimum, penerapan rentang usia yang fleksibel, dan penggabungan bukti empiris untuk menyempurnakan kebijakan,Rekomendasi mencakup penurunan persyaratan usia minimum, penerapan rentang usia yang fleksibel, dan penggabungan bukti empiris untuk menyempurnakan kebijakan,
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Seringkali, dalam implementasi pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum muncul masalah dalam kompensasi. Mantan pemilik tanah yang tanahnya telahSeringkali, dalam implementasi pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum muncul masalah dalam kompensasi. Mantan pemilik tanah yang tanahnya telah
Useful /
PCRPCR Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini didasari dari kebutuhan pihak mitra terhadap edukasi penggunaan tools berbasis Artificial Intelligence (AI) yangKegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini didasari dari kebutuhan pihak mitra terhadap edukasi penggunaan tools berbasis Artificial Intelligence (AI) yang
ADPEBIADPEBI Dalam kontrak manajemen HSPB, hubungan kekuasaan antara pemilik dan operator dipengaruhi oleh tiga jenis isomorfisme. Isomorfisme koersif menciptakan tekananDalam kontrak manajemen HSPB, hubungan kekuasaan antara pemilik dan operator dipengaruhi oleh tiga jenis isomorfisme. Isomorfisme koersif menciptakan tekanan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Di sisi lain, Amicus Curiae yang berkualitas dapat memberikan pengaruh positif terhadap putusan Mahkamah Konstitusi serta berkontribusi pada penegakanDi sisi lain, Amicus Curiae yang berkualitas dapat memberikan pengaruh positif terhadap putusan Mahkamah Konstitusi serta berkontribusi pada penegakan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS However, successful implementation will require overcoming challenges such as bureaucratic resistance and technological infrastructure needs. The studyHowever, successful implementation will require overcoming challenges such as bureaucratic resistance and technological infrastructure needs. The study