UINSIUINSI
Borneo International Journal of Islamic StudiesBorneo International Journal of Islamic StudiesPenelitian ini menyelidiki hubungan antara konsep Al-Quran tentang hirabah dan pencurian dengan kekerasan dalam Pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Studi sebelumnya telah membahas hirabah dari perspektif doktrinal, komparatif, dan kontekstual, tetapi belum menjelaskan dengan jelas batas-batas kesetaraan antara hirabah dan pencurian dengan kekerasan dalam hukum positif Indonesia. Artikel ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menggunakan metode kualitatif normatif dan kerangka kerja komparatif fungsional. Analisis berfokus pada dasar hukum, kepentingan yang dilindungi, unsur-unsur pelanggaran, implikasi keamanan publik, struktur sanksi, dan jaminan prosedural. Temuan menunjukkan bahwa hirabah dan Pasal 479 KUHP tumpang tindih dalam perhatian mereka terhadap kekerasan, intimidasi, perlindungan properti, dan gangguan keamanan publik. Namun, mereka berbeda secara signifikan dalam ontologi hukum, lingkup, logika pidana, dan justifikasi normatif. Hirabah diposisikan sebagai pelanggaran serius terhadap ketertiban umum dan keamanan sosial, sedangkan Pasal 479 KUHP tetap berakar secara doktrinal dalam pelanggaran pencurian yang diperberat dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Melalui maqasid al-syariah, hukuman untuk hirabah dipahami sebagai mekanisme untuk melindungi kehidupan, properti, dan keamanan publik. Melalui teori pencegahan kontemporer, studi ini berpendapat bahwa efektivitas hukuman tidak hanya bergantung pada keparahan, tetapi juga pada kepastian, konsistensi, proporsionalitas, dan legitimasi prosedural. Artikel ini juga membahas kekhawatiran hak asasi manusia kontemporer yang mengelilingi hukuman hudud, dengan menekankan proses hukum yang adil, jaminan bukti, dan perlindungan terhadap penegakan sewenang-wenang. Studi ini berkontribusi pada model integratif untuk membaca hukum pidana Islam dan hukum pidana modern sebagai tradisi hukum yang berbeda tetapi dialogis.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa hirabah dalam Al-Quran dan pencurian dengan kekerasan dalam Pasal 479 KUHP berbagi perhatian fungsional yang penting.keduanya mengatasi kekerasan, intimidasi, ancaman terhadap properti, dan gangguan keamanan publik.Namun, mereka tidak boleh diperlakukan sebagai konsep hukum yang identik.Hirabah berakar dalam kategori Al-Quran tentang fasad fi al-ardh dan dibangun dalam hukum pidana Islam sebagai pelanggaran serius terhadap keamanan publik dan ketertiban sosial.Pasal 479 KUHP, sebaliknya, adalah pelanggaran statuta yang tetap terhubung secara doktrinal dengan pencurian yang diperberat dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.Analisis maqasid al-syariah menunjukkan bahwa keparahan hirabah terletak pada ancaman simultan terhadap kehidupan, properti, dan keamanan publik.Analisis pencegahan lebih lanjut menunjukkan bahwa fungsi pencegahan hukuman tidak dapat diukur hanya dengan keparahan sanksi.Kriminologi kontemporer menekankan pentingnya kepastian, konsistensi, dan legitimasi penegakan.Oleh karena itu, hukum pidana Islam dan hukum pidana modern memerlukan tidak hanya sanksi yang tegas tetapi juga institusi yang kredibel, prosedur yang adil, dan penerapan proporsional.
Berdasarkan temuan penelitian ini, ada beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat diusulkan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi implikasi sosial dan dampak hirabah terhadap masyarakat, termasuk bagaimana hirabah dapat mempengaruhi ketertiban sosial dan keamanan publik. Kedua, penelitian komparatif yang melibatkan negara-negara yang menerapkan hukum pidana Islam dan kode pidana modern dalam pengaturan institusional yang berbeda dapat memberikan perspektif yang lebih luas tentang bagaimana hukum pidana Islam dan hukum pidana modern dapat saling melengkapi dalam melindungi kehidupan, properti, dan keamanan publik. Ketiga, penelitian empiris tentang keputusan pengadilan, data kejahatan, dan studi kasus dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang penerapan hukum pidana Islam dan hukum pidana modern dalam konteks Indonesia.
- Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches | Audito Comparative Law Journal... doi.org/10.22219/ACLJ.V4I1.24855Normative Legal Research in Indonesia Its Originis and Approaches Audito Comparative Law Journal doi 10 22219 ACLJ V4I1 24855
- Perampokan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam | Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum.... doi.org/10.62383/terang.v1i2.215Perampokan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Terang Jurnal Kajian Ilmu Sosial Politik dan Hukum doi 10 62383 terang v1i2 215
| File size | 471.91 KB |
| Pages | 23 |
| DMCA | Report |
Related /
STAIN MADINASTAIN MADINA Peningkatan angka perceraian di Indonesia berimplikasi serius terhadap pemenuhan hak anak, khususnya pada aspek psikologis yang sering terabaikan. PenelitianPeningkatan angka perceraian di Indonesia berimplikasi serius terhadap pemenuhan hak anak, khususnya pada aspek psikologis yang sering terabaikan. Penelitian
STIAMISTIAMI Namun demikian, terdapat beberapa kendala seperti Kurangnya sistem informasi terintegrasi antara DPRD dan Dinas Pendidikan, Rendahnya pelibatan publikNamun demikian, terdapat beberapa kendala seperti Kurangnya sistem informasi terintegrasi antara DPRD dan Dinas Pendidikan, Rendahnya pelibatan publik
ISHAISHA Pendekatan hukum perlu menyeimbangkan penegakan norma dengan perlindungan hak individu dalam masyarakat yang semakin dinamis dan pluralistik, sehinggaPendekatan hukum perlu menyeimbangkan penegakan norma dengan perlindungan hak individu dalam masyarakat yang semakin dinamis dan pluralistik, sehingga
USUUSU Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk ketidaksesuaian layanan OTT HBO Go dari perspektif perlindungan konsumen serta implikasinya terhadapPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk ketidaksesuaian layanan OTT HBO Go dari perspektif perlindungan konsumen serta implikasinya terhadap
POLGANPOLGAN Penggunaan kontrak baku dalam perjanjian antara pelaku usaha (developer) dengan konsumen perumahan banyak menyisakan persoalan hukum. Mulai dari terabaikannyaPenggunaan kontrak baku dalam perjanjian antara pelaku usaha (developer) dengan konsumen perumahan banyak menyisakan persoalan hukum. Mulai dari terabaikannya
RIDWANINSTITUTERIDWANINSTITUTE Metode penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normative dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undanganMetode penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normative dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan
USUUSU Beberapa hambatan meliputi inkonsistensi antara undang‑undang, kompleksitas proses legislasi, dan campur tangan politik yang dapat mengganggu independensiBeberapa hambatan meliputi inkonsistensi antara undang‑undang, kompleksitas proses legislasi, dan campur tangan politik yang dapat mengganggu independensi
UMRAHUMRAH Hal ini kontradiktif dengan pengaturan dalam Pasal 14 UU PWP3K yang menyebutkan bahwa Perencanaan RZWP3K merupakan kewenangan Pemerintah Daerah ProvinsiHal ini kontradiktif dengan pengaturan dalam Pasal 14 UU PWP3K yang menyebutkan bahwa Perencanaan RZWP3K merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi
Useful /
USUUSU Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran dan kontribusi perempuan dalam proses pengawasan pemilihan kepala daerah (Pilkada) diPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran dan kontribusi perempuan dalam proses pengawasan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di
USUUSU Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan,Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan,
ITNYITNY Analisis jaringan Atletico menunjukkan regulasi sebagai elemen paling lemah, sehingga diperlukan penguatan kebijakan yang mendukung integrasi rantai pasokAnalisis jaringan Atletico menunjukkan regulasi sebagai elemen paling lemah, sehingga diperlukan penguatan kebijakan yang mendukung integrasi rantai pasok
USUUSU Dengan mengeksplorasi perubahan hukum, kemajuan teknologi, dan dinamika budaya, penelitian ini bertujuan untuk menyoroti pentingnya mempertahankan nilai-nilaiDengan mengeksplorasi perubahan hukum, kemajuan teknologi, dan dinamika budaya, penelitian ini bertujuan untuk menyoroti pentingnya mempertahankan nilai-nilai